Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan peningkatan kinerja pegawai merupakan hal yang sentral dibicarakan dalam manajemen sumberdaya manusia. Untuk itu kajian mengenai faktor-faktor yang berkorelasi dengan pencapaian kinerja pegawai selalu dilakukan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja pegawai antara lain yaitu budaya kerja pegawai dan motivasi pegawai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan Budaya Kerja dengan kinerja pegawai pada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; (2) Hubungan Motivasi Pegawai dengan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; (3) Hubungan Budaya Kerja dan Motivasi Pegawai secara bersama-sama dengan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut digunakan beberapa konsep yaitu, konsep kinerja organisasi, konsep budaya kerja pegawai dan konsep motivasi kerja pegawai. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau merupakan tingkat pencapaian tujuan. Kinerja adalah degree sejauhmana seseorang melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai hasil sesuai dengan target kerjanya; bila hasil kerja semakin mendekati target kerjanya maka tentu kinerjanya semakin baik (Rue dan Byars dalam Keban, 1995). Menurut Robbins (2002), karakteristik budaya organisasi, yaitu: inisiatif individu, toleransi terhadap tindakan beresiko, arah, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, toleransi terhadap konflik, pola-pola komunikasi. Motivasi menurut Maslow terdiri dari hirarkhi tingkat kebutuhan, yaitu: kebutuhan fisik, rasa-aman, hubungan sosial, perwujudan diri, pengakuan terhadap prestasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari data laporan dari berbagai instasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa; (1) Budaya kerja memiliki korelasi positif dengan kinerja pegawai secara signifikan di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; (2) Motivasi kerja pegawai memiliki korelasi positif dengan kinerja pegawai secara signifikan di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; (3) Budaya kerja dan Motivasi kerja pegawai memiliki korelasi positif dengan kinerja pegawai secara signifikan di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Semakin baik budaya kerja dan motivasi, semakin tinggi kinerja pegawai di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, disarankan kepada Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan nuansa kerja yang menunjang pencapaian Kinerja Pegawai, melalui penciptaan budaya kerja yang kondusif melalui pelatihan yang memadai. Diperlukan penelitian lanjutan, selain budaya kerja, dan motivasi pegawai yang akan berkorelasi dengan kinerja.

---

Issues about organizational performance are the central issues to discuss in human resources management. Therefore, study about same factors correlate with organizational performance is to be done from time to time. Same factors which is correlate with organizational performance such as organizational culture and motivation.This research aim to know: (1) the correlation between organizational culture toward organizational performance in Sekretariat General and Registrar of Constitutional Court of The Republic of Indonesia; (2) the correlation between motivation toward organizational performance in Sekretariat General and Registrar of Constitutional Court of The Republic of Indonesia; (3) the correlation between organizational culture and motivation toward organizational performance in Sekretariat General and Registrar of Constitutional Court of The Republic of Indonesia.To answer the research aim are used same concept. That are organizational performance concept, organizational culture concept and motivation. Performance is the degree of accomplishment (Rue dan Byars: Keban, 1995). According to Robbins (2002), organizational culture specified are: personal initiative, tolerans toward risk action, objective, integration, management support, control, identity, tolerans toward conflict, comunication structure. Motivation according to Maslow are built base on hirarchy need. That are: fisical need, secure need, social relationship, self actualization, prestise need. Data used in this research are primery and secondary data. Primary data are collected by field research and quesioner. Secondary data are collected from report data from various resourch which is related to research topic.Research indicated same result, which are; (1) there is positive correlation between organizational culture toward organizational performance in Sekretariat General and Registrar of Constitutional court; (2) there is positive the correlation between motivation toward organizational performance in Sekretariat General and Registrar of Constitutional Court; (3) there is positive the correlation between organizational culture and motivation toward organizational performance in Sekretariat General and Registrar of Constitutional Court As recommendation, this research give suggestion to Sekretariat General and Registrar of Constitutional Court of The Republic of Indonesia to create works environment which is related to reach the highest work performance by same effort specially suitable training for the employee. Is needed to do additional research by other researcher, biside organizational culture and motivation that will correlate to reach good performance of Sekretariat General and Registrar of Constitutional Court of The Republic of Indonesia employe."

