Pembagian kewenangan wilayah laut antara propinsi dan daerah dengan berlakunya undang-undang no. 22 tahun 1999

Kemampuan dan sesiapan daerah Kabupaten / kota dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab

Wewenang pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah : Studi di Kota Bandar Lampung

Pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan sediaan farmasi di Indonesia = Division of authority between central government, provincial government, and district government on pharmaceutical regulation in Indonesia

Analisis perekonomian dan kebijakan perencanaan pengeluaran pembangunan daerah Kabupaten Banggai dalam rangka menyongsong pemekaran wilayah dan pelaksanaan otonomi daerah