Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menjelaskan sejauh mana kelima variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy mempengaruhi kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta serta mencari variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta. Kualitas pelayanan yang ditinjau dari kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang dirasakan merupakan analisis kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diharapkannya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPBC Tipe A Jakarta merupakan selisih antara pelayanan yang diharapkan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat sebagai pengguna jasa dengan pelayanan yang diberikan KPBC Tipe A Jakarta. Hal tersebut menjadi landasan dalam meningkatkan kepuasan pelayanan KPBC Tipe A Jakarta yang meliputi 5 indikator kualitas pelayanan yaitu : tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Sementara itu kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat adalah perbedaan antara harapan (expectation) dan kinerja yang dirasakan (perceived performance). Oleh karena itu perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dikatakan puas apabila kinerja suatu pelayanan sekurang-kurangnya lebih yang diharapkan.Populasi penelitian ini adalah seluruh pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Jakarta yang berjumlah 104 perusahaan. Sampel ditentukan sejumlah 50 responden dengan menggunakan teknik sampling yaitu Stratified Random Sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.Hasil riset menunjukkan bahwa : (1) Kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles. reliability, responsiveness, assurance dan empathy) berpengaruh secara positif terhadap variabel kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan koefisien regresi kelima variabel kualitas pelayanan menunjukkan angka positif. Sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Y =24,873 + 2,166 X1 + 3,614 X2 + 1,734 X3 + 1,346 X4 + 1,439 X5 Persamaan ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan hubungan yang positif.Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPBC Tipe A Jakarta maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat, sebaliknya semakin kurang baik kualitas pelayanan maka akan semakin rendah pula tingkat kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan anggapan bahwa faktor-faktor lainnya tidak berubah (konstan). (2) Kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy) baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara individual (parsial) berpengaruh relatif cukup signifikan terhadap variabel kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Selain itu signifikansi uji parsial ditunjukkan dengan hasil uji t, dimana semua statistik uji membuktikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. (3) Di antara kelima variabel kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy), variabeI tangibles mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dibandingkan variabel lain dengan nilai korelasi sebesar 0, 837.Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian adalah: (1) KPBC Tipe A Jakarta perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat melalui berbagai cara, antara lain : (a) memperhatikan dan memperbaiki kondisi fisik pelayanan seperti : penataan ruang yang mendukung pelayanan, pelayanan perizinan dari instansi terkait diusahakan di satu kantor (one stop service), peralatan komputer hendaknya on line system dan tidak hanya untuk PDE Impor atau Ekspor saja, tetapi juga dapat digunakan untuk Antar KB (b) memperbaiki dan meningkatkan keterampilan serta profesionalisme petugas KPBC Tipe A Jakarta dalam melayani perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat dengan cara meningkatkan pengetahuan pegawai melalui program P2KP, short course dan pendidikan keterampilan teknis lainnya, memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, memberikan informasi secara terbuka tentang prosedur pemasukan dan pengeluaran barang dari KB (c) menunjuk salah satu petugas Bea dan Cukai sebagai Public Relation yang mempunyai dasar komunikasi verbal maupun non verbal. (d) Memperkuat data base perusahaan yang diberikan pelayanan (2) melakukan analisis kualitas pelayanan secara periodik dari sudut pandang pengguna jasa dengan metode umpan balik (3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat diluar variabel kualitas pelayanan seperti pemberian fasilitas penangguhan bea masuk, kebijakan Bea dan Cukai."

