Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"lsi tesis ini adalah tentang penyelenggaraan kemanan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ruang lingkup penelitian mencakup sistem pengamanan yang diterapkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta efektifitas dari sistem keamanan yang diterapkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kegiatan pengamanan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terletak di Jl Veteran No. 11 Jakarta Pusat yang kemudian memberikan koreksi dan masukan terhadap sistem pengamanan yang dipakai selama ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuatitatif dan pengumpulan data dilakukan melalaui pengamatan, wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian dianalisa menggunakan fungsi-fungsi manajerial yakni planning, organising, actuating dan controlling, Pertaman, Planning. Hasil penelitian memperlihatkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki perencanaan untuk divisi pengamanan, karena petugas pengamanan diambil dari pegawai rumah tangga. Kedua, Organising. Bagian pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan berada di bawah subbagian rumah tangga, namun tidak ada pembagian tugas dan kewajiban satuan pengamanan, dimana hanya didasarkan pada pola kebiasaan. Ketiga, Actuating. Ditjen Pemasyarakatan belum memakai Sistem Manajemen Pengamanan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen maupun Protap Strategi Pencegahan Gangguan dan keamanan Departemen Hukum dan HAM. Keempat, Controlling. Pengawasan kinerja satuan pengamanan belum terlaksana dengan baik, belum adanya koordinasi dengan pihak terkait dalam mengontrol keamanan kantor, serta belum adanya pengawasaan dengan melakukan pengecekan laporan buku jurnal kegiatan pengamanan Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Dari empat aspek yang dilakukan penilaian yaitu masalah penjagaan. pengawalan dan penanganan perkara ternyata pelaksanaan keamanan yang dilakukan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih jauh dari efeketif untuk melakukan sebuah sistem keamanan yang mampu memberikan jaminan keamanan yang layak."

"As a valuable asset, employee have very important role in the growth and development of organization. This is parallel to Todaro (1997: 5) that human resources of a nation is the most determining factor for character, social development speed and economy of a nation. Only with certain characteristic of human resources can fulfill the organizational aim. The assumed characteristic to be possessed by each human resource in order to the best performance for the organization is competence.Various definition of competence developed with the progress of science, in particular the human resources management. But the main theme of these various definition of competence lead to two point of views, the first view focused on examinable behavior and the second one is the fundamental individual characteristic which determined the behavior. In this research, competence is behavioral, attitude and certain characteristic dimensions possessed by employees in conducting various works to produce effective, outstanding or superior output or performance. In order to determine employees' competence, one of the methods used is questioners with questions on competence dimensions. Employees are asked for self-appraisal based on proficient or competence degree in conducting a task as mentioned in the questions.From this point of view, the writer is interested to conduct a research on employees' competence in supporting effective performance for organization. Competence variable in used refer to Loma's framework variable. Dimensions in this variable assumed can describe employees' competence, comprised of seven dimensions and developed into sixteen indicators. These dimensions are interaction skill, work orientation, self management skill, and openness to new experience, cognitive abilities, perceptual abilities and business knowledge.To gain a more concrete picture of employees' competence, descriptive analysis is used based on quantitative data acquired from respondents. Instrument in use to collect data from respondents is questioners on competence variable dimensions comprised of 42 questions. After going through validity test using Product Moment Pearson test, only 40 questions are valid to standard with correlation score 0.3. While through reliability test of Alpha Cronbach a reliability coefficient of 0.939 is reached which fulfill the reliability requirement of minimum 0.70. The score distribution of respondents show the existence of unequal distribution of scoring given by respondents to questions of competence which given stratified choices. This also describe there is different varied position of respondents (staffs and officers) and there is difference in knowledge, skill and work experience level. Generally, respondents give quite important, important and very important scoring to competence dimensions. However, there are still respondents giving score of unimportant or less than important to certain items in competence dimensions. This grading shows the mapping of employees competence position which rated to be in a quite high level as the mean score show >3.17 to 4.36.From these seven competence dimensions, 108 respondents grade orientation dimension to work as important dimension and very important in supporting effective performance or about 71% or total respondents. The business knowledge dimension was graded to be important by the lowest percentage of respondents, about 46%.Through factor analysis, the item stated to have loading factor score >0.5 formed ten factors which can explain 75.056% variation out of 40 competence questions. While the items with loading factor score <0.5 cannot be classified to any factor formed, these items are questions numbered 2, 12. 13, 14, 16 and 22. The rest are included in 10 factors formed."

"Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asahi Manusia Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebiajakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengedalian yang lebih mating

---

The research analyzes the planning and controlling aspects in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management functions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages which includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. From the analysis of interview results, it can be concludes that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, distribursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transparency on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature."

