Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik.

---

Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet.

In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.

The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate.

The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance.

The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%.

The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Pusjianbang menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung data kualitatif, dan analisisnya secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja Pusjianbang dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada pada kualifikasi baik dengan total skor 34. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan organisasi berada pada kondisi cukup baik yaitu dengan skor 14, kinerja proses bisnis internal berada pada kondisi baik dengan skor 8, kinerja pelanggan berada pada kondisi baik dengan skor 8, dan kinerja pada aspek keuangan berada pada kondisi sangat baik dengan skor 4 dengan tingkat penyerapan anggaran 94,14%. Guna meningkatkan kinerja organisasi maka Pusjianbang perlu melakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 1) aspek pembelajaran dan pertumbuhan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pimpinan organisasi untuk menangani bawahan, pemberian penghargaan atau sanksi bagi pegawai, dan pola komunikasi dalam organisasi. 2) aspek proses bisnis internal, Pusjianbang hams memberdayakan secara optimal tenaga peneliti dari PTN atau LIPI agar terjadi transfer ilmu pengetahuan kepada personil Pusjianbang. 3) aspek pelanggan, Pusjianbang perlu untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan cara meningkatkan kualitas personil Pusjianbang dan validitas data hasil penelitian. 4) aspek keuangan, Pusjianbang harus dapat memanfaatkan secara efisien dan efektif agar anggaran yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan produk penelitian yang berkualitas sehingga dimanfaatkan oleh unit utama.

---

This Research focuses on performance measurement at Policies Development and Studies Centre using Balance Scorecard Approach. This research is using quantitative method supported by qualitative data, and it is analyzed descriptively. Based on the result of this research, it is identified that the level of performance at Policies Development and Studies Centre using Balance Scorecard approach is in good qualification with total score 34. The details of this measurement are as follow. The performance of organization learning and growth is in sufficient condition with score 14. The performance of internal business process is in good condition with score 8. The performance of customers is in good condition with score 8 and the performance of financial aspect is in very good condition with score 4 and the level of budget realization is 94.14%.

To improve the organization performance, the Policies Development and Studies Centre should implement strategic measures. Based on the result of this research, there are some aspects that should be focused on. 1) The learning and growth aspect: organization should give more attention to the ability of its managers to handle their subordinates, the award and sanction given to the employee, and communication pattern in organization. 2) The internal business process aspect: Policies Development and Studies Centre should empower the researchers from State Universities and Indonesian Science Institute optimally so there will be knowledge transfers to employees of Policies Development and Studies Centre. 3) The customer aspect: Policies Development and Studies Centre should improve the research quality by developing the quality of human resources in Policies Development and Studies Centre and also by improving the validity of research data. 4) The financial aspect: Policies Development and Studies Centre should utilize the budget efficiently and effectively in order to provide the high quality product of research and to be used by main units in Department of Law and Human Rights."

"Penelitian ini berberfokus untuk mengukur kinerja dan pengentbangan strategi menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan analisanya secara deskriptif analisis. Betdasarkan basil penelitian yang diketahui bahwa tingkat kinerja Diijen Imigrasi dengan pendekatan Balanced Scorecard berada di level cukup baik dengan total skor 27. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: Kinelja Pembelajaran dan Fertumbuhan organisasi berada di kondisi cukup baik dengan skor 10, kineija proses bisnis internal berada pada posisi san gat baik dengan skor 9, kinerja pelanggan berada pada posisi yang kurang baik dengan skor 5 dan kinerja keuangan berada pada posisi yang baik dengan skor 3 dengan tingkat penyerapan anggaranya sebesar 82,0 1%. Guna meningkatkan kinerja organisasi maka Ditjen Imigrasi perlu untuk melakukan pengembangan strategis berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan Balanced Scorecard yaitu: Aspek Pembelajaran dan pertumbuhan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan sistem informasi keimigrasian guna mencegah tetjadinya peianggaran keimigrasian, mengadakan pelatihan bagi para pegawai tentang aplikasi e?Office, mengadakan sosialisasi visi dan misi kepada pegawai dalam rangka pemahaman bersama untuk mencapai sasaran. Aspek Ptoses Bisnis lnternal yang perlu diperhatikan, menciptakan inovasi dalam proses pelayanan guna meningkatkan pelayanan, Mengadakan kegiatan Pengawasan Orang Asing dalam rangka mengatasi keberadaan imigran illegal dan pelanggaran keimigrasian di Indonesia dan Aspek Pelanggan yang perlu dilakukan adalah melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan. Pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

