Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana hubungan (positif atau negatif) kewajiban rnemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan? (2) Sejauh mana efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan ? Pemilihan populasi adalah cluster sampling (sampling daerah) yaitu populasi penelitian ini adalah KPP Pademangan maka sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Pademangan. Teknik pemilihan sampeI adalah menggunakan non-probability sampling dengan cara sampling kuota. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang meliputi analisis teoritis dan studi kepustakaan, Metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana dan regresi linier sederhana. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui kuisioner.Efektifitas adalah kemampuan melakukan sesualu yang tepat. Sasaran telah didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu apapun yang hendak melakukannya. Efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam usaha untuk mencapi tujuan atau sasarannya. Jadi, sebenarnya sasaran merupakan objek yang utama mengevaiuasi efektif atau tidak efektif suatu organisasi. Sasaran di sini diasumsikan mulai dari memperoleh sumber sampai kepada sasaran tujuan akhir yaitu interests. Pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek ourpul, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.Diundangkannya seluruh undang-undang perpajakan dalam Lembaran Negara dan ketentuan peraturan perpajakan dalam Berita Negara mengandung arti bahvwa masyarakat (wajib pajak) hares sadar dan aktif untuk mencari tahu isi atau maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, baik yang bernilai kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan wajib pajak maka tidak alasan bahwa wajib pajak tidak atau belum mengetahui pcraturannya. Tanggung jawab alas pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat (Wajib Pajak) sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketenruan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.Instrumen cara wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakan, peinenuhan kewajiban, dan kepatuhan m :sing-masing mempunyai skor fase pencapaian kondisi ideal yang rendah yaitu 53,6%, 44,96%, 42,4%, Instrumen penyuluhan pajak dan instrumen pelayanan pajak mempunyai skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari aparat pajak ternyata juga rendah yaitu 43,2% dan 59,33%. Skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari intrumen wajib pajak dan aparat pajak masih rendah. Rendahnya kondisi ideal yang diharapkan maka kondisi instrumen ini tidak dapat diharapkan untuk memberikan signifikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak.Hasil perhitungan korelasi wajib pajak terhadap penerimaan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh (r) sebesar 0,928. Koefisien tersebut bernilai positif dan sangat mendekati angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan sangat kuat dan scarab, artinva peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak, sebaliknya penurunan penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak.Penghitungan t hitung variabeI wajib pajak pada hasil regresi yaitu sebesar 3,52 > t tabel pada tingkat kepercayaan 90% (a=0,1) yaitu sebesar 2,920. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan persamaan regresi dapat disimpulkan; (a) konstanta sebesar -1,099D+12 menyatakan bahwa jika tidak ada wajib pajak maka nilai penerimaan adalah -1.099D+12 (b) koefisien regresi X sebesar 194325728 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 wajib pajak, wajib pajak akan meningkatkan nilai penerimaan sebesar 194325728 X atau Rp. 194.325.728.Persentase peningkatan penerimaan pajak basil estimasi perhitungan regresi program TSP dcngan persentase rata-rata peningkatan realisasi penerimaan pajak sebagaimana pada tabel 13, cukup jauh berbeda. Persentase basil estimasi perhitungan regresi adalah sebesar 28.46% dan persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 34,61%, Akan tetapi, dari sisi jumlah realisasi penerimaan memiliki nilai lebih kecil dibanding nilai estimasi basil regeresi.Kinerja KPP Jakarta Pademangan tahun 2005 adalah kurang maksimal atau hanya sebesar 80,34% dari semua rencana. Akibatnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 juga adalah 80% dari total rencana penerimaan, Kewajiban mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NPWP pada saat mendirikan usaha adalah sarana untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Oleh karena itu, kesempatan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak yang efektif.

---

Main Problems of the research are (I) How is correlation (Positive or negative) of obligation in possessing tax payer registered number against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta ? (2) How efectivity of obligation in possessing tax payer registered number in establishing the company against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta? Population choosing is cluster sampling because the research population is Pademangan Jakarta therefore, sample of the research are institution of tax payer that existing in KPP Pademangan Jakarta. Sample selection technique by non-probability sampling by away of quote sampling. The research uses qualitative and quantitative method. Qualitative method by analysis descriptive approach covering theory analysis and bibliography study quantitative method by using simple correlation coefficient and simple limier regression. Primary data collecting technique by questionnaire.

Electivity is a capability of doing thing properly. Target has been defined as a situation and condition which is going to be achieved by something that eager to do it, effectively could be mentioned as a degree of successfulness of policy implementation in the way of achieving the target. So, target is actually the main object in evaluating effective or not effective. The target here is assumed starting from getting sources to final destination, it is interest. Goal approach in effectively measurement by focusing attention to output aspect, by measuring successful in achieving output degree which is planned.