"Sekretariat Kabinet Repubiik Indonesia (Setkab RI) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas pokok memberikan dukungan staf, pelayanan administrasi dan pemikiran kepada Presiden selaku kepala pemerintahan dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintahan. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, perlu didukung oleh ketersediaan pegawai yang memadai baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.Penelitian tentang pengaruh ikilim organisasi dan motivasi terhadap semangat kerja pegawai ini dilatarbelakangi oleh pentingnya semangat kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitlan ini adalah keadaan di Kantor Setkab RI yang menyangkut: a) gambaran Iklim organisasi, motivasi dan semangat keija; b) apakah ada pengaruh iklim organisasi dan motivasi terhadap sernangat kelja pegawai baik secam sendiri-sendiri maupun bersama-sama.Populasi dalam penelitian ini adalah seiuruh pegawai Kantor Setkab RI berjumlah 294 orang masing-masing terdiri dari pejabat eselon II sampai dengan eselon IV dan Staf. Jumlah responden sebagai sampel penelitian berdasarkan Nomogram Harry King sebesar 82 orang yang mewakili seiuruh strata. eknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskripijf dan analisis statistik dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product for Service Solution). Guna meningkatkan semangat kerja didasarkan pada korelasi dan hubungan antar varlabel dlmaksud yang selanjutnya diberi bobot dan skor untuk menentukan skala prloritas.Hasii penelitian menunjukkan bahwa secara umum gambaran iklim organisasi, motivasi, dan semangat kerja pegawai di Kantor Setkab RI tergolong cukup konduslf, walaupun ada beberapa hal yang dirasakan kurang memadai, seperti prosedur dan tata laksana kerja yang dirasakan terlalu ketat, masih minimnya jumlah pegawai yang bermotivasi Unggi, dan masih banyak pegawai yang kurang proaktif. Di samping itu, masih kurangnya prakarsa kerja, kurangnya kemandirian kerja, kurangnya kemamuan keuja keras, dan kurangnya upaya untuk berbuat Iebih baik terhadap sesama rekan kerja. Hal lain yang per1u diperhatikan adalah masih seringnya pegawai meninggalkan kantor untuk urusan pribadi, terlalu banyak meminta izin untuk kepentingan keluarga maupun kedisiplinan yang masih relatif kurang.Dari hasil analisis stadstik tampak bahwa iklim organsiasi dan motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap semangat kerja pegawai baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama: perlu diterapkan prosedur dan tata laksana kerja yang Iebih fleksibel karena sebagian besar responden berkeyakinan bahwa Heksibilitas itu akan meningkatkan semangat kelja, Ke.-dua: perlu memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai yang berprestasi tinggi sebagai stimulus agar para pegawai Iebih kreatif, proaktif, bekelja keras dan rnemiliki semangat kompetisi yang tinggi, Kenya perlu diterapkan disiplin yang Iebih ketat sebagai bentuk antisipasi atas kurangnya disiplin pegawai, Keempat: perlu peningkatan kondisi iklim organisasi dan motivasi pegawai secara simultan karena dua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif dan signinkan baik secara parsial maupun kolektlf.Sebagai tindak lanjut penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan serupa dengan kancah yang berbeda dan jumlah sampel yang Iebih besar. Dengan cara ini, diharapkan dapat ditarik suatu generalisasi yang lebih luas dan signifikan sehingga dapat dijadikan referensi ilmiah secara memadai."