---

The research focuses on measuring performance and developing strategies using the Balanced Scorecard approach, This research is using a quantitative method supported by qualitative data, and it is analyzed descriptively Based on the result of this research. it is identified that the level of Directorate General of immigration performance with the Balance Scorecard approach is in a good level with total score 27. The details of this measurement are as follows: Learning and Growth Performance of the organization are in fairly good condition with score 10, the performance of internal business processes are at excellent condition with score 91 the performance of its customers are in a poor position with score 5 and financial performance Is in good position with score 3 with the level of budget absorption is 82,01 %. In order to improve performance of organization. so the Directorate General of Immigration should make strategic development based on research results with the Balanced Scorecard approach which is: Learning and growth aspects which is to be noted is the use of immigration information systems in order to prevent the occurrence of immigration violations, conduct training for employees about the application of e-Office, held a socialization vision and mission for employees in order to achieve a common understanding. The Internal business process aspect which is have to be considered in creating innovation of the service process in order to improve service, conducting foreigners control activities in order to overcome the pressure of illegal immigrants and immigration violations in Indonesia and Customer Aspect needs to be done is to simplify procedures for services, facilities and infrastructure development in order to improve services and control immigration."

"PT.Asuransi Jasindo merupakan sebuah BUMN yang bergerak dalam asuransi kerugian berfungsi sebagai pemberi jasa proteksi mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkembangan perekonomian nasional. Dampak arus globalisasi mulai dirasakan oleh dunia asuransi di Indonesia dimana persaingan bisnis semakin ketat. Dalam hal ini PT. Asuransi Jasindo dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa Indonesia dalam menggerakkan roda perekonomian.Peranan PT. Asuransi Jasindo disektor asuransi kerugian dalam melaksanakan kegiatannya berkompetisi dengan perusahaan asuransi swasta nasional maupun patungan swasta dengan pihak asing, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Namun demikian dengan selalu berpedoman pada aturan bisnis serta tidak ada kemudahan-kemudahan maupun proteksi dari pemerintah, dengan demikian hasil yang dicapai akan sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan dari manajemen dalam meningkatkan kinerja.Selama ini pengukuran kinerja yang dilakukan masih memberikan perhatian besar pada aspek keuangan yang mempunyai kelemahan. Pengukuran kinerja berdasarkan data akuntansi hanya menginformasikan laporan aktivitas keuangan periode tertentu sehingga akan memuat manajemen menitikberatkan pada tindakan jangka pendek.Pengukuran kinerja PT Assuransi Jasindo menggunakan pendekatan Balanced Scorecard meliputi empat aspek yaitu pengukuran kinerja terhadap aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan serta aspek keuangan. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah untuk mendapatkan aftematif pengukuran kinerja yang lebih baik dari yang selama ini telah dilakukan terhadap PT.Asuransi Jasindo. Pengukuran kinerja di PT. Asuransi Jasindo selama ini telah diwarnai dengan pendekatan Balanced Scorecard namun belum diterapkan sepenuhnya.Dalam melakukan pengukuran kinerja ini, telah dilakukan penyebarankuisioner kepada Para pejabat, karyawan serta pelanggan PT. Asuransi Jasindo. Untuk pegawai dengan total populasi 964 dan sampel yang disebar sebanyak 200 dan responden yang mengembalikan sebanyak 112 . Total sampel pelanggan adalah sebanyak 500 pelanggan dan yang mengembalikan dan mengisi dengan benar sebanyak 328 responden.Berdasarkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan PT, Asuransi Jasindo memperoleh skor 61 (enam puluh satu) dengan rincian, aspek pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor 22 (dua puluh dua) dengan predikat 'Baik", aspek proses bisnis internal memperoleh skor 8 (delapan) dengan predikat "Baik" dan aspek pelanggan memperoleh skor 4 (empat) dengan predikat 'Baik', sedangkan aspek hasil keuangan mendapatkan skor 27 (dua puluh tujuh) dengan predikat "baik sekali", sehingga total skor keseluruhan 61 (enampuluh satu) dari total skor maksimal 75 dengan predikat "Baik" Untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan, manajemen perusahaan harus memelakukan peninjauan kembali kebijakan yang menyangkut sisem penggajian, sistem karir, sosialisasi kibijakan yang baru dikeluarkan, sistem penghargaan dan hukuman, mewujudkan "customer satisfaction ; proses inovasi yang berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan persaingan dan pemenuhan kepuasan terhadap karyawan dan pelanggan.

