Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai konversi utang menjadi saham sebagai salah pola restukturisasi utang yang dapat dipilih oleh perusahan debitor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya membayar utang dikarenakan kemampuan operasional dan finansial perusahaan debitor yang kurang baik. Konversi piutang menjadi saham memberikan kesempatan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya sekaligus memberikan hak bagi kreditor untuk turut serta dalam menjalankan perusahaan debitor sebagai pemegang saham.Skripsi ini mengupas kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk. dan PT Sekar Laut Tbk. yang mengajukan pola konversi utang menjadi saham sebagai cara penyelesaian utang-utangnya dalam Rencana Perdamaian yang diajukan bersama-sama dengan permohonan PKPU dan mengaitkannya kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the conversion of debt into shares as one restukturisasi patterns that can be selected debt by the debtor company is not can perform obligations due to the ability operational and financial firms that are less good debtor. Conversion receivable into shares provides an opportunity for the debtor to continue its efforts as well as giving the right of creditors to participate and in running the debtor company as shareholders.Thesis examines the case of PT Argo Pantes PKPU Tbk. and PT Sekar Laut Tbk. the proposed pattern of debt conversion into shares as a way debt settlement in the Peace Plan proposed together with the application and link it to PKPU provisions of applicable laws."

"Restrukturisasi merupakan salah satu upaya bagi perseroan untuk melakukanpenyelamatan karena dapat membantu perseroan keluar dari krisis ekonomimaupun dari keadaan insolvensi. Restrukturisasi juga bermanfaat bagi perseroandi Indonesia yang harus menghadapi era globalisasi, mengikuti perkembanganekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Berbagai upaya dilakukan oleh para pihak untuk mengantisipasi bangkrutnya usaha akibat tidak dapatdipenuhinya kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo baik secara yuridismaupun non yuridis. Salah satu upaya non yuridis yang sering dilakukan adalah upaya restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham. Adapun sarana hukum melakukan restrukturisasi dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tetang Tagihan-tagihan Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. Tesis ini berupaya untuk meneliti bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikonversi menjadi setoran saham pada perseroan terbatas sebagai pelaksanaan restrukturisasi pinjaman dan bagaimana prosedur serta mekanisme restrukturisasi pinjaman dengan pola konversi tagihan menjadi setoran saham pada perseroan terbatas. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang meneliti normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusanputusan hakim, penulisan ini tergolong dalam Penulisan deskriptif, yang membahas dan memaparkan mengenai keadaan atau gejala-gejala yang terjadi terhadap masalah restrukturisasi pinjaman dengan melakukan konversi tagihan menjadi saham. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada serta kajian teori danpembahasan yang telah saya lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tagihan yang dapat dikonversi sebagai setoran saham adalah bentuk tagihan yang ada karena Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang, Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari suatu pihak dimana perseroan telah menerima manfaat yang dapat dinilai dengan uang, Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang dari perseroan telah melakukan kewajibannya membayar lunas utang perseroan.Sedangkan Prosedur dan mekanisme restrukturisasi dengan pola konversi tagihan sebagai setoran saham (debt equity swap) adalah dengan melalui tahapan pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada saat RUPS, dan setelah RUPS

---

Restructuring is an effort for the company to perform a rescue because it can heip

the company exit from the economic crisis and the insolvency status.

Restructuring is also beneficial for the company in Indonesia deal with the

globalization era, comply with the global economic developments and competitive

world markets. Various attempts were made by the parties to anticipate the

collapse of the business as a result cannot fulfilled due date o f the obligations in

both judicial and non-judicial. One of the non-judicial efforts is done with a loan

restructuring with debt to equity swap system. As for the legal means to

restructure can be seen in Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies, Act No. 37 o f 2004 concerning Bankruptcy and Moratorium of