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang motivasi kerja, kemampuan kerja dan kinerja pegawai administrasi persuratan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Di samping itu juga untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai, kemampuan kerja dengan kinerja pegawai serta hubungan antara motivasi kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama dengan kinerja pegawai.Dalam penelitian ini populasi sekaligus sampel penelitian adalah pegawai administrasi persuratan Sekretariat Negara RI yang berjumlah 44 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan kuesioner untuk variabel motivasi kerja dan kinerja, serta tes untuk mengetahui kemampuan kerja pegawai. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif korelasional yang dibantu dengan penggunaan tabel, gambar dan grafik serta penggunaan analisis korelasi (bivariate dan ganda).Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai cenderung sedang, kemampuan kerja pegawai adalah tinggi dan kinerja pegawai antara sedang dan tinggi. Kemudian antara motivasi kerja dengan kinerja memiliki hubungan yang positif dan sedang (ditunjukkan dengan r = 0,550), kemampuan kerja dengan kinerja memiliki hubungan yang positif dan kuat (ditunjukkan dengan r = 0,657), dan antara motivasi kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama dengan kinerja memiliki hubungan yang positif dan kuat (ditunjukkan dengan r = 0,728).Di samping itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi variabel motivasi kerja terhadap kinerja adalah sebesar 30,3%. Sementara itu kontribusi variabel kemampuan kerja terhadap kinerja adalah sebesar 43,2%. Sedangkan kontribusi variabel motivasi kerja dan kemampuan kerja secara bersama-sama dengan kinerja adalah sebesar 52,9%. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa motivasi kerja dan kemampuan kerja memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan kinerja."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang motivasi kerja, kemampuan kerja dan kinerja pegawai Unit Kerja Tim Cendrawasih pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Di samping itu, penelitian juga dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai dan hubungan antara kemampuan kerja dengan kinerja pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus sampel penelitian, meliputi pegawai Unit Kerja Tim Cendrawasih pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang berjumlah 28 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan kuesioner untuk variabel motivasi kerja, kemampuan kerja dan kinerja pegawai. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis diskriptif korefasional dengan dibantu penggunaan SPSS (Statistical Package for Social Science).Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai ada pada kategori sedang, kemampuan kerja pegawai cenderung tinggi, akan tetapi kinerja pegawai menunjukkan kategori sedang, sebagaimana motivasi kerja. Selanjutnya hubungan antara variabel babas dengan variabel terikat menunjukkan bahwa hanya variabel kemampuan kerja yang mempunyai hubungan signifikan dengan kinerja dengan koefisiaen korelasi sebesar 0,409. Sedangkan untuk hubungan antara variabel motivasi kerja dengan kinerja, walaupun tidak signifikan tetapi arah hubungannya dengan kinerja masih positif namun Iemah.

