Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang Parawisata menurut UU No.5 Tahun 1974 (studi kasus di Dinas Parawisata DKI Jakarta)

Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah: analisis tehadap kewenangan bidang pertanahan antara pemerintah kota Batam dan otoritas pengembangan derah industri pulau Batam

Pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Provinsi Pada Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Petani Di Jawa Barat = Division of Authority Between the Central Government and Provincial Government in the Protection and Empowerment of Farmers in West Java