Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query
Cindy Octora
Abstrak :
[Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di instansi pendidikan menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena perlu adanya kebijakan yang memberikan perlindungan kepada perokok pasif. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan KTR UI khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan KTR UI di FISIP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan KTR UI di FISIP. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan KTR UI di FISIP tidak berjalan baik disebabkan stakeholders tidak serius dalam menjalankan kebijakan ini. Diperlukan konsistensi dari pemimpin dalam penerapan sanksi kepada pelanggar dan peningkatan kerjasama dari seluruh warga FISIP. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kebijakan juga diperlukan agar mahasiswa mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan KTR UI.
;The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy.
;The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy.
, The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy.
]
2015
S61084
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Antonia Putri Sri Probiyantono
Abstrak :
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 perlu diterapkan oleh setiap masing-masing perusahaan guna mencegah dan melindungi para pekerja dari potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Salah satu perusahaan konstruksi ternama di Indonesia yang menerapkan SMK3 adalah PT Waskita Karya Persero Tbk.
Pada penelitian ini lebih memfokuskan untuk meneliti penerapan SMK3 di Proyek Jalan Tol Becakayu. Proyek ini dipilih karena proyek ini telah menimbulkan tujuh korban dibandingkan proyek konstruksi lainnya. Teori yang digunakan sebagai operasionalisasi konsep pada penelitian ini adalah dari teori Mathis dan Jackson.
Dalam penelitian skripsi ini digunakan pendekatan post positivist sebagai pendekatan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan data primer yaitu wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dan data sekunder yaitu studi kepustakaan.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Waskita Karya Persero belum menerapkan SMK3 dengan baik, dimana terdapat beberapa subindikator yang belum terpenuhi, seperti kurangnya pengawasan dari safety patrol dan pelaksana lapangan untuk mengawasi pekerja secara optimal dan menyeluruh, pelatihan yang masih belum konsisten, masih kurangnya kedisiplinan dari pekerja dalam pemakaian APD dan pelanggaran lainnya. Dari kelalaian yang dilakukan oleh pekerja yang menjadi penyebab kecelakaan dapat terjadi.
Every organization is required to assure the implementation of the Occupational Health and Safety Management System OHSMS . One of Indonesia 39 s leading construction companies that has been applying OHSMS is PT Waskita Karya Persero Tbk.
This research focuses on the implementation of OHSMS in Becakayu Toll Road Project applied by PT Waskita Karya Persero Tbk. The research selected this project because the project has seven casualties, that are more compared to other construction projects. The theory used as the concept operationalization of Mathis and Jackson rsquo s theory.
The research uses post positivist approach as an approach with descriptive research type. It undertook data collection using primary data, i.e. interview with several resources and secondary data from literature study.
From the results of research, it can be concluded that PT Waskita Karya Persero has not implemented OHSMS well. There are still some unfulfilled subindicator, such as lack of supervision from safety patrol and field officers to supervise the workers optimally, training which still not consistent, lack of discipline from workers in the use of PPE and other violations. From negligence made by the worker who caused the accident may occur.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmi Khairun Nisa
Abstrak :
Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan perbedaan tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dan ketiadaan peningkatan mutu guru pascaimplementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dan metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dikaitkan pada sepuluh indikator implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Dari sepuluh indikator tersebut, delapan indikator dapat dinilai baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik.
......The policy of teacher certification in Indonesia has been being held since 2007 for all levels education The implementation of this policy emerges the difference of purpose between implementor and target of policy and unincreasing the quality of teacher. This research uses positivist approach and qualitative methode. Researcher interests to know how teacher certification policy for vocational teacher was be implemented in 2011 in DKI Jakarta Province by connecting it to ten indicators of public policy implementation according to Hogwood and Gunn. From ten indicators, there are eight indicators classified as good, whereas there are two indicators classified as bad.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fadli Walfianda
Abstrak :
Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mereformasi birokrasi yaitu dengan pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deksriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan moratorium penerimaan CPNS ini kurang berjalan lancar secara teknis. Kemudian secara substantif belum ada jaminan bahwa perbaikan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam perbaikan sistem kepegawaian di Pemprov DKI Jakarta. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari internal Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan kebijakan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah singkatnya waktu pelaksanaan dan ketidaksesuaian peraturan yang digunakan dengan kondisi yang ada di unit tertentu.