Payments, and Government Regulation No. 15 of 1999 Particular Of Debt Into O f

Shares. This thesis seeks to examine the forms of debt into shares in the

corporation as the implementation of loan restructuring and how the procedures

and mechanisms debt to equity swap of loan restructuring in the corporation. By

using a normative juridical approach that examines the legal norms contained in

the legislation and decisions of the judges, this study is to classified in descriptive

writing, discussing and describing the circumstances or indication that occur to

the problem of loan restructuring with debt to equity swap system. Based on the

existing problems as well as theoretical studies and discussions, it can be

concluded that particular debt into shares is particular debt that the company

received money or tangible goods, the Company became the insurer or guarantor

of debt from a party where the company has received the benefits that can be

valued by money, the Party became the insurer or guarantor of debt obligations

the company has paid the fUU debt liability. While the procedures and mechanisms

for debt equity swap is through Pre-General Meeting Of Shareholders phase, at

the General Meeting Of Shareholders phase, and after the General Meeting Of

Shareholders phase."

"ABSTRAKRestrukturisasi utang sebagai upaya untuk menyelesaikankredit bermasalah tidak hanya merupakan masalahperbankan saja, akan tetapi sudah merupakan masalahnasional, sehingga perlu penanganan secara seksama danpenyelesaian secara konsepsional dan komprehensifberdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendalabagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satucontohnya adalah kasus restrukturisasi utang bermasalahpada PT. Bank BNI Tbk sebagai kreditor, dengan PT. SekarLaut Tbk, sebagai debitor. Untuk segera menyelesaikanmasalah ini diperlukan langkah pemecahan yaiturestrukturisasi atau penyelesaian hutang yangmenguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingatpentingnya masalah penyelesaian utang ini sebagai salahsatu tujuan pengajuan PKPU maka penulis mencobamelakukan analisis terhadap alternatif penyelesaianutang melalui restrukturisasi utang melalui PKPU padaPengadilan Niaga, untuk mengetahui apakahrestrukturisasi utang dengan pola konversi piutangmenjadi saham dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPUdimaksud dan apakah diperlukan instrumen hukum berupaperaturan perundang-undangan yang lebih memadai yangdapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensifserta memberi kepastian dan jaminan hukum dalampenyelesaian utang dengan pola konversi piutang menjadisaham.

---

ABSTRACTLoan restructuring as a tool to settle Non-Performing Loan or NPL, which is notonly a banking issue but also a national issue, needs to be handled thoroughly andcomprehensively based on the regular positive law practices. The law uncertaintyseems to be main problem o f NPL settlements. One o f the examples is the loanrestructuring in PT Bank BNI Tbk as a creditor and PT Sekar Laut Tbk as a debitor.In order for an immediate settlement, restructuring or loan settlement that benefitsall parties involved needs to be done. Looking at the importance o f this matter as anobjective o f submitting PKPU, therefore the writer tries to do an analysis towardsalternatives o f loan settlement through loan restructuring through PKPU in BusinessCourt, in order to know whether or not stocks can be used as a PKPU mechanismmentioned and whether or not law instruments such as law enforcement can givequicker options, more comprehensive as well as to give certainty and law guaranteein loan settlement with receivable conversion to stocks."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan konversi utang menjadi saham (debt to equity swap) oleh PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kepailitan. Konversi utang menjadi saham adalah salah satu alternatif yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang berada dalam ancaman kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa konversi utang menjadi saham tidak terhindar dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa konversi utang menjadi saham dilaksanakan dalam perdamaian dengan para kreditor dan menimbulkan akibat hukum seperti berubahnya kedudukan kreditor menjadi pemegang saham.

---

This thesis discusses about debt to equity swap conducted by PT Istaka Karya (Persero) as an effort to save the company from bankruptcy. Debt to equity swap is one of the alternatives that a company on the verge of bankruptcy often choose. This thesis uses a normative juridicial study and found that there are a few obstacles that may arise during the debt conversion process. This thesis concludes that debt to equity swap is a part of reconciliation process and causes legal consequenses such as the changed status of creditors to shareholders."

