Penelitian ini di latarbelakangi penjualan hasil produksi yang tidak sebanding dengan biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh kebijakan impor pangan yang longgar setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menghapus larangan impor meskipun pasokan domestik mencukupi. Implementasi perlindungan para petani yang lemah, kelemahan kelembagaan seperti koperasi, dan distribusi yang tidak efisien turut memperburuk kondisi. Akibatnya, daya saing dan kesejahteraan petani menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di Jawa Barat, adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Jawa Barat, dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi terhadap tumpang tindihnya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan teori Pembagian Kewenanganan, Teori Peraturan Perundang-Undangan, dan pendekatan dalam pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya, penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang merevisi dan menghapus ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 terkait pelarangan impor pangan saat pasokan domestik mencukupi, serta sanksi bagi pelanggaran. (2) Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota dalam sektor pertanian sering terhambat oleh ketidakjelasan regulasi, terutama terkait kebijakan impor pangan yang berdampak negatif pada kesejahteraan petani. Pemerintah Daerah Jawa Barat perlu menerapkan pendekatan terpadu melalui peraturan daerah yang mendukung hak petani, edukasi sosial dan hukum, serta akses teknologi dan pembiayaan. Semua langkah ini harus dilaksanakan secara adil dan transparan melalui kolaborasi antara pemerintah, petani, lembaga hukum, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan

---

This research is motivated by the imbalance between production costs and the selling prices of agricultural products. This issue stems from lenient food import policies following the revision of Law Number 19 of 2013 into Law Number 6 of 2023, which abolished the prohibition on imports even when domestic supplies are sufficient. Weak implementation of farmer protection, institutional shortcomings such as cooperatives, and inefficient distribution systems further exacerbate the situation. Consequently, the competitiveness and welfare of farmers have declined. The purpose of this study is to analyze the division of authority between the central government and the provincial government in protecting and empowering farmers in West Java, identify overlaps in authority between the two levels of government in implementing policies for farmer protection and empowerment, and examine the efforts undertaken by the central and provincial governments to resolve these overlaps in West Java. This research applies the theories of Division of Authority and Legislation, along with approaches to authority division based on statutory regulations. It employs a normative juridical research method using both primary and secondary data sources. The results of the study conclude that: (1) the enactment of Law Number 6 of 2023 revised and abolished crucial provisions in Law Number 19 of 2013, such as the prohibition of food imports when domestic supplies are adequate and the sanctions for violations; (2) the division of authority among the central, provincial, and local governments in the agricultural sector is often hindered by regulatory ambiguities, particularly regarding food import policies that adversely affect farmers' welfare. The West Java Provincial Government needs to implement an integrated approach through regional regulations that uphold farmers' rights, legal and social education, and access to technology and agricultural financing. These measures must be executed fairly and transparently through collaboration among governments, farmers, legal institutions, and the private sector to create a sustainable agricultural ecosystem