Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 59000 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arie Swasono Herlambang
Pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap konsumsi rokok periode 1999-2004
"Kebijakan cukai terhadap hasil tembakau merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berupa pengenaan tarif cukai bagi setiap hasil tembakau berdasarkan harga jual ecerannya. Pemerintah memberlakukan kebijakan cukai terhadap hasil tembakau dalam upaya mencapai target penerimaan negara dalam suatu periode tertentu. Kebijakan ini ditempuh mengingat potensi produksi dan konsumsi hasil tembakau memberikan peluang yang besar untuk dijadikan salah satu penerimaan negara dari sektor pajak.
Produk hasil tembakau yang menghasilkan sumbangan penerimaan negara yang besar diantaranya adalah sigaret kretek mesin (SKM), sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret putih mesin (5PM). Produk tersebut dihasilkan aleh pabrik rokok yang memiliki skala produksi yang berbeda-beda yaitu skala besar, menengah dan kecil.
Dalam merumuskan kebijakan cukai hasil tembakau harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu tarif, harga jual eceran dan produksi hasil tembakau. Tujuan kebijakan pemerintah dibidang cukai khususnya hasil tembakau adalah menjamin keamanan penerimaan cukai hasil tembakau, mengontrol dan membatasi tingkat konsumsi hasil tembakau, menciptakan keadilan, iklim berusaha yang sehat dan membina seluruh pabrik hasil tembakau.
Untuk itu tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul akibat penetapan tarif cukai dan harga jual eceran minimum berdasarkan jenis hasil tembakau dan skala produksi industri rokok. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif cukai terhadap konsumsi rokok SKI, SKM dan SPM, untuk mengetahui apakah pengaruh diantara variabel harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM memiliki sensitivitas yang sama, untuk mengetahui pengaruh harga dan pendapatan terhadap konsumsi rokok SKT, SKM, dan SPM.
Pengujian dilakukan dengan menggabungkan data time series dan data antar komoditi (cross section) atau dengan metode Pooled data. Sebelum dilakukan pengujian,terlebih dahulu dilakukan pemilihan model persamaan yang terbaik disertai pengembangan model dengan struktur fixed effect dan seemingly Unrelated Regression (SUR).
Hasil pengujian diperoleh bahwa terdapat perbedaan pengaruh atau efek variabel bebas dari tiap-tiap individu jenis rokok terhadap permintaan rokok. Pola masyarakat daiam mengkonsurnsi rokok dipengaruhi oleh variabel harga rokok dan pendapatan. Dari hasil pengujian juga diperoleh permintaan rokok SKT, SKM, dan SPM bersifat inelastis. Oleh karena itu mengingat potensi penerimaan negara dari cukai rokok cukup besar maka kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif cukai harus benar-benar mernperhatikan aspek perubahan pola konsumsi rokok bagi masyarakat serta keberlangsungan produksi rokok."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T20614
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kushari Suprianto
Pengaruh penetapan tarif cukai bir terhadap produksi bir dan penerimaan cukai bir = The impact of implementing beer excise tariff toward beer production and excise income
"Penelitian ini mengenai pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tarif cukai bir terhadap produksi dan penerimaan cukai bir. Ruang lingkup penelitian adalah tarif cukai bir, produksi bir dan penerimaan cukai bir mulai periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2005.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa besarnya tarif cukai sangat erat hubungannya dengan pembatasan produksi minuman mengandung etil alkohol termasuk bir serta berpengaruh pada penerimaan cukai bir pemerintah. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa tarif cukai bir berpengaruh negatif terhadap produksi bir sebesar -0,96. Sedangkan variabel harga bir (2,32) dan jumlah tenaga kerja (0.81) berpengaruh positif terhadap produksi bir.
Dari hasil penelitian diatas penulis merekomendasikan bahwa pemerintah harus mencari keseimbangan tarif cukai bir yang optimal agar dapat mengendalikan tingkat produksi bir dan sekaligus memberikan penerimaan negara dari cukai bir. Selain itu harus disiapkan kebijakan yang komprehensif dalam penetapan tarif cukai bir yang optimal agar kebijakan (policy) yang diambil tidak malah mengakibatkan berhentinya produksi bir di Indonesia.
This research outlines the impact of beer excise toward beer production and excise income. The objective of the research is to understand the degree of beer excise tariff toward beer production and excise income. The scope of the research is beer excise tariff, its production, and beer excise income from the period of January 2001 until December 2005.