"Skripsi ini membahas perihal konversi utang menjadi saham sebagai isi dari tawaran rapat rencana perdamaian PT. Mandala Airlines terhadap seluruh krediturnya guna restrukturisasi utang dikarenakan kemampuan finansial PT. Mandala Airlines selaku debitur kurang baik. Atas rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil voting perdamaian antara PT. Mandala Airlines - para kreditur melalui Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Akan tetapi, PT. PANN (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal yang juga menjadi salah satu kreditur konkuren PT. Mandala Airlines tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan Niaga yang bersifat final dan mengikat tersebut disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia” dan apabila dilanggar dapat dikenai sanksi hingga berupa pencabutan izin usaha. Penelitian ini akan meneliti masalah mengenai konversi utang menjadi saham yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku mengenai perusahaan pembiayaan.

---

This Thesis discusses about debt to equity swap as the content of peace agreement meeting of PT. Mandala Airlines to all its creditors to restructure debts due to PT. Mandala Airlines’s financial capability as a debtor is not good enough. Over that peace agreement meeting, Commercial Court of Central Jakarta finally ratified the voting result between PT. Mandala Airlines – all its creditors by Decision No.01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. However, PT. PANN (Persero) as a finance company that engage in ship financing also becoming one of unsecured creditors of PT. Mandala Airlines could not implement The Decision of Commercial Court that are final and binding because the existence of The Minister of Finance Regulation No. 84/PMK.012/2006 on Finance Company which stated that “ Finance Company can only invest its capital in the financial sector in Indonesia" and if it is breached will get a maximum sanctions by a revocation of business license. This research will examine the problem of debt to equity swap which is opposite to a regulation regarding to finance company."

"Bank dihadapkan pada tantangan untuk menangani permasalahan mengenai kredit macet. Restrukturisasi kredit dapat menjadi sebuah solusi yang saling menguntungkan baik bagi bank maupun debitur. Tulisan ini membahas mengenai konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara sebagai salah satu skema restrukturisasi yang melibatkan pengaturan yang cukup kompleks. Penulis menekankan pada dampak hukum dari penyertaan modal sementara; dan perlindungan hukum bagi bank saat akan dilalukan divestasi dan apabila perusahaan debitur mengalami kepailitan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa pokok permasalahan. Penyertaan modal sementara menjadikan bank yang semula kreditur menjadi pemegang saham. Dengan demikian, bank menjadi memiliki hak suara, hak atas deviden, dan hak untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan debitur. Namun di sisi lain, terkait perlindungan hukum pada saat divertasi dan pada saat kepailitan, bank harus secara proaktif menyusun sedemikian rupa kebijakan internalnya sebagai strategi untuk memitigasi kerugian terkait penyertaan modal sementara.

---

Dealing with bad debt is one of crucial challenge for bank. Debt restructuring can offer a win win solution between bank and debtor. This research emphasized on debt to equity swap as one of restructuring method with a unique amalgam of legal. Writer concern on the legal repercussion of debt to equity swap toward the bank as creditor and the legal protection from government through statutory and provisions, toward bank. This research used doctrinal method by analyzing statutory provisions in order to answering the research question. By using debt to equity swap method, bank position being shifted from creditor to become shareholder. Therefore, bank has a right to vote, right for dividend, and right to involve in company decision making process. But in other way, bank should face some challenges if it come to the exit plan and having a risk of bearing some responsibility for company loss as debtor`s bankruptcy effect. Bank should be proactive in order to prepare the internal regulation related to both issues, exit plan and debtor`s bankruptcy."

