Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai sualu negara yang sistem perpajakannya menganut sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaan unluk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan penagihan pajak. Lebih jauh di ungkapkan bahwa tolok ukur sistem pajak apapun pada akhirnya akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayarkan secara sukarela (Voluntary Compliance) oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak.Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam penelitian ini diteliti tentang ?Pengaruh Tarif Pajak Hiburan Terhadap Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak di PT Graha Fantasi Matahari?. Kegiatan penelitian ini dilakukan unluk melihat pengaruh pajak hiburan (local tax) baik menggunakan tarif resmi alau tidak resmi terhadap kemampuan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Regresi dengan pendekatan berdasarkan studi kasus pada 50 outlet Timezone, sebagai merek jual dari PT Graha Fantasi Matahari.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif anlara pajak hiburan (local tax) bcrdasarkan tarif dengan Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak, artinya bila Pajak Hiburan meningkat, maka Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak menurun.Sementara itu pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif menunjukan hubungan yang positif dan lemah, artinya kenaikan pajak hiburan tidak begitu besar menurunkan kemampuan wajib pajak, sedangkan pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hubungan negatif yang artinya kenaikan pembayaran pajak hiburan (local tax) menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pengaruhya tidak signifikan.Kondisi di lapangan pengenaan tarif secara resmi tidak dapat dijalankan, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah yang berlaku dengan melibatkan dunia usaha dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak hiburan.

---

Indonesia as a country whose taxation follows a Self Assessment System enables taxpayers to make self-calculation, payment, and reporting of their tax liability according to the applicable law and regulation for them to fulfill their rights and obligations. Indonesian Govemment, especially the Directorate General of Tax, is responsible for building the taxation through taxation information and counseling distribution, administrative services needed by taxpayers, and control implementation over the compliance of taxpayers using inspection, investigation, and billing of tax.

Moreover, it is concluded that parameter of any taxation system will eventually be appraised by a multitude of revenues coming into the State Treasury, both in a taxpayers? voluntary compliance way and a tax officers' active bill collection manner.

Law No. 22 Year 1999 regarding Local Government has made a Fundamental change to the procedure of relationship between Central Government and Local Governments, particularly with respect to the administration of Central Government and Local Governments. ln a local autonomy era today, Local Govemments are more authorized by Central Government to regulate and manage their own household. lt is purposed, many others, to get government services closer to the community and make the community easier to monitor and control the use of funds taken from the Local Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD).

The research investigates ?the Influence of Local Tax Tariff on the Ability and Compliance of Taxpayers at PT. Matahari Graha Fantasi?. The research is undertaken to know the influence of local tax, both using official and unofficial tariffs, on the ability and compliance of taxpayers. The research uses a descriptive and regressive method with an approach of case study on 50 outlets of Timezone as PT. Graha Fantasi Matahari?s trademark.

The research findings show a significant, negative influence between the tariff local tax and the ability and compliance of taxpayers, which means the more the local tax the lower the ability and compliance of taxpayers.

Meanwhile, the influence of non-tariff local tax on the ability of taxpayers indicates an insignificant, positive correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the ability of taxpayers; while, the influence of non-tariff local tax on the compliance of taxpayer displays an insignificant, negative correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the compliance of taxpayers.

Official tariff tax liability in the field cannot be implemented, thus Local Governments are necessary to reevaluate their applicable Local Ordinances by involving business sector, with a tax multitude in hamiony with the ability of taxpayers to pay the local tax."