---

The research is intended to obtain the comprehensive view in accordance with motivation, ability and performance of the employees at Cendrawasih Team of Supreme Court of Republic of Indonesia The purpose of the research is also seeking the correlation between motivation and performance. Furthermore, it also wants to identify correlation between ability and performance of the employees. The research used descriptive and correlational analytical method. The research involved population of 28 respondents of the employees at Cendrawasih Team of Supreme Court. Data collecting method used questionnaire, and the data is analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Science).

The result of the research has shown that motivation of the employees indicate at medium level, the ability of the employees tend to be high, nevertheless the performance of the employees indicate at medium level as well as motivation. The correlation between ability and performance indicate at 0.409 of correlation coefficients, it means that there is significant correlation between ability and performance. Meanwhile, the correlation between motivation and performance is not significant, even though the correlation shows positive direction in a weak level."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi pegawai tentang efektivitas program pendidikan dan pelatihan, kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja pegawai di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan populasi penelitian adalah pegawai di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Jakarta Barat Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner atau angket. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi statistik parametris (1) korelasi bivariat (2) Korelasi multivariate.Metode penelitian menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) Model Persamaan Struktur adalah ?sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif 'remit', secara simufan". Analisis data menggunakan Program Statistical Package for Statistical Science (SPSS) for windows release 13 dan software LISREL 8.54Penggunaan SEM secara statistik membenkan keuntungan yaitu efisiensi, dengan metoda SEM dapat dihitung secara simuttan berbagai macam pola hubungan yang sudah dibuat sebelumnya. Melalui LISREL dapat dibuat diagram jalur yang merupakan basis analisis jalur. Diagram jalur merupakan prosedur untuk melakukan estimasi dari kekuatan setiap hubungan atau jalur. Analisis jalur dapat menghitung kekuatan hubungan hanya dengan menggunakan matrik korelasi atau kovarian sebagai masukan.Hasil penelitian adalah sebagai berikut :1. Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh butir yang digunakan pada variabel Efektiftas Program Diktat, Kemampuan, Motivasi dan Kinerja menunjukkan nilai yang dapat dikategorikan cukup erat dan dapat dikatakan signifikan hingga disimpulkan keseluruhannya valid.2. Uji Reliabilitas untuk keempat variabel yang diikutsertakan dalam analisis menghasilkan nilai koefisien. reliabilitas berkisar antara sebesar 0,9380 untuk Variabel Efektifitas Diktat, 0,7143 untuk Variabel. Kemampuan, 0,8318 untuk Variabel Motivasi dan 0,9133 untuk Variabel Kinerja pegawai.3. Variabel Efektifitas Diktat memberikan pengaruh langsung terhadap Kemampuan Kerja Pegawai sebesar 0,562 = 0,3136 atau 31,36%. Karena tidak ada jalur yang menghubungkan Variabel Efektifitas Diktat terhadap Kemampuan Kerja Pegawai secara tidak langsung maka nilai pengaruh tidak langsungnya adalah 0%. Sehingga total pengaruh dad Variabel Efektivitas Diktat terhadap Kemampuan Kerja Pegawai sebesar 31,36%.4. Variabel Efektifitas Diktat memberikan pengaruh langsung terhadap Motivasi Kerja Pegawai sebesar 0,462 = 0,2116 atau 21,16%. Pengaruh Variabel Efektifitas Diktat terhadap Variabel Motivasi Kerja yang melalui Variabel Kemampuan Kerja adalah 0,56 x 0,34 = 0,1904 atau 19,04%. Sehingga total pengaruh dari Variabel Efektivitas Diklat terhadap Motivasi Kerja Pegawai adalah sebesar 21,16% + 19,04% = 40,20%.5. Variabel Kemampuan Kerja memberikan pengaruh langsung terhadap Kinerja sebesar 0,682 = 0,4624 atau 46,24% Pengaruh Variabel Kemampuan Kerja terhadap Kinerja yang melalui Variabel Motivasi adalah 0,34 x 0,28 = 0,0952 atau 9,52%. Sehingga total pengaruh dan Variabel Kemampuan Kerja terhadap Motivasi Kerja Pegawai adalah sebesar 46,24% + 9,52% = 55,76%.6. Variabel Motivasi Kerja Pegawai memberikan pengaruh langsung terhadap Kinerja sebesar 0,282 = 0,0784 atau 7,84%. Karena tidak ada jalur yang menghubungkan Variabel Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kinerja secara tidak langsung maka nilai pengaruh tidak langsungnya adalah 0%. Sehingga total pengaruh dari Variabel Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kinerja sebesar 7,84% + 0% = 7,84%.7. Sementara pengaruh total dan tiga Variabel yakni Efektivitas Program Pendidikan dan Pelatihan, Kemampuan Kerja Pegawai, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja pegawai adalah sebesar 76%. (lihat lampiran output lisrel)Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi pegawai tentang efektivitas program pendidikan dan pelatihan, kemampuan kerja, motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian dan pengolahan data terhadap persepsi pegawai tentang efektifrtas program diklat, kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja yang dilakukan, dengan hasil Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi dimana korelasi positif terbesar adalah satu dan korelasi negatif terbesar adalah minus satu.Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menemukan pemodelan yang cocok, artinya model tersebut merupakan pemodelan yang baik. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah variabel kemampuan kerja terhadap variabel kinerja pegawai. Sedangkan variabel yang nilainya paling rendah yaitu variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai, yang koefisien korelasinya menunjukkan hubungan yang kecil (tidak erat)."

