Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis dampak reformasi Pajak Penghasilan badan (PPh badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE). Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN secara bersamaan meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan di semua kelompok rumah tangga dengan penurunan terbesar di kelompok rumah tangga perdesaan. Sektor yang mengalami peningkatan output terbesar antara lain sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

---

This study analyzes the impact of Corporate Income Tax and VAT reforms on the Indonesian economy using the Computable General Equilibrium (CGE) model. The simulation results showed that a decrease in the Corporate Income Tax rate and an increase in the VAT rate simultaneously increased government consumption and investment but decreased private consumption, GDP, and incomes in all household groups with the largest decline in the rural household group. The sectors that experienced the greatest increase in output included the government administration, defense, and compulsory social security sectors, the education service sector, and the health services and social activities sector."

"Tesis ini membahas estimasi kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini membahas penerapan metode incremental dalam perencanaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi per provinsi (Kantor Wilayah Ditjen Pajak) dan evaluasinya dengan menggunakan analisis regresi dalam mengukur kesesuaian dengan kapasitas pajak provinsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pajak seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2007 dipengaruhi oleh variabel PDRB per kapita, peran pertambangan pada PDRB, peran keuangan pada PDRB, rasio jumlah tenaga kerja seluruh lapangan usaha dengan jumlah penduduk dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 21), dan variabel PDRB per kapita, peran perdagangan pada PDRB, peran jasa pada PDRB, dan rasio jumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan jumlah penduduk (kapasitas Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi).Hasil Penelitian juga menunjukkan rencana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 Orang Pribadi seluruh provinsi belum mencerminkan kapasitas pajak provinsi yang bersangkutan. Pembenahan administrasi administrasi perpajakan menjadi salah satu kunci untuk melakukan perencanaan penerimaan pajak sesuai kapasitas pajak.

---

The focus of this study is estimation of tax capacity of Income Tax Article 21 and Income Tax Article Tax Article 25 (Personal Income Tax) of Indonesia based on regional?s data. The purpose of this study is to analyse the planning of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue by incremental method and it's evaluation in regression analytic to match with the regional tax capacity.

The result of this study is significant effect for GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 21 Capacity, and GRDP per capita, the economy activities, the total number of employees and the total number of tax office in Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) Capacity.

The other results is the target of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 (Personal Income Tax) revenue is not suitable to regional tax capacity yet. The enhancement of tax administration is key to planning tax revenue based on tax capacity."

"Sejak PTN ditetapkan sebagai Badan Hukum, PTN Badan Hukum merupakan subjek dari Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan Pemerintah atas perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan Badan pada PTN Badan Hukum, dan menganalisis bagaimana dampaknya dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada Universitas Indonesia sebagai salah satu dari 11 (sebelas) PTN Badan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan postpostivist dengan menggunakan teknik wawancara dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yaitu kriteria evaluasi berdasarkan Efektivitas, Kesamaan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil dari penelitian ini yaitu kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, belum adanya kesamaan, respon yang rendah dan belum tepat guna

---

Since state universities are incorporated as legal entities, Higher Education - Legal Entities are subject of Corporate Income Tax. This research aim to analyze the evaluation of government policy on the imposition of the Corporate Income Tax in Higher Education – Legal Entities, and analyze how its impact with Tridharma on Higher Education and analyze the implementation of Corporate Income Tax fulfillment at University of Indonesia as one of 11 (eleven) Higher Education – Legal Entities. This research is a postpositivist-descriptive research with in-dept interview and literature review as data collection techniques. This research discussed the policy evaluation is based on the evaluation criteria aacording to Dunn’s policy is based on the evaluation criteria of Effectiveness, Adecuacy, Responsiveness, and Appropriatesness. The result from this research that the policy in has not been effective, the absence of eligibility, low response, and not appropriate."

"Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi sekitar 80 persen. Namun tax ratio-nya masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asean. Tahun 2005 tax ratio Indonesia mencapai angka sekitar 12,7 persen, lebih rendah dibandingkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang sudah mencapai angka sekitar 17 persen. Rendahnya tax ratio Indonesia tersebut masih memungkinkan adanya peningkatan terhadap penerinnaan perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan tax ratio melalui peningkatan penerimaan perpajakan harus didukung dengan metode penentuan angka target penerimaan PPh dalam APBN yang mengacu pada angka potensi sehingga metode perhitungan yang selama ini digunakan perlu disempurnakan.Tujuan penelitian ini adalah (i) mengembangkan metode penghitungan estimasi potensi penerimaan PPh orang pribadi dan badan, (ii) menghitung angka potensi penerirnaan PPh di Indonesia, dan (iii) mengukur perbandingan antara potensi dan realisasi atau target penerimaan PPh dalam APBN (disebut dengan Income Tax Coverage Ratio). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan APBN khususnya penentuan angka target penerimaan PPh.Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan metode penghitungan estimasi potensi penerimaan PPh dalam penelitian mi. Kelebihannya adalah (i) menggunakan data nil penghasilan orang pribadi dan laba usaha perusahaan sebagai tax base PPh, (ii) mampu menyajikan nilai obyek pajak PPh, dan (iii) marnpu menyajikan angka tax base dan potensi PPh tiap lapisan tarif. Sementara kelemahannya adatah (i) tarif final diasumsikan sama yaitu 15 persen karena ketiadaan data tiap jenis penghasilan kepemilikan orang pribadi, (ii) perhitungan potensi tidak dapat dipecah datam tarif progresif dan tarif final karena data penghasilan tiap jenis penghasilan non operasional perusahaan tidak diperoleh, (iii) belum bisa disajikan potensi PPh per sektor. Dari basil perhitungan diperoleh estimast angka potensi penerimaan PPh mutat tahun 2002 hingga 2007 berturut-turut sebesar Rp. 170,1 triliun, Rp. 192,9 triliun, Rp. 221,4 triliun, Rp. 284,5 triliun, Rp. 331,9 triliun, dan Rp. 386,7 triliun. Sementara itu, income tax coverage ratio (ITCR) sebesar 59,8 persen tahun 2002, dan terus meningkat untuk tahun-tahun selanjutnya sebesar 59,6 persen, 61,4 persen, 61,8 persen, 63,5 persen, serta 66,5 persen tahun 2007. Hal ini berarti masih terdapat sekitar 40 persen dari potensi penerimaan PPh yang belum tergali sebagai target maupun realisasi dalam APBN yang mampu meningkatkan penerimaan perpajakan dan tax ratio Indonesia, serta mengurangi defisit anggaran."

"Peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan. Untuk meningkatan penerimaan pajak pada tahun 1983 telah dilakukan pembebanan perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya yaitu bagaimana sistem self assessment dapat meningkatkan penerimnaan pajak secara substansial.Si stem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fiskus sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap Wajib pajak dengan baik.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada KPP yaitu Seksi TOP, Seksi PPh Badan, Seksi Penerimaan dan Keberatan, dan Bagian Umum, melalui wawancara dan pengamatan langsung.Penelitian dilaksanakan pada KPP "X" dengan temuan-temuan wajib pajak yang menjadi kewenangan KPP "X", wajib pajak yang memasukkan SPT, jumlah wajib pajak yang di periksa, kreteria wajib pajak yang di periksa, jumlah pemeriksa, hasil pemeriksaan dan penerimaanPembahasan dalam penelitian inibahwa jumlah pemeriksa SPT Wajib Pajak sangat kecil dari SPT Wajib Pajak yang haru di periksa, selisihnya tidak diadakan pemeriksaan bukan karena telah melaksanakan ketentuan perpajakan, tetapi karena tidak tertangani oleh petugas yang jumlah personilnya terbatas. Kreteria Wajib pajak yang di periksa Wajib Pajak yang lebih bayar yang menjadi sasaran utama, sebaiknya pemeriksaan dialihkan ke Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak kreteria khusus.Daripembahasan dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang di periksa masih sangat minim, jumlah petugas sangat minim di banding jumlah SPT Wajib Pajak yang hares di periksa, Pemeriksaan sasaran utamanya adalah Wajib Pajak lebih bayar, Prosentase pemeriksa di banding jumlah Wajib Pajak yang perlu di periksa sangat kecil, penerimaan pajak dapat ditingkatkan bila dilakukan pemeriksaan, sedang saran adalah supaya diupayakan jumlah Wajib Pajak yang di periksa lebih banyak, melakukan penambahan jumlah pemeriksa pemeriksa, yang diutamakan yang di periksa adalab Wajib Pajak rugi dan Wajib Pajak criteria khusus.