From the descriptive analysis, it is demonstrated that excise tariff is highly correlated with limitting the production of drinks contains etil alcohol including beer. Thisis also has influence toward government's income from beer excise. The result of quantitative analysis shows that beer excise tariff negatively impacts beer production in the amount of 0,96. Meanwhile, water beer price variable (2,32), and number of worker (0,81) positively influence the beer production.
From the result of the above research, the writer recommends government to find the optimum beer excise tariff that enabled government to control the beer production and at the same time contribute the government income from the beer excise. As addition to that, a comprehensive policy on the optimum beer excise tariff determination has to be prepared so the policy taken will not stop the beer production in Indonesia."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T27678
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Novita Sari
Analisis pengaruh penerapan tarif cukai terhadap pangsa pasar perusahaan rokok Indonesia, 2009-2015 = Impact analysis of excise tariff on market share of cigarette companies 2009-2015 / Dimas Novita Sari
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis hubungan tarif cukai terhadap perusahaan rokok di industri rokok Tanah Air yang tercatat di Ditjen Bea Cukai. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pasar industri rokok, dilakukan analisis menggunakan Structure-Conduct-Performance, yang melihat hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja industri rokok. Hasilnya, industri rokok di Indonesia memiliki struktur oligipoli dengan tingkat persaingan moderat. Dari dua model pada seluruh perusahaan, ditemukan bahwa penerapan tarif cukai berhubungan negatif dan signifikan dengan pangsa pasar perusahaan rokok. Begitupun dengan harga jual rokok. Pertumbuhan penduduk usia 15-24 tahun juga diketahui berhubungan positif dan signifikan terhadap pangsa pasar rokok. Sementara itu, pada 5 perusahaan utama, pada model 1 atau usia 15+, ditemukan bahwa cukai per harga jual berpengaruh positif terhadap pangsa pasar
ABSTRACT
This research analyzed the correlation between excise rates and Cigarette companies in Indonesia which was recorded in the Directorate General of Customs and Excise. In order to find out how the market shapes the cigarette industry, the analysis is conducted using the Structure-Conduct-Performance, which looked at the relationship between structure, behavior and performance of the cigarette industry. As a result, the cigarette industry in Indonesia has oligopoly structure with a moderate level of competition. Of the two models in the entire company, it was found that the application of the tax rates significantly and negatively associated with cigarette companies? market share, as well as the sale price of cigarettes. The growth population of 15-24 year-olds is positively and significantly impacted to cigarette market share. Meanwhile, the five major companies, the model 1 or ages 15+, found that excise per selling price has positive effect on market share"
2016
T47037
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasyim Ali Shahab
Optimal excise tax on indonesia's unhealthy food = Cukai optimal untuk makanan tidak sehat Indonesia.
"Prevalensi obesitas dan diabetes di Indonesia meningkat dua kali lipat dalam satu dekade. Satu dari lima orang dewasa Indonesia obesitas sehingga memiliki risiko tinggi menderita diabetes. Sebagai konsekuensinya, Indonesia menduduki peringkat tujuh penderita diabetes terbanyak di dunia. Jika tidak ada intervensi, Kementerian Kesehatan memperkirakan setengah dari penduduk Indonesia akan obesitas pada tahun 2030 yang akan mengarah pada melonjaknya penderita diabetes. Kerugian ekonomi dilihat dari PDB diperkirakan mencapai Rp1.000 triliun per tahun akibat tingginya biaya pengobatan dan turunnya produktivitas. Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia diperkirakan akan terus memburuk dikarenakan 90% penduduknya memiliki pola konsumsi tidak sehat yang meningkatkan risiko diabetes. Riset ini membahas mengenai potensi pengenaan pajak pada makanan tidak sehat sebagai langkah interventif. Selain menyajikan tingkat pajak yang optimal, riset ini juga berkontemplasi pada eligibilitas penerapannya. Kontemplasi tersebut didasarkan pada siapa yang nantinya paling terdampak. Pada bagian akhir juga didiskusikan mengenai pro dan kontra pengenaan pajak pada makanan.
