Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Pencapaian target penerimaan pajak oleh otoritas pajak antara lain dilakukan dengan menggunakan pola extra effort melalui kebijakan penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak, (2) mengetahui optimalitas hasil penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak badan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif-kualitatif yaitu analisis kuantitatif yang didukung uraian dari data kualitatif. Dengan menggunakan data pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, data extra effort, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan positif antara penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak dengan peningkatan penerimaan pajak, karena dengan menggunakan profil Wajib Pajak penggalian potensi pajak dapat dilakukan secara comprehensive, sehingga memberikan hasil lebih maksimal, (2) penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak yang dilakukan KPP belum memberikan hasil yang optimal karena target extra effort untuk tiga tahun yang diteliti tidak pernah tercapai.

---

Achievement the tax revenue target by tax authorities among others, performed by using the pattern through the extra effort of potential tax policy based taxpayers profile. Using data the payment acceptance determinants tax payers, an extra effort of data, and interviews, this research to (1) determine the effect of potential tax based profile corporate taxpayers on increased tax revenue; (2) determine the optimality results potential tax excavation based profile corporate taxpayers. This research use approach quantitative-qualitative that is quantitative analysis supported by qualitative data.

The Research results (1) showed of the positive relationship between tax excavation based profile corporate taxpayers with increase in tax revenue, due to the use profiles of potential taxpayers can be done in a comprehensive, so as to provide maximum results, (2) tax excavation based profile taxpayers the tax office do not provide optimal result because target extra effort for three years under research never unattainable."

"Tesis ini membahas pembentukan pemahaman bersama dalam proses komunikasi interpersonal bemedia Smartphone dengan keterlibatan emoticon di dalam pertukaran pesannya. Studi ini memusatkan perhatian pada penggunaan stiker yang terdapat pada Instant Messenger Application, Line. Penelitian ini adalah studi Kualitatif dengan paradigma Konstruktivionisme dan menggunakan in-depth interview sebagai metode pengambilan datanya. Penggunaan Teori Coordinated Management of Meaning dalam penelitian ini menunjukan hasil bahwa memaknai suatu simbol emosi tidak dapat dimaknai secara berdiri sendiri, konteks pemakaian simbol emosi yang melingkupinya memiliki kontribusi dalam proses pemaknaan pesan secara keseluruhan.

---

This thesis discuss about building common understanding in interpersonal communication using Smartphone media with emoticon involvement on its message exchange. This study is focusing on sticker usage in Line, a Smartphonebased Instant Messenger Application. This is a qualitative study with based on constructivism paradigm and using in-depth interview as a method of data collection. Using The Coordinated Management of Meaning Theory, the results in this research shows that interpreting emoticon symbol can not be interpreted as a stand-alone context, the context of emoticon symbol usage that surrounds it also has a contribution in interpreting the whole message."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan proses formulasi, faktor-faktor yang dipertimbangkan, dan hambatan dalam kebijakan penetapan target penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2014. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah adanya kenaikan signifikan terhadap besarnya target penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penetapan target penerimaan Pajak Hotel melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pembahasan tingkat eksekutif, pembahasan tingkat lesgislatif, dan pengesahan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merumuskan target penerimaan Pajak Hotel tahun anggaran 2014 adalah faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pendukung dalam proses pendataan perhitungan potensi dan adanya masalah komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan di tingkat legislatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa besarnya kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena penggunaan proyeksi penerimaan dengan asumsi keterisian seluruh kamar dan menggunakan asumsi tax gap relatif kecil sebesar 9,09.

---

This research discuss about the formulation process, considered factors, and obstacles in the policy-making due to revenue target from Hotel Tax sector in Yogyakarta for the budget year 2014. This research is a descriptive one with qualitative approach.

Based on the research's result, it is acknowledged that the policy-formulation process due to revenue target from Hotel Tax sector was carried out through four prominent factors which are potency analysis, executivephase discussion, legislative-phase discussion, and legislation. Considered factors in formulating revenue target from Hotel Tax sector for budget year 2014 are external and internal factors. Meanwhile, the encountered obstructions are limited supportive resources in logging process of potency calculation and communication-issue within the executive and legislative parties at legislativephase discussion.

This research concludes that significant increase in revenue target from Hotel Tax in Yogyakarta for budget year 2014 was caused by improper using of assumption in analyzing Hotel Tax potencies, which was assumed by 100% occupancy rate and exceedingly low tax gap assumption that reached out to 9,09%."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas hasil analisis kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, dan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait upaya tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen laporan pengawasan penerimaan pajak dan wawancara untuk mengkonfirmasi data hasil olahan. Kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan ekstensifikasi belum optimal dan masih banyak potensi yang bisa digali dari tindakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penyidikan sudah optimal dalam persentase pencapaiannya tetapi jumlah rupiahnya belum secara signifikan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTThis research discusses the analysis of Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification, and Investigation with the aim to know the problem of the effort to increase the tax revenue. The technique of data collection is done with documentation studies and interview to confirm the main data. Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification are not optimal yet because there are still many potential to explore. For the opposite, the investigation activities were optimal in the percentage of the achievement but the amount of Rupiah has not significantly increase the tax revenue."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen.

---

This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent."

"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.

---

The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Establishment of modern tax office is part of efforts to increase tax revenues through increase in publics' trust to the tax administration system. Meanwhile tax audit is carried to identify whether the Taxpayer has performed their taxes obligation according to legislation. This research will test the effect of establishment of modern tax office. The test is to identify whether the effect of both independent variables are carried out jointly or partially. This research adopted survey method, carried out by disseminating questionnaires to three respondent groups namely: Taxpayer, tax consultant and tax officer. Sampling method used was non-probability sampling, namely incidental sampling technique. Data gained were analyzed by using double regression. Data analysis already carried out indicates that there is significant effect of variable of establishment of modem tax office and tax audit on tax revenues attainment program, both jointly and partially. Comparison of both independent variables of this research indicates that the establishment of modern tax office has greater effect than the tax audit.Based on this research finding, it is recommended that in the subsequent research, test should be made other variables that may affect variables of tax revenues attainment program. Other variables presumably having effect are among others: macro economic situation, socialization by the Directorate General of Taxes, perception to benefit of paying taxes etc. Based on this research finding, it is also recommended that in application at field, it is necessary to pay greater attention to aspects of increase in tax audit effectiveness. This recommendation is based on the research revealing that tax audit's contribution is not yet as great as that provided by the establishment of modern tax office. There should be greater attention to tax audit aspect, to increase compliance of the Taxpayer in performing their taxes obligation. Increase in compliance of Taxpayers will provide more optimum implementation of tax revenues attainment program."