Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 221967 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"This paper is based on a study of sample of small manufacturing firms operating in Semarang region of Central Java. On the basis of the perceptions of owner/managers,the study attempts to identify a set of variables that may contribute to the performance of small manufacturing firms....."
JUEKBIE
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"During the time society as consumer is only recognizing Institution Consumer Foundation. Role of Government ought to more socialization of law, not only to consumer but also must be done to perpetrator effort so that having a line on rights and obligations and responsibility as perpetrator effort such as those which have been arranged in Consumerism Law. Involvement of Consumer Foundation in the case of conducting enablenessis assisting consumer althoughcan be told not yet earned maximal caused limitation by this institute in the case of finance, human source and also facility and infrastructure. The spirit to fight to give consumer rights motivation and appreciation is so good from Government and society. Because during the time the independency of this institute to be trusted by all of society from consumerside and also perpetrator effort.Keywords : perpetrator effort, advocation, enableness of consumer"
320 AJH 1:3 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jennifer
"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan kondisi krisis yang berkepanjangan bagi para pedagang warung makan dan minum pinggir jalan. Mereka menghadapi krisis finansial yang disebabkan penurunan omset drastis. Mereka juga mengalami beberapa hambatan lain sebagai efek domino dari kebijakan pembatasan sosial yang dicetuskan pemerintah. Sebagian besar pedagang terpaksa menutup warung, bahkan gulung tikar. Sebagian lainnya berusaha mempertahankan usahanya sepanjang pandemi agar dapat tetap hidup. Tulisan ini membahas tentang keterlekatan sosial pedagang warung dan ikatan-ikatan sosial mereka berperan di tengah upaya bertahan tersebut. Penelitian ini menggunakan kasus tenant atau penyewa lapak di Kantin Mangga Besar IX dengan pengumpulan data melalui teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Saya menemukan bahwa kemampuan tolong-menolong di antara tenant, yang memiliki ikatan kuat (strong ties), justru melemah di masa pandemi ini. Oleh karena kesulitan yang sama, mereka terhambat untuk membantu satu sama lain. Kemampuan dan kesempatan bertahan tenant justru diperoleh dari kenalan-kenalan yang menjalin ikatan lemah (weak ties) dengan mereka.

The Covid-19 pandemic has caused a prolonged crisis condition for roadside food stall vendors. They are facing an income, thus financial crisis marked by drastic decline in turnover. They also experienced several other obstacles as a domino effect of the Indonesian government's large-scale social distancing policy. Most of the vendors opted to close their stalls, even went out of business. Some others have been struggling to keep their business going throughout the pandemic in hope for survival. On this paper, I discuss how social embeddedness and social ties of food stall vendors play roles in the midst of the survival effort. This study uses the case of tenants of Kantin Mangga Besar IX with participation observatory and in-depth interviews to collect data. I found that the ability to mutually assist among tenants, which they have strong ties to each others, has been weakened during Covid-19 pandemic. Because of the same predicament, they were hindered to help each others. Tenants' survival ability and opportunity are instead obtained from several acquaintances with whom they share weak ties."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Budi
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2023
PGB 0623
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
"Improving of SMEs performance need good management system. The purpose of this research
is analyze the factors influencing the performance of SMEs and to determine whether the
variables of innovation, environmental hostility and firm size affect to improvement processs.
A survey was conducted in Purbalingga regency by purposive sampling technique. The
samples that are used to data analysing are 110 small medium enterprises. Partial Least
Squares method was used to examine 6 (six) research hypotheses. Research instrumens
validity was measured by convergent validity and discriminant validity. Instrument reliability
was measured by cronbach’s alpha and composite reliability. The result shows that innovation
and firm size positively effect to improvement process. Improvement process has a positive
effect on firm’s growth."
330 EKOBIS 11:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Della Aprilia Prisanti
"Penelitian ini menganalisis evaluasi dampak MPA untuk memahami perubahan dan kemajuan implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa penetapan MPA merupakan suatu upaya untuk konservasi. Penelitian ini menggunakan tiga lokasi MPA dan kabupatennya Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Berau dan kabupaten yang bukan lokasi MPA di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur untuk analisis mean difference, serta sebanyak 22 kabupaten MPA dan Non MPA tahun 2006-2016 untuk analisis regresi.Hasil analisis CPUE dengan mean difference antara MPA dan kabupaten tempat MPA berada dan analisis dengan membandingkan tingkat CPUE antara kabupaten dengan MPA dan kabupaten tanpa MPA menghasilkan mean CPUE di lokasi MPA yang berbeda signifikan dibandingkan dengan kabupaten tempat MPA. Mean CPUE juga menunjukkan hasil yang berbeda signifikan pada kabupaten yang merupakan lokasi MPA dibandingkan dengan kabupaten yang tidak memiliki MPA. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penetapan MPA akan berpengaruh signifikan terhadap CPUE. Dimana penetapan MPA di kabupaten akan meningkatkan CPUE.

