Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah Detensi Imigrasi Jakarta adalah salah satu yang menjadi barometer bagi Rumah Detensi Imigrasi lainnya selain memang lokasinya di Ibukota Negara, wilayah kerjanya pun paling banyak dibanding dengan Rumah Detensi lain. Namun berdasarkan data yang ada bahwa tingkat penurunan penghuni bisa di bilang kurang signifikan sepanjang tahun 2007 hanya terjadi penurunan sebanyak 33 orang Deteni sehingga dipertanyakan oleh peneliti bagaimana dengan kuantitas pendeportasiannya.Dari hasil penelitian dan wawancara dengan para informan dalam pelaksanaan tugas tersebut dilapangan ada beberapa kendala yang menghambat suksesnya upaya deportasi pertama adalah biaya dan kedua peraturan. Faktor biaya memang adalah alasan yang paling klasik namun pada kenyataannya memang Deteni maupun kedutaannya sebagai stakeholders yang menurut peraturan bertanggung jawab untuk menyediakan biaya sering sekali tidak dapat menyediakannya, sehingga akhirnya harus mencari donatur. Sedangkan faktor peraturan adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai klasifikasi orang asing yang dapat didetensikan dan dideportasi. Kenyataan lapangan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta selain fungsinya menampung orang asing yang terkena tindakan keimigrasian yaitu tindakan administratif, ternyata juga menampung orang asing dengan kualifikasi orang asing yang tidak dapat dideportasi, yang tentunya tidak terakomodir di dalam peraturan. Kendala ini secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari Rumah Detensi Imigrasi untuk meningkatkan kuantitas deportasi karena ukuran tingkat efektifitas pendeportasian adalah tingkat pencapaian tujuan dari hasil pendeportasian tersebut.Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dan studi dokumen serta analisa peneliti bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi yaitu peningkatan kuantitas pendeportasian tidak tercapai walaupun sepanjang tahun 2007 itu jumlahnya relatif banyak namun ternyata yang masuk pun tidak kurang banyaknya.Saran yang diberikan agar ada kajian terhadap kemungkinan penambahan status Rumah Detensi Imigrasi di tambah menjadi cabang Rumah Tahanan Negara sehingga dapat mengakomodir Deteni di luar klasifikasi yang telah ditentukan atau masukan aturan yang mengatur deteni diluar klasifikasi yang telah ditentukan tersebut.Untuk dana atau biaya memang tidak ada jalan lain selain pemerintah memang harus mengusahakan anggaran untuk dana deportasi atau pemulangan, karena memang pada akhirnya prioritas kepentingan tersebut lebih banyak di sisi Pemerintah Indonesianya karena dapat dibayangkan jika Deteni tidak dapat dideportasikan selama 1 (satu) tahun saja, biaya hidup Deteni tersebut yang ditanggung Pemerintah Indonesia jauh lebih besar dari biaya tiket pesawat.

---

The Jakarta Immigration Detention House is one of benchmarks for other Immigration Detention Houses not only because it is located in the capital city but also it covers the most operating area compared to others. However, the existing data indicates that there is an insignificant decline on the number of the detainees held there throughout the year 2007. There is only a slight decline of 33 detainees in that year that the researcher questions the quantity of the deportation.Based on the result of the research and the interview with the sources performing the duty on the field, several hindrances that hamper the success of deportation have been identified, namely the cost and the regulation. The cost factor is indeed one most classic reason, yet the fact remains that both the detention house and the embassies as stakeholders which are responsible in financing the house as determined by the regulation often fail to provide it; as a result, donation must be sought elsewhere. On the other hand, the regulation factor refers to the absence of clear regulation regarding the classification of expatriates who can be either detained or deported. In reality, the Jakarta Detention House whose function is to hold expatriates subjected to Immigration act-which is administrative act in this case- in fact also holds expatriates who are qualified as cannot be deported; and this is surely not accomodated in the regulation. This hindrance directly affects the goal attainment of the Detention House which is to increase the quantity of deportation because the effectiveness level of deportation is determined by the level of the goal attainment in that deportation effort.The conclusion gained from the result of the interview, document study as well as the researcher?s analysis is that the goal set by the head of Jakarta Immigration Detention House, which is to increase the quantity of deportation, was not achieved ; despite the fact that throughout 2007 the number of the deported are quite many, those entering the House are also relatively similar in number.It is recommended that there be an analysis on the possibility of adding (more) status to Imigration Detention House as a branch of State Detention House so that it can accomodate the detainees outside the already determined classification. As for the financing problem, there is actually no other way but for the government to set a budget for deportation and extradition, since at the end the priority is more for the sake of Indonesian government as it is unimaginable if the detainees cannot be deported, let us say, for 1 (one) year alone."

