Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penjualan sebidang tanah dengan cara di bawah tangan belum mengalihkan kepemilikan hak atas tanah tersebut sehingga seharusnya jika dilakukan jual beli dengan akta autentik di kemudian hari maka akta jual beli hakikatnya sah secara hukum. Tulisan ini menganalisis keabsahan jual beli yang hanya berdasarkan kwitansi pembayaran dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank terhadap pemasangan akta pemberian hak tanggungan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16/ PK/Ag/2023 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 16/ PK/Ag/2024. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian ini memuat 2 (dua) simpulan yaitu bahwa pembelian dibawah tangan atas sebidang tanah dengan bukti kwitansi tidak sah sebagai bukti peralihan hak atas tanah dan bahwa BPRS Ampek Angkek Canduang sebagai lembaga keuangan sudah selayaknya dilindungi jika ia telah melaksanakan prosedur perkreditan yang benar (prudent). Terdapat saran dari penelitian ini yaitu bagi pihak pembeli untuk melaksanakan jual beli atas tanah berdasarkan ketentuan peralihan hak atas tanah dan bagi hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan untuk memberikan penyelesaian masalah bagi pihak yang bersengketa dengan lebih mencermati bukti-bukti dalam pesidangan serta memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya.

---

The sale of a plot of land underhand does not transfer ownership of the land rights, so that if the sale and purchase is carried out with an authentic deed at a later date, the deed of sale and purchase is essentially legally valid. This paper analyzes the validity of a sale and purchase based only on a payment receipt and the implementation of the principle of prudence carried out by the Bank regarding the installation of a deed of granting mortgage rights in the Judicial Review Decision Number 16/PK/Ag/2023 in conjunction with the Judicial Review Decision Number 16/PK/Ag/2024. This paper was compiled using a doctrinal research method. The results of this study contain 2 (two) conclusions, namely that an underhand purchase of a plot of land with evidence of a receipt is not valid as evidence of the transfer of land rights and that BPRS Ampek Angkek Canduang as a financial institution should be protected if it has implemented the correct (prudent) credit procedures. There are suggestions from this research, namely for buyers to carry out the sale and purchase of land based on the provisions for the transfer of land rights and for judges as part of the judicial institution to provide a solution to the problem for the disputing parties by paying closer attention to the evidence in court and providing the fairest possible considerations."

"Penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak yang tidak berwenang merupakan masalah krusial yang dapat mempengaruhi hak dan kepentingan notaris dalam melaksanakan jabatan, oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris yang beritikad baik seharusnya diterapkan. Penelitian ini membahas dua isu utama, yakni pertama, bagaimana penyelesaian cacat prosedur pada SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang timbul akibat akses ilegal pada akun AHU online milik Notaris; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum notaris yang beritikad baik terhadap kasus penyalahgunaan akun AHU Online oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses ilegal terhadap akun AHU Online menyebabkan SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum menjadi cacat prosedur karena tidak terpenuhinya syarat dan prosedur yang diatur dalam Permenkumham 21/2021, sehingga SK Perubahan AD dan SP Perubahan Data tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan SK Perubahan AD yang merupakan KTUN, dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui mekanisme otokoreksi. Sedangkan, untuk pembatalan SP Perubahan Data, yang bukan KTUN, diperlukan pembatalan terhadap Akta yang mendasarinya di Pengadilan Negeri. Kedua, dalam kasus penyalahgunaan Akun AHU Online, notaris yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yaitu pertama, hak untuk bertindak dalam perlindungan diri dengan membuktikan bahwa akta yang diunggah pada AHU Online bukan dibuat oleh dirinya serta meminta untuk dilakukannya pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Daerah dan kedua perlindungan terhadap kepentingan hak Notaris yang dapat dilakukan melalui upaya pidana, upaya perdata, dan peningkatan sistem keamanan AHU Online oleh penyelenggara agar Notaris dapat menjalankan jabatan dengan rasa aman.

---

The misuse of notary's AHU Online accounts by unauthorized parties is a crucial issue that can affect the rights and interests of notaries in performing their duties. Therefore, legal protection for well-intentioned notaries should be implemented. This research discusses two main issues: first, how to resolve procedural defects in the Decree of Articles of Association (SK Perubahan AD) and the Data Amendment Statement (SP Perubahan Data) arising from illegal access to notary AHU online accounts; and second, how legal protection for well-intentioned notaries should be enforced in cases of AHU Online account misuse by unauthorized parties. The research method used is doctrinal research with a descriptive-analytical approach. The results show that illegal access to AHU Online accounts causes procedural defects in the SK Perubahan AD and SP Perubahan Data issued by the Ministry of Law, as they fail to meet the requirements and procedures stipulated in Permenkumham 21/2021. Consequently, these documents can be annulled. The annulment of the SK Perubahan AD, which is a KTUN, is carried out by the Ministry of Law through a self-correction mechanism. Meanwhile, the annulment of the SP Perubahan Data, which is not a KTUN, requires the annulment of the underlying deed at the District Court. Secondly, in cases of AHU Online account misuse, well-intentioned notaries are entitled to legal protection. The forms of legal protection provided to notaries include, first, the right to self-protection by proving that the deed uploaded to AHU Online was not created by them and requesting an investigation by the Regional Supervisory Council; and second, the protection of the notary's rights through criminal and civil measures, as well as enhancing the security system of AHU Online by the organizers to ensure that notaries can perform their duties safely."