Declaring of all tax regulation in official document of nation implicitly that society ( tax payer) must realize and active to know how or find out what is content or meaning of the determining rule of the tax regulation. If a mistake happened someday, whether by neglecting or intentional done by tax payer then there is no reason of not knowing the rule and regulation. Responsibilities tax implementation, as a reflection of obligation in tax sector is in society member (tax payer) themselves. The government in is this case as tax officers according to their function will responsible in doing development, research and supervise application tax payer based on rules underlying in rule and regulation of taxation.

Instrument to know tax obligation by fulfilling obligation, and obedience which has phase score of each in getting ideal condition is low of 53, 6%, 4, 96%, 42, 4%. Tax counseling instrument and tax service instrument should be at ideal condition phase that is hoped by tax officer, but actuality the score is also low of 43, 2%, and 59, 33%. This low ideal condition of expectation, make the condition instrument could not be used to give significance of increasing tax revenue.

Calculation result of tax payer correlation against revenue by correlation coefficient formula is got (r) 0,928. The coefficient is positive and absolute approaching to number I, thus it is summarized that a number of tax payer to tax revenue has a strong relation and direction, meaning, revenue increasing is altogether happened with a number of tax payer.

Counting of t counting tax payer variable to regression result is 3,52 > t table at confidence degree of 90% ( =0,1) is 2,920, It shows tax payer influence significantly to tax revenue. Based on equal regression is summarized: (a) constanta -1,099D + 12 is meant ,if there is no tax payer then revenue value is -1.099 + 12 (b) coefficient regression X 194325728 is meant, each addition of 1 tax payer will increase revenue value of 194325728 X or Rp, 194.325.728.

Increasing percentage of tax revenue as result counting estimation of TSP regression program with average percentage of increasing tax revenue realization as shown at table 13 is quite far different. Percentage result estimation of regression counting is 28, 46%and average percentage of tax revenue realization is 34, 61%. But, from side of total of revenue realization own a smaller value than estimation value of regression result.

Work performance KPP Jakarta Pademangan in 2005 is less maximum or only 80,34% from the target, And the result to tax revenue in 2005 is also 80% from total of revenue planning. Obligation to register business to get NPWP at the time of establishing, is a medium of tax intensification and extensification. Therefore, this opportunity should be benefited as a medium of increasing tax revenue in more effective."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun Variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghasilan Wajib pajakl dan sanksi pajak.Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Penelitian ini digunakan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil menengah di SMESCO MT.Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa akannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine what factors are affecting the consciousness of small and medium entrepreneurs in meeting tax obligations. The variables to be studied is the knowledge and understanding of tax laws, income tax payers and tax penalties.

The sample in this study were small and medium enterprises in SMESCO MT.Haryono. This study used a survey conducted for small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. Once the data is collected, the testing performed by the method of multiple linear regression analysis With SPSS 17.

The results of this study are knowledge and understanding of tax laws do not affect the awareness of taxpayers in meeting tax obligations. Statutory income tax rate and tax sanctions have any effect on the Willingness of taxpayers to fulfill tax obligations."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasamya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 temyata belum berubah struktur organisasi yang Iebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi.Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur.Hampir seluruh kehidupan perseorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan peraturan peruandang-undangan perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi para eksekutif komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapat perhatian yang serius dan merupakan factor yang menentukan bagi lancarnya suatu bisnis. Perencanaan pajak (tax planning) memerlukan suatu langkah-langkah yang tepat agar tax planning dapat berjafan baik dan tentu saja tidak menyimpang dari tujuannya.Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dapat dirumuskan sebagai berikut; Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Wajib Pajak Besar dan Sejauh mana pengaruh system administrasi perpajakan modern terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Wajib Pajak Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran system administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui perencanaan perpajakan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode analisis regresi sederhana, Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui dalam mengukur hubungan antara Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai hubungan positif yang kuat dengan Manajemen Perpajakan Wajib Pajak. Nilai signifikansi memberikan arti bahwa hubungan kedua variabel adalah signifikan. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modem memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Manajemen Perpajakan Wajib Pajak.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya faktor lain diluar sistem administrasi perpajakan modern, yang dapat meningkatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, fiskus harus mencari faktor lain tersebut. Peran system administrasi perpajakan modern perdu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only hold in 1985 but also continued by ax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by tax Directorate general in 1985. 1994, 1997 and 200, in fact I has not been changed to make more simple of organization structure but just adding sections and sub sections.

Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees and enlarging procedure line.

Pursuant to the above mentioned there is has a fixed a new system and organized in tax administrative modern system and how far the administration modern system influences tax planning taxpayer. It becomes a prime case in the research, which is being done by author.

The goals of the research are to explain and elaborate on how far the tax administration modern system influences tax planning taxpayer. While research method used in writing the thesis is simple regression analysis method, Analysis characteristic is Quantitative analysis.

