Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penetapan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dipandang sebagai langkah maju menuju sinergi zakat dengan pajak. Dengan diberlakukannya zakat atas penghasilan maka jumlah Penghasilan Kena Pajak akan berkurang, dengan sendirinya setoran Pajak Penghasilan juga akan berkurang. Namun dengan adanya kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak maka diharapkan jumlah Wajib Pajak akan bertambah besar, dan kesadaran membayar pajak akan meningkat karena diperlakukan Iebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurangan Penghasilan Kena Pajak. Namun permasalahan tidak hanya pada seberapa jauh pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi juga bagaimana permasalahan zakat dalam pembayaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi ?Maka untuk itu perlu dilakukan suatu metode penelitian melalui penelitian survey, yaitu mengumpulkan data dan responden dengan menggunakan kuesioner Serta Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari dan menelaah Iiteratur - Iiteratur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membantu dalam mempertajam pembahasan masalah penelitian dan memperoleh teori yang berkaitandengan maksud penelitian.Selanjutnya dan penelitian tersebut ditemukan hubungan positif yang kuat antara Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan pemenuhan kewajiban pajak. Dan dari hasil analisis akhir variabel zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak memberikan kontibusi sebesar 59.2% terhadap pemenuhankewajiban pajak orang pribadi sedangkan sisanya sebesar 40,8% merupakan kontribusi faktor Iain.Oleh karena itu perlu adanya suatu itikat baik Iebih lanjut dari pemerintah agar lebih memberdayakan sinergi zakat dan pajak ini dengan menerbitkan aturan-aturan pelaksanaan yang lebih jelas dan mudah sehingga merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut selanjutnya tujuan pemerinlah pun dapat tercapai, yaitu untuk membiayai segala kebutuhan negara, dimana Salah satunya adalahmensejahterakan masyarakat miskin.

---

Stipulating of Law No. 38/1999 about Tithe (religious obligatory) Management and Law No. 17/2000 about Income Tax can be viewed as advancing stroke towards religious obligatory synergy with tax. With implementing of religious obligatory to income hence amounts taxable income will decrease, thereby income tax payment also will decrease. But with existence of obligation of Tax ldentitication Number (NPWP) hence expected amount of Taxpayers would growing larger, and the awareness of tax payer to pay for tax will increase because treated to be fairer by entering religious obligatory component as reduction taxable income. But, problems are not only at how far religious obligatory influence as reduction taxable income to Individual Taxpayer compliance but also how problemsof religious obligatory in tax payment of Individual Taxpayer?

Hence for that purpose need a survey research method have been done, in order to collecting data from respondent by using questionnaire and bibliography study done to study and analyzes literatures related to problem that is accurate causing assists in sharpening solution of research problem and obtains theory related to intention of research.

Hereinafter from the research is found by strong positive relationship between religious obligatory as reduction taxable income with accomplishment of obligation of tax. And from result of religious obligatory variable end analysis as reduction taxable income gives contribution equal to 59,2% to accomplishment of obligation of Individual Taxpayer while the rest equal to 40,8% is contribution of other factor.

Therefore needs existence of a further goodwill from govemment to maximized the synergy between this religious obligatory and tax by publishing clearer execution orders and easy to causing stimulates public to fultill the obligations, hereinafter purpose of government also can be reached, to finance all requirement of state, where one of them is secure and prosperous of poor public."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut.

---

Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program."

"Penelitian ini dilakukan untuk membahas perilaku kepatuhan pajak perusahaan khususnya perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga di Jakarta. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam post positivism. Mengacu pada perspektif teoritis dan paradigma penelitian yang digunakan, maka sifat penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang tertumpu pada hypothetico deductive method. Variabel penelitian ini adalah keseragaman (uniformity) dan kepatuhan pajak.Responden dalam penelitian ini adalah para professional pajak/pegawai yang menangani pajak yang bekerja pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Terdapat 39 tax profesional perusahaan pertambangan yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Data di analisis dengan menggunakan correlation dengan program SPSS 11.5.Penelitian ini menemukan bukti yang sama dengan penelitian sebelumnya Slemrod dan Sorun (1982), Feydeau dan Kulbokas (1989), Slemrod (1991), Wallschutzky (1993), Mills (1996) dan Prasetyo (2007) yaitu hubungan positif antara variabel keseragaman praktik akuntansi komersial dan fiskal dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin seragam (uniformity) perlakuan pembukuan antara akuntansi komersial dan fiskal, semakin tinggi tingkat tax compliance wajib pajak, demikian pula sebaliknya.