"Bisnis pusat hiburan sekarang sedang berkembang pesat dengan banyaknya jumlah pusat hiburan yang bermunculan sekarang, khususnya di jakarta dengan berbagai jenis permainan atau game-game yang menggunakan teknologi yang terkini. Dengan bervariasinya kebutuhan masyarakat di ibukota ini, hiburan menjadi salah satu kebutuhan utama mereka. PT Matahari Graha Fantasi (Timezone Indonesia) bukanlah pemain baru yang muncul dalam bisnis ini. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini telah berjalan selama 1 dekade sejak permunculannya yang pertama kali pada tahun 1995, di Bali. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa PT Matahari Graha Fantasi ini dapat dikatakan yang menjadi market leadernya dalam bisnis ini. Dengan mulai bermunculannya kompetitor-kompetitor, maka Timezone ini berusaha membuat suatu langkah inovasi yang baru dalam dunia hiburan ini, dengan memunculkan suatu konsep produk yang berbeda dengan para kompetitornya. Salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan ini adalah dengan memunculkan produk Make New Friends ini, dengan konsep "store in store" dan "custom made product" , yang artinya bahwa toko ini berada di dalam Timezone atau menjadi satu dengan lokasi Timezone. Make New Friends ini adalah product soft toys dengan konsep dan packaging yang berbeda dengan produk lainnya, product ini dilengkapi dengan akte kelahiran dan juga soundchip yang berisi beraneka suara. Hal inilah yang membuatnya unik dari yang lain. Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep komunikasi, komunikasi pemasaran, integrated marketing communications, public relations,opini dan juga citra, yang diantaranya dikemukakan oleh Frank Jeffkins, Philip Kottler, David Pickton dan Dennis L. Wilcox. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode survey. Populasi penelitiannya adalah pengunjung Timezone dan Make New Friends. Sample yang diambil adalah sebanyak 100 orang, dengan menggunakan teknik penarikan sample yaitu purposive sampling (non-random sampling). Berdasarkan temuan data, maka dapat ditarik kesimpulan dengan nilai rata-rata variabel produk yang bernilai 4.04, price sebesar 3.69, place sebesar 3,84, dan promotion sebesar 3.77, semua pernyataan ini menyatakan sebuah pernyataan yang berada diantara biasa saja dan setuju akan setiap pernyataan yang diajukan dan juga sebanyak 51,2% mengatakan alasan mereka untuk membeli produk ini adalah karena bentuk produknya, walau lebih dari 50% responden yang kurang mengetahui tentang kegiatan promosi yang dilakukan, namun dapat disimpulkan bahwa opini mereka akan Make New Friends ini adalah cenderung ke arah positif.

---

Amusement center business has grown fast now, we can see from the lare numbers of amusement center these days, especially in Jakarta with a lot of variety of games that used the latest technology. With the variety of needs of the society in this capital city, amusement or entertainment become one of their priority needs. PT Matahari Graha Fantasi (Timezone Indonesia) is not a new player in this business. The business that runs by this company had been running for a decade since its first appearance in 1995 in Bali. At this time, we can say that PT Matahari Graha Fantasi is the market leader in this business. With the numbers of competitors showing up, Timezone is trying to make a new step of innovation in this amusement business, by creating a product concept that are diver from its own competitors. One the steps that are taken by this company is to bring out this Make New Friends product, with "store in store" and "custom made product" concept, which means that this product located inside the Timezone store and become one with the store. Make New Friends is a soft toys product with the concept and packaging that are diver from any other product, this product is equip with birth certicate and soundchips that are filled with voice character. This is what makes it unique than any other products. Some of the concepts that are used in this research are concept of communication, marketing communication, integrated marketing communications, public relations, opinion and image, which several are said by Frank Jeffkins, Philip Kottler, David Pickton and Dennis L. Wilcox. This research uses a quantitative approach with descriptive point of view, by using survey method. The population of this research are Timezone and Make New Friends visitors. The samples that are taken is 100 respondent by using purposive sampling technique (no random sampling). Based on the data that are found in this research, it can be conclude by average score of variable of product of 4.04, price of 3.69, place of 3,84, and promotion of 3.77, all of these statements, stated that result of what the public stated their opinions is range between average ordinary and agree and also for 51,2% of respondent stated their main reason of buying this product is because of the shape of this product, eventhough more than 50% of the respondents are less aware of the promotion that are held by Make New Friends, but it can still be concluded that their opinion towards Make New Friends are tend to be positive."

"Pertumbuhan angka pengguna internet di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja secara daring. Tercatat 88,1% dari 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan layanan berbelanja e-commerce pada April 2021. Selain itu, negara Indonesia menempati urutan ketujuh pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Fenomena ini ditambah lagi dengan jumlah penjual di e-commerce sebanyak 16 juta dan munculnya hari belanja online nasional. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal inilah memunculkan pertanyaan yaitu terkait dengan masalah kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha di e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan pelaku usaha Shopee di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data survei. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita sampling yaitu convenience sampling sejumlah 385 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ketiga faktor independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak memiliki keeratan yang sangat tinggi dengan kepatuhan formal. Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 56,2% oleh variabel-variabel independen penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar DJP melakukan pemeriksaan lapangan dengan intensitas lebih tinggi, melakukan audiensi melalui undangan sosialisasi secara langsung kepada pengusaha di e-commerce, dan melakukan integrasi data dengan mewajibkan pengusaha Shopee mendaftarkan NPWP sebagai syarat berjualan agar bisa terdeteksi kepatuhan perpajakannya.

