Pertanggung jawaban notaris atas tindak pidana penggelapan uang milik kliennya dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris = Notary public accountability for criminal acts of embezzlement of the money belonging to his client is associated with a notary public oath

Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Oleh Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Uang (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 55/PDT/2019/PT BDG) = Legal Protection for Clients Over Torts Claims Filed By a Notary Who Has Sentenced for Embezzlement Criminal Act (Study of the Bandung High Court Decision No. 55/PDT/2019/PT BDG)

Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas Titipan Uang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby) = Responsibilities of a Notary as a Public Official for Entrusted Fees for Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) Which Resulted in the Crime of Embezzlement (Case Study of Surabaya District Court Decision Number 210/Pid.B/2022/PN Sby)

Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani

Pertanggungjawaban notaris selaku PPAT atas kepercayaan klien yang disalahgunakan terkait dengan penggelapan BPHTB dalam putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS tanggal 04 Agustus 2015 = Responsibility of notary as the land deed officer upon client s misused trust related to the embezzlement of BPHTB Denpasar district court verdict number 300/PID.B/2015/PN.DPS