"Tujuan penelitian ini adalah menentukan pengaruh Motivasi kerja dan Budaya Organisasi terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebanyak 518 pegawai yang bekerja pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intellectual, dan untuk kepentingan penelitian tersebut di ambil sampel sebanyak 84 responden untuk mengisi kuisioner. Metode analisis menggunakan regresi linier dengan variabel bebas adalah Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) serta variabel terikat adalah Kinerja Pegawai (Y).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Budaya Organisasi (X1) dan Motivasi Kerja (X2) terhadap variabel terikat Kinerja Pegawai (Y) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

---

This research aims at explaining the influence of organization culture and work motivation to the performance of employee at Directorate General of Intellectual Property Rights. Around 518 employees to work at Directorate General of Intellectual Property Rights, and for the research take a sample 84 respondent to fill the questioner. Analysis Method used linier regression which is Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) for the independent variable, and Performance employee (Y) is the dependent variable.This research it shows had significant influence from the independent variable Organization Culture (X1) and Work Motivation (X2) to dependent variable Performance employee(Y) at Directorate General of Intellectual Property Rights."

"Assessment Center merupakan metode moderen yang digunakan dalam penilaian kompetensi. Skripsi ini membahas mengenai evaluasi program assessment center dalam sektor publik untuk para pejabat struktural yakni di Kementerian Agama. Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam. Hasil Penelitian ini adalah Kementerian Agama masih belum menerapkan pilot project sesuai dengan assessment center didalam organisasi. Perlu adanya perbaikan dalam sistem pemilihan assessor.

---

Assessment Center is a modern method that used by management to do competency assessment. This thesis is about Evaluation on Assessment Center Programme can run in public organization, in this case Ministry of Religion. Qualitative is the method that used to do the research with a deep interview technic. The result of this research is assessment center at Ministry of Religion still have improvement. They need to follow the theory of assessment center and need to train internal assessor."

"Dengan adanya Kebijakan Pemerintah mengenai Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 mengenai Pedoman Manajerial PPI dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 tahun 2007 mengenai Pedoman PPI diharapkan semua rumah sakit dapat mengimplementasikannya dengan penanggungjawab adalah Organisasi PPI yaitu Komite PPI. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati telah melaksanakan Program PPI sejak tahun 1989 dan pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi baik versi Nasional maupun internasional namun angka Healthcare Associated Infections (HAIs) masih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi RSUP Fatmawati untuk terus meningkatkan kinerja agar mutu pelayanan meningkat. Untuk memperoleh kinerja yang baik dalam program PPI diperlukan sistem keuangan, sumber daya dan pelaksanaan program kerja yang baik sehingga pasien dan petugas merasa aman karena terhindar dari kejadian infeksi. Pendekatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keempat aspek tersebut adalah dengan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPI yang ada belum mengatur semua aspek PPI sehingga menimbulkan ketidakpahaman rumah sakit sebagai pelaksanaan program seperti Infection Control Risk Assesment dan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba. Dalam struktur organisasi PPI RSUP Fatmawati juga belum sesuai dengan Pedoman Manajerial PPI. Untuk kinerja perspektif pelanggan sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan sebesar 74,6% namun masih memerlukan perbaikan pada kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai standar. Kinerja perspektif proses internal sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 80,74% namun beberapa upaya pencegahan HAIs belum dilaksanakan optimal. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran sudah cukup baik dengan tingkat kesetujuan 75,34% namun perlu meningkatkan kompetensi 4 perawat PPI serta perlu pelatihan PPI untuk semua petugas kesehatan. Kinerja perspektif finansial juga cukup baik dengan tingkat kesetujuan 72,56% namun perlu mendapatkan perhatian mengenai penambahan anggaran untuk pelatihan PPI dan penyesuaian insentif perawat PPI dengan kinerja. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu revisi kebijakan PPI, restrukturisasi Komite PPI, melakukan kajian resiko pengendalian infeksi, pertemuan rutin untuk membahas pencegahan dan pengendalian infeksi khususnya penurunan angka HAIs, pelatihan untuk perawat PPI yang baru serta pelatihan untuk semua petugas kesehatan dan perlu disusun kebijakan mengenai jenjang karir dan jabatan perawat PPI.