The prevalence of obesity and diabetes in Indonesia has doubled in a decade. One in five Indonesian adults is obese and thus has a high risk of suffering from diabetes. As a consequence, Indonesia ranks seventh with the most diabetics in the world. If there is no intervention, the Ministry of Health estimates that half of Indonesia's population will be obese by 2030, which will lead to a surge in diabetics. Economic losses seen from GDP are estimated at Rp1,000 trillion per year due to high medical costs and decreased productivity. The health condition of the Indonesian people is expected to deteriorate because 90% of the population has unhealthy consumption patterns that increase the risk of diabetes. This research discusses the potential taxation on unhealthy foods as an intervening step. In addition to presenting the optimal tax rate, this research also contemplates the eligibility of its application. The contemplation is based on who will be most affected. The final section also discussed the pros and cons of the imposition of taxes on food."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizal
Pengaruh kebijakan tarif cukai minuman berpemanis terhadap penurunan konsumsinya di berbagai negara = The impact of a sugar-sweetened beverages excise tax policy on reducing its consumption in various countries
"Skripsi ini membahas kebijakan tarif cukai pada minuman berpemanis (sugar-sweetened beverages) yang diterapkan di negara Arab Saudi, Amerika Serikat, Barbados, Chili, Filipina, Inggris, Jerman, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Zambia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui hubungan penerapan kebijakan tersebut terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis dan kejadian overweight dan obesitas. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang dilakukan pada 20 artikel terpilih dengan tahun publikasi dari 2010-2020. Hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan tarif cukai dapat menurunkan konsumsi minuman berpemanis, sehingga berpotensi mencegah kejadian overweight dan obesitas. Keberhasilan penerapan kebijakan tarif cukai ini didorong oleh beberapa faktor seperti dukungan antar lembaga, skema pajak yang diterapkan, hingga kesadaran masyarakat.
This thesis discusses the implementation of excise tax policy on sugar-sweetened beverages (SSB) in various countries, such as Saudi Arabia, United States, Barbados, Chili, Philippine, United Kingdom, Germany, Mexico, France, Spain, and Zambia as an effort to prevent noncommunicable diseases. The aim is to find out the relationship between the application of the policy to the decrease in consumption and the incidence of overweight and obesity. This study is a qualitative research with a literature review approach on 20 published articles between 2010-2020. The results showed that excise tax policy can reduce the consumption of SSB, so that it could potentially prevent overweight and obesity. The successful implementation of the excise policy encourages several factors such as inter-agency support, scheme of tax applied, to public awareness."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indira Azzahra Fatchy
Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat Policy Maker dalam Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik = Analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat of Policy Maker in E-Cigarette Excise Tariff Increase Policy
"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.
Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Ananda Eka Putri
Analisis implementasi kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia = Analysis of payment delay policy implementation excise for cigarette companies during a pandemic COVID-19 in Indonesia
"Kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan berbagai dampak negatif salah satunya bagi perekonomian di Indonesia. Berbagai sektor industri terkena dampak negatif akibat adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali perusahaan rokok. Melihat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap perusahaan rokok pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai menjadi 90 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perancangan kebijakan, proses implementasi, hasil kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan mengetahui kendala yang ditemukan selama proses implementasi melalui teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle pada tahun 1980. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post-positivist, metode pengumpulan data kualitatif, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 dengan teori Grindle yaitu designing process, policy implementation, dan result memiliki proses perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran target, sehingga pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan tidak ditemukan adanya kendala, serta hasil kebijakan yang memberikan respon positif dari perusahaan rokok dan peningkatan penerimaan cukai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
The presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has various negative impacts, one of which is for the economy in Indonesia. Various industrial sectors have been negatively affected by the Covid-19 pandemic, and cigarette companies are no exception. Seeing the impact of the Covid-19 pandemic on cigarette companies, the government provided a policy in the form of extending the period of delaying excise payments for companies that made payments by attaching excise tapes to 90 days. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of delaying excise payments for cigarette companies during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the obstacles found during the implementation process through the theory of policy implementation based on Grindle's theory in 1980. The method used in this study is through a post-positivist approach, qualitative data collection methods, and qualitative data analysis methods. The results showed that the implementation of the policy of delaying payments excise duty for cigarette companies during the Covid-19 pandemic with Grindle theory, namely the designing process, policy implementation, and the result has a good planning process in accordance with the target, so that during the implementation of policy implementation there are no obstacles, and policy results that provide a positive response from cigarette companies and increased excise revenues during the Covid-19 pandemic in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Irmadra Fransiska
Analisis Formulasi Kebijakan Pengenaan Cukai Atas Plastik Di Indonesia = Analysis Of Excise Tax Policy Formulations On Plastic In Indonesia
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik dan formulasi kebijakan pengenaan cukai atas plastik sebagai usaha pemerintah mengatasi masalah sampah plastik di Indonesia. Pendekatan penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan permasalahan yang disebabkan sampah plastik terhadap lingkungan membuat plastik telah memenuhi karakteristik untuk ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, yang konsumsinya perlu dikendalikan dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengusulkan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Penentuan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai, koordinasi dan pembahasan yang harus dilakukan kembali dengan Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Panitia Antar Kementerian karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menambah luas usulan dari pemerintah menjadi tantangan dalam proses perumusan kebijakan pengenaan cukai atas plastik. Salah satu upaya menjawab tantangan tersebut dengan menyelaraskan jenis plastik yang akan ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai dengan jenis plastik yang dibatasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.
