Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Awalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan membawahi Kantor Departemen (Kandep) Perindustrian dan Perdagangan Tangerang namun akibat Konsekuensi logis dri Undang-Undang no.22 tahun 1999 yang meliputi penyerahan fungsi dan wewenang pemerintahan pusat ke daerah maka Kantor Departemen (Kandep) diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Tangerang sebagai Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 16 tahun 2004 dan Keputusan Bupati 38 tahun 2004 dilakukan perutnahan struktural pada Dinas di Kabupaten Tangerang yaitu penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata (Perindagkoppar) Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Dinas Perindagkoppar Kabupaten Tangerang dan Unit Perangkat Daerah yang diteliti adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari bidang Industri, Perdagangan dan Informasi.Masalah pokok serta Iingkup analisis yang akan diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan variabel-variabel dalam pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) terhadap suatu Kebijakan untuk mencapai efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari variabel-variabel manajemen perubanan. Landasan teoritik penelitian adalah teori-teori manajemen perubahan dan Good Governance, khususnya teori Stephen P. Robbins, Wibowo, Dwidijowidjoto, Max H.Pohan dan Loina Lalolo Krina, P.Untuk menoapai tujuan penetitian digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi penyebaran kuesioner, wawancara dan pengarnatan. Sebanyak 43 responden dipilih sebagai sample dalam penelitian ini dengan sampling jenuh dan purposive sampling.Penilaian kasar Faktor Penentu Perubahan = 73,88%, Strategi Intervensi Perubahan = 72,85%, Pelaksanaan Perubahan = 75.04% Efektivitas Good Government = 73,44%. Secara umum dapat disimpulkan ; secara keseluruhan pelaksanaan variabel-variabel manajemen perubahan masuk kriteria baik artinya indikator-indikator dalam pernyataan sudah dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam menuju pencapaian efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.Saran bagi Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag yaitu perlu meningkatkan memperhatikan dan memperbaiki pelaksanaan variabel - variabel yang yang dapat menghambat pencapaian sistem manajemen bottom-up dan efektivilas Good Government. Jika Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag dapat mengelola dan mengimplementasikan variabel-variabel sesuai dengan tujuan Dinas dan peraturan yang ditetapkan maka diyakini pencapaian efektivitas Good Government akan Iebih balk. Untuk melakukan transformasi rnanaieman dari sentralistik ke olonomi di Dinas Perindag, disarankan memperluas atau menyempurnakan faktor-faktor yang menentukan perubahan, memilih strategi, proses dan taktik yang tepat unluk mewujudkannya, dan melaksanakannya seluruh hasil dan kegialan Dinas kepada masyarakat secara tanggung-gugat (accountable), transparan (terbuka) dan partisipatif (keikutsertaan).

---

ln first time the Industrial and Trade Department directing Tangerang Department Office (Kandep) of Industrial and Trade Department, but effect of the logical consequence of Regulation Code no. 22 year 1999 which cover of transferring Central Governance authority and function to Region authority and function, thus Kandep turned into Tangerang Industrial and Trade Agency (Disperindag) as Region institution. ln accordance with Tangerang Region regulation No 16 of year 2004 and Region Regulation no 38 of year 2004 had made the organisation structural change in Agency at Sub-provi`nce Tangerang by merger between two region agencies; Industrial and Trade Agency (Disperindag) with Cooperation and Tourism Agency and finally become Perindagkoppar. Therefore, this research was conducted in Perindagkoppar Tangerang and focus units were Disperindag that consist of Industrial, commerce and information division.

Main problem and analysis scope that covered in this research is how was the implementation of change management variables in manage of the change of an policy in order to reach the effectiveness of Good Government which refer to values of Good Governance that is accountabilities, transparency and participation. The aim of this research is to know the implementation of change management variables. ln order to achieve the aim of this research, a research basis theory were used such are Stephen P.Robbins, Wibowo, Dwidjowidjoto, Max H.Pohan and of Loina Lalolo Krina P.

In order to achieve the aim of this research a qualitative approach was used with descriptive deductive method. Data were collected with combination among questionnaire, interview and sun/ey. Based on the collected data, forty-three (43) responders were selected as samples for this research with saturated and purposive sampling.

Based on questionnaire, Score of the implementation change management variables are ; the Determinant Change is 73.88%, the Change intervene Strategy is 72.85%, the Change implementation is 75.04%, and the Good Government Effectiveness is 73.44%. In general concluded that the implementation of change management variables are meet the good criteria, meaning is the indicators in questionnaire had implemented in accordance with changes that happened into effectiveness attainment of Good Government that refer to Good Governance values; accountability, participation and transparency.