---

The growing number of internet users affected the rising number of businesses selling on e-commerce. It was recorded that 88.1% of the 202.6 million internet users in Indonesia had used e-commerce shopping services in April 2021. In addition, Indonesia ranks seventh in the fastest-growing e-commerce in the world. This phenomenon is coupled with the number of e-commerce sellers of 16 million and the emergence of a national online shopping day. Shopee is one of the largest marketplaces operating in Indonesia. These things raise questions related to the income tax compliance problem for business actors in e-commerce. This study aimed to determine the effect of mandatory understanding, tax sanctions, and tax rates on the formal income tax compliance of Shopee business actors in Indonesia. This study uses a positivist paradigm, a quantitative approach, and a survey data collection method. The sampling technique used was non-probability sampling, namely convenience sampling, with a total of 385 respondents. The results of this study indicate that both the three independent factors, namely understanding of the taxpayer, tax sanctions, and tax rates, have a positive and significant effect on formal income tax compliance. In addition, understanding taxpayers, tax sanctions, and tax rates have a very high relationship with formal compliance. The results of the coefficient of determination show that the dependent variable can be explained by 56.2% of the independent variables of this study. This research recommends that tax authorities conduct field inspections with higher intensity, conduct hearings through invitations to socialize directly with entrepreneurs in e-commerce and integrate data by requiring Shopee entrepreneurs to register NPWP as a condition for selling so that tax compliance can be detected."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Penelitian ini menganalisa dampak perubahan tarif bunga penagihan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penulis memanfaatkan peristiwa perubahan tarif dari tarif sebesar 2 persen per bulan menjadi tarif sekitar 0,50 persen per bulan sejak 2 November 2020, untuk masuk ke dalam desain regresi diskontinuitas menggunakan data tunggakan pajak. Teori ekonomi klasik memprediksi bahwa penalti yang rendah cenderung menimbulkan perilaku tidak patuh. Namun, hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan tarif bunga penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap respon pembayaran, tetapi tidak berpengaruh pada jumlah pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. Hal ini memberi kesimpulan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu linier dengan tarif penalti yang tinggi.

---

This study estimates the impact of changes in late payment penalties determined by the Minister of Finance. The author exploited a rate change event from 2 per cent per month to about 0.50 per cent per month since November 2, 2020, to enter into the discontinuity regression design using tax delinquencies data. Classical economic theory predicts that low penalties lead to disobedient behaviour. However, the results of this study indicate that changes in late payment penalties have a significant positive effect on payment response but do not affect the number of reduction/write-off penalties. This study concludes that tax compliance is not always linear with high penalty rates."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dampak dari persepsi Wajib Pajak terkait layanan perpajakan elektronik terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni e- Filing, e-SPT, e-Faktur, dan e-Billing. Survei yang dilakukan terhadap 123 orang Wajib Pajak dianalisis menggunakan model regresi linear sederhana untuk kepatuhan formal pelaporan Faktur Pajak dan pembayaran pajak dan model regresi linear berganda untuk kepatuhan formal pelaporan SPT setelah sebelumnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner yang disebarkan dan pengujian asumsi klasik.Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis-hipotesis yang disampaikan semula diterima yakni semua variabel layanan perpajakan elektronik tersebut berpengaruh dan bergerak searah (positif) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena faktor kegunaan, kemudahan penggunaan, minat perilaku untuk menggunakan, kompleksitas, dan keamanan data yang disampaikan secara elektronik yang mendorong persepsi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak.

---

The aim of this research is to empirically test the impact of taxpayers perceptions of electronic tax services on tax compliance. This research uses independent variables such as e-Filing, e-SPT, e-Faktur, and e-Billing. The data set was obtained from survey-based simulation on 123 taxpayers. The validity and reliability test of quetionaires and classic assumption test have been done. Single regression model was used for the analysis of formal compliance which include tax invoice reporting and tax payment. Meanwhile, formal compliance of tax return reporting was analyzed by using multiple regression model.

The results show that the hypothesis that have been made are accepted, that there is impact of electronic tax services on tax compliance and the impact is positive. Those happen because of ease of use, usefulness, behavioral intention, complexity, security and confidentiality of electronically delivered data which affect taxpayers? perceptions to fulfil their tax liability so eventually they enhance tax compliance."

"Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan eksisting statistik, dan menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan sebesar 65,6% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok.

---

This final assignment discusses the Effect Of The Tax Collection Action with A Forced Letter To Taxpayers Compliance In Tax Service Office Primary Of Depok. The aim of the research is to determine how much the effect of the tax collection action with a forced letter to taxpayers compliance In Tax Service Office Primary Of Depok the method of this research was quantitative with existing statistic and using descriptive interpretative. The results of this study are: tax collection with a forced letter has a strong influence of 65,6% on the taxpayers compliance in Tax Service Office Primary Of Depok."

"Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut.

---

Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program."