Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka pemerintah perlu memperbaiki administrasi perpajakan nasional. Salah satu caranya adalah dengan membentuk KPP Large Taxpayer Officer (LTO) yang bertugas untuk mengelola pengadministrasian pelayanan pajak wajib pajak besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diperlukan perencanaan strategis pelaksanaan tugas pokok KPP LTO.Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan strategi KPP LTO dalam menjalankan tugasnya. Secara detail tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor eksternal & internal pelaksanaan tugas KPP LTO yg memberlkan kekuatan & kelemahan serta peluang & ancaman; (2) mengetahui isu strategis apa saja yang dapat dirumuskan; (3) rekomendasi perencanaan strategis bagi KPP LTO. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, Digunakan tinjauan teoritis, perencanaan strategis dan ilmu perpajakan yang berisikan SWOT Matrix.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan unit analisis KPP LTO. Sedangkan metode pengumpulan data yaitu: (1) pengumpulan data primer, melalui wawancara dengan para responden, (2) melalui pengumpulan data sekunder, malalui literature dan laporan-laporan.Metode pengambilan sampel digunakan metode expert survey dengan sampel yang ditentukan secara sengaja. Untuk menemukan kelemahan dan kekuatan KPP LTO digunakan analisis SWOT.Penelitian ini menghasilkan perencanaan strategis sebagai berikut : (1) peningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan melalui peningkatkan citra Direktorat Ienderal Pajak dan pengembangan administrasi LTO; (2) peningkatkan produktivitas aparat perpajakan ; perbaikan struktur organisasi, perbaikan dalam kemampuan pengawasan Serta perbaikan dalam manajemen SDM ; (3) peningkatan kepatuhan wajib pajak ; (4) penciptaan budaya kerja yang sesuai tujuan organisasi, yaitu budaya kerja yang mendukung KPP LTO mencapai tujuan, yaitu integritas dan disiplin, transparansi, akuntabilitas, meritokrasi.

---

ln order to increase state revenue from tax sector, hence Indonesian government required improving national taxation administration. One of them is formulated of KPP, Large Taxpayer Officer (KPP LTO), which is worked to manage administration tax service for large taxpayer. To execution of that duty, which is needed strategic planning of execution fundamental duty of KPP LTO. This Research aimed to formulate strategy planning of KPP LTO in running its duty. In detail this research is aimed: (1). Knowing external and internal factors of execution duty of KPP LTO which giving weakness and strength and also threats and opportunities; (2). Knowing any kind strategic issues that can be formulated; (3) strategic planning recommendation for KPP LTO.

To answer research problems, used of theoretical evaluation, strategic planning and taxation science, which comprises SWOT matrix. This research use descriptive method, with analyze unit KPP LTO. While data collecting method that is: (1) primary data collecting, through interview with all responders, (2) through data secondary collecting, with reports and literature. Method intake of sample used by expert survey method with determined sample intentionally. To find weakness and strength of KPP LTO is used SWOT analysis.

This research is produced strategic planning as follows: (1) improvement trust of society to taxation administration through the make-up of Directorate General Taxation image and LTO administration development; (2) improvement of taxations government officer productivity;(3) improvement of compliance of taxpayer; (4) creation of appropriate working culture as organizational vision, which that its supporting KPP LTO target, that are discipline and integrity, transparency, accountability, meritocracy."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasamya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 temyata belum berubah struktur organisasi yang Iebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi.Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur.Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan peruandang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian yang serius dan merupakan factor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Perencanaan pajak (tax planning) memerlukan suatu langkah-langkah yang tepat agar tax planning dapat berjafan baik dan tentu saja tidak menyimpang dari tujuannya.Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Wajib Pajak Besar dan Sejauh mana pengaruh system administrasi perpajakan modern terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Wajib Pajak Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran system administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perencanaan perpajakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan positif yang kuat dengan Manajemen Perpajakan Wajib Pajak. Nilai signifikansi memberikan arti bahwa hubungan kedua variabel adalah signifikan. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modem memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya faktor lain diluar sistem administrasi perpajakan modern, yang dapat meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, fiskus harus mencari faktor lain tersebut. Peran system administrasi perpajakan modern perdu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only hold in 1985 but also continued by ax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by tax Directorate general in 1985. 1994, 1997 and 200, in fact I has not been changed to make more simple of organization structure but just adding sections and sub sections.

Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees and enlarging procedure line.

Pursuant to the above mentioned there is has a fixed a new system and organized in tax administrative modern system and how far the administration modern system influences tax planning taxpayer. It becomes a prime case in the research, which is being done by author.

The goals of the research are to explain and elaborate on how far the tax administration modern system influences tax planning taxpayer. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.

From the analysis is known that measuring relation between the administration modem systems have positive relation to tax planning taxpayer. It is significant and it is means that relations two variable is significant. Applied the administration modem system give influences to tax planning taxpayer.

Summary of the research is applied the administration modem system have a big advantage different. There is a have a split of a clearly function between services, controlling, audit, objection and education. It is can be see at applied the administration modern system given a enough contribution to tax planning taxpayer.

Recommendation of the research is have the other factor out of the administration modern system can improve taxpayer compliances. Fiscal has to searches another factor. The administration modem system must be improved optimal without forget law enforcement aspect."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Direktorat Jendral Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien, efektif dan dipercaya Wajib Pajak. Dalam penerapan sistem yang baru ini terdapat beberapa perubahan pada Kantor Direktorat Pajak, diantaranya adalah struktur organisasi yang baru yang dirancang berdasarkan fungsi. Sedangkan perubahan dalam pelayanan menyangkut penerapan teknologi informasi juga dilakukan secara signifikan dengan berbagai kemudahan misalnya Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan azas-azas perpajakan.Tujuan utama penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan bagaimana efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi tersebut. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas organisasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kulitatif dan kuantitatif, teknik analisis yang digunakan adalah hubungan korelasi non paramedik spearman?s antara in put dan out put. In putnya adalah faktor ? faktor yang mempengaruhi dan out putnya adalah efektifitas organisasi/penerimaan dan pelayanan. Untuk menjelaskan efektifitas organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya maka digunakan teori model 7 ? S Mc Kinsey dengan dimensi structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Untuk mengetahui tingkat efektifitas organisasi menggunakan teori Steers dengan dimensi pendekatan optimasi tujuan.Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi adalah : structure, strategy, skills, style, system, staff, shared value. Setelah dilakukan uji hipótesis dengan menggunakan model uji statistik terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Tingkat efektifitas organisasi dengan menggunakan dimensi pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu organisasinya cukup efektif hal ini didasarkan dari beberapa indikator antara lain : dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan tiga tahun berturut-turut mencapai target bahkan mengalami surplus yang cukup signifikan, dan biaya penagihan pajak (collection cost) Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu sangat efisien. Namun dalam pelayanan wajib pajak masih belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPP Besar Satu.Saran dalam penelitian ini adalah masih terdapat beberapa kekurangan dalam implimentasi tugas-tugas pelayanan yang perlu segera dilakukan pembenahan agar efektifitas organisasi pada KPP Besar Satu dapat ditingkatkan. Indikator menunjukan bahwa hubungan personal seperti keramahan dan pemahaman tentang bisnis, pelayanan dan administrasi perpajakan wajib pajak perlu ditingkatkan.

---

The Directorate General of Taxes has taken some measures to reform the tax administration which will become a basis in establishing a modern, efficient, effective and reliable tax administration. In applying this new system, some changes have been made at the Tax Directorate Office, such as the function-based organizational structure. In addition, an improvement of the services has been done by applying the information technology which will facilitate tax payers in fulfilling their tax obligations based on the tax principles.

The main objective of this research is to describe and elaborate how the effectiveness of organization at the Large Tax Office I and what factors affecting such effectiveness of the organization as well as what its effects to the tax collection at the Large Tax Office I. In general, this research is aimed at identifying the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I by analyzing the effectiveness of the organization and elaborating its affecting factors.