Suggestion to Head and all Disperindag employees, it is importance to enhance, obsenre and improve the implementation of variables that obstruct-able in successful attainment of bottom-up management system and Good Government effectiveness. If they can manage and implement the variables in accordance with agency purpose and specified regulation, thus believed by achieving of Good Government effectiveness will be more goodness. To conduct management transformation from centralistic to be autonomy in Disperindag, suggested to extend or completion of factors that change determine, choosing a strategy, process and tactic for realizing, and implement of all result and activities to the society by accountable, transparent and is participative."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan enam peran Diskopperindag dalam pemberdayaan Kabupaten Sukabumi , yaitu peran pembinaan, peran fasilitator, peran katalisator, peran regulator, peran innovator, dan peran coordinator. Dalam melakukan peranan, Diskopperindag menemui beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan partisipasi anggota koperasi

---

ABSTRACTThis research is entitled The role of Department of Cooperative, Industry, and Trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. The purpose of this research is to describe the role of department cooperative, industry, and trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. This research is qualitative research, using depth interview as a main method in gathering data of each informant. The primary data is based on depth interview and the secondary data is based in documentations. The result of this research shows that Department of Cooperative, Industry, and Trade has six role in cooperative empowerment such as coaching , facilitator, catalyst , regulator, innovator, and coordinator. Department Cooperative, Industry, and Trade find some barriers in cooperative empowerment such as budget constrains, human resources, government support, and participation of cooperative members."

"ABSTRAKLatar Belakang. Kabupaten Tangerang termasuk kabupaten yang beresiko tinggiterhadap penyalahgunaan formalin pada makanan. Hal ini disebabkan karenaketersediaan formalin di Kabupaten Tangerang diduga sangat berlimpah dan harganyalebih murah dibanding bahan pengawet lain. Beberapa penelitian menunjukkan bahwabanyak industri makanan di wilayah Tangerang menggunakan formalin sebagai bahanpengawet. Penggunaan formalin ini sebenarnya dapat dicegah/dikontrol melaluipengawasan dan pengendalian penggunaan bahan tersebut oleh instansi kesehatansetempat (dinas kesehatan dan Puskesmas) bekerjasama dengan sektor lain yang terkaitserta melibatkan masyarakat dan swasta.Tujuan. Tujuan umum penelitian ini adalah diketahuinya peranan Dinkes kab.Tangerang dalam manajemen pengawasan dan pengendalian formalin dalam rangkamereduksi penggunaan formalin pada makanan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu,untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan pengendalian, sumber daya yang tersediaserta faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendorong/memperkuat terlaksananyapengawasan dan pengendalian penggunaan formalin di Kabupaten Tangerang.Metode. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengkombinasikanwawancara mendalam dengan penelusuran dokumen. Metode kualitatif yang digunakandalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang terarah dimana variabel yang ditelititelah dibatasi dan ditentukan sebelum penelitian dilakukan.Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006Hasil. Program Pengawasan dan pengendalian formalin di wilayah kabupaten Tangerangtelah dilakukan oleh dinas kesehatan secara rutin sejak tahun 2004, namun program inibelum intensif kecuali ketika issue adanya kandungan formalin pada makanan merebakpada tahun 2006. Ada beberapa sumberdaya yang belum mendukung antara lain:Peraturan perundangan yang belum tersosialisasi, dana yang ada terbatas, tenaga wasdaljumlahnya terbatas dan tugas rangkap. pemeriksaan sampel secara kuantitatif dilakukandi BPOM, sedangkan pemeriksaan kualitatif sudah mulai dilakukan tetapi alatpemeriksaannya baru berjumlah satu buah petugas sehingga puskesmas belum punya alattersebut. Material sudah cukup mendukung kegiatan pelaksanaan wasdal penggunaanformalin. Skedul juga telah ada dan telah disusun baik di tingkat puskesmas Data sudahtersedia namun tidak tersusun dalam sistem informasi. Sedangkan buku pedomankegiatan wasdal penggunaan formalin belum ada. Faktor lain yang mendukung kegiatansudah ada yaitu kerjasama lintas sektor walaupun tidak dalam suatu kegiatan rutin,partisipasi masyarakat juga ada (pelaporan saja), dan ada supervisi yang dilakukanPOM/dinkes propinsi yang lebih bersifat monitoring namun supervisi ini dinilai sudahbermanfaat dalam meningkatkan kinerja petugas. Faktor yang menghambat adalahluasnya area kerja kegiatan wasdal penyalahgunaan formalin di kabupaten Tangerang.Simpulan. Sumberdaya dan faktor pendukung untuk program pengawasan danpengendalian formalin ini masih terbatas. Banyaknya industri makanan (UKM), jasaboga, rumah makan dan pasar di kabupaten Tangerang membuat wasdal penyalahgunaanformalin ini tidak dapat dilakukan secara intensif jika hanya mengandalkan sumberdayayang tersedia saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk peningkatansumberdaya dan faktor-faktor yang mendukung serta mengatasi hambatan yang ada.