"ABSTRAKPerkembangan Ilmu Pengetahuan telah melahirkan banyak instrumen-instrumen yang membantu kehidupan manusia diantaranya penelitian tentang genetika. Diketahuinya Deoxyribonucleic acid DNA sebagai pembawa unsur kimia untuk informasi genetik merupakan gen yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya dan telah membantu kita untuk mengetahui file-file khas karakter tubuh. Penggunaan resume hasil tes DNA dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri bukanlah hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, bukti tes DNA telah menjadi alat bukti yang penting bagi pemecahan kasus di Pengadilan Negeri khususnya terkait hubungan darah. Penerapan alat bukti ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk resume hasil tes DNA dalam penyelesaian sengketa di pengadilan telah menjadi instrumen penting dalam mengungkapkan kebenaran formil. Namun, sangat disayangkan eksistensi dari hasil tes DNA itu sendiri belum memiliki pengaturan perundang-undangan tersendiri dalam pembuktian di hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran, fungsi serta prosedur pengajuan hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri termasuk bagaimana hakim mempertimbangkan dalam putusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dipadu dengan wawancara narasumber. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa hasil tes DNA yang berupa resume sudah membantu hakim dalam membuat pertimbangan atas putusan dan atau penetapan yang dijatuhkan dan dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang tergolong akta otentik dan dapat pula diperkuat dengan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara perdata.

---

ABSTRACTThe development of science has spawned many instruments that helps human life, such as research on genetics. Deoxyribonucleic acid DNA as the carrier of the chemical element for genetic information is a gene that passes biological information from the mother to her children and has helped us to know the typical character files of the body. The use of resumes of DNA test results in dispute resolved at the District Court is not new. The application of scientific and technological evidence including resumes of DNA test results in dispute resolvement in court has become an important instrument in revealing formal trusth. However, it is unfortunate that the existence of the DNA test does not yet have own legislation in the provision of civil procedure law in Indonesia. Based on the background, the author conducted a study that aims to find out how the roles, the functions and the procedure of filing DNA test results as evidence in the settlement of civil cases in the District Court including how judges consider in decisions. This research uses normative juridical method using literature research method and combined with interviews of resource persons. From the research results of DNA testing in the form of resumes have helped judges in making consideration of the verdict and establishment and also can be categorized as a letter proof evidence that belong to authentic deed and can also be reinforced with expert information as evidence in the process of proving civil cases. "

"Penelitian ini dilakukan dengan melihat maraknya gugatan yang diajukan melalui gugatan class action, namun dari gugatan tersebut terdapat beberapa gugatan yang ditolak oleh hakim karena persyaratan formil yang tidak terpenuhi seperti jumlah anggota kelompok. Dengan melihat keadaan tersebut, penelitian ini membahas mengenai jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action, karena dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur mengenai jumlah minimal anggota kelompok dalam gugatan class action, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemenuhan syarat jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action di Indonesia dan Australia serta bagaimana cara hakim dalam mempertimbangkan jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai jumlah anggota kelompok yang efisien dalam gugatan class action ditentukan dari seberapa besar wakil kelompok dapat membuktikan bahwa dirinya dan anggota kelompoknya merupakan sekelompok orang yang telah dirugikan dengan kesamaan fakta, kesamaan hukum, dan kesamaan tuntutan. Kemudian melihat surat kuasa yang diberikan dalam gugatan class action, yakni hanya wakil kelompok yang diperkenankan memberikan surat kuasa khusus kepada penasihat hukum, wakil kelompok tersebut hanya memberikan satu surat kuasa khusus untuk mewakili dirinya dan anggota kelompoknya dalam gugatan. Sedangkan jika seluruh anggota kelompok ikut memberikan surat kuasanya kepada penasihat hukum maka tidak ada bedanya dengan kumulasi gugatan. Selain itu, dalam prosedur gugatan class action terdapat proses notifikasi atau pemberitahuan, dengan adanya proses tersebut maka akan memudahkan proses pemberitahuan jika jumlah anggota kelompok dalam jumlah yang banyak dan terbagi dalam beberapa wilayah dan membuat biaya beracaranya lebih hemat, sehingga mekanisme gugatan class action akan lebih efektif dan efisien. Sedangkan, jika jumlah anggota kelompok dapat diidentifikasi dengan jelas karena jumlahnya masih dalam jumlah belasan orang atau masih dapat dijangkau, hakim memberikan cara bahwa sebaiknya gugatan diajukan melalui gugatan biasa secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dikenal dengan gugatan kumulasi subjektif yang prosesnya lebih efektif dan efisien. Adanya penjelasan dan ketegasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jumlah anggota kelompok yang efektif dan efisien adalah hal yang sangat diperlukan, selain itu mengenai persyaratan formil lainnya serta proses pemberitahuan dan proses pendistribusian ganti kerugian yang diinginkan oleh para penegak hukum agar diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

