Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia sesuai data BPS tahun 2007, jumlah angkatan kerja tercatat 109,94 juta orang dan yang terdiri dari 99.93 juta orang yang bekerja dan yang tidak bekerja 10,01 juta orang yang tidak bekerja. Setiap tahun 270 juta pekerja mengalami gangguan pada tempat kerjanya, 2,3 juta pekerja meninggal atau setiap menit 1 orang meninggal akibat kerja. Di Eropa 80 % kematian dan 90 % dari cedera adalah diUKM (usaha kecil menengah), pelayanan kesehatan kerja hanya mencakup 20 % dari pekerja. Pada umumnya kesehatan tenaga pekerja sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat pada negara-negara yang sudah maju. Secara umum bahwa kesehatan dan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dimana industrilisasi banyak memberikan dampak positif terhadap kesehatan, seperti meningkatnya penghasilan pekerja, kondisi tempat tinggal yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan, tetapi kegiatan industrilisasi juga memberikan dampak yang tidak baik juga terhadap kesehatan di tempat kerja dan masyarakat pada umumnya.PT. Mulia Keramik Indah Raya (PT. MKIR) merupakan perusahaan berstatus penanaman modal dalam negeri yang bergerak di bidang non migas, dengan memproduksi berbagai macam keramik untuk lantai dan dinding, yang dalam kegiatan produksinya melibatkan pekerja, peralatan, material dan proses yang menyebabkan cidera, kecelakaan, kesakitan, dan bahkan kerugian pada perusahaan.Di PT. MKIR juga didapatkan beberapa kasus penyakit yang diderita oleh pekerja. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kunjungan pekerja ke Poliklinik (Medical center) di PT. MKIR Cikarang Bekasi yang memiliki jenis penyakit yang bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran status kesehatan pekerja di PT. MKIR Cikarang Bekasi, yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan status kesehtan pekerja.Penelitian ini bersifat deskriptif, dan populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di PT. MKIR dengan jumlah sampe sebanyak 2222 orang pekerja. Hasil penelitian dari status kesehatan pekerja di PT. MKIR diketahui pekerja yang sedang sakit batuk dan flu sebanyak 77 orang pekerja, maag 20 orang pekerja, sakit pinggang 20 orang pekerja, pusing 22 orang pekerja, paru- paru sebanyak 10 orang, panas 6 orang, hipertensi 3 orang, jantung 3 orang. Dalam penelitian ini juga dilihat gambaran factor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan pekerja, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetic (riwayat penyakit)."

"Untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal telah dilaksanakan upaya-upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Anak, yang dimulai dari setiap rumah tangga,yang melibatkan peran serta masyarakat yang dikenal dengan Posyandu. Tetapi dalam kegiatan Posyandu ini, banyak diantara kader-kadernya yang drop out. Dalam upaya pembinaan kader Posyandu agar tetap lestari diperlukan informasi-informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan drop outnya. Untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan penelitian secara cross sectional terhadap 228 orang kader Posyandu, 19 orang pemuka masyarakat dan 11 orang petugas pembina Posyandu. Data dikumpulkan dengan cara mewawancarai responden dengan menggunakan kwesioner. Hasil penelitian ini dianalisa dengan menggunakan test Chi Square untuk melihat ada/tidak hubungan antara variable independen dengan dependen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara faktor usia, status perkawinan, cara pemilihan kader, pembinaan dan imbalan dengan drop out kader. Selain itu juga didapati hasil tidak adanya hubungan antara latar belakang pendidikan, motivasi, kedudukan suami kader didesa, dan cakupan kegiatan dengan drop out kader. Kepada Puskesmas disarankan agar lebih meningkatkan pembinaan, latihan kader clang dan pelayanan gratis kepada kader. Sedangkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II disarankan dapat memberikan insentif dan penghargaan kepada kader yang lestari."

"Perlindungan kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni setiap upaya pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mencapainya, pemerintah telah mengupayakan suatu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UKBM. Salah satu bentuk UKBM untuk pekerja sektor informal adalah Pos Upaya Kesehatan Kerja Pos UKK. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pos UKK di wilayah kerja 6 puskesmas Kota Tangerang tahun 2016 mulai dari pembentukan organisasi, kegiatan pembinaan oleh puskesmas, hingga pemberian pelayanan kesehatan oleh kader. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mendorong aktifnya penyelenggaraan Pos UKK diperlukan membentuk kerjasama yang kuat dengan lintas sektor terkait, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penanggung jawab program Pos UKK serta kader, dan pengelolaan sumber keuangan.