This study aims to analyze the basic considerations of the government proposing a policy on imposing excise on plastic and policy formulation in formulating policies on imposing excise on plastic as the government's effort to overcome the problem of plastic waste in Indonesia. The research approach in this thesis uses a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate the problems caused by plastic waste on the environment make plastic meet the characteristics to be designated as Excisable Goods, whose consumption needs to be controlled and its use can harm society or the environment. This is the basis for the government's consideration of proposing a policy on imposing excise duty on plastic. Determining the type of plastic that will be designated as Excisable Goods, coordination and discussion must be carried out again with the Ministries/Institutions that are members of the Inter-Ministerial Committee due to the approval of the People's Legislative Assembly of the Republic of Indonesia which increases the scope of proposals from the government becomes a challenge in the process of formulating policies on the imposition of excise on plastic. One of the efforts to answer this challenge is by aligning the types of plastic that will be designated as Excisable Goods with the types of plastic that are limited based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 75 of 2019 concerning Roadmap for Reducing Waste by Producers."
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Gunawan
Pengaruh kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan terhadap penentuan pemenuhan kewajiban Pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok I, II, dan III = the Influence of goods examination quality toward decision of fulfilled customs obligation in Port Tg. Priok I, II, III
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh kualitas pemeriksaan barang dalam sualu prosedur kepabeanan terhadap penentuan pemenuhan kewajiban pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Priok I, II, dan III.
Populasi penelitian ini adalah seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) di iingkungan KPBC Tanjung Priok I, II, dan III. Sampel penelitian diambil dengan metode sampel jenuh yaitu seluruh anggota populi dijadikan sampel, dikarenakan jumlahnya yang sedikit yaitu sebesar 70 responden.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif ekploratiff Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Likert.
Penelitian ini melibatkan l (satu) variabel bebas yaitu kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan (X), yaitu kemampuan pegawai dalam melakukan pemeriksaan fisik barang yang dapat diukur dengan indikator pemahaman tugas dan kewajibannya, keirampilan bidang kelja, dan kualitas hasil kerja, sedangkan l (satu) variabel trikatnya yaitu penentuan pemenuhan kewajiban pabean (Y) adalah kewajiban yang dilakukan oleh importir yang dapat diukur dengan indikator kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban menyampaikan dokumen impor, kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalarn rangka impor, dan kewajiban pada waktu pemeriksaan.
Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95% dan hasilnya adalah koefisien korelasi antara kualitas pemeriksaan barang (X) dengan penentuan pemenuhan kewajiban pabean (Y) adalah sebesar 0,694. Koeiisien determinasi adalah sebesar 0,481, yang maknanya adalah bahwa kontribusi yang diberikan variabel kualitas pemeriksaan barang dalam suatu prosedur kepabeanan kepada variabel penentuan pemenuhan kewajiban pabean adalah sekitar 45,1%, sehingga persamaan regresinya adalah Y = 26,088 + 0,770 X.
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa variabel kualitas pemeriksaan barang merupakan faktor penting dalam meningkatkan penentuan pernenuhan kewajiban pabean Dengan kata lain, penentuan pemenuhan kewajiban pahean dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan barang, karena sudah terbukti secara empiris.
Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) pemeriksa barang dituntut untuk memiliki kernarnpuan dalam mengidentifikasi barang dengan jelas, sehingga hal ini dapat memudahkan PFPD dalam menelapkan tarif dan nilai pabean yang terutang, (2) meningkatkan pemahaman pemeriksa harang akan peraturan-peraturan yang dititipkan oleh instansi lain.
Mengingat bahwa pentingnya kualitas pemeriksaan barang sebagai output pekerjaan pemeriksa barang, yang terbukti berpengaruh terhadap penentuan pemenuhan kewajiban pabean yang ditetapkn oleh PFPD, maka perlu diperhatikan agar LHP yang dibuat oleh pemeriksa barang dapat berkualitas atau dapat dijadikan acuan dalam menentukan pemenuhan kewajiban pabean yang timbul. Artinya, jika saja PFPD (selaku pengawas alur dokumen di tingkat pertama) sekali salah dalam membaca LHP, maka hal ini dapat mengakibatkan kesalahan fatal yang berkaitan dengan pekerjaannya.