---

ABSTRACTBackground. The district of Tangerang is high risk of the misuse of formaldehyde asfood preservative. This phenomenon is caused by the high stock of formaldehyde and theprice is cheap compare to other preservatives. Some research show that many types offood are contamined by formaldehyde. The misuse of formaldehyde can be prevented andcontrolled by supervision and controlling mechanism by the health institution (DHO ofTangerang and Health Centers) collaborated with other sectors (public and private) andcommunity as well.Objectives. The aim of this study was to obtain an in-depth information on themanajemen of implementation of supervision and controlling of the misuse offormaldehyde organized by the Tangerang District Health Office.Method. This study is a descriptive using qualitative technique with District HealthOffice as analysis unit. In-depth interview technique and document analysis were used tocollect data. The variables of this research were determined before the researchconducted.Result. The study showed that the process of management had not been successfullyimplemented intensively except when the issue was publish on media extensively. Unintensifsupervision and controlling happened due to some factors namely, lack ofresources (regulation, money, personnel, laboratory, equipment, and guideline), notroutine of inter-sector collaboration, and non-periodic of the supervision from provincelevel.Analisis manajemen..., Hendri Hartati, FKM UI, 2006Conclusion. Un-intensif supervision and controlling the misuse of formaldehydehappened due to some factors (resources were not sufficient, inter-sector collaborationwere not regular, and supervision from province level was not periodic). In order toachieve the optimal supervision and controlling activity, it is suggested that the resourcesand supporting factors should be enhanced through many strategies."

"Mulai tahun 1998, Indonesia mengalami pergolakan politik secara dramatis dan juga terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah yang didominasi oleh militer berubah diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang sejak diberlakukannya otonomi daerah, mau tidak mau dipaksa oleh krisis untuk bersaing menghadapi persaingan ekonomi global, reformasi ekonomi berdasarkan pasar bebas AFTA. Dampaknya adalah pemerintah harus menerapkan kebijakan yang kondusif untuk persaingan. Masyarakat tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak dibarengi dengan terselenggaranya pemerintah yang efektif pula.TQM atau Manajemen Mutu Menyeluruh adalah suatu konsep memberikan penekanan kepuasan pelanggan, inovasi dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Studi kasus pada dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata mencoba memetakan satu proses bisnis yaitu pembuatan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) yang diberikan oleh dinas tersebut. Dalam proses sekarang (current) tampak ada prosedur yang tidak efektif. Dengan menggunakan elemen-elemen TQM (Manajemen Mutu Menyeluruh) dan menggunakan piranti lunak Igrafx penulis mencoba memperbaiki aliran proses bisnis pembuatan SIUI yang ada, dengan menghilangkan prosedur yang dianggap tidak efektif dan effisien menjadikan waktu dan biaya proses menjadi berkurang.

---

1998, Indonesia has faced political event dramatically and economic crisis. Since government administration dominated by military regime has been change to democratic faction.. The government has formed autonomy provinces, which were forced by crisis towards economic global competitive as well as economic reform base into AFTA free trade. To this impact government has to implement a policy, which is conducive for competition. This circumstance will not be effective unless government is conducting an effective administration. In this paper TQM is proposed to express Management Quality concept, which is emphasizing to customer satisfaction, innovation and sustainable improvement of public services. Writer tried to perform business mapping and business process for Business License (Surat Izin Usaha Industry). In which it is discovered lack of effective procedure and inefficient process performed by Industrial, Trade and Tourist office. Writer proposed to resolve the case of Business License by implementing TQM element and Igrafx software and develop flow chart in process of Business License. This aim is to eliminate ineffective and not efficient time and cost."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan pengendalian pneumonia balita dilihat dari komponen input, proses, dan output. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berlokasi di dinas kesehatan dan 2 puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan di dinas kesehatan sarana dan dana cukup. Untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan belum maksimal dilaksanakan karena keterbatasan SDM dimana pemegang program ISPA merangkap program diare sehingga tidak fokus dan kesulitan untuk memantau 43 puskesmas. Data kelengkapan laporan sebesar 97,09% dan ketepatan laporan baru mencapai 6,01%. Hasil penelitian di puskesmas masih ada sarana yang belum lengkap dan petugas di BP anak puskesmas belum terampil dalam tatalaksana kasus dan menggunakan alat sound timer. Perencanaan kegiatan pneumonia balita belum ada di POA (Plan Of Action) puskesmas. Diperlukan penambahan SDM kesehatan dan workshop MTBS serta bimbingan teknis untuk petugas puskesmas.

