Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam organisasi Polri pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan yangtidak dapat dihindarkan, karena dengan pelayanan kita akan dapat memahamikebutuhan dan harapan dari masyarakat. Gambaran masyarakat tentang kinerjapelayanan Polri selama ini dinilai kurang begitu baik Sedangkan kondisi riil polisi saatini belumlah banyak berubah, termasuk kurang profesionalnya para anggota Polridalam memberikan pelayanan. Untuk itu Polri harus mampu mendesain dan mengelolafungsi pelayanannya dengan lebih. baik. Dalam usaha meningkatkan kualitaspelayananya, Polri mendirikan suatu unit yang bertugas menangani lansung pengaduandan memberikan penanganan secepatnya. Unit ini dinamakan unit Yanmas.Unjuk kerja anggota Polri dalam memberikan pelayanan, dapat dikatakan baikbila ia berhasil memberikan kepuasan kepada orang lain. Maka dipastikan motivasimemiliki pengaruh terhadap kemauan anggota Polri dalam memberikan pelayanankepada masyarakat. Mulins (1989) mengatakan bahwa unjuk kerja seseorang antaralain ditentukan oleh faktor kemampuan dan motivasi. Hal ini didukung pula olehNewstorm & Davis (1993) yang mengatakan bahwa motivasi adalah faktor yangmendasari semua perilaku manusia yang disadari.Dalam kaitannya dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiapakah ada hubungan yang signifikan antara motif afiliasi dengan sikap anggota Polridalam memberikan pelayanan kepolisian. Selain itu juga akan dilihat apakah adaperbedaan yang signifikan antara anggota Yanmas selaku ujung tombak pelayanandengan anggota Polri pada unit lain (Brimob) dalam hal motif afiliasi dan sikapnyadalam memberikan pelayanan kepolisian. Instrumen yang digunakan dalampengambilan data berupa kuesioner yang berbentuk skala yang terdiri dari skala motifafiliasi dan skala sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian. Penelitian inidilakukan pada 100 anggota Polri yang terdiri dari 50 anggota Yanmas dan 50 anggotaBrimob yang bertugas diwilayah Jakarta.Dari hasil perhitungan korelasi antara motif afiliasi dan sikap anggota Polri(Yanmas dan Brimob) dalam memberikan pelayanan kepolisian, diperoleh korelasisebesar 0,495 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa antara motif afiliasi dansikap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepolisian mempunyai hubunganyang signifikan, yaitu semakin tinggi motif afiliasi makin positif pula sikap anggotaPolri dalam memberikan pelayanan kepolisian. Dari hasil penelitian ini juga dapatdiketahui bahwa ada perbedaan motif afiliasi antara anggota Yanmas dengan anggotaBrimob. Sedangkan dalam hal sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian antaraanggota Yanmas dengan anggota Brimob, diperoleh hasil yang tidak signifikan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sikap dalammemberikan pelayanan kepolisian antara anggota Yanmas dengan anggota Brimob."

"Fungsi Polisi adalah memelihara ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi diatas Polri memerlukan dukungan dari beberapa komponen yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu Polri bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat seperti tokoh-tokoh dan pimpinan informal. Untuk memperoleh dukungan tersebut polisi menjalin hubungan dan kerjasama. Dalam pelaksanaannya polisi kadangkala terjebak dengan hubungan yang dilakukan dengan tokoh informal yang ada. Kekuatan informal yang mempunyai konotasi negatif dimata masyarakat diajak bekerja sama, contohnya adalah Preman.Dari hubungan ini timbul kecenderungan penyimpangan kewenangan dan menumbuhkan peluang preman untuk tetap melakukan kegiatan. Tesis ini membahas tentang hubungan Polsekta llir Timur l dengan preman serta dampak yang di timbulkan dari pola hubungan yang dilakukan."

"Citra Polisi di mata masyarakat, khususnya mengenai tingkah laku denda damai, masih sering dinilai baik. Namun penilaian (atribusi) mahasiswa (angota masyarakat) tentulah berbeda dengan penilaian (atribusi) polisi. Dengan adanya asumsi ini maka penelitian ini mencoba memanfaatkan dan mengembangkan salah satu teori psikologi sosial (atribusi) dalam memahami dan menganalisa tingkah laku masyarakat khususnya terhadap tingkah laku denda damai.Metode penentuan sample pada penelitian ini dilakukan secara 'purposive sampling? sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan cara 'accidental sampling'. Subyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa mewakili anggota masyarakat dan Polantas mewakili anggota Polri. Alat pengumpul data adalah kuesioner.Dari penelitian ini diperoleh hasil beberapa hasil. Pertama, ada perbedaan antara atribusi mahasiswa dengan atribusi polisi terhadap tingkah laku 'denda damai oknum polisi. Kedua, mahasiswa lebih memberikan atribusi eksternalnya. dibandingkan atribusi internalnya terhadap tingkah laku denda damai oknum polisi yang disebabkan oleh tawaran oknum polisi. Ketiga, anggota polisi lebih memberikan atribusi eksternalnya dibandingkan dengan atribusi internalnya terhadap tingkah laku denda damai oknum polisi yang disebabkan oleh tawaran oknum mahasiswa.Saran yang diberikan untuk mengatasi atribusi yang saling bertentangan adalah dengan melakukan pelatihan pengatribusian kembali (reattribution training) yang dimulai sejak pendidikan dasar. Untuk mengurangi tingkah laku denda damai perlu diterapkan prinsip teori psikolog belajar sosial dari Bandura dan juga peningkatan kesejahtrraan anggota polisi sangat perlu untuk diperhatikan. Untuk penelitian selanjutnya perlu diupayakan penggunaan sarana audio visual (video) sebagai pengganti kuesioner sehingga subyek dapat lebih menghayati situasi dan kondisi yang terjadi. Selain itu juga perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekalan teori lain khususnya dalam psikologi sosial."