The objectives of this research was to examine how far the influence of goods examination quality on a customs procedure toward decision of fulfilled customs obligation in Customs Service Office Tanjung Priok I, II, and Ill.
The population of this research was all of PFPD in of Customs Service Office Tanjung Priok I, Il, and III, meanwhile its sample was 70 respondents that was taken by total sampling.
The methods used in this research is survey method using descriptive explorative. The instruments of this research was ananged using questionnaires of Likert Scale Type.
This research consist of 1 (one) independent variable, that is goods examination quality on a customs procedure (X), with the meaning ability ofofficer do physical goods examination which able to be measured with indicators : understanding of duty and obligation, skill of job, and quality result of job, while l (one) dependent variable is decision of fulfilled customs obligation (Y), with the meaning duty done by importer which able to be measured with indicators 1 duty on register company, duty on submit impon document, duty on pay for customs duty, and duty when inspected.
The research was done on 95% level of significance and the results were: (1) the coefficient correlation between goods examination quality on a customs procedure (X) and decision of fulfilled customs obligation (Y) was 0,694 and its coemcient detemiination was 0,481, which its meaning is that contiibution variable of goods examination quality to variable decision of fulfilled customs obligation is 48,l%, so that its regression equation is Y = 26,088 + 0,770 X.
Result of this research give conclusion that variable goods examination quality is an important factor in improving decision of fulfilled customs obligation. In other word, decision of fulfilled customs obligation can be improved by improving goods examination quality, because have proven empirically.
Suggestion in this research were (1) goods examiner Claimed to have ability in identifying goods clearly, so that can assist PFPD in specifying customs value and tariff on import goods, (2) by improving the ability of goods examiner of regulation goods will entrusted by other institution.
Considering that very significant of goods examination quality as output job of goods examiner, proven have an effect to decision of fulfilled customs obligation, therefore require attention as a result goods examiner with quality report (LHP) in determining accomplishment of fulfilled customs obligation, with the same meaning meaning, if PFPD once wrong in reading LHP, consequently can result serious mistakes related to his job."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21624
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arundhati Taqwa
Persepsi Masyarakat Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Rencana Kebijakan Cukai Minuman Bergula dalam Kemasan = Public Perception of the Special Capital Region of Jakarta on the Planned Excise Policy on Sugar Sweetened Beverages
"Prevalensi penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipicu karena pola hidup yang gemar mengonsumsi Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK). Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merencanakan kebijakan cukai MBDK. Namun, kebijakan tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini, padahal sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menerapkan kebijakan cukai MBDK. Salah satu faktor keberhasilan dalam menetapkan kebijakan adalah pandangan atau persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana kebijakan cukai MBDK. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Persepsi positif didukung karena masyakarat DKI Jakarta memiliki sikap, motif, kepentingan, dan harapan yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Namun, agar kebijakan cukai MBDK dapat diterima masyarakat, peneliti menyarankan agar penyuluhan atau edukasi mengenai kebijakan cukai MBDK dan dampak konsumsi MBDK dilakukan secara rutin dan menarik, serta melakukan kajian mengenai elastisitas produk MBDK agar dapat mengetahui dampak kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi.
The prevalence of non-communicable diseases, particularly diabetes mellitus, in DKI Jakarta continues to increase each year. This can be attributed to a lifestyle that involves a high consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB). In response to this issue, the government, through the Directorate General of Customs and Excise, is planning a SSB excise policy. However, the policy has not been implemented yet, even though several countries in Southeast Asia have already implemented SSB excise policies. One of the key factors in successful policy implementation is the perception of the society. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the planned SSB excise policy. The research adopts a quantitative approach, collecting data through surveys in the form of questionnaires and complementary interviews. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the planned SSB excise policy. The positive perception is supported by the fact that the DKI Jakarta society has positive attitudes, motives, interests, and expectations towards the planned SSB excise policy. However, to ensure the acceptance of the SSB excise policy by the public, the researchers suggest conducting regular and engaging education and awareness campaigns about the SSB excise policy and its impact on consumption. Additionally, studying the elasticity of SSB products is recommended to understand the impact of price increases on consumption reduction. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>