---

The Execution Of Self Assessment System In Relation With Income Tax Collection Of The Body Of Tax Obligation (Study Case At X Tax Services Office)The role of people in development leasing should be keep grown with pushing awareness, understanding and comprehension that the development is right, duty and responsible of the whole of people. The execution of national development should be based on self-ability, mainly if the citizen realizes the participation to pay tax To increase tax collection in year 1983 has been conducted tax reformation with changing tax collection system from official assessment becoming self assessment In this research, the main problem is how self-assessment system can increase tax collection substantially.Self assessment system gives the confidence to Tax Obligation to account deposit and report himself/herself concerning the amount of tax should become debt in accordance with tax regulations. The government in this matters tax officer in accordance with his/her role should conduct construction, research and inspection to tax obligation properly.Research Method used in this thesis is analysis description method, with- data collection technique in from of library and field research to relevant parties in this thesis (fish's) through deep interview.This research is conducted at KPP X" with the finding of tax obligation becoming the authorization of KPP "X", tax obligation fills SPT, number of tax obligation inspector, the result of inspection and collection.The discussion in this research that the number of inspector of SPT tax obligation is very small that SPT tax obligation should be inspected, the different was not conducted inspection not because it has conducted the tax stipulation, but because not handled by the limited number of officer. The criteria of tax obligation inspected more payable obligation tax becoming main target, for more payable tax obligation if it has been inspected for two years respectively, it should be better if changed position to loss tax obligation and tax obligation with specific criteriaFrom the discussion can be concluded that the number of tax obligation inspected was very minim, the number of officers were very minim if it was compared to the number of SPT tax obligation should be inspected was very small, tax income can be increased if it was conducted inspection, while the suggestion is in order to be efford more number of tax obligation inspection, conduct the addition of inspectors number, the main inspected is loss tax obligation and tax obligation with specific criteria."

"Penerimaan negara dari pajak sangat diharapkan bagi Indonesia, terlebih lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 ditargetkan sebesar 70 % dari seluruh penerimaan. Posisi ini menggantikan pinjaman luar negeri yang selama ini mendominasi sumber penerimaan dalam APBN. Oleh karena itu segala upaya untuk mencapai target tersebut harus diusahakan untuk menjamin keamanan APBN. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang umum dikenal adalah intensifikasi dan eksensifikasi. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter dan untuk mewujudkan sistim perpajakan yang adil, dimana semua Wajib Pajak yang berpenghasilan sama harus dikenakan pajak yang sama, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang mendiskripsikan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak penghasilan dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tamansari. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan sudah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya penyisiran, pemanfaatan data internal, pemanfaatan data eksternal dan kerjasama dengan instansi lain. Sekalipun jumlah Wajib Pajak berhasil ditingkatkan tetapi tidak secara langsung dapat meningkatkan penerimaan negara karena banyak faktor lain yang mempengaruhi misalnya kondisi perekonomian yang belum pulih sehingga banyak Wajib pajak yang kehilangan penghasilan, kondisi politik yang kurang kondusif dan kerjasama dengan instansi lain yang belum baik. Oleh karena itu ekstensifikasi yang dilakukan harus ditindak lanjuti dengan intensifikasi. Untuk meningkatkan kinerja maka dipaparkan bagaimana National Tax Administration Jepang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui public relation yang baik dan sosialisasi yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. "

"Tesis ini melakukan analisis terhadap beban pajak dengan mengukur corporate tax ratio dan Total Tax Contribution Ratio dari Wajib Pajak Badan antar provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan penerimaan pajak riil dari Surat Setoran Pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik beban pajak Wajib Pajak Badan berdasarkan besar kecilnya usaha untuk memperoleh pemungutan pajak yang adil.Dari hasil penelitian, sebagian besar provinsi memiliki beban pajak yang kurang ideal dan rendah. Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali yang memiliki karakteristik beban pajak yang baik dan cukup tinggi.

---

This thesis performed analysis for tax burden with measuring corporate tax ratio and total tax contribution ratio of interregional corporate tax payer. This quantitative research using data from data base of Directorate General of Taxation, especially annual tax return and tax payment data. This research designed to identify the characteristics of corporate tax burden according to the size of the corporate tax payer to obtain fair tax collection.

This research conclude that only province of North Sumatera, Lampung, Jambi, Central Java, DIY, East Java, Central Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi and Bali which are having tax burden agree with size hypothesis."