"Dalam menghadapi era globalisasi, perusahaan yang memiliki daya saing dan pegawai yang memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan yang dapat bertahan. Untuk menilai besarnya kontribusi pegawai kepada perusahaan dibuatlah sistem penilaian kinerjaPenelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi pegawai tentang harapan pegawai, motivasi kerja, kemampuan kerja dan kompensasi dengan kinerja pegawai di PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Metode penelitien ini adalah analisis diskriptip, dengan populasi penelitian pegawai tetap Bank BNI di Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Umum, sebanyak 261 orang dan teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik purposive sample ditentukan sampel sebanyak 150 responden.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner atau angket. Metode analisis korelasi statistik parametris (1) Korelasi Bivariat (2) Korelasi Multi Variat. Dengan menggunakan alat bantu analisis yaitu Program Statistical Package for Statistical Science (SPSS) for window release 10,0 dan SEM (Structural Equation Modeling) yang dikenal dengan LISREL 8.30.Hasil penelitian ini mengidentifikasikan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara persepsi tentang harapan pegawai dengan motivasi kerja, persepsi tentang motivasi kerja dengan kinerja, persepsi tentang kemampuan kerja dengan kinerja, persepsi tentang kompensasi dengan kinerja, dengan koefisien korelasi bervariasi dari 0.19 sampai dengan 0.4. Variabel yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap kinerja adalah hubungan antara persepsi tentang kompensasi dengan kinerja sebesar 0.41. Dengan menggunakan metode LISREL dapat diestimasi koefisien yang mempunyai pengaruh tidak langsung yaitu ada pengaruh tidak langsung antara variabel harapan dengan variabel kinerja (sebesar 0.21) dan menurut Sugiyono (2001:172), koefisien jalur sebesar 0.21 dapat dikategorikan sebagai hubungan dengan tingkat yang lemah. Namun diketahui pemodelan tersebut menunjukkan ketidakcocokan variabel-variabel independen (harapan pegawai, kemampuan kerja dan kompensasi) memprediksikan kinerja.Dengan menggunakan metode LISREL, ditemukan pemodelan yang cocok bahwa variabel bebas (motivasi kerja, dan kemampuan kerja) memprediksikan variabel terikat (kompensasi) dan variabel moderator adalah kinerja. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar memprediksikan kompensasi adalah variabel motivasi dengan variabel moderator kinerja yaitu sebesar 0,62 dan menurut Sugiyono (2001:172), koefisien jalur sebesar 0,62 dapat dikategorikan sebagai hubungan dengan tingkat yang kuat."

"The Indonesian 1945 Constitution Article 34 item 3 stipulated that the state is responsible for providing proper health service and public facilities. Based on that, the government attempts to maintain and improve the health quality of the people by building medical service facilities in public areas and working premises. The Secretariat of the DPR RI as part of the government initiative has a medical service unit that provides health care for the DPR Members and their family, as well as for the employees and their family.

In the effort to give a better health care for the employees of the DPR Secretariat, the proponent has conducted a research on the perception on the competence and the motivation of the medical service staff towards the health care they provided for DPR Secretariat employees.

This research was made triggered by increased complaints from the employees who are not satisfied for the service.

The research is made through perceptional method negating the measurement through assessment test. Primary and secondary date was collected by conducting interviews and distributing questioners. The respondents were ranked officials of the DPR Secretariat, the medical service staff, staff of the Bureau of Session, and also DPR Members. The theoretical frameworks are theories on competence, motivation and public services. Method used is qualitative descriptive.

The finding of the research shows that competence of the medical services staff is not adequate. Although their competence, knowledge and skill are sufficient, but the competence of their attitude and behavior in providing services to the clients, the DPR employees, is relatively poor, so is their work motivation. They are mainly providing service based on obligation rather than the motivation to provide health care.

This research also found that poor motivation of most medical service staff is caused by the absence of objective, and the unfulfilled needs of the staff. Their position as functional staff with specific skill and scope of duties has limited them to take a structural position or be promoted or mutated to other units. If feels a need to give them a particular reward to enhance their motivation.