---

The Study was conducted to discuss the behavior of corporate tax compliance, especially mining companies registered on the Tax Services Office Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga in Jakarta. Paradigm used in this study can be classified in the post-positivism. Refers to the theoretical perspectives and research paradigms that are used, the nature of this research is explanative research based on the hypothetic deductive method. The study is uniformity (uniformity) and tax compliance.Respondents in this research is the professional tax / tax officials who handle the work in the mining company listed on the Tax Services Office Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. There are 39 professional tax mining companies participating in this research. Data on the correlation analysis using the program SPSS 11.5.This study found evidence that the same as the previous research Sorun and Slemrod (1982), Feydeau and Kulbokas (1989), Slemrod (1991), Wallschutzky (1993), Mills (1996) and Prasetyo (2007) is a positive relationship between the variables uniform accounting practices commercial and fiscal compliance with the mandatory taxes. This means that the uniform (uniformity) bookkeeping treatment between commercial accounting and fiscal matters, the higher the level of tax compliance mandatory taxes, as well as vice versa."

"Guna mengikis permasalahan kemiskinan di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan zakat dan perpajakan sebagai dua sumber penerimaan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar preferensi Wajib Pajak Orang Pribadi atas penerapan zakat sebagai unsur pengurang pajak dalam sistem Pajak Penghasilan. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data secara mix method yang menghasilkan 106 responden yang didapatkan melalui convenience sampling dan 5 narasumber wawancara mendalam. Adapun lokus dari penelitian adalah DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyetujui (~60%) atas penerapan zakat sebagai tax relief, dimana dimensi kepuasan atas pelayanan Lembaga zakat memberikan pengaruh positif yang signifikan sedangkan dimensi motivasi menunjukkan hasil sebaliknya. Meskipun tinggi, realisasi dari penggunaan zakat sebagai tax relief masih terbilang kecil disebabkan beberapa hal, seperti risiko pemeriksaan atas status Lebih Bayar, pengurangan pajak yang dirasa kurang memuaskan, serta pemahaman agama yang berkembang di masyarakat terhadap zakat dan pajak. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara bersama, khususnya institusi perpajakan dan zakat sebagai ujung tombak atas pengelolaan dua dana tersebut.

---

In order to eradicate the problem of poverty in Indonesia, the government seeks to integrate zakat and taxation as two sources of revenue. The purpose of this research is to find out how big the preferences of individual taxpayers regarding the application of zakat as a tax deduction element in the income tax system. The researcher used a quantitative approach with mixed method data collection which resulted in 106 respondents who were obtained through convenience sampling and 5 in-depth interviews with informants. The site of this research is DKI Jakarta as the capital city of Indonesia, which is predominantly Muslim. The results of this study indicate that the majority of respondents agree (~ 60%) on the application of zakat as a tax relief, where the dimensions of satisfaction with the services of zakat institutions have a significant positive effect while the dimensions of motivation show the opposite result. Meanwhile, the realization of the use of zakat as a tax relief is still relatively small due to several things, such as the risk of due diligence by tax office to overpayment status, tax deductions that are considered unsatisfactory, and religious understanding in society towards zakat and taxes. Improvement efforts need to be carried out together, especially taxation and zakat institutions as the spearheads of the management of the two funds."

"Penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu menjadi penerimaan utama dari penerimaan negara. Namun kenyataannya tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak masih rendah (kurang dari lima puluh person). Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak perlu ditingkatkan pengawasan Wajib Pajak. Untuk mempermudah pengawasan Wajib Pajak digalongan berdasarkan jumlah pembayarannya, yaitu Wajib Pajak besar, Wajib Pajak menengah, dan Wajib Pajak kecil. Wajib Pajak besar selalu mendapat fasilitas dan kemudahan lainnya bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah melalui Direktorat JenderaI Pajak (DIP) memberikan penghargaan kepada pembayar pajak terbesar. Perlakuan ini tentu saja kurang adil bagi Wajib Pajak menengah dan kecil. Tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak besar belum tentu lebih baik dibandingkan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak menengah dan Wajib Pajak kecil.Dalam melakukan penelitian, Penulis merumuskan pokok masalahnya menjadi beberapa hal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, faktor-faktor yang menghambat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, sejauh mana dampak penggolongan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, apakah tingkat kepatuhan mempengaruhi jumlah pembayaran pajak Wajib Pajak, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.Dalam menganalisis masalah tersebut digunakan beberapa teori yang mendukungnya antara lain mengenai definisi pajak, subjek pajak, objek pajak, tujuan dan fungsi pajak, teori kepatuhan, dan pelayanan publik. Teori-teori tersebut digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dan saran.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner kepada Wajib Pajak, dan wawancara kepada pejabat-pejabat yang berwenang dan menguasai tentang masalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak, serta data Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, dan ketentuan yang mengatur tentang kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang berasal dari undang-undang rnaupun peraturan pelaksananya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak KPP responden masih kurang patuh yaitu berkisar antara lima puluh persen sampai tujuh puluh empat persen, tingkat kepatuhan pelaporan pajak khsususnya pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 masih rendah yaitu berkisar antara dua puluh enam persen sampai tiga puluh enam persen, ketidakpatuhan sebagian besar Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kewajiban pajak dianggap sebagai beban, peraturan perpajakan tidak semuanya dimengerti, dan pelayanan perpajakan masih kurang cepat, penggolongan pengawasan Wajib Pajak sudah efektif, dan peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak akan meningkatkan jumlah pembayaran pajak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak.Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak seyogyanya dilakukan upaya-upaya berupa himbauan dan teguran, serta pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh agar mau memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap SPT Tahunan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, perlunya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya bail( melalui tatap muka maupun media cetak dan elektronik mengenai peranan penting dari penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa, peningkatan pengawasan pelaporan dan pembayaran pajak Wajib Pajak kepada seluruh golongan Wajib Pajak, untuk menunjang kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak perlu dipercepat penerapan pelaporan pajak berbasis internet seperti e-Regristration, e-SPT, dan e-Filling dan penyederhanaan prosedur birokrasi dan sistem perpajakan seperti pembentukan kantor pajak dengan sistem modern untuk seluruh Indonesia.