---

Measuring the Performance of PT. Asuransi Jasindo based on the Balanced Scorecard ApproachPT. Asuransi Jasindo is a State-owned Corporation engaging in the business of insurance services which provides protection services and play a significant role in the development of national economy. The impact of globalization flow has perceived by the insurance sector in Indonesia in which business competition has become stricter. In this case, PT. Asuransi Jasindo is demanded to be able to provide its larger contribution to Indonesia in generating its economy.

In carrying out its activities, especially relating to its role in providing the risk insurance, PT. Asuransi Jasindo has compete with some national and foreign insurance companies, which demand it to improve its performance. Nevertheless, since it is faced with some business regulation and lack of facilities and protection provided by the government, then the results which it may be achieve will greatly depend on the capability and willingness of management in developing its performance.

Up to present, the performance measurement have been emphasized on the financial aspect with some weaknesses. Performance measurement which is based on the accounting data may only present the financial report for certain periods, which will make the management to emphasize on the short-term actions.

Performance measurement of PT. Asuransi Jasindo is applied and based on the Balanced Scorecard which involve four aspects as follows: performance measurement in its relation to the learning and growth aspect. internal business process aspect, customer-related aspect and financial aspect. Performance measurement which is based on the Scorecard Balanced is intended for obtaining an alternative performance measurement which is better than the previously performed at PT. Asuransi Jasindo. Performance measurement at PT. Thus far, Asuransi Jasindo has been based on the Balanced Scorecard approach, yet it has not been fully implemented.

This performance measurement is carried out by distributing questionnaires to some officials, employees and customers of PT. Asuransi Jasindo. For the employees with total population of 964 and 200 samples distributed. Total respondents which returned the questionnaire are 112. Total samples are 500 customers and total samples returning and completing questionnaire correctly are 328 respondents.

Based on the performance measurement with balanced scorecard approach, it is known that, as a whole, PT. Asuransi Jasindo obtain the scores of sixty one (61), in which, the learning and growth aspect obtain the score of twenty two (22) with predicate "Good", internal business aspect obtain the score of eight (8) with predicate "Good", and the customer aspect obtain the score of four (4) with predicate "Good", while financial aspect obtain the score of twenty seven (27) with predicate "Very Good". Total score is, therefore, sixty one (61) of total maximum score of 75 with predicate "Good".

In order to improve the future performance of the company, the management should review all policies relating to the compensation system, career system, socialization of the program which is newly established. reward and penalty system. It should also realize the customer satisfaction, continuous innovation process which is in line with the demand of competition and satisfaction demanded by the employees and customers."

"Direktorat Jenderal Perlindungan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakari akuntabilitas kinerja instansinya. Menurut Ilyas (2002:65) menjalankan suatu akuntabilitas berarti mengoperasionalkan tiga komponen penting dari kinerja, yaitu tujuan, ukuran dan penilalan. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Melalui ukuran kinerja, maka akan diketahui apakah kinerja yang diharapkan telah dapat dicapai. Oleh karena itu diperlukan suatu penilalan kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan tujuan kinerja setiap pegawai.Sebagai organisasi pemerintah yang baru dibentuk tahun 2000, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang ada satu sama lain masih memiliki dinamika penyesuaian yang tinggi terhadap hubungan antar pegawai serta tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Sedangkan organisasi yang dijalankan telah dituntut untuk dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna melayani kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pembayar pajak.Proses peleburan dalam bentuk penyatuan dan penyamaan persepsi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang panjang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, kesadaran profesi dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja tinggi dari masing-masing individu sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi, dipandang menempati posisi yang sangat strategis terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan HAM secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam praktek sehari-hari menjadi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Kepemimpinan merupakan tambahan pengaruh yang memiliki dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengarahan rutin organisasi. Kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri dan bukan mengerjakannya karena wajib atau takut akan konsekuensi ketidakpatuhan. Kualitas kepemimpinan inilah yang dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang efektif dari yang tidak efektif.Menurut Kartini (1986:85) komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antar individu yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dan akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Aubrey (1986:3) mengatakan bahwa selama berinteraksi dengan orang lain, terjadi pertukaran ide dan perasaan-perasaan, penyaringan informasi, pembuatan rencana dan pemecahan masalah. Sedangkan partisipasi dalam komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi masing-masing individu.Kepemimpinan dan komunikasi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM akan diteliti secara deskriptif dan eksplanatif sebagai sebuah Iangkah penting untuk mengetahui kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tujuan individual yang bekerja di dalamnya. Dari hasil analisis masing-masing faktor tersebut maka akan diketahui apa saja yang dapat dan harus dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pegawai.Objek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai populasi penelitian lapangan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang berjumlah 1 73 orang, dengan sampel penelitian sejumlah 104 orang.Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.2. Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM."