These researches conclude that those two factors widely affect the level of satisfaction of the DPR Secretariat employees towards medical services. Their low motivation contributes to the poor competence of attitude and behavior in providing services to client/patients. in giving the services, the medical service staff simply do things based on their education and skill, rather than providing services based on inter personal matters as required in any medical service."

"Pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi meluncurkan dokumen bersejarahnya: "Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Moderen dan Terpercaya" (Cetak Biru). Cetak Biru ini merupakan dokumen utama kebijakan strategi manajemen perubahan Mahkamah Konstitusi yang unik, yaitu dibuat bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) sebagai wujud penghargaannya terhadap proses pengambilan kebijakan publik yang partisipatif.Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah: (i) Bagaimanakah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan manajemen perubahannya? dan (ii) Bagaimana hubungan kegiatan manajemen perubahan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap upaya mewujudkan organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang moderen dan terpercaya?Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Sebagai unit unit pendukung utama dibidang administrasi umum dan justisial, peranan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan sangatlah penting bagi kelancaran beroperasinya Mahkamah Konstitusi dan terutama memiliki posisi yang strategis untuk mewujudkan pelbagai program dalam Cetak Biru. Kedua unit tersebutlah yang akan melanggengkan cita-cita Cetak Biru, melampaui terbatasnya masa jabatan para hakim konstitusi. Penelitian ini mendasarkan pada pendapat Burke (2002: 43) bahwa untuk memahami perubahan organisasi maka pendekatan yang diambil adalah dengan memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka, yang tergantung pula dari faktor lingkungan dimana organisasi itu berada. Sedangkan kesuksesan upaya untuk menghadapi perubahan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, maka menurut Nickols (2004:1), Potts dan La Marsh (dalam Wibowo, 2006: 175), Asian Institute of Journalism and Communication (2003:1), maupun National School of Government (2006: 4) suatu organisasi perlu melakukan serangkaian tindakan untuk mengelolaperubahan itu dengan memperkenalkannya secara terencana, sistematis dan berkelanjutan (sengaja mengalokasikan sumber dayanya) melalui pelbagai program baru yang relevan pula bagi organisasi itu agar seluruh elemen dalam organisasi itu bisa menyesuaikan diri dengan lancar tiap perubahan yang dihadapi. Dalam menjaga kesuksesan mengelola tahapan program perubahan itu pula suatu organisasi harus senantiasa memberi perhatian pada pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, strategi perubahan yang terintegrasi serta komunikasi dua arah dengan para stakeholders organisasi itu.Berdasarkan hasil kuesioner, telah ditemukan bahwa kriteria ?Organisasi? berpengaruh cukup besar dalam manajemen perubahan di organisasi Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan memperhatikan sub kriteria - sub kriteria di dalam kriteria Organisasi maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan di organisasi Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk kriteria ?Perubahan Organisasi? maka masih perlu dilakukan pengembangan dan pelatihan untuk menerapkan kriteria ini di organisasi Mahkamah Konstitusi.Selanjutnya berdasarkan serangkaian wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga publik yang baru sehingga masih perlu penyempurnaan sistem kerjanya. Sekalipun hal itu akan menambah beban kerja tetapi semua narasumber tetap bersemangat guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, kecuali untuk program pengembangan website Mahkamah Konstitusi, otomatisasi sistem manajemen perkara secara elektronik dan pembangunan gedung perkantoran baru, hingga saat ini belum terbentuk kepanitiaan dan alokasi anggaran khusus untuk mendukung program perubahan sebagaimana direkomendasikan oleh Cetak Biru.Berdasarkan hal-hal diatas, manajemen perubahan yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan perlu dilakukan secara konsisten dan perlu dicermati secara serius mengingat bila tidak ditangani lebih lanjut secara profesional, dapat menjadi potensi pada gagalnya upaya perubahan organisasi yang saat ini sedang dikerjakan dan mencederai kepercayaan para stakeholders terhadap kegiatan perubahan organisasi Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.Oleh karena itu disarankan agar pertama, pimpinan Sekretariat Jenderal, Kepaniteraan dan para hakim konstitusi bersama-sama menyelenggarakan rangkaian diskusi internal terbatas untuk merancang dan menyelenggarakan evaluasi secara menyeluruh tentang sejauhmana keberhasilan program perubahan sejak diterbitkannya Cetak Biru di tahun 2004. Kredibilitas evaluasi tersebut akan lebih dihargai oleh publik bilamana dilakukan oleh sebuah tim independen yang berisi para tenaga ahli lokal dibidang organizational development (terutama yang berpengalaman menanagani organisasi publik), ahli hukum administrasi negara/tata negara dan perwakilan stakeholders yang berkompeten. Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan secara periodik menyelenggarakan survei secara internal dan eksternal organisasi, untuk memudahkan pengamatan terstruktur tentang sejauhmana pengaruh manajemen perubahan yang dilakukan telah mewujudkan Mahkamah Konstitusi yang moderen dan terpercaya. Berdasarkan kedua survei tersebut, setidaknya para pimpinan akan mendapatkan suatu bentuk awal analisa kebutuhan (needs assessment) guna ditindaklanjuti dengan keputusan strategis berikutnya