"Penelitian ini berfokus pada manajemen TI yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM (Setjen). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori tentang kinerja, pengukuran kinerja, Business Balanced Scorecard, analisa current performance dengan COBIT, serta teori tentang manajemen strategis dan manajemen TI. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 69 responden terdiri dari pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Setjen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran masih rendah dan 2) upaya strategis yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja manajemen TI adalah menetapkan sasaran hasil pengembangan TI di departemen, mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mencapai sasaran hasil tersebut, dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana yang ditetapkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Setjen perlu mengoptimalkan kinerja manajemen TI dengan cara meningkatkan kinerja perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, segera membuat membuat Rencana Strategis TI (IT Strategic Plan) atau Rencana Induk TI (IT Master Plan) yang terintegrasi secara rinci sehingga menjadi dasar bagi pengembangan Teknologi Informasi yang lebih komprehensif, melakukan perubahan struktur dan tugas pokok Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) Biro Perencanaan menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan organisasi manajemen TI.

---

This research focuses on IT management implemented by Secretariat General of Department of Law and Human Rights (Setjen). This research is using quantitative with descriptive method.This research uses theories on performance, performance measurement, Business Balanced Scorecard, current performance analysis with COBIT, also theories on strategic management and IT management. Respondents in this research consist of 69 respondents consist of officials of echelon II, III, and IV, and also staff working at Setjen. Data collection is using questionnaire, while analysis refers to theories and concepts related to performance measurement of TI management.After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that : 1) performance of TI management viewed from perspectives of financial, customer, internal business process and growth and learning is low and 2) strategic effort which should be implemented to achieve good performance of TI management are to establish outcomes of TI development in department, to develop policies and plans to achieve the outcome, and to allocate resources to implement the policies and plans established. The findings suggest that Setjen should optimize the performance of IT management by improving the performance of financial, customer, internal business process and growth and learning perspectives, formulate IT Strategic Plan and IT Master Plan which are detail integrated so they become a basis for more comprehensive Information Technology development, start structural change and duties of Data Management Division of Planning Bureau, and start advanced research on organization development of IT management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pengembangan sumber daya manusia apamtur pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptitf Berdasarkan hasil pcnclitian bahwa pada dimensi strategi ditemukan tidak adanya perencanaan strategi mcngcnai pengcmbangan pegawai dan tidak adanya koordinasi antara Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia (khususnya Kanwil Banten) dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat mengenai kebutuhan diklat yang dipcrlukan. Dimensi Struktur Kanwil Banten ditemui : (1) tidak adanya baperjakat: (2) tingkatan yang terdapat antara top manajemen dengzm tingkatan hirarki yang paling rendah pada Kanwil Banten yang bersifat administratif masih terlalu tinggi yaitu 5 tingkat organisasi, sehingga masih banyak staf yang mempunyai beban tugas terlalu ringan; (3) rendahnya peran kanwil dalam pengembangan pegawai. hal ini karena pengembangan pegawai masih tersemral pada Sckrctaris Jcnderal (kantor pusat); (4) pendelegasian wewenang dalam pengembangan pegawai masih setengah hati. Pada dimensi sistem ditemui kemampuan pegawai kanwil dalam melaksanakan lugas cukup baik, namun sikap pcgawai akan aktualisasi diri rendah sehingga penilaiazm prestasi atau kinclja individu meniadi rendah. Pada dimensi gaya kepernimpinan ditemui masih tcrpusatnya kekuasaan/kewenangan pada pimpinan. Pada dimensi kebutuhan pokok pegawai ditemui renilahnya gaji yang diterima pegawai. Pada dimensi kemampuan teknis pegawai, sudah ada upaya peningkatan kemampuan teknis pegawai melalui diklat, namun belum ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perubahan prcstasi pcgawai setelah di training.Kesimpulan peneliti dari temuan tersebut adalah tidak adanya koordinasi kanwil-kanwil diseluruh indonesia khususnya Kanwil Banten dengan BPSDM dan Sekretaris Ienderal. Penulis menyarankan : (1) rnembual renstra mengenai pengembangan pegawai dan melakukan koordinasi dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi; (2) Mcningkatkan peran kanwil dalam pengembzmgan pegawai; (3) sistem pengembangan sebagaimana terdapat pada undang-Lmdang masih sccara umum sehingga perlu ada kebiijakan intern mengenai indikator keberhasilan sebagai penggati dari DP3, sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai. (4) perlu membentuk sosok pemimpin yang delegatif untuk menuju pcrkembangan kemampuan pegawai, (5) lerpenuhinya kebutuhan pokok pcgawai, (6) meningkatkan pclatihan teknis yang berhubungan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia

---

The purpose of this research was to know the apparatus of human resource development coordination in District Otiice of law and human right department in Banten year 2008-2009. This research is qualitative descriptive interpretive. Base on the output of the research that is on the strategic dimension is found that there is no strategic planning about the staffs development and no coordination between District Offices in Indonesia (especially in the District Office of Banten) with BPSDM as the supporter of education and training for the education and training requirement that needed. In the District Office of Banten?s dimension structure are found; (I) no baperjakat; (2) the level that exist between top management with the lowest hierarchy level in the District Office of Banten administratively still too high which has 5 levels of organization, so that still many staffs who have no burden of duty, (3) the role of the District Office to develop its staff is still low, it is because 'in developing the staff is still centralized on the General Secretary (central office) (4) the authority delegation to develop the staff is still with a "half heart". In the system dimension is found that the capability of the staff in the District Office in implementing the duty is good enough. But the staffs attitude of self actuality is low so that the achievement appraisal or individual work becomes low. In leadership style dimension is found that there is a power/authority centralized on the leader. In the staff's basic need dimension is found that there is still having a small salary that accepted by the staff. In the staffs technical capability dimension, there has been an effort to develop the staff?s technical capability through education and training, but there is no staff yet to know how far the change of the staffs achievement aficr being trained.

The conclusion of researcher from those findings is 1 there is no coordination between District Offices in Indonesia especially the District Office of Banten with thc committee of Law and Human Right Resource Development and General Secretary in developing the staff. The writer suggest : (1) make a strategic planning about the staff?s development and do the coordination with BPSDM as the supporter of education and training, so that the staffs are motivated to develop their achievement; (2) develop the District 0ffice?s role in developing the staff; (3) the development system that exist in the laws is still general so it needs the internal policy about the successful indicator as the substitute of DP3, so it can develop the staffs motivation; (4) need to shape the figure of the leader who is delegate to develop the staffs capability; (5) fulfill the staffs basic need; (6) develop technical training which connect to the law and human right."

"Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, permasalahan pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas karena permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk upaya peningkatan kompetensi sangat diperlukan terlebih dengan tuntutan tugas yang dihadapi kian komplek yang membawa implikasi pada pentingnya mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.Pelatihan bukan merupakan satu-satunya jalan untuk peningkatan kompetensi tersebut, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam hal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, kebutuhan setiap eselon atau pelaksanaan tugas sesuai kompetensinya. Dalam setiap upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui program pelatihan maka harus dilakukan melalui penilaian kebutuhan pelatihan ( training needs assessment).Dengan training needs assessment berdasarkan kompetensi yang jelas standarnya maka dapat disusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk menganalisa pemetaan kompetensi dan penilaian kebutuhan pelatihan dilakukan pengelompokkan berbagai kompetensi dengan mengacu pada management competencies clock yang dikemukakan Kolb. Standar kompetensi tersebut adalah kompetensi afektif, kompetensi perceptual, kompetensi simbolik dan kompetensi perilaku yang dikelompokkan sebagai kompetensi khusus. Selain itu digunakan standar kompetensi umum dari BKN dan juga dilakukan TNAT Mc. Cann yang menunjukkan kompetensi aktual dan kompetensi ideal dengan menggolongkan tingkatan penguasaan kompetensi ke dalam kategori Introductory, Exploratory, Comfort, dan Mastery.Dalam kajian kompetensi ini yang menjadi responden adalah pejabat eselon III dan eselon IV yang berjumlah 150 orang akan dipilih sebagai sampet penelitian sebesar 40% yang dianggap dapat mewakili populasi sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu stratified random sampling. Penelitian lapangan (survei) yang dilakukan dalam menganalisa data sumberdaya manusia menggunakan teknik kuantitatif berupa distribusi frekuensi dan dalam memetakan kompetensi menggunakan teknik kuantitatif berupa uji beda berpasangan dengan perangkat lunak Statistics Package for Social Science (SPSS) dan Microsoft Excel serta menggunakan teknik kualitatif berupa teknik interpretatif.Secara umum dari hasil penelitian dapat diketahui tingkat pencapaian kompetensi hampir mendekati nilai optimal, perbedaan nilai aktual dan nilai ideal relatif kecil dan tidak begitu signifikan oleh karena itu TNA berbasis kompetensi belum diperlukan. Walaupun demikian pengembangan terus diupayakan untuk memperkecil kesenjangan kompetensi yang dapat diatasi melalui pelatihan dan ada juga yang tidak dapat diatasi dengan pelatihan. Untuk masalah pelatihan akan dilakukan pengidentifikasian pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan masalah yang diatasi di luar pelatihan, tidak termasuk dalam penelitian ini.Atas dasar temuan tersebut, terdapat saran penyempurnaan terhadap manajemen atau sistim pendidikan dan pelatihan pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi yakni penyusunan program pelatihan yang komprehensif, penyampaian materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang disusun lebih variatif, terprogram dan konkrit. Implementasi pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara sentralisasi maupun desentralisasi atau dapat dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kebutuhan program pendidikan gelar maupun kebutuhan pelatihan teknis administrasi. Mengingat lingkungan organisasi selalu berkembang seyogyanya dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan secara berkesinambungan."

