Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban bersikap jujur, amanah, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Pada praktiknya, tidak sedikit notaris yang melanggar kode etik dalam menjalankan jabatannya dengan tidak jujur dan tidak bertanggungjawab bahkan melanggar peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, yang akan membahas kasus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 55/PDT/2019/PT BDG di mana notaris mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya, karena kliennya mengirimkan surat somasi kepada notaris, yang pada intinya meminta notaris untuk mengembalikan uang milik kliennya. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi klien atas gugatan yang diajukan oleh notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menganalisis antara fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Tipologi dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi klien yaitu berupa penolakan gugatan yang diajukan notaris. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris, merupakan tindakan yang melanggar sumpah jabatan notaris dan termasuk ke dalam pelanggaran berat. Hal ini dapat berpotensi merusak nama baik notaris sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat. Dalam hal ini, untuk membuat efek jera atas perbuatannya dan mempertimbangkan bentuk perlindungan hukum bagi klien yang mengalami kerugian, notaris harus bertanggungjawab dengan menjalankan seluruh sanksi yang diberikan kepadanya seperti sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Seharusnya sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berat.

---

Theoretically, a notary must act honestly, trustworthy, thorough, independent, and impartial to carry out their profession. Unfortunately, in practice, many notaries were found to act dishonest and irresponsible. They violated the Notarial Code of Ethics and relevant laws and regulations. This thesis will discuss a tort claim under Bandung High Court Decision No. 55/PDT/2019/PT BDG filed by a notary against his client due to a warning letter sent by the client stating that the notary must return his client’s money. Moreover, this thesis will specifically be discussing the legal protection for his client as the defendant in the above case. This thesis used a normative juridical method that analyzing legal facts compare to the applicable laws. Data used in this thesis is secondary data collected from literature review and interviews. As for the typological, this thesis applied explanatory typology. Based on the research, the client is entitled to legal protection in rejection of the tort claim. As for the criminal act, embezzlement committed by the notary is classified as a severe violation and has violated Notary Official Oath. The embezzlement can potentially defame the notary as a service provider for the public. To provide a deterrent effect, the notary has to take the responsibility by committed all sanction sentenced, as such criminal, civil and administrative sanctions. Dishonorable dismissal should be given to the notary on the above case.