......This undergraduate thesis explain the implementation of the government policy in reforming the bureaucracy by the implementation of the moratorium civil Servants Recruitmen Policy in DKI Jakarta State. The results showed that the implementation of this policy didn’t works very well technically. Yet, in substantive there has not been a guarantee that this reconstruction has managed to give significant results in improvement HRD management in DKI Jakarta State. As for the supporting factors are come from the commitment from the internal unit of DKI Jakarta State to implement the policy. Meanwhile, the obstacle factors are the duration of policy was too short and the rules that were used are not suitable with the existing condition in some units.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S53509
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Olivianti Kartika Puri
Abstrak :
Berdasarkan PP No 41/2013, setiap penyerahan atau impor angkutan umum yang dikenakan PPnBM berhak memperoleh pembebasan, contohnya bus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta mengevaluasi implementasi pembebasan PPnBM melalui SKB atau pengembalian evaluasi implementasi dilakukan berdasarkan konsep prinsip kebijakan pajak yang baik menggunakan tiga kriteria yaitu certainty, simplicity, dan neutrality. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur.
Hasil penelitian menunjukkan skema pembebasan PPnBM melalui SKB dan PPnBM memiliki pengadministrasian yang berbeda. Peraturan pengadministrasian SKB atau pengembalian telah terpapar secara jelas. Berdasarkan peraturan tersebut, SKB lebih mudah dibandingkan dengan pengembalian. Sedangkan dilihat dari netralitasnya, SKB atau pengembalian bersifat diskriminatif.
According to PP No 41/2013, exemption can be given to every sharing and import over public transport that is subjected to Luxury Tax, such as bus. The implementation of exemption over public transport in the terms of bus with small capacity can be given through two schemes, which is exemption letter or restitution. This thesis will analyze the implementation and the evaluationof implementation luxurry tax exemption over bus with three criteria in Principle of Good Tax Policies which is certainty, simplicity, and neutrality. The type of this research is qualitative- descriptive by using in-dept interview and literature study as data collection techniques.
The results showed that the implementation of exemption through exemption letter or restitution have different administration. The law describing exemption letter or restitution is clearly stated. Based on that law, exemption letter is easier to administer than restitution. Lastly, based on neutrality, both exemption letter or restitution are discriminatory.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55232
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lia Rukmaya
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai dibutuhkannya kebijakan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tetes tebu untuk mendukung kebijakan energi nasional. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kebijakan pajak yang kondusif untuk industri konversi energi seperti bioetanol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan lapangan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menalisis kebijakan PPN atas penyerahan tetes tebu ditinjau dari prinsip evaluasi kebijakan pajak yang baik, alasan diperlukannya kebijakan fasilitas pembebasan PPN dan hambatan yang ditemukan dan upaya mengatasinya dalam pemberian kebijakan fasilitas PPN atas penyerahan tetes tebu, serta menjelaskan pengalaman Brasil dalam mengembangkan bioetanol dari tebu. Hasil penelitian ini menyimpulkan, untuk mencapai kebijakan energi nasional maka diperlukan adanya pemberian fasilitas berupa pembebasan PPN atas penyerahan tetes tebu.
This research discusses the need of Value Added Tax VAT incentive policy on molasses in supporting the national energy policy. That is because the absence of any conducive VAT policy to energy conversion industries such as bioethanol. This research conducted by a qualitative descriptive approach with literature review and field research as data collection techniques. The purpose of this research are to describe and analyze the VAT policy on molasses in terms of the principle of good tax policy evaluation, reasons why the state needs VAT exemption as facility and the existing barriers and ways to overcome those barriers in order to exempt molasses from tax under VAT, and also describe the experience that Brazil has in developing bioethanol made from sugarcane. The result of this research conclude that in order to achieve the national energy policy, the state needs the VAT exemption as an incentive or facility of VAT policy on molasses.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55031
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Merissa Puspa Safira
Abstrak :
Penelitian ini membahas kebijakan pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak, unggas dan ikan dari by product gandum karena adanya keberatan yang diajukan oleh APTINDO atas kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum terhadap perusahaan anggota APTINDO, kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum ditinjau dari asas simplicity perpajakan, dan upaya perencanaan pajak yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kebijakan pembebasan PPN atas by product gandum menyebabkan berkurangnya profit PT A, tingginya harga jual by product PT B dan kebijakan ini menyulitkan WP dari segi administrasi perpajakan. Dengan demikian perlu adanya upaya perencanaan pajak yang harus dilakukan oleh industri terigu.
......This research focus on the policy of VAT exemption on raw material’s animal feed from by product of wheat, because there was an objection about this policy from APTINDO. The purposes are to analyze the implication of VAT exemption on by product to the company members of APTINDO, this policy which is seen from the concept of simplicity on taxation, and tax planning which could be done. This research used a qualitative approach with the type of research is descriptive. This policy caused decreasing of profit on PT A, increasing of by product’s sales price on PT B, and this policy was not simple from tax administration perspective by tax payers. It has to be a tax planning for wheat flour industry.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55233
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
F. Shinta Inandia Putri
Abstrak :
Penelitian ini membahas evaluasi perubahan kebijakan pungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai pada Minuman Mengandung Etil Alkohol. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi perubahan kebijakan PPnBM dan cukai atas MMEA dengan menggunakan empat kriteria yaitu biaya pemungutan pajak, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi, kesederhanaan dan kewajaran penerimaan bagi pemerintah.