"Skripsi ini membahas peran Facebook Divisi Humas Polri dalam membangun citra kepolisian di mata mahasiswa. Facebook merupakan salah satu media sosial yang dinilai tepat untuk menjangkau publik, salah satunya adalah kelompok mahasiswa yang kerap aktif menggunakan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri memanfaatkan Facebook ini untuk berkomunikasi dengan publik dan membangun citra kepolisian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif.Hasil penelitian menemukan bahwa Facebook Divisi Humas Polri cukup memiliki peran untuk membangun citra kepolisian di mata mahasiswa dan pengikutnya. Meskipun begitu, sangat disayangkan komentar yang ada di kolom komentar Facebook Divisi Humas Polri kurang direspon oleh pengelola Facebook, sehingga masih banyak pertanyaan di sana yang belum terjawab. Selain itu, jumlah pengikut Facebook Divisi Humas Polri juga masih sedikit jika dibandingkan dengan pengguna Facebook di Indonesia secara keseluruhan.

---

This paper discussed the role of Indonesian Police Public Relations Division in building the police image in the eyes of undergraduate student. Facebook is one form of social media which value is appropriate in reaching public, in which group of undergraduate students use Facebook actively. The Indonesia National Police, through the Police Public Relation Division, uses Facebook to communicate with public and building the police image. The research uses Qualitative method with descriptive.The result of the research found that "Facebook Divisi Humas Polri" has a significant role in building the image of police in the eyes of undergraduate students and other Facebook followers. Nonetheless, it is unfortunate that the comments that are present in "Facebook Divisi Humas Polri" comment column do not have enough respond from the administrator resulting many unanswered questions from the followers. Moreover, the followers of "Facebook Divisi Humas Polri" are still few from the total number of all Facebook users in Indonesia."

"ABSTRAKReformasi daiam tubuli Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)bertujuan membentuk suatu lembaga penegak hiikum yang mandiri danprofesional uiituk dapat melaksanakan tugas dan fiingsi pokoknya sebagaimanadigariskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebiit, dukungankiialitas siimber daya manusia POLRI mutlak diperliikan. Salali satu sisi yangmenarik untuk dicermati dan akan dijadikan dasar penelitian ini adalali aspek welleducated dan well trained. Hal itu dikarenakan pendidikanlah yang mencetaksosok polisi seperti yang diliarapkan oleh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara minatmenjadi Bintara Sabhara Polisi dengan prestasi belajar siswa Pendidikan PertamaBintara Polisi Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido dan kontribusi aspek minatterhadap prestasi belajar. Sampel diambil mengunakan metode insidentalsampling dari 100 siswa Bintara Polisi Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido.Untuk melihat hubungan tersebut dilakukan analisa korelasi ( r ) Pearson ProductMomen, sedangkan untuk melihat kontribusi aspek-aspek minat terhadap prestasibelajar dilakukan perhitungan Multiple Regression. Hipotesis yang diajukanadalah bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat menjadi BintaraSabhara Polisi dengan prestasi belajar siswa Pendidikan Pertama Bintara PolisiSekolali Kepolisian Negara (SPN) Lido.Hasil penelitian menunjukkan adanya hubimgan yang signifikan antaraminat menjadi Bintara Sabhara Polisi dengan prestasi belajar siswa PendidikanPertama Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Lido. Hal ini disebabkan minatmerupakan faktor perangsang untuk dapat melakukan suatu kegiatan menjadibaik. Namun tidak selamanya minat berpengaruh langsung terhadap prestasibelajar. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian, bahwa tidak semua aspekminat memiliki hubungan yang signifikan terhadap prestasi belajar. Keberhasilanseseorang juga ditentukan oleh kemampuan yang telah dimilikinya, karena minathanyalalr sebagai perangsang agar siswa mau belajar tetapi tidak menjaminhasilnya baik. Sehingga dapat disimpulkan baliwa minat bisa berhubungandengan prestasi belajar apabila didukung dengan adanya kemampuan seseorangatau faktor-faktor yang menunjang lainnya."

"Kepolisian Demokratis Democratic Policing) Reserse Polri denganPendekatan Soft Systems MethodologyPenerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tundukpada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum danmelayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas sepertipelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), danpenyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisiandemokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (statecapacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatupemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negaraseperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial,sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatanfisik yang dapat melanggar HAM.Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013)yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebutbelumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapatbeberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisiandemokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley,2006, & Dixon, 1999).Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratisReserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantuintelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuatmodel konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidahdalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating iniuntuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta parapenguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interestmelibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepadakepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM.Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunyapenguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratisyaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dandikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya(Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi darikapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitianyang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensiyang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisiandemokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisianmelalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisiansebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasimanusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisiendalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the

Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt

militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms

of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power

and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from

the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A

democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution

which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability

that may violate against human rights.

There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely

organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however,

are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to

be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions

(Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).

In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal

Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system

methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root

definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving

interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology,

the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves

researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic

reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the

transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation

Division, the Indonesian Police and SSM practitioners.

The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of

empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic

policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be

strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics

(Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three

dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes

novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are

three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic

policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to

implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good

governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human

rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management

in the framework of providing protection and services to a democratic society."