"KPU merupakan salah satu bentuk pembaharuan administrasi Bea dan Cukai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kemampuan Bea dan Cukai dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, didukung teknologi informasi, organisasi berdasarkan fungsi dan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi tinggi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dimensi kualitas pelayanan KPU terhadap Pengguna Jasa Kepabeanan, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi dengan harapan Pengguna Jasa Kepabeanan atas kualitas pelayanan KPU, untuk mengetahui dimensi apa dari dimensi kualitas pelayanan KPU yang telah memenuhi harapan Pengguna Jasa Kepabeanan, dan untuk mengetahui posisi dimensi transparancy dan responsiveness dalam Diagram Kartesius, dengan mengacu pada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan (Servqual) yang dikemukan oleh A.Parasuraman,Valerie A Zeithaml dan Lonard Berry (PZB)yang telah imodifikasi menjadi 8 (delapan) dimensi kualitas pelayanan disesuaikan dengan kondisi KPU Hipotesis yang diajukan adalah (1). Terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independent (reliability, assurance, tangibility, emphaty, responsiveness, transparency, fairness dan access) dalam menentukan kualitas layanan KPU, (2)Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara persepsi dan harapan pengguna jasa terhadap pelayanan KPU, (3). Dimensi Transparancy dan Responsiveness berada pada Kuadran A (Pertahankan Prestasi) pada Diagram Kartesius. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan penyebaran angket kuisioner yang berisi 31 (tiga puluh satu) butir pernyataan yang meliputi aspek-aspek dimensi kualitas pelayanan KPU. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah nonprobality sampling, dengan teknik incidental sampling.Kuisioner yang disebar sebanyak 150 exampler, namun yang kembali hanya 86 exampler (57%) Metode analisis data dilakukan dengan uji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (analisis regresi), uji beda rata-rata antara persepsi dan harapan (uji t), dan analisis kesenjangan antara persepsi dan harapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa :(1). Terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen (dimensi kualitas pelayanan) terhadap variabel dependen (Kepuasan Pengguna Jasa). Berdasarkan pengujian kontribusi masing-masing dimensi dengan uji t, diperoleh hasil tidak ada dimensi yang signifikan, karena terjadi gejala multikolinearitas. Setelah dilakukan uji analisa regresi berganda dengan metode Backward diperoleh model regresi baru. yang menyimpulkan hanya dimensi fairness yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa KPU, (2) Terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara persepsi dan harapan atas kualitas pelayanan KPU. Sesuai uji t (uji beda), ditemukan perbedaan yang signifikan pada semua dimensi, yang berarti tidak ada satupun dimensi kualitas pelayanan yang telah memenuhi harapan pengguna jasa kepabeanan(3) Sesuai dengan Diagram Kartesius dimensi transperancy masih berada pada Kuadran C (Prioritas Rendah) yang berarti baik harapan maupun persepsi pengguna jasa kepabeanan terhadap dimensi ini masih rendah.Sementara dimensi responsiveness berada dalam kuadran B (Pertahankan Prestasi) yang berarti KPU telah berhasil memenuhi harapan pengguna jasa kepabeanan Analisa dengan metode yang lain diperoleh kesimpulan sebagai berikut:(1). Pengujian dengan metode Analisa Tingkat Kesesuain, ditemukan bahwa antara persepsi dan harapan termasuk dalam kriteria ?sangat sesuai?.(2). Pengujian dengan Analisa Nilai Penting Relatif, diperoleh hasil 3 (tiga) dimensi yang paling penting dalam pembentukan kualitas pelayanan KPU adalah dimensi reliability, empathy, dan assurance.(3). Pengujian dengan Diagram Kartesius, tidak ada dimensi kualitas pelayanan yang mendapatkan prioritas utama (Kuadran A).

---

KPU (Major Customs Service Office, at Tanjung Priok) is one of the new customs administration developments. It aims to improve the service quality and the service efficiency and monitoring affectivity refer to the government rule which based on good governance supported by IT and best human resources performance.This Research? aim is to acknowledge whether there is significant impact of the KPU quality service to the user of Customs Service User requirement service ; to acknowledge whether there is significant differentiation between perception with the expectation of the user of Customs Service User requirement service from KPU ; to acknowledge what dimension is from KPU service quality which fulfill the expectation of the user of Customs Service User requirement service ; and to acknowledge the position of transparency and responsiveness in Kartesius Diagram which referring to 5 KPU?s service quality dimension (Servqual) quoted from. Parasuraman,Valerie A. Zeithaml and Lonard Berry (PZB) which has been modified to be 8 dimension of service quality adjusted with current KPU condition. Hypothesis submission are : (1).There are significant influents between independent variable (reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness, transparency, fairness and access) in determined the service quality of KPU, (2).There is average differences between perception and expectation of KPU service usage, (3).Dimension transparency and responsiveness on quadrant a (first priority) in Kartesius Diagram This research is quantitative research with spreading questioner checklist contain of 31 question which covering quality dimension service in KPU. The method of sample usage is non probability sampling with incidental sampling.Total 150 questioner spreading only 86 returned Analysis data method are done by examining the impact of independent variable to variable dependency (analysis regression), examining of average difference between perception and expectation (test t) and analysis between perception and expectation The result of research showing that:(1).There is influence of independent variable (service quality dimension ) to independent variable( satisfaction of the custom user from KPU Service ) based on contribution test for each dimension with test t, it gain result that there no significant dimension because of multycolinearity syndrome. After doing the analysis double regression test with backward method, it resulted new regression model which summarizing only fairness dimension giving significant contribution to the satisfactory KPU?s service user (2).There is average significant difference between perception and expectation of KPU service. Based on test t ( differ test ), it is found out the significant difference to all dimension, which means there is no quality dimension which fulfilling the expectation of the service?s user. (3). Based on Kartesius Diagram, transparency dimension still on quadrant C ( low priority ) which means either hope or perception of custom clearance service user to this dimension is still low, whilst responsiveness dimension on quadrant B ( maintain performance ) which means KPU still fulfill the expectation or hope of the KPU?S service user Other analysis method got a summary as per below detail:(1).Examining by analysis method of the similar stage, found out that between perception and hope include of ? very similar ? criteria(2).Examining by relative important point analysis, got 3 result dimension which is the most important in performing the KPU quality service which relativity dimention, empathy, assurance.(3).Examining with kartersius diagram, there is no quality service dimension which having first priority or on quadrant A."

