Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 44320 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Andriani Nurdin, author
Para ahli sepakat bahwa bahan untuk penulisan Actio Pauliana ini sangal jarang. Konsep Actio Pauliana sudah lama dikenal, baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-Verordening, St). 1905-217 jo Stb. 1906 No. 348). Dalam tulisan ini Penulis akan lebih memfokuskan uraian Actio Pauliana...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18676
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Noor Muhammad Aziz, author
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak kreditor tidak terpenuhi. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan...
2015
S59046
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2004
S22158
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Candra Adiguna, author
Actio Pauliana adalah hak yang diberikan Undang-undang kepada seorang kreditor melalui kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan krebitor. Pokok permasalah penulisan ini adalah bagaimana pengaturan actio pauliana di Indonesia...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S45580
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kartini Muljadi, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
346.078 KAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Puteri Asterea, author
Utang pajak memiliki keistimewaan yang membedakannya dengan utang niaga. Dimana utang pajak memiliki Hak Istimewa yang pemenuhannya didahulukan diatas pemenuhan pembayaran utang lainnya. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan utang pajak dalam perkara kepailitan, dan perjanjian perdamaian dalam perkara PKPU yang berhadapan dengan utang pajak....
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19550
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Prakoso Johannes, author

Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan pembatalan ini dikenal dengan nama gugatan actio pauliana. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan harus terbukti beritikad...

2020
T54823
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lembaga kepailitan merupakan realisasi ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tentang jaminan umum. Oleh karena itu dalam hal Debitur pailit , maka kedudukan Kreditur menjadi permasalahan yang utama yaitu dalam memperoleh pembayaran atas piutang yang telah diberikan kepada debitur. Keberadaan lembaga kurator sebagai pihak yang diharapkan mampu memberikan perlindungan...
346 JEPX 4 (1998)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Randy Suwenli, author
Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 01/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstdan02/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU.dan perbandingan antara pengaturan Actio pauliana di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Actio pauliana menurut undang-undang adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor melalui kurator...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S58145
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Suseno, author
ABSTRAK
Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara...
2013
T35841
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>