Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seperti diketahui bahwa, masih terdapat + 43.000 desa di wilayah Indonesia yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi (Wilayah USO). Dengan Topographi dan kondisi karakteristik wilayah USO yang sulit dijangkau maka Investasi untuk daerah rural kurang menarik bagi operator telekomunikasi. Upaya pemerintah untuk memulai membangun daerah perdesaan melalui program USO pada tahun 2003 dan 2004 dinilai sangat baik dan patut untuk diteruskan namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pemanfaatan atas hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Hal ini terbukti masih ditemukenali banyaknya % telepon yang tidak aktif dan rusak serta tingginya tariff yang dikenakan kepada penduduk. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah diambil dalam pembangunan sebelumnya belum dapat memberikan manfaat yang baik sekaligus belum dapat memberikan stimulant kepada operator untuk turut serta di dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dalam arti yang lebih luas. Dengan penyusunan strategi kebijakan yang tepat, telekomunikasi terbukti dibeberapa negara maju dan berkembang lainnya dapat mendorong tumbuhnya ekonomi suatu wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian dari keterbatasan informasi. Thesis ini akan mendiskripsikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam penyusunan sebuah strategi kebijakan. Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pengalaman beberapa negara dan dipadukan hasil analisa SWOT terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya maka strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi yang dapat menarik minat operator dalam turut serta memgembangkan wailayah KPU; Melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender Terbuka dan transparan dengan didukung SDM yang berkualitas dan profesional; Memberikan/menciptakan Insentif yang baik bagi penyedia Jasa agar penyelenggara Telekomunikasi tertarik untuk mengembangkan layanan di daerah KPU; Mengoptimalkan Sumber Pendanaan yang berasal dari Operator melalui USO Fund atau sejenisnya untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Menetapkan spesifikasi Teknologi yang yang tepat dan berkualitas agar terjamin keberlangsungannya; Menetapkan tariff yang dapat dijangkau bagi masyarakat daerah rural. Membentuk organisasi yang mengelola dana USO ( mengumpulkan dan mengelola pembiayaan).

---

There are more than 43.000 villages in Indonesia has no telecommunications access this area was called Universal Service Obligation Area (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi/WPUT). Topographic and characteristic condition of WPUT which have difficulty in accessibility especially on transportation cause this area to be not attractive for telecommunications business investation. Government Policy to develop rural telecommunication in Indonesia is starting point and have good value. This policy should be implementing in continuity in the future. According to the evaluation of USO facility that have develop by the government showing that utility of these facility did not optimum. Still many facility did not work and broke and also did not use by the people because of expensive tariff charge. This condition showing that the policy strategy of government that has token before did not solve the problem of rural telecommunication yet, especially on suistainability of services and giving stimulant for the telecommunications operator to serve rural area. With good policy strategy, Telecommunication infrastructure in developed country and some of growing country can support the local economic to growing and also open the isolated area by information access facility.

This Thesis trying to description best experience from some developed countries and growing countries in arranging the telecommunication policy strategy. With SWOT analysis and benchmarking metode are resulted the New Policy Strategy for government as: Change the regulation which some insentif to the operator who serve the rural area; Biding Process is good strategy to choice the USO operator; Optimizing the USO Fund for serving the rural area; good specification and standardization for rural telecommunication equipment; Tariff should be payable by people ( less then from regular tariff); Build the new organization for managing the USO Fund (Collecting and Disbursement)."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "

"ABSTRAKMultimedia adalah layanan jasa komunikasi interaktif yang memadukan berbagai media informasi (data, suara dan gambar diam/bergerak) baik secara real time maupun stroe and forward melalui jaringan telekomunikasi. Jasa multimedia ini hanis didukung oleh suatu jaringan pita lebar (broadband) yang meliputi jaringan utama (backbone) dan jaringan akses {access network). Untuk mencapai keberhasilan dalam layanan jasa multimedia, aspek perancangan jaringan baik jaringan utama maupun jaringan akses menipakan aspek yang sangat menentukan. Dalam penelitian ini disusun suatu rancangan jaringan utama (backbone) dan jaringan kota (wilayah Jakarta) dalam rangka melakukan optimasi terhadap Jaringan akses yang layak digunakan. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi operator dalam pembangunan jaringan pita lebar yang akan segera digelar di Indonesia. Juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator dalam menyusun kebijakan pedoman rencana dasar teknis nasional."