From the analysis is known that measuring relation between the administration modem systems have positive relation to tax planning taxpayer. It is significant and it is means that relations two variable is significant. Applied the administration modem system give influences to tax planning taxpayer.

Summary of the research is applied the administration modem system have a big advantage different. There is a have a split of a clearly function between services, controlling, audit, objection and education. It is can be see at applied the administration modern system given a enough contribution to tax planning taxpayer.

Recommendation of the research is have the other factor out of the administration modern system can improve taxpayer compliances. Fiscal has to searches another factor. The administration modem system must be improved optimal without forget law enforcement aspect."

"Penelitian ini meneliti pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus terhadap kepatuhan perpajakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang tahun pajak 2011. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan metode survey. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis yang pengolahannya menggunakan software SPSS 20. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus mempunyai pengaruh yang signifikan dan hubungan searah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pulau Jawa.

---

This research analyze influence of taxation awareness, rational attitude, environment, tax penalty, and tax authorities? attitude to the individual taxpayers will affect tax compliance to calculate, pay and report 2011 tax payable. This research is used quantitative methods with survey methods. The data obtained was analyzed then the process using SPSS 20 software. Descriptive analysis results showed that awareness of the individual taxpayers, rational attitude, environment, tax penalty, and tax authorities? attitude have significant and positive relation to the individual tax compliance in Java."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penyampaian e-SPT bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya termasuk Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini membahas tentang justifikasi dan konsekuensi yang muncul akibat kewajiban penyampaian spt secara elektronik, baik itu bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Konsekuensi yang muncul harus dapat diterima dengan tujuan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan tujuan kemudahan administrasi dapat tercapai.

---

This research talks about government policy that gives tax payers the obligation for delivering e-SPT to tax payers who registered at Madya Tax Office, include Tax Office at Special Tax Office area and Tax Office at Large Tax Office area. The research is qualitative one with descriptive design.

The result of this research talks about justifications and consequences that emerge, from the tax payers obligation for delivering e-SPT, for tax payers or tax officers. The consequences from the policies government that emerge have to be accept for achieve the effective and ease of administration purposes."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisis penerimaan pajak dengan menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektoral. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengaruh PDB sektoral terhadap penerimaan pajak diukur dengan menggunakan nilai tax buoyancy. Sedangkan untuk mengetahui kinerja pemungutan pajak, digunakan rasio-rasio perpajakan yaitu tax ratio dan tax coverage ratio. Hasil penelitian menunjukkan nilai tax buoyancy lebih besar dari satu. Artinya penerimaan pajak cukup baik dalam merespon perubahan PDB sektoral. Namun, dari sisi tax coverage ratio, menunjukkan angka yang masih rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak potensi penerimaan perpajakan yang belum tergali dengan maksimal.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze tax revenue by using Gross Domestic Product (GDP) sectors approach. The study was conducted using quantitative and qualitative methods. The effect of GDP sectors changes to tax revenue is measured by means of tax buoyancy and the performance of tax collection is measured by tax ratio and tax coverage ratio. The research shows that the value of the tax buoyancy is greater than one. It means that tax revenue response well to changes in GDP sectors. However, the tax coverage ratio is low. It means that there are still a lot of tax revenue potential that can be explored more."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan sosialisasi peraturan perpajakan dan kinerja Account Representative dalam membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya di salah satu kantor pajak di Jakarta Utara, yaitu KPP Pratama Jakarta Pademangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan cara-cara dan kendala sosialisasi yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan serta menggambarkan peran Account Representative dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini kebanyakan dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan enam petugas pajak (Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi) serta sepuluh orang Wajib Pajak efektif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan yang juga menjadi fokus dalam pembahasan penelitian ini. Data lainnya yang berupa hasil tabulasi dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan penolakan Wajib Pajak untuk memahami perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan adanya peran aktif Account Representative dan sosialisasi yang masih harus terus dilakukan dan ditingkatkan, baik dari segi media/cara sosialisasi, materi, dan frekuensi sosialisasi.

---

This research discusses the implementation of socialization of laws and regulations on taxation and Account Representative's performance in helping taxpayers meet the obligations of taxation in one of the tax offices in North Jakarta, KPP Pratama Jakarta Pademangan. The purposes of this study are to describe the ways of socialization and constraints faced by the KPP Pratama Jakarta Pademangan and to describe the roles of Account Representative in improving taxpayers? compliance. This study is a descriptive qualitative research design. The approach used in this research is mostly conducted through structured interviews with six officers taxes (Account Representative and Head of Supervision and Consultation), and ten effective taxpayers listed on KPP Pratama Jakarta Pademangan who also became a focus in the discussion of this research. Other data in the form of tabulated results were analyzed descriptively. The results show that there is still a lack of awareness and denial of the taxpayers to understand about taxation and to fulfill taxation obligations. It is expected that the active role of Account Representative and socialization still need to be done and improved continuously, in terms of media /socialization methods , material, and frequency of socialization."