---

Government Policy on Infection Prevention and Control (IPC) Program which are the Minister of Health Decree No. 270/2008 about Guidelines for IPC Managerial and the Minister of Health Decree No. 382/2007 about Guidelines of Infection Prevention and Control states that all hospitals should implement the IPC Program with the charge is the IPC Organization named IPC Committee. Fatmawati General Hospital has conducted IPC Program since 1989 and accredited in 2013 for both versions National and International but the numbers of Healthcare Associated Infections (HAIs) is still high. And this is certainly a concern for Fatmawati General Hospital in order to continuously improve the services quality. To obtain good performance in IPC program required the financial system, resources and programs implementation that work well so patient and attendant satisfied not being infected. The approach can be used to improve the performance of the four aspects is the Balanced Scorecard. This research is a descriptive analytical quantitative and qualitative approach (mixed method).

The results showed that the IPC policy is not set all the aspects of IPC, such as the implementation of Infection Control Risk Assessment and Antimicrobial Resistance Control. The organization of the IPC in Fatmawati General Hospital has not fulfilled the criteria on IPC Managerial Guideline. For the performance of the customer perspective is quite good with the level of agreement of 74.6% but still need improvement in the physical condition of the building. The performance of internal process perspective is good with 80.74% level of agreement but some HAIs preventive measures have not been implemented optimally. The performance of Learning and Growth perspective is good enough with 75.34% level of agreement but need to improve the competence of 4 IPC nurses with training and also for all hospital workers. And performance of financial perspective is also quite good with 72.56% level of agreement but need in concern about budget for IPC trainings and the incentives of IPC nurses calculated with their performance.

Suggestions that can be implemented are revision of IPC policy, restructuring IPC committee, implement infection control risk assessment, conduct regular meetings to discuss the infection prevention and control in particular for reduction of HAIs rates, IPC training for new IPC nurses and other hospital workers and develop the policy for the career and their position."

"Penilaian perilaku bagi PNS merupakan bagian dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja dengan pendekatan metode 360 derajat. Metode 360 derajat melibatkan tim penilai, yang terdiri dari atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan. Penilaian perilaku kerja PNS meliputi tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, pada praktiknya masih ditemukan beberapa kendala , seperti yang terjadi di BKD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi sistem penilaian perilaku dengan metode 360 pada BKD Jawa Barat; 2) memperbaiki sistem penilaian perilaku; dan 3) mengetahui hasil evaluasi perbaikan sistem penilaian perilaku. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, melalui tahap wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan, yaitu instrumen penilaian perilaku yang digunakan oleh BKD belum mendukung penilaian kinerja, pelaku penilai yang tidak relevan, dan hasil penilaian perilaku kerja hanya berupa nilai yang akan dijadikan sebagai dasar pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Oleh karena itu, dilakukan perbaikan sistem dengan merancang pedoman penilaian perilaku yang komprehensif dan kemudian mengevaluasi upaya perbaikan sistem tersebut. Pedoman penilaian perilaku yang telah disusun dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan penilaian perilaku pegawai di BKD Provinsi Jawa Barat."

"Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi pada lingkungan pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Status BLU pada pelayanan pendidikan merupakan impelementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai langkah untuk mengubah status setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Berbadan Hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi informasi kinerja dan tata kelola universitas yang berubah status menjadi BLU. Objek studi pada penelitian kali ini adalah UPNVJ yang merupakan unit kerja pelayanan pendidikan yang baru saja berubah status menjadi BLU. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang diperoleh melalui dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi kinerja UPNVJ belum menunjukkan hubungan logis. Lebih lanjut, indikator kinerja tidak menunjukkan keselarasan karena kinerja yang dilaporkan tidak mengacu kepada renstra selaku perencanaan kinerja. Sementara itu, output yang dihasilkan tiap aktivitas UPNVJ masih berorientasi kepada kuantitas upaya sehingga outcome hanya sebatas pada penyampaian layanan (service-delivery outcome). Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis terkait evaluasi informasi kinerja dan tata kelola walaupun studi kasus yang dilakukan memiliki keterbatasan.