---

In the year 2004, the Constitutional Court launched its historical document: Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Moderen dan Terpercaya (The Blue Print to Develop the Constitutional Court as a Modern and Trusted Judicial Institution) (hereinafter referred to as the ?Blue Print?). The Blue Print is the principal document for the Court?s strategy in managing organizational change. The document was also unique because it was jointly drafted with a local civil society organization Konsorsium Reformasi Hukum Nasional/KRHN, as a testament to the court?s support to public participation in policy making.The focus of the research are twofold: First, on how the Secretariat General and the Court Registrar manage the organizational change. Second, to better understand the the relationship between the Secretariat General?s and the Court Registrar?s efforts in managing the organizational change and how such activity influenced the efforts to develop the Constitutional Court to become a modern and trusted judicial institution.The research is descriptive and focuses on the court?s Secretariat General and Registrar as objects for the case study. Although each unit provides support in managing the court?s general and judicial administration respectively, they are all very important in making sure that the Constitutional Court is managed properly and posses the strategic role in implementing the various development programs contained in the Blueprint. Those units would eventually be the main actors in implementing the Blueprint, beyond the tenure of the justices of the Constitutional Court.This research is based on Burke (2002: 43) who opined that in order to understand organizational change, one should observe such organization as an open system, which is dependant to its environment. Meanwhile, in order to successfully respond to change, Nickols (2004:1), Potts and La Marsh (in Wibowo, 2006: 175), the Asian Institute of Journalism and Communication (2003:1), and National School of Government (2006:4) opined that such organization needs to conduct a series of actions in managing change and introduce the changes in a planned, systematic and sustainable way, i.e. allocating the relevant resources, so that all elements of the organization can better adjust to such changes. In maintaining the success of managing change, such organization should focus on the influences of leadership, organizational culture, integrated strategies for change and a ?two-way? communication process with the stakeholders. Based on the results from the questionaires, the research found that the ?Organization? criteria has a profound influence on how change is managed in the Constitutional Court. In this regard, consideration should be focused on better understanding the various subcriterias in order to conduct organzational change at the court. Meanwhile, under the ?Organizational Change? criteria, the results from the questionaires indicate that further development in and training on organizational change are required for the Constitutional Court. Subsequently, based on the series of in-depth interviews with officials of the Secretariat General and the Court Registrar, all opined that the Constitutional Court is a developing public organization and therefore still needs to enhance its system of operational procedures. Eventhough such enhancement would increase the workload, all of the interviewees are generally enthutiastic in supporting and making sure that the mandates of the court are successfuly implemented. However, except for the development of the court?s website, an automated electronic based case management system and the construction of a new court building, the interviewees confirmed that until this day no special commitees or budget allocations are made to support the various change programs as recommended by the Blueprint.In this regard, change management efforts at the Secretariat General and the Court Registrar should be conducted in a consistent way and to be seriously monitored considering that unprofessional handling of the change program would potentially lead to the failure of such programs and jeopardize the credibility of future change programs of the court before its stakeholders.Therefore, it is proposed that firstly, the leadership of the Secretariat General, the Court Registrar and the court?s justices should jointly organize a series of internal focused group discussions to craft and determine a comprehensive evaluation to measure the successes of implementation since the launching of the Blueprint in 2004. The credibillty of the evaluation may be better appreciated by the public if conducted by a team of independent evaluators, consisting of local experts in the field of organizational development (particularly those experienced in handling public organizations), administrative law/constitutional law specialists, and competent representatives of the stakeholders. Secondly, the Secretariat General and the Court Registrar jointly conduct periodic surveys (internal and external) to enhance structured observations on how change management efforts have influenced the efforts to develop the Constitutional Court to become a modern and trusted judicial institution. Based on those surveys, at the minimum the leadership of the court can obtain an initial form of a needs assessment analysis, which is required to be followed up via strategic decisions."