---

This study aims at assessing the implementation of pneumonia control for under-five children. From input, process and output components. This study uses qualitative approach in district health office and two public health centers (puskesmas). The results show that there is enough equipment, materials and sufficient fund in district health office. But, planning, implementation, and monitoring activities have not been implemented well since there is one staff only at district health office who is responsible for managing acute respiratory program. She also needs to manage diarrhea program and monitor 43 puskesmas. The report completeness at district health office reaches 97.09%, but timeliness reaches 6.01% only. In contrary with the condition at district health office, at puskesmas where the achievement is low, there is still lack of equipment and materials. The personnel also lacks of skill in managing the pneumonia case and using sound timer. The plan of action of pneumonia control program for under-five children has also not been written in the puskesmas plan of action. More human resources, capacity building on integrated management of childhood illnesses, and technical assistance for puskesmas personnel are needed."

"Tesis ini menganalisis komunikasi internal di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam konteks manajemen perubahan berdasarkan teori Strategic Communication Model dari Roger D?Aprix. Penelitian dilatarbelakangi fakta bahwa komunikasi internal belum menjadi perhatian serius di banyak kementerian/lembaga pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di Kemendag belum berperan secara ideal dalam mendukung pelaksanaan manajemen perubahan karena belum direncanakan secara strategis dengan pendekatan yang komprehensif. Salah satu saran yang dikemukakan peneliti adalah pentingnya kajian-kajian akademis yang dapat membantu kementerian/lembaga melaksanakan komunikasi internal, bukan hanya terbatas pada sosialisasi program, tetapi terkait pengembangan ilmu kehumasan pemerintahan untuk memfasilitasi dan/atau mengelola perubahan, pemanfaatan IMC (integrated marketing communication) di K/L atau social marketing untuk mendapatkan dukungan staf dalam mencapai tujuan organisasi.

---

This thesis analyzes internal communication practices in managing change based on the theory of Strategi Communication Model from Roger D?Aprix. The study is based on the fact that many ministries/government organizations have not yet put serious attention to internal communication. This is a descriptive qualitative research based on a case study.

The research results show that ?internal communication has not provided ideal support to change management in the Ministry, as it is not planned strategically using a comprehensive approach.

One of recommendations provided by the researcher is the importance of having academic studies to help government bodies to implement better internal communication which is not limited only to socialization, but to improve public relations skills for facilitating and/or managing changes in the organization, the use of IMC (integrated marketing communication) approach or social marketing to get staff support in achieving organization?s objectives."

"Mangrove memiliki peran penting untuk melindungi pesisir dari gelombang besar dan mencegah erosi di pesisir dengan sistem perakarannya serta menjadi lahan pemijahan ikan dan udang bagi nelayan budidaya sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Kabupaten Tangerang memiliki distribusi mangrove di sepanjang pesisir utara dalam bidang-bidang kecil. Ekosistem ini menghadapi tekanan yang tinggi akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan di sekitar pesisir dan pengaruh aktivitas alam. Penelitian ini bertujuan mengamati perubahan distribusi dan luas area serta kerapatan tajuk mangrove secara spasial dan temporal di muara-muara sungai di Kabupaten Tangerang tahun 1997 hingga 2017 dengan metode penginderaan jauh dan mengidentifikasi faktor-faktor fisik dan non-fisik yang berpengaruh terhadap perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan perubahan distribusi dan luas mangrove paling besar terjadi di muara Cipasilian pada periode 1997-2007 dan pada muara Cisadane pada periode 2007-2017 dan perubahan banyak terjadi pada mangrove yang berbatasan dengan lahan terbangun dan tambak. Kerapatan tajuk mangrove rata-rata di Kabupaten Tangerang 0,18 dan termasuk dalam klasifikasi sangat jarang. Aktivitas manusia yang dinamis pada wilayah pesisir seperti kegiatan perikanan budidaya tambak memberikan dampak secara langsung pada sebaran dan luasan ekosistem mangrove.