"Era globalisasi atau pasar bebas dapat diartikan tidak ada lagi batasan antar negara dalam perdagangan, semangat kompetisi global dengan cepat merubah teknologi, menggeser demografi, gejolak ekonomi dan kondisi dinamis lainnya yang mengisyaratkan perusahaan untuk lebih adaptif dan lincah (Walker 1992:17). Termasuk penerapan AFTA berdampak pada dominasi pelayaran asing dalam arus muatan ekspor dan impor. Globalisasi merupakan mekanisme pasar yang melibatkan semua negara internasional untuk melaksanakan transaksi, konsekuensinya setiap negara harus mampu menghadapi persaingan bebas pada semua bidang termasuk usaha angkutan lewat laut agar tidak terhempas oleh keadaan. Dalam hal ini perusahaan pelayaran nasional pada umumnya dan PT. Djakarta Lloyd (Persero) pada khususnya akan dituntut untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk bangsa Indonesia.Peranan PT. Djakarta Llyod (Persero) sebagai perusahaan pelayaran nasional (BUMN) disektor angkutan laut dalam melaksanakan kegiatannya berkompetisi dengan perusahaan pelayaran asing yang mempunyai kapal lebih canggih dan bermodal kuat. Namun demikian selalu berpedoman pada aturan bisnis serta tidak ada kemudahan-kemudahan maupun proteksi dari pemerintah, dengan demikian hasil yang dicapai akan sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan dari manajemen dalam meningkatkan kinerja. Selama ini pengukuran kinerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang juga telah mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan aspek administrasi. Hal ini memang sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.Pengukuran kinerja PT Djakarta Lloyd (Persero) menggunakan pendekatan Balanced Scorecard meliputi empat aspek yaitu pengukuran kinerja terhadap aspek pembelajaran dan pertumbuhan, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan serta aspek keuangan. Pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah untuk mendapatkan alternatif pengukuran kinerja yang lebih baik dari yang selama ini telah dilakukan terhadap PT. Djakarta Lloyd (Persero). Pengukuran kinerja di PT. Djakarta Lloyd (Pesero) selama ini telah diwarnai dengan pendekatan Balanced Scorecard namun belum diterapkan sepenuhnya.Dalam melakukan pengukuran kinerja ini, telah dilakukan wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para pimpinan, karyawan serta pelanggan PT. Djakarta Llyod (Persero), dengan total kuesioner 326. Total sampling adalah 10 % dari masing-masing jumlah populasi.Berdasarkan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tersebut, diketahui bahwa secara keseluruhan PT. Djakarta Lloyd (Persero) memperoleh skor 124.5 (seratus dua puluh empat koma lima) dengan rincian, aspek pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor 22,5 (dua puluh dua koma lima) dengan predikat "Baik", aspek proses bisnis internal memperoleh skor 11 (sebelas) dengan predikat "Baik" dan aspek pelanggan memperoleh skor 7.5 (tujuh koma lima) dengan predikat "Baik", sedangkan aspek hasil keuangan mendapatkan skor 83.5 (delapan puluh tiga koma lima) dengan predikat "Baik Sekali".Untuk meningkatkan kinerja perusahaan ke depan, pimpinan perusahaan harus menetapkan visi dan misi PT.Djakarta Lloyd kearah yang lebih baik dan berkesinambungan, sesuai dengan tuntutan persaingan dan pemenuhan kepuasan terhadap karyawan dan pelanggan."