"Penelitian ini membahas effective tax rate dan book-tax differences atas perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 15 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada akhir tahun 2012. Dalam peneltian ini dibahas ketentuan khusus perpajakan (policy) sektor pertambangan batubara dan dampaknya terhadap beban pajak perusahaan yang diproksikan melalui ETR. Selain itu, diteliti pula hubungan ukuran perusahaan (size), leverage dan capital intencity terhadap beban pajak perusahaan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap book-tax differences yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sampel untuk menemukan adanya indikasi agressive tax planning.Hasil penelitian menemukan faktor policy sangat mempengaruhi beban pajak dalam sektor usaha pertambangan batubara. Faktor size memiliki hubungan positif dengan ETR pada perusahaan yang memiliki policy yang sama. Leverage dan capital intensity memiliki hubungan negatif dengan ETR. Sementara, analisis terhadap book-tax differences menemukan adanya indikasi aktivitas agressive tax planning yang dilakukan oleh BUMI pada periode 2007-2008.

---

This research focuses on the effective tax rate dan book-tax differences of coal mining company listed in Indonesia Stock Exchange. Sample consisted of 15 company listed in Indonesia Stock Exchange on the end of 2012. This research discuss about policy in coal mining sector and its impact on tax burden proxied by ETR. Besides that, size, leverage and capital intensity also being researched. After that, book-tax differences also being analyze to discover any indication of agressive tax planning conducted by sample company.

The result shows that policy play an important role in affecting company?s tax burden. Size have positive corelation with company?s ETR in the same policy, while leverage dan capital intensity have negative corelation with ETR. Meanwhile, analysis on book-tax differences discover an indication of agressive tax planning conducted by BUMI in 2007-2008."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajakpenghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelasanmengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efekpenerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT CSES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan sertaundang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara sertamenelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

AbstractThis study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of UpstreamOil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders,particularly the effects of the implementation and application of these regulationsto the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading theliterature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and alsointerviews and reviewing data held BUT C SES."

"Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menggunakan sistem kredit pajak dengan sarana Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak karena penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Kewajiban membuat Faktur Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban dalam Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dibayarkan oleh pembeli tersebut, menggunakan Faktur Pajak sebagai dasar untuk mengkreditkan pajaknya sebagai Pajak Masukan. Faktur Pajak yang dibuat harus memenuhi syarat formal dan material. Faktur Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi Faktur Pajak yang cacat dan tidak dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang menempatkan tanggung jawab berada di tangan penjual. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 426/B/PK/PJK/2010, majelis hakim memutuskan bahwa PT. Naga Mulia Putra Perkasa sebagai pembeli diwajibkan untuk membayar pajak serta denda atas Pajak Masukan yang terindikasi fiktif. Apakah Faktur Pajak yang terindikasi fiktif tersebut dapat dikreditkan dan apakah pembeli tersebut bertanggungjawab atas hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan tersebut oleh pembeli adalah Faktur Pajak yang sah karena memenuhi ketentuan formal dan material dalam Faktur Pajak serta pembeli tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pembeli disarankan untuk menyimpan Faktur Pajak yang asli, bukti pembayaran yang lengkap serta dokumen pendukung terhadap transaksi yang dilakukan dengan penjual serta majelis hakim harusnya memeriksa penjual terlebih dahulu dan memberikan sanksi serta hukuman yang tegas terhadap penjual yang terbukti menerbitkan Faktur Pajak tidak sah atau fiktif.

---

Indonesian value added tax uses tax credit system with tax invoice. Tax invoice is a proof of the tax levy for the delivery of taxable goods or taxable services. Obligation to make tax invoice is a circle link in a series of value added tax liability. Taxes paid by the buyer, use as the basis for tax invoices as input tax credit. Tax invoice must meet the formal and material requirements. Tax invoices that do not qualify will be defective and can not be credited. Value added tax is an indirect tax which places responsibility in the hands of the seller. In the case of the Supreme Court Decicison Number 426/B/PK/PJK/2010, the judges ruled that PT. Naga Mulia Putra Perkasa as buyers are required to pay taxes and penalties on the tax due fictitious input tax invoices. Is Tax Invoice which indicated fictitious can be credited and whether the buyer is responsible. This study is using normative study with explanatory typology. Results of this research indicate that the creditable input tax by the purchaser is a legitimate tax invoices because the formal and material requirements is fulfilled and the buyer can not held accountable for it. Buyers are advised to keep the original tax invoices, reciepts and supporting documents to complete transactions with the seller and the seller’s judged should be checked in advance and provide strict sanctions and penalties against sellers who proved invaled tax invoices issued or fictitious."