---

Public Service Agency is a governmental agency that formed with the aim of improving public services by providing flexibility in financial management based on economic and productivity principles. Public service agency status in education services given as implementation of Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy that was echoed by the Ministry of Education Culture Research and Technology as a step to change the status of every public universities becomes Legal Entity. This research is aims to evaluating performance information and university governance that has changed status as public service agency. The object of this research study is UPNVJ which is an education service unit that recently has changed its status becomes public service agency. This study applied case study research strategy with qualitative descriptive approach, with data collected through documents and interviews. The results explain that UPNVJ's performance information do not not show a logical relationship. Furthermore, the performance indicators do not show alignment because the reported performance not refer to the strategic plan. Meanwhile, the output produced by each UPNVJ activities still oriented towards the quantity of effort so that the outcome limited to service-delivery outcome. The results of this study are expected to provide practical insights regarding the evaluation of performance and governance information, despite the case studies conducted have limitations."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja unit VKSK menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung data kualitatif, dan analisisnya secara deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja unit VKSK dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada pada kualifikasi baik dengan total skor 4. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pelanggan berada pada posisi baik dengan skor 4, kinerja pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kondisi cukup baik yaitu dengan skor 3, kinerja proses bisnis internal berada pada kondisi dengan skor 4, dan kinerja pada aspek keuangan berada pada kondisi sangat baik dengan skor 4.Guna meningkatkan kinerja organisasi maka unit VKSK perlu melakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:1) aspek pelanggan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan petugas dalam mengatasi keluhan dan menyediakan tempat untuk menampung keluhan pelanggan.2) aspek pertumbuhan dan pembelajaran, pemberian penghargaan dan sangsi terhadap penyelesaian tugas yang baik dan buruk perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan agar bawahan juga merasa dihargai atas hasil usahanya.3) aspek proses bisnis internal, prosedur untuk memperoleh VKSK jangan hanya berorientasi pada kemampuan pelanggan untuk membeli visa, tapi juga harus memperhatikan keamanan agar tidak merusak stabilitas keamanan negara. 4) aspek keuangan, pada aspek ini unit VKSK sudah memberikan yang terbaik dalam penggunaan anggaran, namun sebaiknya anggaran untuk perawatan elektronik dan prasana mendapatkan perhatian lebih dari Direktorat Jenderal Imigrasi agar pelayanan pemberian VKSK dapat berjalan dengan baik.

---

This research focused on the grating of the achievement of the VOA unit used the Balanced Scorecard approach (BSC). This research using method with quantitative researched by being supported by the qualitative data, and his analysis descriptively analytical.Was based on results of the research that was carried out it was known that the level of the achievement of the VOA unit by using the Balanced Scorecard approach was in the good qualification. These grating details were as follows: the achievement of the customer aspect was in the position was good with the score 4, the achievement of the growth and learning aspect was in the quite good condition that is with the score 3, the achievement of the process of the internal business aspect was in the condition was good with the score 4, and the achievement in finance aspect was in the condition was very good with the score 4.In order to increases the achievement of the organization then the VOA unit must carry out strategic steps. Was based on results of the research, there were several aspects that must be paid attention to that is:1) the customer aspect, the matter that must be paid attention to was the official's capacity in overcoming the complaint and providing the place to accommodate the customer's complaint.2) the growth and learning aspect, giving of the appreciation and doubt must towards the good and bad task resolution get attention from the management so that the subordinate also feels the subordinate was appreciated on results of his efforts.3) the process of the internal business aspect, the procedure to receive VOA only should not be oriented in the customer's capacity to buy visas, but also must pay attention to the Security in order to not damage the stability of the security of the country.4) financial aspect, in this aspect the VOA unit has given that was best in the use of the budget, but better the budget for the maintenance of electronics and equipment got attention more than Directorate General Immigration so that the VOA giving service could go well."

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja yang dilakukan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM). Penelitian termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori tentang sistem, strategi dan penilaian kinerja. Responden penelitian ini terdiri dari 63 orang pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan BPSDM. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) BPSDM belum mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan aspirasi pegawai dan kebutuhan organisasi, dan 2) BPSDM belum memiliki strategi implementasi sistem penilaian kinerja. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPSDM perlu menerapkan sistem penilaian kinerja berdasarkan sistem analisisi jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja yang jelas, perlu menerapkan langkah-langkah perumusan strategi implementasi sistem penilaian kinerja, dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja yang telah dibuat.