"Directorate General of Society Services? vision is to rebuild the unity of life and living relation of those in society services as individual, member of society and God's creature (Rebuilding Self-Reliant Individuals). In implementing this vision, the Directorate General of Society Services states missions, to implement the caring of convicts, supervising members of society services and managing state confiscations in rule of law framework, prevent and anticipating crime as well as improving and protecting human rights.These vision and missions are very noble but not easy to realize. The level of crime at the present moment shows sharp increase in quantity and quality with the ongoing globalization. In order to deal, anticipate and implement the vision and missions above, good, professional and highly dedicated employees at Directorate General of Society Services are needed. One of the efforts to have good, professional and highly dedicated employees at Directorate General of Society Services is through the fulfillment of work satisfaction. The main problem posed in this research is whether there is a relation between motivation, compensation and organizational climates to work satisfaction of employees at Directorate General of Society Services.Literature study indicates work satisfaction can be fulfilled by giving high motivation, fulfillment of reasonable compensation and the creation of conduciveness organizational climates. This refer to the opinion of McClelland in Gibson (1996: 111) stating that the pattern of motivation which can fulfill the work satisfaction comprised of need for achievement, affiliation, and power. Mondy and Noe related compensation with work satisfaction, which comprised of direct and indirect financial compensation and non financial compensation. Furthermore Litwin and Stringer in Gibson (1996: 322) stated that 10 dimensions of organizational climates to fulfill work satisfaction comprised of work structure, challenges and responsibility, support and interaction, reward and sanction relation, conflict, risk, status and spirit as well as competence and flexibility.The population in this research is 505 employees at Directorate General of Society Services, with 20% sample taken from population. According to Arikunto (1993: 107) the amount of sample taken is representative or able to represent the population when the amount is big enough between 10% to 15% or 20% to 25% or more. Sample was selected using proportional stratified sampling technique. The instrument of research is questioners which are built from the indicators of each variable using Likert scale measuring tools. Before the analysis is done, the instrument is tested for its validity and reliability, and then the data were analyzed based onfrequency, mean, median, modus and category. Further more the relation analysis between variables of research is done using non parametric correlation method of Spearman-rho,The result of this research is that there is 99% trust that there is a very strong relation between motivation variable and work satisfaction with score 0.799 and between compensation variable to work satisfaction which is rather moderate with score 0,515. The relation between organizational climates variable to work satisfaction is strong with score 0.693. This means that when motivation, compensation and organizational climates variables is high, the work satisfaction would also be high.The implication of this result is there is a need for reasonable recognition to the article 8 verse 1 of Law No. 12, 1995 on Society Services: "the officers of society services are law enforcement functional officers". Hence, treatment equal to other law enforcer such as police, prosecutor, judge, etc. is expected. When this is fulfilled, this can give high motivation, fair and reasonable rate of compensation fulfillment and producing conduciveness organization climates, which will lead to work satisfaction."