"Dalam rangka mengimplementasikan perjanjian AFAS dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa kendala internal, antara lain, peraturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau peraturan terkait lainnya tidak mengizinkan partisipasi modal asing hingga 70%, keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi diplomasi dan negosiasi, dan struktur kelembagaan yang kurang terpadu. Memperhatikan permasalahan ini, penelitian ini merumuskan strategi untuk menghadapi liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung strategi tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan analisis menggunakan SWOT menunjukkan bahwa peta posisi organisasi berada di Kuadran IV dengan koordinat (-1.69, -0.87). Faktor kelemahan dan ancaman adalah lebih dominan dibanding dengan faktor kekuatan dan peluang. Penerapan strategi Weaknesses-Threats (WT) dilakukan untuk pembenahan internal organisasi dengan mempertahankan kondisi sekarang agar tidak lebih buruk akibat desakan yang kuat dari ancaman luar. Memperhatikan peta posisi organisasi dan formulasi strategi, penelitian ini telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan organisasi dalam rangka menghadapai permasalahan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN. Strategi yang ditetapkan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengkaji ulang kebijakan domestik mengenai pelaksanaan liberalisasi jasa telekomunikasi di ASEAN guna mengeliminasi kelemahankelemahan internal dan dampak buruk pelaksanaan liberalisasi.

---

In order to implement to AFAS agreement and ASEAN Economic Community Blueprint, the Government of Indonesia has several internal constraints, among others, the regulation of telecommunication service operation or other related regulations is not allowing the foreign equity participation up to 70%, the limitation of human resources having competency in international diplomacy and negotiation, and the un-integrated of organization conducting liberalization issues. Taking into account these problems, this research formulate the strategy to facilitate trade in telecommunication services in ASEAN and the necessary plan of action to support the strategy undertaken.

Based on data collecting with Focus Group Discussion and data analysis with SWOT, show that the map of organization position is in the Quadrant IV by the coordinate (-1.69, -0.87). The weaknesses and threats are more dominant than strengths and opportunities. The use of Weaknesses-Threats (WT) strategy is intended to make a internal betterment by retaining the current condition in order to avoid the worse condition caused by strong external threats.

Taking into consideration the map of organization position and strategy formulation, this research has determined an organization objective, target, policy, and program. The determined strategy is the Ministry of Communication and Information Technology needs to review the domestic policy on the telecommunication service liberalization in ASEAN in order to eliminate the internal weaknesses and the negative impact of liberalization."

"Seiring dengan kebutuhan penggunaan telepon seluler dengan teknologi GSM yang semakin besar dan semakin kuatnya kompetisi yang terjadi diantara perusahaan-perusahaan operator jaringan seluler maka posisi dominan dari sebuah perusahaan dalam pasar oligopoli cukup strategis untuk dikaji sehingga dapat memperjelas arah kebijakan industri jasa telekomunikasi seluler di Indonesia.Posisi dominan sebuah perusahaan yang telah lama berada dalam pasar oligopoli cenderung dianggap memiliki potensi penyalahgunaan posisinya untuk memenangkan persaingan. Di sisi lain regulasi telekomunikasi yang ada belum menunjang secara penuh dan seringkali menimbulkan berbagai macam interpretasi.Tesis ini akan mengungkapkan analisa terhadap perilaku sebuah perusahaan yang berposisi dominan. Sebelumnya perlu diungkap pasar telekomunikasi seluler itu sendiri dan analisa posisi dominan perusahaan di pasar. Dengan demikian akan terukur dan teruji tentang seberapa jauh keberadaan perusahaan tersebut di pasar. Untuk itu perusahaan akan dianalisa baik secara kinerja maupun perilakunya Serta akan diuji dengan pendekatan struktural yaitu terhadap pangsa pasar.Analisa perilaku perusahaan dilakukan secara parsial dengan tiga pendekatan yaitu Price Cost Margin (PCM), tingkat kolusi dan upaya penjualan perusahaan. Berdasarkan hasil analisa perilaku didapatkan adanya indikasi penerapan kebijakan pembedaan harga dan strategi penempatan harga di bawah biaya rata-rata yang diiakukan perusahaan. Didapat pula tingkat derajat kolusi perusahaan yang rendah dan upaya penjualan perusahaan yang masih berada di bawah rata-rata para pesaingnya.Potensi penyalahgunaan yang mungkin dimiliki perusahaan dominan tentunya harus dibuktikan kasus per kasus perdasarkan aturan dalam undang-undang persaingan usaha. Daiam kasus penerapan tarif rendah oIeh perusahaan dominan ternyata tidak terbukti adanya perilaku predatoris sebagai Salah satu bentuk penyalahgunan posisi yang dilakukan PT. Telkomsel. Namun untuk jangka pendek kedepan potensi penyalahgunaan kemungkinan masih dapat terjadi dan dipengaruhi oleh batasan-batasan ketentuan atau peraturan regulator di bidang telekomunikasi yang berlaku."

"Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan penampilan awal perwujudan nyata aspirasi bangsa Indonesia secara formal. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamirkan itu harus diisi melalui perjuangan-perjuangan nasional berikutnya guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang diinginkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Perjuangan pengisian kemerdekaan itu baru dilakukan secara terarah dan terkonsepsional setelah Orde Baru ingin kembali secara murni dan konsekwen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Berlandaskan kepada ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan dasar strategi nasional yaitu Pancasila dan dari tempaan pengalaman hidup yang dialami lewat seragkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri, agar dapat hidup layak sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat sejajar dengan bangsa - bangsa lain, maka bangsa Indonesia menentukan pandangan hidupnya sendiri sesuai falsafah yang dianut. Disamping itu dengan mensyukuri rakhmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia-bumi, tanah air yang terletak di daerah katulistiwa dengan daerah tropisnya, yang berbentuk negara kepulauan dengan posisi silangnya yang bernilai strategis tinggi serta kekayaan alam yang melimpah ruah, maka bangsa Indonesia telah menetapkan cara pandang atau wawasan tentang dirinya sendiri dan lingkungannya.Cara pandang atau wawasan itu adalah apa yang dinamai dengan "Wawasan Nusantara". Wawasan Nusantara itu adalah pandangan geopolitik dan geostrategi bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia dengan segala apa yang terdapat di atmosfir, di permukaan dan di dalam bumi/tanah serta di dalam laut/tanah laut sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dengan segenap potensi kekuatan bangsa. Wawasan.husantara ini tidak lain merupakan penerapan dan pengejaan dari Pancasila serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu wawasan nusantara diberi kedudukan sebagai doktrin nasional dalam upaya bangsa Indonesia untuk mencapai cita - cita nasionalnya.Wawasan Nusantara sebagai doktrin nasional yang digunakan sebagai landasan operasionalisasi seluruh kegiatan kehidupan nasional, memiliki penjabaran wajah sebagai berikut:a. Wawasan wilayah, melandasi kewilayahan nasional.b. Wawasan pembangunan nasional, melandasi dan berperan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.c. Wawasan nasional, melandasi konsepsi ketahanan nasional.d. Wawasan pertahanan keamanan nasional, melandasi dan berperan untuk pelaksanaan pertahanan keamanan rakyat semesta.Penampilan penjabaran wajah yang demikian rupa itu maka wawasan nusantara akan memberikan peranannya dalam kehidupan nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga menumbuhkan rasa tanggung-jawab atas pemanfaatan lingkungan, membangun dan menegakkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasional. Serta merentang kendali antar hubungan internasional dalam rangka keikutsertaan bangsa Indonesia menegakkan ketertiban dan kebahagiaan umat manusia dunia."

"Penyederhanaan jaringan telekomunikasi nasional adalah suatu upaya dalam mengelola jaringan secara efisiensi untuk memberikan pelayanan telekomunikasi nasional dimasa mendatang yang cenderung meningkat dan semakin beragam menuju pelayanan multimedia.Upaya penyederhanaan jaringan masa datang dilakukan dengan menerapkan konfigurasi jaringan nasional dengan hirarki lebih sederhana dan memperbesar kapasitas sentral-sentral penyambungan yang berorientasi pada penerapan jaringan pita lebar.Sental-sentral dengan kapasitas besar yang disusun secara lebih sederhana akan berpengaruh pada kemudahan pengoperasian di lapangan.

---

National Network Simplification is an efficiently network management effort in order to offer national telecommunication services according to development of services in the future. The future services would tend more varity which need more bandwidth facilities and to be run by broadband network.

The future network simplification effort is guided by implementing new national network configuration so that one could find simple hierarchy as well as high switching capacity.

By having several high capacity switching equipment and putting them in national network will keep management doing much better."