This research applies a descriptive method under the qualitative and quantitative approaches. The analysis is conducted by studying the correlation between the inputs and outputs under the non-paramedic Spearman. These inputs comprise of the affecting factors, while the output is the effectiveness of the organization/tax collection and services. To describe the effectiveness of the organization and its affecting factors, it is applied the model 7 ? S Mc Kinsey?s model under the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Meanwhile, in order to identify the effectiveness of the organization, the Steer?s theory under the objective optimization approach dimension is applied.

Based on the results of the research to 57 samples comprising of the employees at the Large Tax Office I, it can be concluded that the factors which affect the effectiveness of the organization include the structure, strategy, skills, style, system, staff and shared value. Upon the application of the test of the hypothesis by the statistic test model, it is evidenced that the affecting factors are significantly acceptable. With regard to the effectiveness of the organization by using the objective achievement dimension, it can be concluded that the organization of the Large Tax Office I is adequately effective on the basis of the some indicators. These among others include the target specified within three consecutive years has been realized and even shows an significant surplus, and the collection cost has been efficient. However, taxpayers have not yet been satisfied with the services provided by the Large Tax Office I.

In this research, it is suggested that some weaknesses in the implementation of the service obligations shall be enhanced in order that the effectiveness of the organization at the Large Tax Office I can be improved. The indicators show that the personal relations such as hospitality and understanding of the business, services and administration of taxes shall be also improved."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan penagihan dan bagaimana perkembangan dan pencairan tunggakan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui umur dan kualitas dari piutang pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Bagian terakhir dari pembahasan adalah mengenai kendala-kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dari kegiatan penagihan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melaui wawancara dengan petugas pajak serta data sekunder yang didapatkan penulis baik dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yaitu berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan bahwa kegiatan penagihan pajak sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari saldo piutang pajak yang masih tinggi serta kualitas piutang pajak dalam kategori macet masih cukup tinggi. Kendala dari internal Direktorat Jenderal Pajak terutama di bidang Informasi Teknologi dimana data piutang pajak belum terintegrasi antara KPP, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih diperlukan proses rekonsiliasi secara berkala.

---

The objective of the study is to discover the implementation of tax collection activities and the progress of tax arrears disbursements in LTO One. The study also aims to determine the age and quality of tax receivables in LTO One. The last part discusses the constraints and efforts to address the issues arising from tax collection activities in LTO One.

The research method used is qualitative method. Types and sources of data used are primary data obtained from interviews with tax officials as well as secondary data that the author obtained from both LTO One documents along with data, text, and statistical data taken from online or printed media.

Based on the research results, it can be concluded that the tax collection activities are done well but not optimal, observed from the increasing balance of tax receivable and the relatively high amount of the tax receivable with bad quality. Internal constraints of the Directorate General of Taxation (DGT), especially in the area of Information Technology where the tax receivables data have not been integrated between Tax Offices, Regional Tax Offices, and the DGT Head Office, requiring a periodical reconciliation process."

