Pengelakan terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan yang didahului dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara = Evaluation towards the income tax (pajak penghasilan) and land tenure income tax (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) exaction in the land title and/or building sales that was initiated by the installment sale agreement (perjanjian pengiukatan jual beli) with selling authorization that was made in front of the North Jakarta notary

Analisis Kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di Kota Tangerang Selatan = Analysis of Fees on Acquisition of Land and Building Rights on Sale and Purchase Agreements in the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments in South Tangerang City

Analisis penerapan validasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) pada transaksi jual beli di Kota Bekasi = Analysis of applying the validation of acquisition duty of right on land and building (bphtb) at sale and purchase transaction in Bekasi City

Implementasi kebijakan sosialisasi ea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di DKI Jakarta = Implementation of socialization duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) in Jakarta

Efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Propinsi DKI Jakarta