Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pola pembangunan perumahan yang tetah dilakukan di Kota-kota besar dan menengah hanya mampu memenuhi sekitar 15 % dari jumlah kebutuhan rumah yang ada. Hal Ini berarti 85 % kebutuhan rumah disediakan sendiri oleh masyarakat sesuai kemampuannya sendiri, meskipun sedikit ditunjang oleh pemerintah dengan memberikan beberapa kemudahan. Perumahan yang dihasilkan umumnya dari segi kualitas kurang bahkan tidak memenuhi syarat sebagai perumahan Iayak huni (Kantor Menpera, 1996).Kebijaksanaan dan program-program perumahan umumnya dikonsepsikan dari sudut supply dengan segala implikasinya. Pola penanganan ini yang tadinya khusus dirancang untuk memecahkan permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ternyata akhirnya justru menghasilkan perumahan di Iuar jangkauan daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah.Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnakan kebijakan pembangunan perumahan yang ada. Tujuan khusus penelitian adalah : (1) mengetahui kondisi fisik rumah dan lingkungan yang dihasikan, (2) Mengetahui persepsi penghuni terhadap rumah dan lingkungan yang dihasilkan dihasilkan dengan kondisi perumahan sebelumnya, (3) Mengetahui kualitas hidup penghuni, (4) mengetahui kebutuhan penghuni Serta masalah-masalah sosial, ekonomi yang ada dalam mengelola perumahannya, (5) mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pengelolaan perumahan yang dibangun melalui pendekatan ini.Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Ekspos Fakto dikombinasikan dengan wawancara berstruktur dan observasi Iapangan. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan dilakukan wawancara mendalam terhadap kelompok responden yang dipilih."

"Rumah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia untuk dapat bertahan hidup. Peningkatan jumlah penduduk di Jakarta yang meningkat pesat menyebabkan peningkatan sarana pemenuh kebutuhan, khususnya rumah. Peningkatan jumlah kebutuhan rumah yang tidak diikuti oleh peningkatan lahan sebagai sarana pemenuh kebutuhan menimbulkan persaingan yang ketat untuk mendapatkanya. Masuknya kapitalis dalam persaingan penggunaan lahan semakin semakin mempersulit masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka akan tempat tinggal. Perumahan masyarakat miskin pun menjadi semakin padat seiring peningkatan jumlah penduduk dan mereka banyak berkembang di lahan marginal dalam bentuk kampung. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapitalisme terhadap perkembangan perumahan di Jakarta. Metode yang digunakan adalah melalui studi berbagai referensi untuk membahas kasus yang terjadi di lapangan.

---

House is a basic human need that must be met to survive. The number of population in Jakarta which increased rapidly causes increases the means fulfillment the needs, especially the home. Increasing the number of housing needs that are not followed by increase in land as a means of fulfilling the needs pose stiff competition to get it. Capitalist that include in land rivalry make it harder to the poor to meet their house need. Poor house become more and more dense follow the increase of population and they grow in the edge of Jakarta in the form of the kampung. Writing this thesis aims to determine how the influence of capitalism on the development of housing in Jakarta. The method used is through the study of variety of reference to discuss the case in the field."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, begitu juga sebagai kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan khususnya di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kodya Bekasi mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi konsumennya. Namum setelah tinggal di perumahan dihadapkan pada persoalan mulai dari beban biaya hidup, keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan sampai rasa kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga.Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :1. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen pada waktu memilih perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan.2. Apa dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Adakah dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga.Adapun tujuan dalam penetitian ini adalah :1. Menentukan preferensi konsumen dalam memilih perumahan di daerah lokasi penetitian.2. Menganalisis dampak pembangunan perumahan rakyat terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Menentukan dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga di daerah penetiban.Metode yang digunakan dan hasil penemuan penelitian :Metode penelitian untuk menjawab permasalahan pertama digunakan AHF (Analytical Hierarchy Process) dari Thomas Saaty yaitu suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dari variabel-variabel yang dianalisis dan permasalahan 2 ; 3 menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel yang menggunakan presentase.1. Tujuan penetitian butir 1 diperoleh kesimpulan tingkat preferensi rumah tinggal prioritas utama adalah Lingkungan dengan bobot tertinggi 0,317 (31,70%), diikuti Waktu tempuh 0,254 ( 25,40%), Harga rumah 0,216 (21,60%), dan Transportasi 0,213 (21,30%). Sedangkan pada tingkat kriteria preferensi rumah tinggal yang terpenting /disenangiadalah tipe 70 bobot tertinggi 0,339 (33,90%), diikuti oleh rumah tipe 45dengan bobot 0,265 (26,50%), tipe 36 dengan bobot 0,225 (22,50%), dan tipe 21 dengan bobot 0,171 (17,10%).2. Tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa: 96,67% dari responden pengamatan terhadap warga sekitar komplek ikut memanfaatkan fasilltas komplek perumahan, dan 93,33% kekompakan warga perumahan dengan warga sekitar komplek dalam menjaga ketertiban. Kontribusi positif seperti membuka peluang usaha kegiatan ekonomi baik usaha dagang (pedagang keliling, pedagang sayur/buah, warung makan) dan jasa (penarik becak, ojek, petugas keamanan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga). Pengembangan wilayah menjadi hidup dari berbagai fasilitas pendukung. Mobilitas masyarakat dan wawasan lebih terbuka. Muncul hunian liar yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditentukan, dan masih terjadi kecemburuan sosial.3. Tujuan penelitian butir 3 diperoleh kesimpulan bahwa : Pembangunan perumahan memberikan andil terwujudnya ketahanan keluarga tidak terlepas dari 5 aspek kesejahteraan dan keamanan adalah Kemampuan ekonomi (kecukupan hidup) : 96,67% kelancaran mengangsur/mencicil rumah; 73,33% kemampuan merenovasi rumah yang memadai, walaupun setelah tinggal di perumahan yang dirasa memberatkan adalah transportasi ke tempat bekerja 70%, karena 83,34% dari responden pegawai/karyawan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Aspek pendidikan : 100% bercita-cita menyekolahkan anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi dan 96,67% mempunyai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Aspek kesehatan : 93,33% kondisi kesehatan keluarga di perumahan dan 90% kondisi kesehatan lingkungan perumahan memadai. Aspek ketaqwaan : 93,33% masyarakat mempunyai peluang meningkatkan ketaqwaan, dan menyatakan mampu menggunakan peluang dengan baik untuk meningkatkan ketaqwaan 86,67%. Aspek kemudahan : 93,33% sarana transportasi memadai, sarana penyediaan kebutuhan sehari-hari 90%, sarana pendidikan 83,33% tersedia, namun sarana rekreasi hanya 10% responden dapat menikmati. Kondisi keamanan : 93,33% telah merasa tentram tinggal di perumahan, dan 90% kondisi ketertiban masyarakat di perumahan memadai."

"Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami permasalahan yang serius di bidang perumahan dan permukiman, khususnya di kota-kota besar. Permasalahan ini timbul karena tingginya arus urbanisasi yang tidak dibarengi oleh pertumbuhan ekonomi yang merata dimasyarakat. Tingginya laju pertumbuhan tidak sesuai dengan kemampuan penyediaan sarana perumahan, sehingga merangsang pertumbuhan permukiman yang tidak teratur (siam area) dan pembangunan gubuk- gubuk liar yang dibangun secara liar di tanah yang liar juga (sguatter).Banyak program-program pembangunan yang dilakukan oleh sektor fonual dan swasta yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan kota yang semakin tidak teratur dan buruk karena banyaknya *slum area’ dan ‘sguatter’ namun tidak berhasil mencapai sasaran. Contoh dari program ini adalah penyedian rumah sederhana ‘Perumnas’ yang dianggap dapat di jangkau oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah.Hal ini menjelaskan bahwa semakin besarnya suatu organisasi dan semakin memusatnya manajemen pembangunan maka semakin sering dan besarnya ketidakcocokan terjadi antara prioritas kebutuhan bagi penghuni dengan produk yang mereka dapat."

"Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai fungsi serta peran yang strategis yakni sebagai sarana awal dan pusat pendidikan serta pembentukan moral keluarga. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang sehat, layak huni, murah, dan aman akan berpengaruh terhadap kesehatan psikologis, jiwa dan fisik masyarakat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga perlu ditempatkan sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Masalah pendanaan merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH). Yaitu belum adanya mekanisme pendanaan perumahan dan pemukiman yang mantap didukung oleh aspek-aspek kelayakan untuk lebih mendorong penyediaan dana dalam pengadaan rumah khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kelayakan dalam keputusan pendanaan proyek pembangunan rumah sederhana dan melihat prioritas aspek-aspek kelayakan tersebut dari sudut pandang pihak pemerintah yang diwakili kelompok pakar/expert dan pihak swasta yang diwakili oleh perusahaan pengembang/developer.Dari hasil analisis dengan tools SPSS versi 11.0 terhadap 11 sampel dan kelompok pakar/expert dan 25 sampel dari ketompok developer diperoleh bahwa untuk kelompok pakar aspek-aspek kelayakan adalah prioritas: Aspek Kebijakan/regulasi mengenai perumahan (36,59 %), 2. aspek pemberian subsidi (27,34 %), 3. aspek pembiayaan/pendanaan (20,27 %), 4. aspek teknis pelaksanaan (15,80 %). Dari kelompok perusahaan pengembang/developer aspek-aspek kelayakan adalah prioritas 1. aspek pemberian subsidi (40,20 %), 2. aspek pembiayaan/pendanaan (23,05 %) 3. aspek manajemen/organisasi perusahaan (21,71 %) 4. aspek keterlibatan pihak swasta/investor (16,24 %).

---

Housing and settlement are the basic need of human being, which have function and strategic role, namely as preliminary means and educations center for building the morale of a family. Fulfilled a house which is health, proper, cheap, and save would influence the health of psychology, soul and physic of society that finally could increase the quality of society That's why, it is necessary to assume as one of priority sector in order to develop the whole people of Indonesia.

Financing is one of the problems in the development of low cost housing (Rs Sehat/ RSH). Until now, there is no a good mechanism of financing for housing and settlement which are supported by feasibility aspect in order to encourage the financial preparations in the frame of developing a low cost housing, specially for society with low income.

The research purposes to identify the feasibility aspects in the decision of project financing for development of low cost housing and considers the feasibility aspect from the point of view of the government represented by expert and private sector represented by developer.

Based on the result of analysis with SPSS toot version 11.00 to 11 samples of expert group and 25 samples of developers, it was obtained that the priority feasibility aspects for expert group are as follows: 1. Aspect of regulation/ policy concerning of housing (36,59 %), 2. Aspect of subsidizing (27,34 %), 3. Aspect of financing (20,27 %), 4. Aspect of technical implementations (15,80 %). From the group of developer's company, that priority feasibility aspects are as follows : 1. Aspect of subsidizing (40,20 %), 2. Aspect of financing (23,05 %) 3. Aspect of management/organizations of company (21,71 %) 4. Aspect of the involvement of private sector/investor (16,24 V)."

"Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak masyarakat oleh pihak pengembang dan Pemerintah Daerah melalui konsep hubungan peran yang terjadi di antara para pelaku. Unit analisisnya adalah masyarakat sebagai konsumen perumahan yang memiliki hak dan sikap terhadap status hukum bangunan rumah; pihak pengembang perumahan sebagai pihak swasta yang memiliki orientasi terhadap keuntungan, namun sekaligus harus bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya; serta Pemerintah Daerah sebagai pelindung hak masyarakat, pembuat kebijakan, pengawas dan pengendali dari berlakunya suatu kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode instrumental case study. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada para pemilik rumah yang bangunannya belum memiliki IMB, masyarakat/warga Perumahan X dan Y, pihak pengembang, dan pihak Pemerintah Daerah terkait dengan pembangunan perumahan; observasi; serta studi literatur, baik institusional maupun teori keilmuan.Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Masyarakat sebagai konsumen memiliki kelebihan muatan peran berupa : peran terlalu besar, peran tidak jelas, dan peran saling bertentangan. Konsumen mengembalikan kelebihan muatan peran tersebut kepada pihak pengembang; (2) Terdapat peran yang saling menguntungkan antara pihak pengembang dan Pemerintah daerah ketika dilakukan perubahan site plan yang disebut sebagai negosiasi peran; (3) Pemerintah Daerah menghilangkan peran sebagai pengawas terhadap ketidaksesuaian pembangunan perumahan, dan menguatkan peran dalam mengesahkan dan/atau memberi ijin pembangunan perumahan melalui perubahan site plan, yang memicu terjadinya negosiasi peran.

---

This research focuses on meeting people's rights by the developer and the local government through the concept of the role which occur in the relationship between the actors. The unit of analysis is the community as a residential consumer who has the rights and attitudes towards the legal status of the house; housing developer as private parties who have an orientation towards profit, but at the same time be responsible in conducting its business; and local government as a protector of people's rights, policy-makers, supervisor and controller of the effect of a policy.

This research used a qualitative approach with instrumental case study method. The data was collected through interviews with the homeowners whose property has not yet IMB, community/citizen housing X and Y, the developers, and the local government associated with residential development; observation; and the study of literature, both institutional and scientific theory.

Results reveal that: (1) People as consumers have a role overload: too large a role, the role is not clear, and conflicting roles. Consumer returns that role overload to the developer, (2) There is a mutually beneficial role between the developer and the local government when it made changes to the site plan referred to as a role negotiation, (3) Eliminating the role of local government as a watchdog against mismatches housing development, and strengthen the role in validating and/or give permission housing development through site plan changes, negotiations which led to a role."

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."

"Pengembangan perumahan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah (termasuk rumah susun sederhana), umumnya tersingkir ke daerah pinggiran (sub-urban), karena lahan pada kawasan dengan aksesibilitas baik dan dekat dengan fasilitas (pusat kota) yang harga tinggi. Orientasi pengembangan di Jabodetabek sampai saat ini masih mengacu kepada keberadaan akses jalan, baik jalan tol (jalan bebas hambatan) maupun jalan biasa. Dan belum seperti di Singapura, dimana pengembangan perumahan telah mempertimbangkan transportasi massal yang cepat dan terjangkau. Hal ini mengakibatkan penghuni rumah susun di Jabodetabek terbebani dengan waktu tempuh perjalanan yang lama dan biaya transportasi yang tinggi. Penelitian ini mengacu pada penerapan pengembangan yang dilakukan di Singapura dengan mengembangan rumah susun di kawasan sekitar stasiun pemberhentian KRL. Penelitian ditujukan untuk mengetahui apakah kawasan sekitar stasiun pemberhentian KRL berpotensi dan layak untuk dikembangkan sebagai rusun sederhana. Hal ini untuk mengkaitkan transpotasi massal khususnya keberadaan stasiun dengan potensinya sebagai kawasan pertumbuhan atau pengembangan. Dari kelima koridor KRL, yaitu menuju Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, serta jalur dalam kota, Jalur Jakarta - Serpong dipilih sebagai studi kasus. Digunakan pendekatan dan analisis dalam lingkup kajian Real Estate yaitu dengan melakukan analisis pasar, analisis lokasi dan analisis investasi. Pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif memberikan gambaran kondisi suatu pasar properti dan kondisi lokasi kawasan studi. Selain melakukan kajian-kajian literatur dan data sekunder dari individu dan suatu intansi pemerintah, data primer didapatkan dengan wawancara dan penyebaran kuesioner pada penumpang KRL untuk analisis pasar mikro sebagai karateristik target pasar. Analisis pasar menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang KRL diikuti dengan usaha perbaikan fasilitas dan pelayanan KRL oleh PT. KCJ. Pada tahun 2008, jumlah penumpang mencapai 233.852.501. Berdasarkan hasil survey penumpang KRL didapat beberapa diantara mereka termasuk pada golongan ekonomi menengah ke bawah (53%) dan sebagian termasuk pada golongan ekonomi menengah (47%). Mereka adalah kelompok yang membutuhkan rumah susun sederhana. Dengan demikian kawasan di sekitar stasiun pemberhentian dapat memicu perkembangan menjadi pusat-pusat kegiatan, termasuk rumah susun sederhana. Berdasarkan hasil analisis lokasi terdapat tiga lokasi stasiun Stasiun Jurang Mangu, Stasiun Ciater dan Stasiun Rawabuntu. Ketiga kawasan tersebut masih masuk ke dalam kawasan dengan waktu tempuh kurang dari 45 menit perjalanan, dimana masih sesuai untu kawasan perumahan bagi commuter. Selain itu, harga lahan pada kawasan tersebut masih relatif rendah sehingga akan fleksibel untuk mengembangan rumah susun sederhana. Berdasarkan hasil analisis investasi diketahui bahwa lahan yang layak untuk dikembangkan debagai rumah susun pada harga lahan maksimal Rp 1.000.000/m2,dan didapatkan nilai IRR 22%. Sehingga kesimpulan yang didapat dalam studi ini, mengindikasikan bahwa rumah susun sederhana memiliki potensi dan layak dikembangkan pada kawasan sekitar stasiun Kereta Rel Listrik (KRL).

---

Houisng development for low-economy class (including flat), is now done in the sub-urban, because of high price of the land with good access and close to city centre. Development orientation in Jabodetabek, up to this moment, still refers to road access, both toll and normal road. And unlike Singapore, where housing development has considered mass transport which is fast and affordable. As a result, flat occupants in Jabodetabek has to deal with long travelling time and high travelling cost.

This research refers to concept implemented in Singapore where flats are developped nearby the stations of mass transport. The aim is to investigate whether the area nearby the station of electric-driven-train or known as KRL is potential for flat development. It is to relate mass transport, in particular the presence of station for development area.Out of five corridors of KRL,towards Bekasi, Tangerang, Depok and Bogor, as well as inner city corridor, the corridor of Jakarta - Serpong is selected as case study.

Approaches and analysis in the scope of real estate assessment are used: market analysis, location analysis, and investment analysis. Quantitative and qualitative approaches give the picture of a property market and situation of location of studied area. In addition to study literature from secondary data coming from an individ or a governmental agency, primary data is collected through interview and questionnaires towards KRL user for micro-market analysis as characteristic target market.

Market analysis shows increase of KRL user, followed by facility and service improvement of KRL by PT KCJ. In 2008, the user of KRL reaches 233.852.501. The survey to the user of KRL has shown that most of the user belong to low-class economy (53%) and the remaining belongs to middle-class (47%). These people are the groups which need flat for housing. It is concluded that area surrounding the stations could be developped as center of activities, including flats.

Based on result of location analysis, there are three locations: Station Jurangmangu, Station Ciater, and Station Rawabuntu. Al three locations are still within the area which require less than 45 minutes of travelling time from the city centre. Thus, it is still convenient for commuting daily. Furthermore, the land price in those areas are relatively low, so that it will be flexible in flat development.

Result of investment analysis has revealed that the appropriate land for flat development is at land which has maximal price of Rp 1.000.000/m2 and IRR is given at 22%. The conclusion of this study indicates that flat has great potential and is feasible to be developped near the stations of KRL. "