"Beberapa indikator masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti rendahnya rasio pajak, jumlah penduduk yang ber-NPWP dan kecilnya angka pengembalian SPT Tahunan tak Iepas dari rendahnya kualitas administrasi pajak dalam melayani dan mengawasi wajib pajak. Silvani (1992:290) tidak maksimalnya kinerja adminisirasi pajak untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan tersebut diantaranya ditandai dengan gejala kurangnya penggunaan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai langkah preventif dan amtisipasi. Informasi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan memudahkan administrasi pajak untuk menetapkan perbedaan perlakuan baik bagi kelompok yang patuh atau belum patuh. Informasi yang memadai juga akan membantu proses formulasi strategi peningkatan kepatuhan. Osbome (2000:170) memandang bahwa wajib pajak adalah juga sebagai pelanggannya kantor pajak, hanya saja pelanggan disini bersifat unik karena berperan juga sebagai subyek kepatuhan. Bila administrasi pajak ingin mengetahui apa yang kurang dari kinerja Iayanan kepada pelanggannya maka wajib pajak menjadi sumber informasi umpan baliknya. Tujuan utama dan administrasi pajak adalah meraih kepatuhan sukarela. Berbagai cara telah dilakukan oieh pemerintah diantaranya dengan merubah Strategi pelayanan dan pengawasan berdasarkan tipe wajib pajak melaiui pembentukan unit Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Smaff Tax Offce (STO). STO menerapkan sistem administrasi modem yang ciri utamanya di bandingkan dengan model sebelumnya adalah adanya Account Representative (AR). Satu wajib pajak akan dilayani dan diawasi oleh seorang Account Representative untuk seluruh jenis pajak Namun pada kenyataannya setelah dilakukan modernisasi, dari indikator pencapaian target penerimaan STO Jakarta Sawah besar. Dua untuk tahun 2005 hanya meraih 61%, kendati demikian disisi lain tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan dibanding tahun sebelumnya cukup menggembirakan khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Iebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 1.75% dan SPT PPh Badan turun relatif kecil sebesar 7%. Dari kedua indikator tersebut tetap memicu adanya kesan bahwa administrasi perpajakan modern di STO Jakarta Sawah Besar Dua tidak membawa dampak perubahan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan diantara keduanya. Kondisi tersebut sekaligus menurut Silvani menandakan bahwa seluruh faktor pendorong kepatuhan yang diaplikasikan melalui program pelayanan dan pengawasan oleh petugas pajak (Account Representadve) tidak penting (tidak memiliki arti) bagi wajib pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat masalah hubungan sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Administrasi pajak yang efektif harus mampu melihat faktor mana yang menjadi hambatan (burden) dan kemudahan (oppurtunity) bagi wajib pajak. Banyak faktor pendorong kepatuhan wajib pajak namun tidak semua dalam kendali administrasi pajak. Memahami hambatan dan kemudahan kemudian menilai mana yang paling dominan akan meningkatkan fokus strategi selanjutnya (effort to increase and effort to increase effectiveness). Penelitian ini bersifat kuantitif dengan menggunakan data variabel terikat yaitu kepatuhan waib pajak (ketetapan waktu Iapor dan bayar) dan variabel bebas yaitu pola sikap wajib pajak terhadap program yang telah dijalankan oleh Account Representadve. Penelitian ini mencoba menjelaskan adanya hubungan penerapan sistem administrasi modern dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berdomisili di kelurahan Pasar Baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan mengetahui faktor-faktor penentu pendorong kepatuhan yang paling penting yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan penelitian ini diketahui bahwa ada hubungan penerapan administrasi modern dengan tingkat kepatuhan dan program pemberian instruksi yang jelas (clear instruction), mengingatkan batas waktu akhir pelaporan atau pembayaran (remind) dan pemberian informasi peraturan terbaru yang terkait dengan kegiatan wajib pajak (informing) merupakan faktor yang paling penting dan membedakan antara kelompok wajib pajak yang telah patuh, menjadi patuh dan belum patuh. Mengetahui sikap wajib terhadap program memudahkan administrasi pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menyusun usaha peningkatan efektifitas pelayanan dan pengawasan.