"Restrukturisasi utang sebagai upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah tidak hanya merupakan masalah perbankan saja, akan tetapi sudah merupakan masalah nasional, sehingga perlu penanganan secara seksama dan penyelesaian secara konsepsional dan komprehensif berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketidakpastian hukum tampaknya semakin menjadi kendala bagi penyelesaian kredit bermasalah. Salah satu contohnya adalah kasus restrukturisasi utang bermasalah pada PT. Bank BNI Tbk sebagai kreditor, dengan PT. Sekar Laut Tbk, sebagai debitor. Untuk segera menyelesaikan masalah ini diperlukan langkah pemecahan yaitu restrukturisasi atau penyelesaian hutang yang menguntungkan semua pihak yang terkait. Mengingat pentingnya masalah penyelesaian utang ini sebagai salah satu tujuan pengajuan PKPU maka penulis mencoba melakukan analisis terhadap alternatif penyelesaian utang melalui restrukturisasi utang melalui PKPU pada Pengadilan Niaga, untuk mengetahui apakah restrukturisasi utang dengan pola konversi piutang menjadi saham dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPU dimaksud dan apakah diperlukan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang lebih memadai yang dapat memberikan opsi yang lebih cepat, komprehensif serta memberi kepastian dan jaminan hukum dalam penyelesaian utang dengan pola konversi piutang menjadi saham.

---

Loan restructuring as a tool to settle Non-Performing Loan or NPL, which is not only a banking issue but also a national issue, needs to be handled thoroughly and comprehensively based on the regular positive law practices. The law uncertainty seems to be main problem of NPL settlements. One of the examples is the loan restructuring in PT Bank BNI Tbk as a creditor and PT Sekar Laut Tbk as a debitor. In order for an immediate settlement, restructuring or loan settlement that benefits all parties involved needs to be done. Looking at the importance of this matter as an objective of submitting PKPU, therefore the writer tries to do an analysis towards alternatives of loan settlement through loan restructuring through PKPU in Business Court, in order to know whether or not stocks can be used as a PKPU mechanism mentioned and whether or not law instruments such as law enforcement can give quicker options, more comprehensive as well as to give certainty and law guarantee in loan settlement with receivable conversion to stocks."

"Tesis ini membahas tentang kepastian hukum atas pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, obligasi sebagai surat berharga yakni efek atau merupakan bentuk surat bukti utang emiten kepada kreditor pemegang obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Dalam jangka waktunya, dapat dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Emiten tidak mampu atau gagal bayar atas utang lain yang dimiliki. Untuk itu, pengajuan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guna penataan utang-utang emiten tersebut. Salah satu metode dalam rangka perdamaian di penundaan kewajiban pembayaran utang atas Obligasi yang dimiliki oleh Emiten atau Debitor yaitu Debt to Equity Swap. Dalam tesis ini, dibahas mengenai tata cara pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang dan mengenai keberlangsungan waliamanat serta berakhirnya peran sebagai wakil dari kreditor pemegang obligasi dalam menjalankan segala tugas, wewenang serta fungsi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan sifat penelitian deskriptif-analitis serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapatnya upaya yang diwajibkan pada pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap Obligasi non-convertible dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang, melainkan dapat dilakukan melalui upaya yaitu mempercepat jangka waktu Obligasi, serta dalam rangka ini pula keberlangsungan peran waliamanat masih terus berjalan.

---

This thesis discusses regarding the legal certainty on the implementation of Debt to Equity Swap on bonds conversion into shares in the event of Suspension of Debt Payment Obligation. Based on Indonesian Capital Market Law, bonds are commercial paper or are forms of proof of issuer's debt to bondholders as creditors who have a predetermined term of payment. Within such period of time of bonds, it is possible for a situation which will be occurred where the Issuer is unable or default on other debts held. For this reason, the reconciliation petitionof the Suspension of Debt Payment Obligation is one of the efforts that can be made to restructure the issuer's debts. One method in the form of restructuring debton the Suspension of Debt Payment Obligation on bonds held by issuers or debtors, namely Debt to Equity Swap. This thesis will be focused on the implementation of Debt to Equity Swap on non-convertible bonds in order to Suspension of Debt Payment Obligation and regarding the continuity of the Trustee and the end of the role as representative of the bond holders as creditors in carrying out all duties, authorities and functions based on the trustee agreement. The form of this research is juridical-normative, with the nature of descriptive-analytical research and analyzed using qualitative methods. On the basis of the conditions described, there is no compulsory effort in the implementation of Debt to Equity Swap against non-convertible bonds in the event of Suspension of Debt Payment Obligation, but can be done by accelerating the term of the Bonds, as well as the Trustee role still be continued."