"Administrasi pajak merupakan faktor yang berperan penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance). Dengan adanya administrasi pajak yang baik dapat mempermudah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (WP) dan dapat meningkatkan pelayanan terhadap WP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan dengan kepatuhan PPh Pasal 25 Badan di KPP Jakarta Tamansari Dua.Teori-teori yang terkait dengan penelitian ini adalah teori tentang pajak secara umum, teori pajak penghasilan (PPh), teori pajak penghasilan badan (PPh Badan), teori angsuran PPh Badan, teori administrasi pajak, PPh dan PPh Badan, teori kepaluhan serta toeri tentang kaitan administrasi pajak dengan kepatuhan.Penelitian menggunakan desain korelasional dengan sampel penelitian sebanyak 173 responden yang diambil secara acak. Data primer dikumpulkan melalui kuisioner yang telah teruji validilas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan korelasi Rank Spearman's yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan (yang meliputi sistem dan prosedur, sosialisasi, bantuan dan pelayanan serta iklim perpajakan) di KPP Jakarta Tamansari Dua secara umum sudah baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang dinilai belum memuaskan. Sementara dari hasil pengujian diketahui bahwa pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan PPh Pasal 25 Badan, yang diperoleh dengan koefisien korelasi 0,494 dan signifikansi < 0,05.Pelaksanaan administrasi PPh Pasal 25 Badan di KPP Jakarta Tamansari Dua perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, terutama untuk faktor-faktor yan belum memuaskan WP yaitu: reformasi sistem perpajakan, konsistensi penerapan sanksi administratif, keadilan tarif PPh Badan, undangan dari kantor pajak dalam rangka sosialisasi peraturan, sosialisasi peraturan perpajakan di media publik, upaya pemerintah dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap pajak, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal efisiensi dan efekiifitas penggunaan dana pajak serta manfaat fasilitas publik yang didapatkan / dirasakan masyarakat dari pemerintah melalui pajak yang mereka bayar.

---

Tax administration plays an important rule in order to increase tax compliance. With good tax administration, the tax administrators can do they jobs easier in order to control the the tax payers obligation and make the services to the tax payers better. The aim of this research is to analyze the relationship between the implementation of article 25 corporate income tax administration with the tax compliance of corporate income tax article 25 tax compliance at Tamansari Dua Tax Office. The theories which related to this research are the theory of tax generally, theory of corporate income tax and corporate income installment payment, theory of income tax and corporate income tax administration, theory of tax compliance and theory which shows the relationship between tax administration and tax compliance.

The design of this research is a correlasional design that use 173 samples of tax payers which choose randomly. Primary data is collected by quisionaire which has been tested whether its validity and reliability. That data is analyzed with Rank Spearmen?s correlation and the SPSS version 1.3 is the programe which use to analyze the data.

The descriptive analysis shows that the implementation of tax administration of corporate income tax article 25 ( system and procedure, information, services for the taxpayers and the climate of tax paying) in Tamansari Dua tax ofice are generally good enough, but there are still many aspects that the respondents are not satisfy with. From the empirical result is shown that the implementation of article 25 tax administration has a positive relation and significant with article 25 tax compliance, which has correlation coefficient 0,494 and the correlation is significant at the < 0,05 level.

The implementation of tax administration of corporate income tax article 25 in Tamansari Dua Tax Office is generally good enough but it?s still need to make it better, especially for the aspects that the taxpayers are not satisfy with such as tax reform that Indonesian government has made, penalty implementation consistency, fairness of the corporate income tax rate, invitation by the Tamansari Dua to inform the new rules of corporate income tax, publicity of tax rules at public channel, govemment programs to increase tax awareness, transparency of the use of the tax revenue by govemment, trust level from society / tax payers to the government ability to spend tax revenue in efticient and effective way and what the society get or feel about a public facilities from the tax they had paid to the government."

"Untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri yakni sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pemeriksa pajak (fiskus) terhadap wajib pajak. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, 2 (dua) kali dan 3 (tiga) kali sekaligus untuk mengetahui apakah pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional yang mengandalkan perhitungan uji statistika untuk mengetahui angka. rata-rata koreksi sebelum dan sesudah pemeriksaan dan pengaruh variabel babas (pemeriksaan) terhadap vanabel terikat (penerimaan PPh Badan).Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemeriksaan Pajak di Karawang. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yalani : penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian perpustakaan terutama dilakukan dengan penelusuran dokumentasi yang ada di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Karawang, sedangkan penelitian lapangan dengan mewawancarai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Karawang.Populasi adalah jumlah rata-rata pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Karikpa Karawang sebesar 320 wajib pajak dan dari populasi ini ditarik 111 wajib pajak sebagai sampling yang diteliti (wajib pajak badan) dan tahun pemeriksaan 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, dan 2002. Sedangkan uji statistik dilaksanakan dengan one way Anova.Hasil dari penelitian yang ada menunjukkan sebagai berikut :1. Tidak ada perbedaan rata-rata koreksi yang signifikan antara wajib pajak yang diperiksa 1 (satu) kali, 2 (dua) kali maupun 3 (tiga) kali. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata koreksi yang dihasilkan oleh Penghasilan Peredaran Usaha (PPU), Harga Pokok Penjualan (HPP), Penghasilan Diluar Usaha (PDU), Pengurang Penghasilan Bruto (PPB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.2. Korelasi antara rata-rata koreksi PPU, HPP, PDU, PPB, dan PPh Badan tidak berkorelasi secara signifikan dengan jumlah koreksi PPU, HPP, PDU, PPB, dan PPh Badan.Dari hal-hal di atas disarankan agar pemeriksaan tidak perlu dilakukan berulang-ulang pada wajib pajak yang sama. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan hanya sebagai fiingsi pengawasan saja.Apabila pemeriksaan perlu dilakukan, hanya terhadap wajib pajak yang mempunyai indikasi jelas akan memberikan pemasukan terhadap penerimaan PPh Badan. Caranya dengan menjaring data wajib pajak melalui instansi lain, sehingga fiskus dapat segera mengenakan pajak.Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penenimaan PPh Badan dan frekuensi pemeriksaan pajak tidak berkorelasi secara signifikan dengan peningkatan PPh Badan.

