Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
Rizka Indri Arfianti
"
ABSTRAK
Berbagai perubahan dalam tata kehidupan masyarakat terjadi dalam menghadapi era globalisasi. Perubahan tersebut merupakan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang yang berlangsung dengan cepat. Indonesia pada saat ini juga telah mengikatkan diri pada terciptanya perdagangan bebas. Dengan pengaruh globalisasi ini arus perdagangan barang dan jasa antar negara akan semakin meningkat. Dalam setiap perjanjian internasional, umumnya diperjanjikan bagaimana cara penyelesaian masalah dan hukum apa yang akan diberlakukan jika terjadi perselisihan antar kedua ...
"
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yoyo Arifardhani
"
ABSTRAK
Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat dewasa ini, merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi dunia. Karena suatu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperkenalkan di suatu negara maka pada saat yang singkat dapat pula dihadirkan dinegara lain. Keberadaan benda dan jasa tersebut dalam proses pembuatannya menggunakan HAKI, oleh sebab itu memerlukan perlindungan hukum terhadapnya, untuk menghindari adanya usaha pemalsuan dan persaingan yang tidak wajar dari pihak lain.
Dengan melihat gambaran secara singkat ini ...
"
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Herry Wirawan
"
Pendahuluan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan. stabilitas politik dan kebijakan deregulasi secara terus menerus. Serta partisipasi lembaga keuangan internasional seperti bank dunia yang mengalirkan dana dengan kriteria investasi guna memperoleh keuntungan, memungkinkan perusahaan domestik dapat tumbuh menjadi besar. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang pesat. diperlukan dana yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan mulai mencari tambahan dana dari luar, antara lain dengan memanfaatkan pasar modal, dengan melakukan Initial Public Offering, maupun right issue.
Perkembangan ...
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Antonius Budi Hariadi
"
Lembaga perbankan telah dikenal di Indonesia sejak jaman pendudukan Belanda Namun perkembangan perbankan nasional Indonesia mulai memasuki babak baru sejak dikeluarkannya paket deregulasi keuangan dan perbankan 1 Juni 1983. Paket tersebut kemudian disusul oleh paket-paket deregulasi lain yang tujuannya adalah menciptakan ìklim usaha yang kondusif di Indonesia.
Puncak dari paket deregulasi perbankan adalah dikeluarkannya Paket Oktober 1988 atau dikenal dengan ?Pakto 88? yang memberikan keleluasaan dalam pengelolaan operasional bank. Pakto 88 telah nyata mampu mendorong perkembangan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andriani Nurdin
"
Para ahli sepakat bahwa bahan untuk penulisan Actio Pauliana ini sangal jarang. Konsep Actio Pauliana sudah lama dikenal, baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-Verordening, St). 1905-217 jo Stb. 1906 No. 348).
Dalam tulisan ini Penulis akan lebih memfokuskan uraian Actio Pauliana dalam hubungannya dengan Perkara Kepailitan, sehingga nantinya tulisan ini dapat diharapkan memberi surnbangan kepada para Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator dalam memutus ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T18676
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lutfi Djoko Djumeno
"
ABSTRAK
Permasalahan dalam rnakalah ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui kawasan
(PT.Kawasan Berikat Nusantara/KBN) untuk merangsang berkembangnya produksi
ekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non minyak dan gas bumi serta jasa, dengan
memberikan fasilitas penangguan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negara
lainnya, dan, pelayanan perijinan satu atap.
Fasilitas yang diberikan PT.KBN kepada investor merupakan monopoli dalam
pengelolaan kawasan berikut yang diberikan Pemerintah khusus kepada BUMN tersebut
yaitu perlakuan khusus kepabeanan, dan secara tidak langsung badan usaha ini diberi
wewenang melaksanakan sebagian tugas ...
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bachry Soetjipto
"
Di dalam Undang-undang Nomar 4 T ahun 1 998 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Alas Undang-Undang teutang Kepailitan" telah diatur secara tegas mengenai pemberesan harta pailit, jika debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Dua opsi pemberesan harta pailit yang dibcrikan undang-undang ada dua Pertama, pemberesan harta pailit dengan penjualan di muka umum melalui mekanisme pelelangan umum. Kedua, pemberesan hafta pailit melalui mekanisme penjualan di bawah tangan, dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18947
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Wahyu Wibisana
"
Lembaga Amil Zakat kini tumbuh berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk membayar zakat. Lembaga amil zakat adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk memungut atau menerima zakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga lain yang mengelola zakat tapi didirikan oleh Pemerintah biasanya di sebut dengan Badan Amil Zakat Infaq sodakoh atau di singkat BAZIS. Sesuai dengan Undang - Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat' - yang selanjutnya dalam tulisan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18934
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rita Triana Budiarti
"
Hukum Kepailitan merupakan cara penyelesaian utang piutang yang cepat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi para kreditur. Hukum Kepailitan di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nornor 87). Menurut undang-undang tersebut, persyaratan untuk dinyatakan pailit adalah apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16257
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lusiani Julia
"
Satu hal yang penting yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (Undang-undang No. 1 tahun 1995, selanjutnya disebut UUPT) adalah masalah akuisisi saham dan aset. Mengakuisisi atau diakuisisi, sudah menjadi peristiwa biasa bagi pelaku bisnis modern. Akuisisi aset merupakan transaksi yang Iebih kompleks dari akuisisi saham. Aset umumnya tidaklah secara rapi dikemas dalam perusahaan target dan karenanya perlu diidentifikasikan setiap aset yang merupakan
bagian dari bisnis yang akan diambil alih oleh pembeli. Pembeli biasanya tidak akan mengambil ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16258
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