---

Mangroves have an important role to protect the coast from large waves and prevent coastal erosion by its root system and become a spawning ground for fish and shrimp for cultivated fishermen, so that economy will be increased. Tangerang Regency have mangrove distribution along the northern coast in small areas. This ecosystem faces high pressure due to population growth and development around the coast and the influence of natural activities. The objective of this research is to spatially and temporally observe the distribution change, extent area and canopy density of mangrove at river estuaries in Tangerang Regency 1997 to 2017 with remote sensing method and identify physical and non physical factors that influence that change. The results showed that the biggest change of mangrove distribution and extent area occurred in Cipasilian estuary in 1997 2007 period and at Cisadane estuary in 2007 2017 period and many changes occurred in mangrove that borders with built area and fishponds. The average mangrove density in Tangerang is 0.18 and its classified as very low density. Dynamic human activity in coastal areas such as aquaculture activities of fishponds directly impact on the distribution and extent of mangrove ecosystems."

"Indonesia, negara dengan perekonomian yang terbuka dimana sektor perdagangan dan pariwisata berkembang dengan cukup baik. Penelitian ini membahas kointegrasi dan hubungan kausalitas antara pariwisata dan perdagangan internasional antara Indonesia dengan dunia, Indonesia dengan ASEAN, Indonesia dengan Tiongkok, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Amerika Serikat dan Indonesia dengan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan data bulanan dan data tahunan. Data bulananyang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel ekspor, impor dan kunjungan wisman (2005:1 - 2012:12) dan data tahunan yang terdiri dari variabelekspor, impor, kunjungan wisman dengan tujuan bisnis, misi, konvensi, liburan dan pendidikan (1994-2014). Penelitian ini memberikan dukungan yang kuat terdapatnya hubungan sistematis antara pariwisata dengan perdagangan internasional. Meskipun hasil uji kointegrasi dan kausalitas berbeda pada data tahunan dan bulanan, sebagian besar dari data yang terkointegrasi juga memiliki hubungan kausalitas dua arah. Kointegrasi pada data bulanan terjadi pada: 1)kunjungan wisman ASEAN ke Indonesia dengan ekspor Indonesia ke ASEAN, 2) kunjungan wisman Tiongkok ke Indonesia dengan impor Indonesia dari Tiongkok, 3) kunjungan wisman Australia ke Indonesia dengan ekspor Indonesia ke Australia, dan pada data tahunan terjadi pada: 1) kunjungan wisman berlibur asal Jepang dengan impor Indonesia dari Jepang, 2) kunjungan wisman berlibur asal Korsel dengan ekspor Indonesia ke Korsel, 3) kunjungan wisman dalam rangka misi dari Korsel dengan ekspor Indonesia ke Korsel dan impor Indonesiadari Korsel dan 4) kunjungan pendidikan dari Korsel ke Indonesia dengan impor Indonesia ke Korsel

---

Indonesia, a country with an open economy where trade and tourism thrive quite well. This study discusses the cointegration and causality relationship

between tourism and international trade between Indonesia and the world, Indonesia with ASEAN, Indonesia with China, Indonesia and Japan, Indonesia

and Australia, Indonesia and the United States and Indonesia to South Korea. This study uses monthly data and annual data. Monthly data used in this study consists of a variable export, import and foreign tourists visiting the period 2005: 1-2012: 12 and annual data consists of variable export, import, visits by foreign tourists with business goals, mission, conventions, leisure and education period of 1994 -

2014. This study provides strong support for the presence of systematic relationship between tourism to international trade. Although cointegration and causality test results differ on monthly and annual data, most of the data cointegrated also has a two-way causality. Cointegration on monthly data occurs: 1) ASEAN foreign tourist visits to Indonesia with Indonesian exports to ASEAN, 2) China foreign tourist visits to Indonesia with Indonesia's imports from China, 3) foreign tourists visiting Australia to Indonesia with Indonesian exports to Australia, and the annual data going on: 1) the foreign tourists visiting on vacation from Japan to Indonesia's imports from Japan, 2) of foreign tourists vacationing South Korean with Indonesia's exports to South Korea, 3) in the context of foreign tourists visiting South Korea with a mission of Indonesian exports to South Korea and Indonesia's imports from South Korea and 4) educational visits from South Korea to Indonesia with Indonesian imports to South Korea."