"Adanya perubahan dalam pembuatan laporan keuangan dari sistem lama (manual) menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebabkan Departemen Kehakiman dan HAM RI melaksanakan manajemen perubahan sistem pelaporan keuangan.Sehubungan dengan hal tersebut, masalah pokok yang dirumuskan adalah untuk menjawab pertanyaan :· Bagaimana kesiapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dalam pengelolaan perubahan sistem pelaporan keuangan ?· Bagaimana upaya pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) sistem pelaporan keuangan di Departemen Kehakiman dan HAM ?Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan mempergunakan teori sebagaimana digambarkan oleh Lance A. Berger dengan "The Change Management Model" nya.Tahapan-tahapan yang terjadi pada manajemen perubahan dalam model yang ditampilkan oleh Lance A. Berger (1994), sebagai berikut : Dimulai dengan adanya change triggers (pemicu perubahan) yang dalam hal pembuatan-laporan keuangan adalah Surat dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Nomor : S-851AK12002 tanggal 8 April 2002 perihal Pelaksanaan SAP Tahun 2002. Tahapan kedua adalah destabilize existing business situation, berarti bahwa setiap perubahan yang diambil pasti akan mempengaruhi seluruh sistem yang tengah berlangsung. Tahapan ketiga reassessment of alignment to market merupakan adanya terobosan dari kebijakan organisasi yang diperlukan manajemen agar dapat menyesuaikan diri dengan hal Baru. Tahapan keempat, change decision, yaitu melakukan perubahan/perbaikan organisasi dan terakhir ialah stabilizing change plan, adalah upaya-upaya yang dilakukan agar setiap unit kerja dapat memacu kinerja masing-masing.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dengan mempergunakan Key informants, Observasi dan Desk Research. Dengan key informants, adalah wawancara langsung kepada pejabat/pegawai yang paling berkompeten dalam pembuatan/penyusunan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah.Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh data yang secara verbal tidak dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dari observasi akan dapat diketahui bagaimana budaya organisasi, telah seberapa jauhkah pelaksanaan change management dan bagaimana perilaku para pegawai dalam meresponsnya.Desk Research, merupakan suatu metode. pengumpulan dan pengolahan data yang berdasarkan pada informasi yang telah didokumentasikan, seperti peraturan-peraturan dan laporan tahunan.Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah di Departemen Kehakiman dan HAM RI, dukungan dari pimpinan (terutama di Kanwil-kanwil) belum optimal, dana untuk pelaksanaan sistem itu sangat terbatas dan Sumber Daya Manusia yang melaksanakannya kurang profesional.Dari hasil temuan penelitian tersebut disarankan; diadakan sosialisasi SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) bagi top management dan middle management di Departemen Kehakiman dan HAM baik di Pusat maupun di Daerah agar memahami urgensi dari SAP, mengusahakan dana bagi implementasi SAP, mengikutsertakan pegawai pelaksana pada penyuluhan SAP atau mengadakan penyuluhan/penataran sendiri.Dan akhirnya bila memungkinkan merekrut pegawai baru yang berpendidikan Sarjana Ekonomi/Akuntansi dan Sarjana Komputer untuk ditempatkan pada Bagian/Sub Bagian Keuangan baik di Pusat maupun di Daerah."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kepemimpinan (XI) dan komunikasi (X2) dengan motivasi kerja (Y) pegawai bail( secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dengan mengembangkan kemampuan kepemimpinan para pejabat struktural untuk membangun kerjasama dengan staf yang menjadi bawahannya menjadi salah satu faktor panting untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai menjaiankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.Melalui penelitian ini maka, dapat ditemukan korelasi atau hubungan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja, komunikasi dengan motivasi kerja dan secara bersama-sama kepemimpinan serta komunikasi dengan motivasi kerja pegawai pada organisasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Untuk itu dilakukan pengujian statistik mengukur seberapa besar kaftan atau kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan proses perhitungan statistik Iainnya melalui program SPSS (Statistical Package for Science). Sedangkan populasi penelitian ini ialah para pegawai negeri sipil pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang meliputi staf dan pejabat struktural, mulai dari golongan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi dengan menggunakan teknik Random Sampling.Walaupun memiliki keterbatasan, penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan organisasi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan tentang strategi memotivasi pegawai melalui penerapan kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi usaha pengembangan bidang studi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan parsial antara kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai mempunyai taraf signifikansi positif. Demikian pula dengan korelasi parsial antara komunikasi terhadap motivasi kerja mempunyai taraf signifikansi positif dan hasil analisis perhitungan korelasi antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersamasama terhadap motivasi kerja didapatkan hasil nilai pada taraf signifikansi positif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi mampu memberikan pecan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta."