Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Basis Data Program Kesehatan Lingkungan yang berjalan selama ini belum tertata dengan baik dan benar. Hal tersebut dikarenakan masih belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi komputer sebagai solusi memecahkan masalah di bidang kesehatan.Program Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Bekasi dalam memperoleh data menggunakan formulir inspeksi sanitasi. Formulir ini digunakan untuk memantau kualitas kesehatan iingkungan baik itu masalah perumahan, kualitas air, air limbah, pengamanan pestisida, industri, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan. Banyaknya formulir inspeksi sanitasi di puskesmas menjadi beban bagi petugas kesling, sehingga mengakibatkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Sistem Informasi Basis Data Program Kesling Puskesmas merupakan pengembangan dari SIMKESLING, sehingga diharapkan menghasilkan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan program di Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan sistem informasi basis data program kesehatan lingkungan puskesmas ini, menghasilkan informasi, indikator dibutuhkan, disain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, disain format input dan output laporan, serta program aplikasinya. Program aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembuatan laporan dan pengambilan keputusan untuk program kesehatan lingkungan dipuskesmas. Laporan yang dihasilkan berupa laporan bulanan dan tahunan yang disampaikan ke Dinas Kesehatan.Daftar Bacaan : 30 (1981 - 2003)

---

Development of Data Based Environmental Health Programme of Primary Health Care in Bekasi DistrictData based environmental health program which been talking until now have not arranged well. That is un optional use computer technology as a solution in solving health problem.

Environmental health program in Bekasi district taking data by using sanitary inspection form. This form is use to control environmental health quality such as housing, water quality, liquid waste, pesticide safety, industry, public places and food management process. Such a lot of sanitary inspection forms in local government clinic becoming burden to the environmental health officers, and caused uncompleted report, inappropriate time, and data duplication.

In the decentralization era, district health department has authority to develop local health information system. Data based information system of environmental health program in primary health care is developed from SIMKESLING, and expected to produce information that can fulfill program necessity in district health department in planning, monitoring, and program evaluation.

Development of data based information system in environmental health program in primary health care starts with determining information, indicator, designing collection system, data processing and presenting, designing input and output report form and also designing application program. Result of application program can be use for making report and taking decision of environmental health program in primary health care. Result of report form monthly and annually for health District.

References : 30 (1981 - 2003)"

"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

---

This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat perkotaan dan upaya-upaya untuk peningkatannya. Penelitian dilakukan pada kasus pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK di Kelurahan Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan dan Melawai di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki kekhususan, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan lokasinya didasarkan pada Indeks Potensi Kerawanan Sosial IPKS untuk mendapatkan gambaran dari beberapa struktur sosial masyarakat perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi disebabkan oleh pengembangan partisipasi masih bersifat normatif, ketidaksesuaian penerima manfaat pada daerah tertentu, minimnya informasi, tidak kuatnya organisasi kemasyarakatan Lembaga Musyawarah Kelurahan, tidak berjalannya bantuan pemimpin lokal Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, dan tidak adanya pelatihan manajemen program. Hal tersebut diperburuk dengan rendahnya kepedulian masyarakat pada lingkungannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan selain tentunya peran pemerintah dan penggunaan e-governance, diperlukan juga peran dari Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga sebagai penggerak dan juga perwakilan masyarakat.

---

This research aims to analyze the low participation in community empowerment of urban areas and efforts to improve it. It was implemented using a qualitative method in the Community Empowerment Program for Villages PPMK in the villages of Kampung Rawa, Kali Baru, Tanjung Duren Selatan and Melawai in DKI Jakarta, Indonesia which holds special rights in running its government. Those administrative villages were selected based on Social Insecurity Potential Index IPKS to give an overview of the urban social structure.

The results suggest a low level of participation because the development of the participation is still normative, incompliance of the target groups on certain areas, lack of information, weak community organization Village Consultative Council LMK, no assistance of the local leaders Chief of Neighborhood Association RT and Chief of Community Association RW, and lack of management training programs. It is exacerbated by the low awareness of the people on environment. Therefore, efforts that can be undertaken besides the roles of the Government and the implementation of e governance are the roles of Chiefs of the RTs and RWs as the driving force and representatives of the community."

"Penyakit kardiovaskular terutama Penyakit Jantung Koroner (PJK) dan Stroke merupakan penyebab kematian paling umum dan menempati urutan teratas penyebab kematian secara global. PJK memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerja dan perusahaan yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas, peningkatan absensi, dan bahkan kematian dini pada pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan faktor risiko Penyakit Jantung Koroner (PJK) setelah dilakukan tindakan intervensi program kesehatan pencegahan pada pekerja lapangan di Perusahaan Migas X Tahun 2023. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain quasi eksperimen (one group pre and post test design). Metode intervensi yang digunakan adalah penyuluhan kesehatan dan olahraga. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perbedaan signifikan (p<0,05) pada indeks massa tubuh (p<0,001), tekanan darah diastolik (p=0,015), kadar lemak darah (p<0,001) dan gula darah (p<0,001). Sebaliknya tidak ada perbedaan signifikan (p>0,05) pada tekanan darah sistolik (p=0,181) dan tingkat risiko PJK (p=0,585). Disarankan perusahaan agar melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan dan pelaksanaan program berkelanjutan lebih komprehensif tidak hanya sebatas penyuluhan kesehatan dan olahraga namun program seperti berhenti merokok, pola makan sehat, manajemen stres dapat dilakukan sehingga keberhasilan program dapat dirasakan manfaatnya baik untuk pekerja dan perusahaan.

---

Cardiovascular diseases, especially coronary heart disease (CHD) and stroke, are the most common causes of death and rank among the world's leading causes of death. CHD has a significant impact on workers and companies that can lead to reduced productivity, increased absences, and even premature deaths in workers. The aim of study is to analyze the reduction in risk factors for Coronary Heart Disease (CHD) following the intervention of preventive health programs in field workers at Oil and Gas X Company in 2023. This research is quantitative with a quasi-experimental design (one group pre and post test design). The intervention methods used are health care and exercise. Analysis results showed significant differences (p<0,05) in body mass index (p <0,001), diastolic blood pressure (p=0,015), blood fat levels (P<0,001) and blood sugar (p>0,001). On the other hand, there was no significant difference (p >0.05), in systolic blood pressure (p =0,181) and the level of PJK risk (P=0,585). It is advised that the company to carry out an evaluation of the program carried out and the implementation of a more continuous, comprehensive program not only the limits of health and exercise but programs such as smoking cessation, healthy diet, stress management can be done so that the success of the program can feel the benefits for both employees and the company."