---

To defray the larger state expenses, we need acceptance from within country namely taxation sector. This research has been conducted with an aim to reveal the circumstances resulting from the inspections of taxpayers by tax officers. Inspections have been conducted once, twice, and three times at a time for the purpose of concluding if these inspections are capable of increasing tax receipts.

This research used a co relational descriptive approach which relies on the determination of statistical tests to arrive at The average corrected figure prior to and after inspections and the impact of the independent variable, i.e., inspections, on the dependent variable, corporate income tax receipts.

Carried out in the Karawang Tax Inspection Office, the research caused the author to gather data in two manners: desk research and field research. Desk research was performed through the reviews of documentation which are kept by the Karawang TaxInspection and Examination Office and field research by means of interviews with the head of this office.

The population statistics amounted to 320 and 1I1 of them were made the sample statistics (corporate taxpayers) and the research covered the inspection years 1997 to 2002, inclusive. The statistics test was a one-way ANOVA.

The author's results show as follows:

1. There has been no significant average correction between those taxpayers which were subjected to one inspection, two inspections, and three inspections. This appears from the average correction made with regard to Business Turnover Revenue, Cost of Goods Sold, Non-operating Income, Gross Revenue Sub traces, and Corporate Income Taxation.

2. There is no significant correlation between the average correction made to Business Turnover Revenue, Cost of Goods Sold, Non-operating Income, Gross Revenue Sub traces, and Corporate Income Taxation, and sum of corrections made to Business Turnover Revenue, Cost of Goods Sold, Non-operating Income, Gross Revenue Sub traces, and Corporate Income Taxation.

For the reasons citied above, it is recommended that repeat inspections not be performed with respect to the same taxpayers and that inspections be carried out as part of the supervisory function only.

Where necessary, inspections should be performed for taxpayers who have clear signs of helping to increase corporate tax receipts. This may be done by way of gathering taxpayers information and data through other government agencies so that taxpayers are able to assess taxes immediately.

Based on the natters above, a conclusion can be drawn that inspections do not have any significant impact on corporate income tax receipts and that the frequency of tax inspections do not produce any significant co relation to increase in the receipts."

"Skripsi ini membahas tentang mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap. Skripsi ini berfokus pada analisis penggunaan metode Estimasi dan Bayangan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode Estimasi dan Bayangan memiliki hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang sama dalam setahun, tetapi dalam hal penghitungan setiap masanya terdapat perbedaan hasil. Metode Bayangan tidak dicontohkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga apabila terdapat penghitungan ulang oleh petugas pajak dengan metode Estimasi dan terdapat selisih kekurangan bayar, maka atas selisih kekurangan bayar PPh Pasal 21 tersebut dan sanksi administrasi perpajakan atas selisih kekurangan bayar tersebut akan ditanggung oleh pihak pemotong pajak.

---

This thesis discusses about the mechanism of calculation of Income Tax Article 21 on a permanent employee. This thesis focuses on the analysis of the use Forecast and Running method in calculating Tax Article 21 of the permanent employee. This study uses a qualitative approach with descriptive. The results of this study indicate that the use of methods Forecast and Running has the same count results Tax Article 21 in in a tax year, but in terms of counting every month there are differences in the results. Method of Running is not exemplified in in the provisions of legislation, so that if there is a recount by the tax officer with the method Forecast and there is a difference underpayment, then the difference between the underpayment of income tax Article 21 and sanctions the tax administration on the difference underpayment will be borne by the tax withholder."