"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

---

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan fiskal berupa insentif fiskal bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan pesawat terbang bagi perusahaan penerbangan komersial tahun anggaran 2011 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah dan kendala yang dihadapi oleh implementors dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi implementors menyebabkan realisasi bea masuk ditanggung pemerintah sangat rendah dan hanya dimanfaatkan oleh dua airlines.

---

This thesis focused on implementation of the fiscal policy of customs duties borne by the government on import of materials and goods for aircraft, specially for commercial airlines for fiscal year 2011 at supervisory and services office of customs and excise medium type customs soekarno hatta. The purpose of this thesis are to know implementation of this policy and implementors?s constraints faced in its implementation. This research uses qualitative approach through field study and literature study for data collection techniques. The research result shows that the realization of this policiy is totally low and are merely used by two airlines."

"Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan barang kena cukai pada umumnya membuat pemerintah ambigu dalam membuat kebijakan. Di satu sisi, pemerintah diamanatkan Undang-undang untuk melakukan pembatasan dan pengawasan terhadap konsumsi dan di sisi lain memanfaatkannya sebagai ladang penerimaan cukai untuk negara. Produksi SKT untuk konsumsi diduga dipengaruhi oleh kebijakan cukai (harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang berbeda untuk masing-masing golongan: besar, menengah, kecil, dan kecil sekali), pendapatan nasional jumlah penduduk usia merokok, jumlah produksi tahun sebelumnya, dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahu s 1998 sampai dengan 2000. Penelitian membuktikan bahwa harga dan tarif memberikan pengaruh negatif terhadap produksi SKT dengan elastisitas yang berbeda untuk tiap-tiap golongan strata produksi. Sedangkan pendapatan nasional riil dan jumlah penduduk usia merokok memberikan pengaruh yang positif terhadap produksi.Struktur pasar yang tersegmentasi membuat golongan besar dengan 3 produsen bertahan mendominasi pasar melakukan strategi mempertahankan pasarnya dengan jalan promosi dan inovasi sehingga barang hasil produksinya semakin terdiferensiasi. Di ujung lain, pada golongan kecil sekali jenis barangnya hampir homogen sehingga mereka berusaha memproduksi sebanyak mungkin pads tingkat harga golongan kecil sekali sampai dengan batas produksi yang diijinkan. Kebijakan pemerintah mengakibatkan tiga besar produsen SKT golongan besar tetap mendominasi pasar akan tetapi dalam tiga tahun terakhir jumlah produksinya terus menurun. Dari sisi jumlah produsen dan jumlah produksi total per tahun, golongan kecil sekali rnengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sudah saatnya pemerintah tegas melakukan kebijakan terhadap barang kena cukai tersebut. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan tujuan Undang-undang. Oleh sebab itu, penuls mengusulkan kenaikan tingkat harga jual eceran minimum dan tarif cukai yang signifikan agar tingkat produksi menurun."

"Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bawah Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diserahi dua tugas penting. Pertama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk menghimpun penerimaan negara melalui pengumpulan pajak di bidang perdagangan internasional (Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Lainnya (PDRI) dan cukai. Kedxa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk mengawasi lalu lintas barang dari dan keluar daerah pabean Indonesia terutarna untuk pemasukan barang-barang impor berbahaya seperti narkoba dan pornografi yang dapat membahayakan masa depan generasi muda serta pemasukan barang-barang impor secara ilegal dengan cara penyelundupan dan pelanggaran yang dilakukan importir baik sengaja maupun tidak seperti mernberitahukan harga, jumlah dan jenis barang, dan tarif yang tidak sebenarnya yang mengakibatkan hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya diterima.Audit kepabeanan adalah satu dari tiga pilar utama pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit kepabeanan adalah kegiatan penegakan hukum, agar peraturan yang diberlakukan di bidang kepabeanan dilaksanakan dengan baik oleh penggunajasa di bidang kepabeanan dalarn hal ini khususnya importir.Audit kepabeanan dilaksanakan untuk menguji kepatuhan importir terhadap peraturan perundangan-undangan yang mengikatnya sebagai pelaku dalam dunia perdagangan internasional. Audit kepabeanan dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemberitahuan impor Barang (PiB) yang dihiwng. diisi. dibayar dan diberitahukan sendiri oieh importir (self assessment system). dibandingkan dengan pembukuan, catatan, laporan dan data lainnya yang dianggap penting importir.Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan audit kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta, dan apakah audit kepabeanan sudah efektif menjalankan tugas pengawasan di bidang kepabeanan, serta bagaimanakah audit kepabeanan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan dapat mengamankan penerimaan Negara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan teknik studi kasus dan pendekalan kualitatif karena penelitian ini tidak melakukan pengujian hipotesa tetapi hanya untuk mcngetahui keadaan atau gambaran yang jelas mengenai audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan di bidang kepabeanan pada Kanwil IV DJBC Jakarta dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta.Dart penelitian ini, dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan di Kanwil IV DJBC Jakarta sebanyak 11531 perusahaan. Sementara jumlah Tim Audit pada Kanwil IV DJBC Jakarta adalah sebanyak 42 tim dengan jumlah auditor keseluruhan sebanyak 135 orang. Dengan sumber daya manusia yang ada tersebut, dalam tiga tahun (2002-2004) jumlah perusahaan yang diaudit sebanyak 1.447 perusahaan atau rata-rata pertahun sebanyak 482 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan auditnya sebanyak 1.087 surat tugas atau rata-rata 363 surat tugas.Dari audit kepabeanan yang dapat diselesaikan tersebut, diperoleh temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga, dengan total sebesar Rp. 511.901.093.129,-. Ternuan hasil audit menunjukan penurunan dari tahun ke tahun.Dari Laporan Tahunan Kanwil IV DJBC Jakarta dan DJBC secara nasional dart tahun kc tahun terlihat peningkalan realisasi penerimaan khususnya bea masuk yaitu sebesar 6,68% dari tahun 2002 ke tahun 2004.Kedua hal tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan sebagai salah satu alat pengawasan sudah berjalan dengan baik karena dapat disimpulkan bahwa sernakin kecil temuan hasil audit maka semakin patuh importir dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan yang ditandai Pula dengan meningkatnya realisasi penerimaan bea masuk Kanwil IV DJBC Jakarta.Adanya temuan hasil audit berupa tagihan bea masuk, PDRI, denda dan bunga menunjukkan bahwa pelaksanaan audit kepabeanan dapat menyelamatkan potensi penerimaan Negara yang bisa saja hilang jika tidak dilakukan audit kepabeanan.Beberapa saran yang dapat diberikan anlara lain, menambah jumlah auditor, peningkatan kualilas dan kelrampilan auditor, melakukan pembinaan langsung kepada para importir pada saat dilaksanakan audit kepabeanan dan untuk menindaklanjuti temuan hasil audit dengan sesegera mungkin melakukan penagihan kepada perusahaan bersangkutan."

"Penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh dua arah antara kebijakan fiskal dan variabel makroekonomi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Variabel kebijakan fiskal dalam penelitian ini diukur menggunakan pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan negara, dan keseimbangan primer. Sedangkan variabel makroekonomi diukur menggunakan inflasi dan nilai tukar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series bulanan dari tahun 2014 hingga 2021. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Vector Autoregressive (VAR), dimana penggunaan analisis VAR disesuaikan dengan tujuan penelitian yang menganalisis pengaruh dua arah antar variabel penelitian. Hasil dari penelitian ini berdasarkan pada pengujian kausalitas granger menemukan bahwa   pertama, untuk kebijakan fiskal dan IHSG, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara belanja negara dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas dua arah antara keseimbangan primer dengan IHSG. Sedangkan untuk komponen kebijakan fiskal yang lain seperti pendapatan negara dan pembiayaan negara tidak terjadi hubungan kausalitas. Kedua, untuk variabel makroekonomi, terjadi hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan IHSG serta terjadi hubungan kausalitas satu arah antara IHSG dengan nilai tukar.

---

This study was structured to analyze the two-way effect between fiscal policy and macroeconomic variables on Jakarta Composite Index (JCI). Fiscal policy variables in this study are measured using state revenue, state spending, state financing, and primary balance. While macroeconomic variables are measured using inflation and exchange rates. The data used in this study are monthly time series data from 2014 to 2021. Furthermore, the data analysis technique used in this study is Vector Autoregressive (VAR) analysis, where the use of VAR analysis is adjusted to the research objectives which analyze the two-way influence between research variables. The results of this study based on granger causality testing found that first, for fiscal policy and the JCI, there is a one-way causality relationship between spending state and the JCI and a two-way causality relationship between the primary balance and the JCI. Meanwhile, for other components of fiscal policy, such as state revenues and state financing, there is no causal relationship. Second, for macroeconomic variables, there is a one-way causality relationship between inflation and the JCI and a one-way causality relationship between the JCI and the exchange rate."

"The problems which are faced by Garuda's Flight Company are the competitive of Garuda's services, under the industry standard of service quality, the low productivity of employee, and the weak of information management. Moreover, the load factor, on time performing and operational incomes does not meet the target. The respondents are 150 persons and the sampling based on the hair sample measures. The sampling method is random sampling, namely that only people who are chosen by the researcher will become respondent, not all people, and Questioner is used as a method of collecting data. Method of data analyses used structural equation modal program which is operated through AMOS Program."

"Tren restukturisasi usaha atau disebut sebagai Kombinasi Bisnis dalam istilah akuntansi menjadi salah satu strategi bisnis yang menarik bagi perusahaan digital dalam mengambil tindakan reformasi untuk menunjang keberlangsungan usahanya. Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penggunaan nilai buku pada kombinasi bisnis dan pertimbangan pajak di perusahaan digital, khususnya PT X Tbk. Tujuannya adalah menganalisis latar belakang perubahan kebijakan, implementasi kebijakan penggunaan nilai buku, dan motif pajak pada kombinasi bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, melalui wawancara mendalam kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal, Akademisi, Praktisi, Asosiasi, serta PT X Tbk dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan penggunaan nilai buku pada PMK No 56/PMK.010/2021 merupakan upaya pemerintah dalam mendukung perkembangan industri bisnis dan meningkatkan penerimaan negara. Untuk implementasi kebijakan ini dinilai memadai dalam hal produktivitas, linearitas, dan efisiensi, meski masih ada catatan terkait informasi dan kepastian kebijakan. Kemudian, atas motif pertimbangan pajak dari penggunaan metode nilai pasar dan nilai buku hanya bergantung pada strategi dan kemampuan dari Wajib Pajak dalam menjalankan keputusan yang diambil untuk mendukung aksi kombinasi bisnis yang dilakukannya. Berdasarkan hasil analisis atas kasus pada PT X Tbk menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode nilai pasar dan tidak memanfaatkan kebijakan nilai buku sesuai PMK No 56/PMK.010/2021 dalam pencatatan untuk perpajakan. Sementara itu, saran yang dapat disampaikan adalah DJP perlu menerbitkan sebuah ketentuan standar minimal yang mencakup kepastian terhadap ketentuan atas business purpose test dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tren masa depan, dalam mengantisipasi perkembangan restrukturisasi usaha pada industri bisnis, baik perusahaan digital maupun perusahaan konvensional.

---

The trend of business restructuring or referred to as Business Combinations in accounting terms is an attractive business strategy for digital companies in taking reform actions to support the sustainability of their businesses. This research discusses the implementation of the policy of using book value in business combinations and tax considerations in digital companies, especially PT X Tbk. The aim is to analyze the background to policy changes, implementation of policies on the use of book value, and tax motives for business combinations. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, through in-depth interviews with the Directorate General of Taxes (DJP), Fiscal Policy Agency, Academics, Practitioners, Associations, PT X Tbk and literature studies. The research results show that this policy change is related to the government's efforts to support the development of the business industry and increase state revenues. Implementation of this policy is considered adequate in terms of productivity, linearity and efficiency, although there are still notes regarding information and policy certainty. Then, the motive for tax considerations from using the market value and book value methods only depends on the strategy and ability of the Taxpayer in carrying out the decisions taken to support the business combination action. Based on the results of the analysis of cases in PT X Tbk, it shows that the company uses the market value method and does not utilize the book value policy in accordance with PMK No. 56/PMK.010/2021 in recording for taxation. Meanwhile, the advice that can be conveyed is that the DJP needs to issue a minimum standard provision that includes certainty regarding the provisions regarding the business purpose test and prepares itself to face future trends, in anticipating developments in business restructuring in the business industry, both digital companies and conventional companies."