---

Health protection and effort to improve public health has been regulated in Law Number 36 year 2009 on Health, that every effort should pay attention to the development of public health, and is the responsibility of both government and society. To achieve that, the government has sought an Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UKBM. One form of UKBM for informal sector workers is Pos Upaya Kesehatan Kerja Pos UKK. This study focus on the implementation of Pos UKK in the workplace of 6 Health Centers Tangerang City in 2016, ranging from the establishment of the organization, develompment activities, to the provision of occupational health services by the cadres.the results of this study suggest that to encourage active implementation of Pos UKK needed to form strong alliances with across relevant sectors, increase skills and knowledge of the person incharge and cadres of Pos UKK, and management of financial resources."

"Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya.Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular.Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif.Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber."

"Jumlah pekerja diseluruh dunia sebanyak 3 milyar, 80"/o diantaranya bekelja dan hidup tanpa memiliki akses pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja pada masa kini semakin berkurang dan tidak mengalami perkembangan. Padahal kesehatan merupakan investasi yang sangat strategis dalam pernbangunan sumber daya manusia Berkembangnya industrialisasi, meningkatkan jum1ah pekerja. Indonesia memiliki jumlah angkatan kelja terbesar namor 4 dunia, data BPS (2007) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 108, 13 juta jiwa angkatan kerja. yang 1ersebar pada berbagai lapangan pekerja.an dengan berbagai perrnasalahan yang muncul akibat pekerjaan. Keadaan seperti ini menghasilkan kebutuhan khusus akan pelayanan kesehatan kerja. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. l28&1enkes/SK/H/2004 tentang Kebtjakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa bagi Puskesmas yang wilayah keajanya merupa:kan kawasan/sentra industri, maka wajib mengembangkan Upaya Kesehatan Kerja karena merupakan kebutuhan dan masalah yang ada pada wilayah tersebut Puskesmas Cileungsi mempunyai 124 tempat usaha, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 48.864 jiwa. Kasus kecelakaan kerja sebanyak 1.387 kasus dan mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 25 orang. Kunjungan pasien tahun 2007 sebanyak 136.029 dan 47.48% nya berusia 15 s/d 54 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan usia produktif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat daiarn pelayanan kesehatan bagi pekerja. Rancangan penelitian ini adalah kuaiitatif. dalam penelitian ini tidak mementingkan jumlah sampel tetapi lebih mementingknn bagaimana mempero!eh kesesuaian dan kecuk:upan infonnasi, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambif dari hasil wawancara mendafam dan Fokus Grnp Diskusi (FGD) sedangkan data sekunder diambil dari laporan..Japoran yang berhubungan dengan petaksanaan pelayanan kesehatan pekerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa need peiayanan kesehatan pekerja di Pusk:esrnas Cileungsi belum dilaksanakan secara k:ornprehensif, karena pelayanan rehabi!itatif belum pernah dilaksanakan.. Utilisasi pelayanan kesehatan pekeJja paling tinggi di Puskesmas o!eh pekerja dan pengusaha adalah pelayanan kuratif, ditunjukkan dengan tingginya angka kunjungan pasien tahun 2007, pada gofongan umur 15 s/d 54 tahun 47.85%. Demand pengusaha dan peketia masih rendah. Demand pengusaha dipengaruhi oleh persepsi dan promosi, sedangkan demand pekerja dipengarohi oleh time cost, ke1engkapan pelayanan, dan pilihan tempat pelayanan. Peiayanan kesehatan rehabilitatif bagi pekerja belum berfungsi di Puskesmas Cileungsi. 3 fungsi pelayanan yang lain (promotif, preventif dan kuratif) masih belum optimal Tanggungjawab sasaran melebih sasaran yang harus dilayani dan tanggung jawab petugas dalam pe!ayanan kesehatan pek:erja dilaksanakan bersarnaan dengan tanggungjawab yang lain. Petugas Puskesmas masih perlu meningkatkan kemampuannya di bidang KJ, dana, sarana dan prasarana masih minim. Pelayanan Kesehatan Pekerjaan dapat diiaksanakan oleh Puskesmas dengan baik apabila tercipta kerjasama antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perusahaan baik fonnal maupun informal."

"Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang kritis karena rentan terhadap masalah kesehatan. Penjaringan kesehatan adalah salah satu program UKS/M untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan siswa, mendukung tercapainya kondisi fisik dan mental yang baik agar potensi belajar dan prestasi optimal. Pengelolaan data hasil pemeriksaan penjaringan kesehatan siswa SD di Puskesmas I Denpasar Barat masih manual sehingga penulis berkeinginan membuat rancangan sistem informasi kegiatan penjaringan Kesehatan siswa Sekolah Dasar di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Barat kota Denpasar. Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu mendata kebutuhan pengguna, menyusun prototype, mengevaluasi prototype, membuat aplikasi serta mengevaluasi efektifitas penggunaan dan kepuasan. Hasil evaluasi penggunaan aplikasi berbasis web untuk menjaring data kesehatan anak sekolah di lingkungan Puskesmas I Denpasar Barat Kota Denpasar dinilai menggunakan kuesioner dengan hasil 100% responden setuju dengan efektifitas aplikasi serta >75% responden menyatakan puas dan sangat puas dengan aplikasi tersebut. Saran pada penelitian ini adalah Puskesmas I Denpasar Barat dapat menggunakan aplikasi pada kegiatan penjaringan siswa Sekolah Dasar. Sistem ini dapat disosialisasikan kepada instansi terkait sehingga menjadi model yang dikembangkan untuk wilayah yang lebih luas, dikembangkan untuk siswa pada jenjang yang lebih tinggi serta dapat terintegrasi dengan aplikasi sejenis untuk memperoleh data yang komprehensif.

---

School-aged children are a critical age group because they are vulnerable to health problems. Health screening is one of the UKS/M programs to maintain and improve student health, supporting the achievement of good physical and mental conditions for optimal learning potential and achievement. Data management of health screening examination results for elementary school students at West Denpasar Community Health Center I is still manual, so the author wishes to design an information system for health screening activities for elementary school students in the work area of West Denpasar Community Health Center I, Denpasar city. This research method consists of several stages, namely recording user needs, compiling a prototype, evaluating the prototype, creating an application, and evaluating the effectiveness of use and satisfaction. The results of the evaluation of the use of a web-based application to collect health data for school children in the West Denpasar Community Health Center in Denpasar City were assessed using a questionnaire with the results of 100% of respondents agreeing with the effectiveness of the application and >75% of respondents stating they were satisfied and very satisfied with the application. The suggestion in this research is that West Denpasar Community Health Center can use the application in elementary school student screening activities. This system can be socialized to relevant agencies so that it becomes a model developed for a wider area, developed for students at a higher level, and can be integrated with similar applications to obtain comprehensive data."

"Salah satu keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan asuransi adalah apabila perusahaan asuransi tersebut mempunyai provider network yang luas bermutu dan professional. Kinerja rumah sakit dalam memberi pelayanan kepada peserta secara tidak langsung akan memberi dampak terhadap penilaian konsumen terhadap perusahaan asuransi kesehatan yang menanggung konsumen tersebut.Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan, makapenelitian ini memakai metode Servqual dikonsep dari Pasuraman, Zeithmal dan Berry, 1990 mengenai 5 dimensi mutu pelayanan dalam bidang jasa, Yaitu: Reliability (Kehandalan Pelayanan), Responsiveness (Ketanggapan pelayanan), Assurance (Jaminan/Keyakinan), Emphaty (Empati) dan Tangibles (Fasilitas Fisik).Metode yang digunakan adalah penelitian pendekatan kuantitatif dengan cross sectional ini diujikan pada 68 peserta PT. Asuransi Syariah Mubarakah dengan menggunakan kuesioner. Hal ini untuk mengetahui persepsi peserta terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit ?X? dan karakteristik respondennya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi peserta yang menyatakanbaik sebesar 62% dan yang menyatakan tidak baik sebesar 38%. Bila dilihat berdasarkan masing-masing dimensi pelayanan, assurance merupakan dimensi terbesar yang nilai baik oleh responden yaitu sebesar 75%. Untuk dimensi reliabiliy sebesar 65%, dimensi responsiveness 62%, dimensi emphaty sebesar 66%, dan dimensi tangible sebesar 69%.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. AsuransiSyariah Mubarakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pesertanya dan dapat bermanfaat bagi rumah sakit ?X? dalam memberikan pelayanan kesehatan"

"Berbagai jenis pembayaran (Fee For Service Bebas, Fee for Service Kerjasama, Asuransi, Kapitasi) layanan kesehatan kepada pekerja, keluarga dan pensiunan termasuk rawat inap dilakukan di Perlamina dan makin meningkatnya biaya layanan kesehatan maka dipandang perlu mencarikan jenis pembayaran yang sesuai untuk memberikan dampak yang efektif dan efisien. Dilain pihak, pekerja, keluarga dan pensiunan sebagai masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan menjadi semakin kritis terhadap mutu layanan yang mereka terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran jenis pembayaran dihubungkan dengan mutu layanan rawat inap yang diterima oleh pekerja, keluarga dan pensiunan PT Pertamina UPms III. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jumlah sample 100 orang yang mendapat pelayanan rawat inap dengan menggunakan berbagai jenis pembayaran. Data primer diperoleh dari kuesioner yang didistribusikan kepada sampel terpilih untuk mendapat mutu berupa kepuasan dengan metode lima dimensi servqual. Sedangkan data sekunder untuk mendapatkan lama hari rawat yang merupakan bagian dari mutu dan biaya diperoleh dari laporan fungsi Kesehatan Pemasaran III. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembayaran dengan cara asuransi 87,5% puas, dengan cara kapitasi 85% puas, dengan cara Fee For Service Kerjasama 76,5% puas, dengan Fee For Service Bebas 66,7% puas. Lama hari rawat dengan cara asuansi dan Fee for Service Bebas 83,3% kurang dari 6 hari, dengan FFS Kerjasama 80% kurang dari 6 hari, dengan Kapitasi 55% kurang dari 6 hari. Jenis pembayaran secara kapitasi mempakan pembayaran yang terbesar dari jenis pembayaran yang lain pada penelitian ini."

"Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan suatu pengelolaan informasi di seluruh tingkat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dalam tingkat nasional disebut Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS). Masih terdapatnya masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan SIK, membuat pemerintah, khususnya Departemen Kesehatan (Depkes) mengambil kebijakan dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Pembangunan SIKNAS Online merupakan merupakan langkah yang diambil Depkes untuk mengatasi masalah SIK selama ini. Namun pembangunan SIKNAS Online ini membutuhkan waktu, tenaga, pikiran serta biaya yang cukup besar, sehingga dibutuhkan suatu analisa terhadap persiapan pembangunan saat ini agar pelaksanaan kedepannya dapat lebih efektif serta efisien.Penelitian ini bertujuan agar terbentuk suatu Sistem Informasi Kesehatan yang memiliki efisiensi dan efektifitas dalam penggunaannya yang digambarkan berupa diagram standar operasionalisasi sistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan, wawancara mendalam serta observasi dalam mengumpulkan data. Untuk menganalisis digunakan metode pendekatan sistem, SWOT dan diagram ishikawa.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi persiapan pembangunan SIKNAS Online masih belum memenuhi standar operasional, dimana masih perlunya pengembangan sumber daya seperti tenaga, dana serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman."

"Adanya penambahan jumlah peserta ASKESKIN di Kota Tangerang dari quota yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu sebesar 134.438 jiwa peserta menjadi 245.628 jiwa setelah pendataan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang (Rekapitulasi Kartu Multiguna per Kecamatan tahun 2008). Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin yang pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.516.359.752,- menjadi Rp. 4.000.000.000,-. Dimana pemberian jaminan pembiayaan kesehatan dengan Kartu Multiguna anggarannya 100% berasal dari APBD Kota Tangerang. Dengan Kartu Multiguna ini diharapkan 15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang masih tergolong penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang kualitasnya sama dengan yang diquotakan Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di tahun 2008 pada bidang kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang bulan Mei dan Juni 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis sistem yang mencakup faktor input, proses, dan output. Faktor input terdiri dari tenaga, dana, sarana dan metode. Faktor proses terdiri dari validasi data, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, penerbitan surat jaminan, utilisasi review, verifikasi klaim, dan pembayaran klaim. Faktor output mencakup utilisasi pelayanan kesehatan oleh peserta pemegang Kartu Multiguna pada bulan Januari-April 2008. Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan, observasi, serta pengumpulan data sekunder Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan tahap analisis data yang kemudian dibahas dengan menganalisis hasil yang disesuaikan dengan teori yang ada. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya kurangnya jumlah tenaga pelaksana, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, dan verifikasi klaim. Kurangnya jumlah tenaga pelaksana Kartu dirasa kurang efisien karena dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan membuat beban kerja petugas menjadi bertambah, sehingga petugas membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu dengan banyaknya pekerjaan cukup menguras energi petugas sehingga membuat petugas menjadi kurang fokus dengan pekerjaannya. Dalam pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit belum ditemukan aturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen tagihan klaim Rumah Sakit serta aturan yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan Kartu Multiguna oleh pemegang kartu Multiguna. Dalam proses verifikasi klaim diketahui terkadang ditemukan beberapa ketidaklengkapan dokumen dari rumah sakit yang akan diverifikasi, sehingga petugas yang menangani pelaksanaan Program Kartu Multiguna di Dinas Kesehatan Kota Tangerang harus menghubungi pihak rumah sakit dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut agar dilengkapi, tetapi terkadang pihak rumah sakit memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya lagi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah menambah jumlah tenaga pelaksana Program Kartu Mutiguna, mengadakan pelatihan untuk petugas agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, menambah sarana dan prasrana, perlu dibuat adanya aturan yang berkaitan dengan pemakaian Kartu Multiguna agar tidak disalahgunakan oleh pemegang Kartu Multiguna, Perlu adanya ketentuan yang disepakati bersama antara pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang mengatur tentang ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengajuan klaim oleh Rumah Sakit."