---

Indonesia is still having face low tax compliance, low of tax ratio, less of citizen who are registered as tax payer and tax payer did not return tax report timely or absence. Tax administration has duties to delivery service quality and to monitor tax payer. Silvani (1992:290) many tax administration did not have well performance because cannot use encourage factors to influence tax payer act under the tax law. The appropriate informations provide significant measurement for tax administration to build preventif and anticipate programme. Tax administration most get suficient segmentation of tax payer in order to aplicate a different treatment for different group (comply or not comply) and become a fundamental fit to strategic process. Osborne (2000:170) has seen tax payer as client and a complier to tax obligations. If tax administration want to know about a degree of the quality service, administrator should ask to the tax payer and receive a feed back.The main objective of tax administration is to foster voluntary compliance. Many actions were created by the government, one of them is to changed the strategy of services and monitor programme by tax payer organization. Small tax office which build as a modern tax office has a significant and strategic contact person for tax paver. He or she was called as Account Representative. One tax payer has an Account Representative to serves and monitors for all tax obligation. In 2005 STO Sawah Besar Dua has just only 61% from the given target, as the bright sight personal income tax payer giving positive movement 1.75% more than last tax year. A positive from individual income tax is not followed by coorporate income tax payer, they are relatively less than last tax year (7%). Two unwanted indicators have build perception that modernization has no relation with tax compliance (Silvani). Without any sign of the positive relation, signal that tax administration (Account Representative) cannot delivery a quality programme has rise at once. Researcher has seen the unexpected situation is an interesting object to declare. The effective tax administration must has information about the burden and opportunity which could be a influence tax payer. Many factors surround a tax payer purpose in fitting a tax law but just a little under control by tax administration. The information of determinant factor is quite correct increasing a sharp strategy (effort to increase compliance and effort to increase effectiveness). The paper use a quantitative measurement, the dependent variable is counted from filling and payment timely, the other side independent variable is represented tax payer perception of quality services from STO Sawah Besar Dua.The research has two main objective, first to describe the significant relation between modern tax administration and the voluntary compliance and second to figure several determinant factors by tax payer categorically grouped in Pasar Baru District in STO Sawah Besar ua. Tax payer group divided into three different kind such as; who was complied, going to comply and perfectly not comply. There are three factors (programmes); clear instruction, remind and informing have strong related with tax payer perception by each group. Knowledge information of tax payer could be used to answer what the tax administration can do better to increase the effectiveness program in order to succeed tax compliance."

"Tesis ini membahas tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modem di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Setelah modernisasi diterapkan, ingin dilihat bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penerapan (implementasi) modernisasi tersebut serta bagaimana dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri setelah sistem administrasi perpajakan modern diterapkan. Komponen utama yang dapat dilihat dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah dengan adanya perubahan struktur organisasi dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, adanya jabatan AR (Account Representatives), pemanfaatan teknologi informasi terkini (on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filling, e-SPT), dan adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan tempat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif sehingga hasil penelitiannya bersifat unik dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan. Data yang dipergunakan adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan serta hasil wawancara mendalam yang tak berstruktur serta dari data pembayaran dan pelaporan terhadap responden yang sama.Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dimana sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, adanya jabatan AR (Account Representatives), serta adanya tempat pelayanan terpadu yang merupakan gabungan tempat pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi wajib pajak serta memudahkan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan terhadap pemanfaatan teknologi informasi terkini (on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filling, e-SPT) ternyata kurang begitu bermanfaat bagi wajib pajak, hal ini karena wajib pajak masih senang dengan kondisi sebelum kantor pajak dimodernisasi dimana masih sebagian besar dilakukan secara manual.

---

This Thesis studied the implementation of modern tax administration system in KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. The objective of this study were to know tax payers perception and how it influenced their compliance after the system was being implemented.

The main factors which can be seen after the implementation of modern tax administration system were the changed of organization structure, the existence of account representative, the used of the latest information technology (such as on-line payment, e-reg, e-NPWP, e-filing, e-spt), and the existence of integraled Services for all kind of taxes.

Descriftif analysis method was used in this reseach, therefore this study purpose was only to deseribe about a variable, not to proved certain kind of variable. Kualitative approach was implemented that the result of this research is unique and wasn’t intent to be generalized. The data which used for this reseach was the result of the quesioner from selected tax payer respondens, unstructure intensive interviewed, and also from their tax payment and reports record.

The result of this research showed that with the changed of organization structure, the existence of account representative, and the existence of integrated Services are advantageous for the tax payers. On the other hand, the used of the latest information technology are less advantageous because the tax payers found it more comfortable with a manual previous system when most of the Services were usually done."