---

This research focuses on performance appraisal system conducted in the Agency for Human Resources Development of Law and Human Rights (BPSDM). This research is using qualitative and quantitative approaches with descriptive method.This research applies theories on system, strategy and performance appraisal. The respondents of this research consist of employees and officials in BPSDM. Data collection is using questionnaire and interview, while the analysis is referring to theories applied.From the result analysis, it can be concluded that: 1) BPSDM has not implemented the performance appraisal system based on the employee aspiration and organization needs, and 2) BPSDM has not had strategies to implement the performance appraisal system. The results suggest that BPSDM should apply the performance appraisal system based on work analysis system, formulate work standard for civil servants, organize a clear time frame between the stages of performance appraisals, apply the steps of strategy formulations to implement performance appraisal system, and conduct advanced research to evaluate the performance appraisal system made in this research."

"Laporan ini menjelaskan tentang metode penilaian kinerja yang digunakan oleh perusahaan perjudian yang bernama Millenium Leisure. Laporan ini menjawab tentang pertanyaan yang ditanyakan sehubungan dengan keterbatasan penilaian kinerja lama (Stacked Ranking). Selanjutnya, kami mengajukan metode penilaian kinerja yang baru (Balanced Scorecard), yang dimana kami pun memasukkan beberapa keuntungan dalam pemakaiannya. Pada akhirnya, kami memberikan sistem pemberian upah yang berdasarkan dengan metode penilaian kinerja tersebut.

---

This report explains about the performance ranking methods practiced by Gambling Company in Australia named Millenium Leisure. The report starts directly answering the question that we have been asked about limitations by using the old method of performance ranking (Stacked Ranking). Furthermore, we introduce the new performance ranking (Balanced Scorecard) method which we include the advantages of using it. At the end of the report, we give them the remuneration system based on the performance ranking method we suggest."

"Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia, salah satu tugas Direktorat Polisi Udara (Ditpoludara) adalah melakukan kegiatan patroli udara, memberikan dukungan operasional kedirgantaraan pada internal Polri serta dukungan eksternal pada Kementerian atau Lembaga Negara (K/L). Berdasarkan alokasi sumber daya yang tersedia, Ditpoludara harus mampu menjalankan tugasnya secara efisien. Penelitian ini mengukur efisiensi kinerja dukungan Ditpoludara pada 19 Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian Daerah (Polda), dimana sebagai Decision Making Unit (DMU) dengan menggunakan Data Envelopment Analysis(DEA). Jumlah alat material khusus (almatsus), personel, dan kegiatan maintenance sebagai variabel input. Kegiatan patroli udara, dukungan operasi bagi internal Polri, dan eksternal pada K/L sebagai variabel output. Pengukuran efisiensi kinerja dengan menggunakan DEA bersifat relatif, dimana bila ada penambahan DMU, maka perlu dilakukan pengukuran ulang. Oleh karena itu, perlu diintegrasikan dengan Artificial Neural Network (ANN) untuk membangun model prediksi atau estimasi pengukuran efisiensi, sehingga tidak memerlukan perhitungan ulang ketika terdapat penambahan DMU. Dengan menggunakan DEA Model BCC dengan input-oriented, diperoleh hasil bahwa 7 dari 19 BKO Polda inefisien. Model prediksi ANN yang digunakan memiliki arsitektur 6-1-1, dengan menggunakan dua metode cross-validation, yaitu 10-Folds dan Leave-One-Out (LOOCV). Dalam mengklasifikasikan DMU yang efisien dengan benar, LOOCV lebih baik daripada 10-Folds.

---

The Air Police, a division of the Indonesian National Police, is responsible for air patrol activities and providing aerospace operational support to both internal Police units and external Ministries or Agencies. This research aims to assess the efficiency of Air Police support across 19 Regional Police Under Operational Control (UOC) as Decision Making Units (DMUs) using Data Envelopment Analysis (DEA). Inputs include special material tools, personnel, and maintenance activities, while outputs encompass air patrol activities, operational support for internal Police units, and external support to Ministries/Agencies. DEA measures performance efficiency comparatively, necessitating re-measurement when additional DMUs are introduced. To mitigate this, an Artificial Neural Network (ANN) is integrated to construct prediction models for efficiency estimation without requiring recalculations for additional DMUs. Utilizing the input-oriented DEA Model BCC, the research identifies 7 out of 19 UOC Regional Police as inefficient. The ANN prediction model adopts a 6-1-1 architecture and employs two cross-validation methods: 10-Folds and Leave-One-Out (LOOCV). LOOCV outperforms 10-Folds in accurately classifying efficient DMUs."