---

Tax revenue from year to year always becomes major revenue of state. But in reality mount compliance of reporting and payment of Taxpayer either in KPP taken as research object and national still lower (less than fifty percent). Therefore to increase compliance of reporting and payment of tax require to be improved by observation of Taxpayer. To make easy observation of Taxpayer faction pursuant to amount of its payment, that is big Taxpayer, Middle taxpayer, and small Taxpayer. Big taxpayers always get other amenity and facility even governmental to some years lately through Direktorat Jenderal Pajak (DJP) give appreciation to payer of biggest tax payment. This unfair treatment to small and middle Taxpayer. Level compliance of reporting and payment of big Taxpayer tax not yet better of course compared to level compliance of reporting and payment of middle Taxpayer lease and small Taxpayer.

In research, Writer formulate its the root of the matter become several things that is factors of influencing level compliance of Taxpayer, factors of pursuing the increasing of compliance of Taxpayer, how far affect classification of Taxpayer to its compliance level, factors of influencing the amount of payment of Taxpayer, do compliance levels influence the amount of payment of Taxpayer, and any kind of efforts to increase compliance.

In analyzing the problem used some theory supporting it for example tax definition, tax subject, tax object, tax function, compliance theory, and service of public. The theories used to make easy in analyzing data, so that can be taken a suggestion and conclusion.

Research conducted by using primary data that is questioner to Taxpayer, and interview to official functionaries and master about problem of compliance of reporting and payment of Taxpayer, and also Taxpayer data becoming research sample. Research also conducted by using data of secondary in the form of literature, scientific research, and rule arranging about compliance of reporting and payment of tax coming from law and also regulation.

Result of research indicate that reporting and payment of Taxpayer of KPP responders still less obedient that is ranging from fifty percent until seventy four percent, compliance of reporting of Annual SPT of PPh Badan and SPT Annual of PPh Section 21 still lower that is ranging from twenty six percent until thirty six percent, incompliance Taxpayer because of some factor for example obligation of tax considered to be burden, regulation of taxation is not all understood, and service ,of taxation still less quickly, classification of observation of Taxpayer have is effective, and increasing of compliance of reporting and payment of Taxpayer will improve the amount of payment of tax related to increasing of tax revenue.

To increase compliance of Taxpayer properly by efforts in the form of require exhortation and urge, and also giving of sanction to Taxpayer which is not obedient so that will fulfill tax obligation, require to be improved by observation to Annual SPT which sent over Taxpayer, the importance of more socialization to society in general and Taxpayer especially either through looking in the face and also media and electronic concerning important role of acceptance of tax for the development of nation, torn increase of observation of reporting and payment of Taxpayer to all Taxpayer group, to support amenity of reporting and payment of tax require to be quickened applying of reporting of tax base on Internet like e-Registration, e-SPT, and e-Filling and moderation of bureaucracy procedure and taxation system like forming of internal revenue with modem system to entire Indonesia."

"Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

---

The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besaran pengaruh sikap, norma subjektif dan kendali perilaku terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Neto. Penelitian dilakukan terhadap 220 responden di wilayah Kota Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dan Bekasi Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Model dan Teori yang digunakan adalah Theory Of Planned Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto. Kendali perilaku tidak berpengaruh secara signifikan, karena masih ada kesulitan dalam pelaporan dan memperoleh informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan neto serta Wajib Pajak masih merasa kurang mampu untuk memberlakukan perilaku tersebut.

---

The Objective of this research is to determine the influence and how large the influence of attitudes, subjective norms and behavioral control on the intention of individual moslem taxpayer to use zakah as net income deduction. This research has 220 respondents (purposive sampling) in the city of Bekasi. The Respondents are taxpayer in Small Tax Office (STO) North Bekasi and South Bekasi. Data analysis was performed by Structural Equation Modeling base on Theory of Planned Behavior. The results of the research shows that there is a positive and significant influences of attitude toward of behavior and Subjective norm towards Moslem individual taxpayer intention to use zakah as a net income deduction. Perceived Behavioral Control does not have influencesignificantly,because there are still difficulties in reporting and obtaining information about the zakah as a net income deduction and the Taxpayers still feel less able to enforce this behavior."