Pertanyaan penelitian ini yaitu apa yang menjadi latar belakang perubahan kebijakan atas PPnBM dan cukai atas MMEA dan bagaimana evaluasi perubahan kebijakan pemungutan PPnBM dan Cukai atas MMEA ditinjau dari prinsip pajak ideal. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada perubahan biaya administrasi atau biaya kepatuhan pajak. Kenaikan tarif cukai atas MMEA membuat beberapa pabrik MMEA tutup dan peningkatan mutu MMEA dari produsen yang berhasil bertahan.. Pengadministrasian pemungutan cukai menjadi lebih sederhana dan dapat memprediksi jumlah penerimaannya.
This research discusses the evaluation of of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage. The research is about evaluation of policy change in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage by using four criterias which are economy in collection, economic growth and efficiency, simplicity and appropiate government revenue.
The research questions are what is the background of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage and how does the evaluation of policy changes in sales tax on luxury goods and excise over ethyl alcohol beverage with good tax policy principle. The study was descriptive qualitative research. This research used qualitative method.
The results of the research are no differences of the administrative cost and the complaince cost after the policy applied. The increase of excise rate cause some factory shut down and increase the quality of ethyl alcohol beverage. Administration of collecting excises are more simple than before. Using specific rate in excise lead to predictable revenues.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54899
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Reysa Almira Besila
Abstrak :
Skripsi Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2013 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada kantor wilayah DKI JAKARTA. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana Pelaksanaan Seleksi CPNS tersebut apakah masih ada tindakan yang mengarah ke Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang marak terjadi pada pelaksanaan rekrutmen CPNS. Metode penelitian ini dengan kualitatif-deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada penerimaan CPNS Kemenkumham tahun 2013 lebih transparan, akuntabel dan bebas KKN, karena pengawasan yang dilakukan bukan hanya melibatkan pengawas internal, akan tetapi juga melibatkan dari pihak eksternal sehingga dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang ada. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Kementerian Hukum dan HAM RI agar lebih dilakukan peningkatan koordinasi lagi antara panitia pusat dan daerah, serta peningkatan pengawasan baik di pusat maupun derah sehingga masyarakat akan semakin percaya dan yakin bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI sudah transparan dalam merekrut CPNS yang bersih dan bebas dari tindakan KKN.
......This Thesis discusses the implementation of civil servant selection in the Indonesian Ministry of Law and Human Right on Jakarta office area in 2013. The purpose of this thesis is to analyze how the selection still leads to Corruption, Collusion, and Nepotism that often occurs in the selection or not. This research use qualitative - descriptive method. Data collection used was in-depth interviews and literature review. The results of this research are civil servant selection in the Ministry of law and Human Right on Jakarta office area in 2013 more Transparent, Accountable and free from Corruption, Collusion, and Nepotism. It could be happened because supervision of that selection is not only done by the internal supervisors, but also involve external supervisors that can minimize all kinds of fraud. Recommendation that the give is that the Indonesian ministry of law and human right can improve coordination between the central and regional committees and improve control at both central and regional levels, so that people can be more confident and assured that The Indonesian Ministry of Law and Human right has been transparent in conducting were clean and free from Corruption, Collusion and Nepotism.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S56531
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gala La Dedu
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan Enjoy Jakarta oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Kebijakan Enjoy Jakarta merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Jakarta. Proses implementasi telah menghasilkan keluaran kebijakan berupa program, laman, dan aplikasi perangkat lunak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Enjoy Jakarta sebagai suatu strategi pemasaran lebih digalakkan kepada seluruh pelaku industri pariwisata Jakarta, Disparbud Jakarta harus mandiri dan kreatif meningkatkan citra pariwisata Jakarta dengan segala media promosi dan program meskipun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki serta diperlukannya evaluasi terhadap Enjoy Jakarta yang sudah berjalan selama 10 tahun.
......The focus of this study is the implementation of Enjoy Jakarta Policy by Jakarta Tourism and Culture Offices (JTCO). Enjoy Jakarta Policy?s objective is to increase Jakarta tourism's image. Implementation has produces several output, such as program, website and software application. This is qualitative research with descriptive design. The result of this research is to suggest that Enjoy Jakarta as a marketing strategic have to be implemented by all Jakarta tourism industry, JTCO should be creative & be autonomous to increase Jakarta tourism image with all promotion media and program even though there?s a problem on budget, and evaluation needed for Enjoy Jakarta that been implemented for 10 years.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S62339
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library