"Persaingan yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk memperbaiki dirinya dan mengembangkan serta meningnkatkan kemampuannya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dalam upaya meningkatkan keuanggulan dan agar dapat memenangkan persaingan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, maka terdapat tahapan proses bagi perusahaan dalam mengidentifikasikan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk menilai aspek-aspek dalam kinerja perusahaan secara menyeluruh.Karya akhir ini melakukan studi pada PT Wijaya Kusuma Emindo dan difokuskan untuk membantu perusahaan dalam menyusun strategi dan menerapkan penilaian kinerja dengan pendekatan balanced scorecard serta menentukan tolak ukur yang tepat bagi masing-masing perspektif yang ada dalam balanced scorecard dan mencoba menerapkannya sesuai dengan kondisi yang ada pada PT. Wijaya Kusuma Emindo sehingga perusahaan menjadi organisasi yang berfokuskan pada strategi.Saat ini, penilaian kinerja yang dilakukan di PT Wijaya Kusuma Emindo mencakup laporan keuangan dan non keuangan. Dalam laporan keuangan bersifat konvensional yaitu membandingkan perbedaan antara anggaran dengan biaya yang terjadi dan laba realisasinya. Sedangkan laporan non keuangan, perusahaan menilai kinerja dari setiap proyek yang ditanganinya melalui koordinasi pertemuan mingguan huna meninjau kemajuan proyek. Hal tersebut membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan sendiri sekaligus kinerja proyek."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"Tesis ini membahas kinerja pegawai yang rendah sehingga menyebabkan buruknya kualitas layanan publik yaitu terdapatnya keterlambatan penyelesaian pendaftaran perlindungan merek. Kinerja pegawai sering menjadi masalah, yakni mengapa pegawai tertentu menunjukan kinerja lebih baik dibandingkan dengan pegawai lainnya. Motivasi adalah kekuatan potensial yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Kompetensi pegawai diasumsikan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. Hal yang menarik untuk di kaji adalah buruknya pelayanan ditinjau dari aspek kompetensi dan motivasi yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Merek.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanasi, yang menempatkan teori kompetensi, motivasi dan kinerja sebagai titik tolak dan sumber jawaban utama. Kuisioner dibagikan kepada 105 pegawai Direktorat Merek secara acak berstrata proposional. Untuk mengetahui bentuk hubungan dan kekuatan hubungan antar varibel digunakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan untuk kompetensi terhadap kinerja; motivasi terhadap kinerja; serta kompetensi dan motivasi terhadap kinerja. Pada uji keeratan hubungan kompetensi terhadap kinerja dan motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif sedang. Sedangkan pada uji keeratan hubungan kompetensi motivasi terhadap kinerja menghasilkan korelasi positif kuat.

---

This thesis explains about the impact of low performance on the quality of public service particularly on the lead time of trademark registration process. There are a number of issues identified concerning employees performance such as the reason of imbalance performance of certain employees. Motivation is potential power which can be developed in order to generate optimum performance. The competency of empleyees is assumed to influence the performance. An interesting issue which needed to be investigated is the low quality of the public service in terms of competency and motivation which influence employees performance at Directorate of Trademark.This research is explanative quantitative research. Theory of competency and motivation which influence employees performance become the grand theory as well as the main sources of this research. Questionnaires were distributed to 105 employees of Directorate Trademark using proportionate stratified random sampling technique. In order to reveal the correlation and the strength of correlation, this research used both simple linier regression and multiple linier regressions. The result of the study prove that there is positively significant correlation between competency and performance; motivation and performance; as well as both competency and motivation on performance."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal perspektif keuangan dan perspektif pelanggan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 1147 orang, dan Mitra Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 51 konsultan. Sampel penelitian adalah 300 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat dan 51 konsultan terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan criteria khusus yaitu yang turut serta dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga Pusat pada tahun 2008 dan 2009.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan nilai rata-rata total 3,05 dan hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar total 76,26 sehingga termasuk kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai tertinggi ada pada kinerja keuangan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik, terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan pegawai harus terus diperhatikan. Selain itu pada aspek proses bisnis internal yang juga perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

---

This study focuses on performance measurement Directorate General of Highways Ministry of Public Works using the Balanced Scorecard approach The Balanced Scorecard approach to measure the performance from 4 perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective and customer perspective the financial perspective.The population in this study were employees of the Central Directorate General of Highways, amounting to 1147 people, and Partners Directorate General of Highways, amounting to 51 consultants Center. The sample was 300 respondents are employees of the Directorate General of Highways Centre and 51 registered consultants were selected as respondents with specific criteria that is participating in the project the procurement of goods and services at DGH Center in 2008 and 2009.The results of this study concluded that the performance of the Directorate General of Highways with the Balanced Scorecard approach is quite good with an average rating of 3.05 and total score and weight measurements for all aspects of a total of 76.26 that included the performance is quite good. Performance with the highest value on financial performance. While the performance of the smallest score is the performance of learning and growth.Strategic efforts to improve the performance of the Directorate General of Highways must continue so that the performance level Directorate General of Highways is in better condition / very good, especially on aspects of learning and growth that is giving the opportunity to participate in education and training and improving the welfare of employees should continue to be addressed. In addition to the aspects of internal business processes that also take into account is that existing infrastructure must be tailored to the needs in order to improve the performance of the Directorate General of Highways."