This study analyzes the MPA impact evaluation to understand the changes and progress of policy implementation. Previous research has suggested that MPA determination is an attempt to conserve. This study used three MPA and district locations Anambas Islands District, Padang Pariaman and Berau Districts and non MPA districts in Riau Islands Province, West Sumatra and East Kalimantan for mean difference analysis, as well as 22 MPA and Non MPA districts of the year 2006 2016 for regression analysis.The result of CPUE analysis with mean difference between MPA and district where MPA is located and analysis by comparing CPUE level between districts with MPA and districts without MPA produces CPUE mean in MPA location which is significantly different compared to district where MPA. Mean CPUE also shows significantly different results in districts that are the location of MPA compared to districts that do not have MPA. The result of regression analysis shows that the determination of MPA will have a significant effect on CPUE. Where the determination of MPA in the district will increase CPUE."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T49287
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwiratna Sari Safitri
"Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap dunia notariat khususnya dalam bidang pengawasan notaris. Bila sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Republik indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kedudukan Menteri selaku pejabat Tata Usaha Negara mengakibatkan Majelis Pengawas Notaris selaku perpanjangan tangan Menteri berkedudukan pula sebagai Badan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara otomatis keputusan Majelis Pengawas Notaris adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam kedudukannya sebagai Badan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara, jika notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan.
Upaya hukum untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administratif telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau jabatan tata usaha negara tersebut telah final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya aministratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Aspek positif yang didapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan tata usaha negara yang dimohonkan tidak dapat dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya keputusan lain yang menggantikan keputusan tata usaha negara tersebut. Bahwa setelah seluruh upaya banding administratif dilalui maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus.

The effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office has brought quite major changes towards notary community especially in the sector of notary supervision. If previously before the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, supervision towards notary was carried out by the District Court, then, after the effective application of Law of the Republic of Indonesia Number 30 of the Year 2004 regarding Notary Office, the supervision is carried out by the Minister of Law and Human Rights by establishing Notary Supervisory Board. The position of the Minister as the State Administrative official has resulted in the condition that the Notary Supervisory Board is the extension of the Minister which is also serving as State Administrative Agency. Therefore, automatically, the decision of the Notary Supervisory Board is a State Administrative Decision. Whereas in its position as State Administrative Agency, the Decree of the Supervisory Board can become the object of a lawsuit filed by notary to the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN]) as a state administrative dispute, if the relevant notary considers that the decision is in appropriate or impairing the relevant notary or not carried out transparently and balanced during the examination.
The probability to file a lawsuit to the State Administrative Court remains open after all available administrative efforts being provided, either administrative objection or administrative appeal has been taken, even though in the relevant legal rules, it has been stipulated that the decision of such state administrative agency or office is final or that there is not any other legal effort against it, because basically the utilization of administrative effort in state administrative dispute derives from the feeling of dissatisfaction towards state administrative action. The positive aspect which can be gained from this effort is that the assessment against state administrative action being petitioned cannot only be assessed from the perspective of legal application, but also from the perspective of policy as well as whether it is possible to issue other decision in substitution to such state administrative decision. Whereas after the entire administrative appeal effort has been undertaken, the State Administrative High Court will be the body which is assigned and authorized to examine, decide and settle such State Administrative dispute at the first level.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28860
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Musriza Harahap
"ABSTRACT
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi UKM yang terhadap PDB nasional sebesar 56,6% dan jumlah UKM yang sangat besar mencapai 99,9% dari seluruh unit usaha yang ada. Selain itu UKM juga memiliki daya tahan yang luar biasa sewaktu terjadinya krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melanda negara kita. Selain peranan yang sangat strategis bagi perekonomian nasional ini, sektor UKM juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak lapangan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian kredit UKM terhadap omzet UKM di kota Medan. Adapun variabel penelitian adalah kredit UKM di kota Medan sebagai variable bebas dan omzet UKM di kota Medan sebagai variabel terikat. Populasi penelitian adalah usaha kecil dan menengah (UKM) di kota medan. Sampel yang diambil sebanyak 100 UKM di Kota Medan. Teknik penarikan sampel dengan cluster sampling. Jenis datanya adalah data primer dan dan metode pengumpulan dengan kuisioner. Teknik analisis data dengan metode ordinary last square (OLS) yang dibantu dengan software SPSS 18."
Medan: Politeknik Negeri Medan, 2017
338 PLMD 20:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
M. Khairul Hamid
"ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing bagian dari lending technology dan jenis lembaga keuangan terhadap besar jumlah utang loan size UKM. Penelitian dilakukan pada UKM di Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel fixed asset dan account receivable terhadap loan size. Variabel lain yaitu : audited financial statement, personal asset collateral, dan type of finacial intermediaries ditemukan tidak signifikan mempengaruh loan size.

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the influence of each part of lending technology and type of financial institution to loan size of SMEs. The study was conducted on SMEs in Depok City. This research use ordinary least square OLS method . The results of this study indicate significant influence of fixed asset and account receivable to loan size. Other variables audited financial statement, personal asset collateral, and type of finacial intermediaries were found to have no significant effect on loan size."
2017
S68274
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gheraldy Adam Satria Prabowo
"Work From Home sebagai salah satu praktik kerja yang mulai marak dijalankan di Indonesia merupakan hal yang baru dan membuka ruang yang luas dalam penelitian untuk menguji pengaruhnya terhadap pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Work From Home terhadap Work Effort dan Work-life Balance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen kuesioner yang berbentuk digital (Google Form). Teknik pengambilan sampel berupa non probabilita, purposive sampling terhadap pekerja di DKI Jakarta yang tengah menjalankan WFH dan tidak bekerja di sektor pemerintahan. Hasil penelitian secara umum menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara WFH dengan Work Effort namun tidak menemukan hubungan signifikan antara WFH dengan Work Life Balance. Namun, setelah responden dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni pekerja yang Overwork (Bekerja 9 Jam keatas) dan tidak Overwork (Bekerja 8 jam atau kurang) ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara WFH dengan Work Life Balance pada pekerja yang tidak overwork.

Work From Home, is starting to be prevalent in Indonesia and opens up wide spaces in research to test its effects on workers. This study aims to analyze the effect of Work From Home on Work Effort and Work-life Balance. This research is quantitative with a digital questionnaire instrument (Google Form). The sampling technique is non-probability, purposive sampling of workers in DKI Jakarta that currently running WFH and not working in the government sector. The results of the study generally shows a significant influence between WFH andWork Effort, but there is no significant relationship between WFH and Work Life Balance. However, after the respondents were divided into 2 (two) categories namely workers who were Overworked (worked 9 hours and above) and not Overworked (worked 8 hours or less), it was found that there was a significant effect between WFH and Work Life Balance on workers who were not overworked."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>