---

This research was conducted by looking at the rise of lawsuits filed through class action lawsuits, but from these lawsuits there were several lawsuits that were rejected by the judges because formal requirements were not met such as the number of group members. By looking at these circumstances, this study discusses the efficient number of group members in class action lawsuits, because PERMA No. 1 of 2002 concering Class Action Lawsuit Events does not regulate the minimum number of group members in class action lawsuits, so that the main problem in this research is this is the fulfillment of the requirements for an efficient number of group members in class action lawsuits in Indonesia and Australia and how judges consider the efficient number of group members in class action lawsuits in Indonesia. This research is a normative juridical research with qualitative methods. Based on the results of the research and discussion, the efficient number of group members in a class action lawsuit is determined by how much the group representative can prove that he and his group members are a group of people who have been harmed by the similarity of facts, the same law, and the same claims. Then look at the power of attorney given in a class action lawsuit, namely only group representatives are allowed to give a special power of attorney to legal counsel, the group representative only gives one special power of attorney to represent himself and his group members in the lawsuit. Meanwhile, if all group members participate in giving their power of attorney to legal counsel, then it is no different from a cumulative lawsuit. In addition, in the class action lawsuit procedure there is a notification or notification process, with this process it will facilitate the notification process if there are a large number of group members and are divided into several regions and make the costs of the proceedings more economical, so that the class action lawsuit mechanism will be more efficient. effective and efficient. So, if the number of group members can be identified clearly because the number is still in the tens of people or can still be reached, the judge provides a way that it is better if the lawsuit is filed through ordinary lawsuits individually or jointly which is known as a subjective cumulation lawsuit whose process is more effective and efficient. The existence of explanation and firmness in laws and regulations regarding the effective and efficient number of group members is very necessary and other formal requirements as well as the process of notification and distribution of compensation desired by law enforces to be regulated clearly in statutory regulations."

"Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam mengajukan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad sehingga gugatan warga masyarakat diterima dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan metode pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan dan 7 putusan pengadilan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi bahan hukum primer. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terhadap gugatan perkaraOnrechtmatige Overheidsdaad dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak serta merta hanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui manakah perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri maka Penggugat harus memperhatikan karakteristik dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat.

---

Citizens filing lawsuits for unlawful acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) should already pay attention to the characteristics and absolute competence of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that they wish to sue. This is due to the accuracy of the characteristics and place of submission of the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit which is one of the material and formal requirements in filing an Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit so that the community's claim is accepted and can be continued for examination in the trial process. The research method used is normative juridical and case approach methods with statutory regulations and 7 decisions of the Onrechtmatige Overheidsdaad case court which are the primary legal material. The results obtained from this study are that the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit with the enactment of Perma Number 2 of 2019 does not necessarily only become the authority of the State Administrative Court, but can become part of the authority of the District Court. To find out which Onrechtmatige Overheidsdaad cases are the absolute competence of the State Administrative Court and the District Court, the Plaintiff must pay attention to the characteristics of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that he wishes to sue."

"Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, selain parate eksekusi dan titel eksekutorial. Mekanisme ini diperbolehkan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip melalui pelelangan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dan upaya hukum partij verzet terhadap adanya penundaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan, khususnya dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan sepanjang didasarkan pada kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, termasuk sepakat atas harga jual objek hak tanggungan. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan partij verzet karena terdapat batasan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

---

Underhand sales is one way to carry out the execution of mortgage object, in addition to execution parate and executorial title. This mechanism is permitted as a form of deviation from the principle of a public auction. The research method used in this writing is doctrinal. This paper analyzes how implementation of the underhand sales of mortgage object and legal action for partij verzet in cases of postponement underhand sales, that specifically focuses on the decision of number 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Underhand sales can be carried out as long as it is based on an agreement between debitor and kreditor, including an agreement on the sale price of the mortgage object. However, this reason cannot be used as a legal basis for partij verzet because there are restrictions in SEMA Number 7 of 2012."

"Hak milik sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Cagar Budaya yaitu hak terkuat dan terpenuh. Selain itu dalam Pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana halnya dengan hak milik atas Cagar Budaya. Namun kepemilikan atas Cagar Budaya tidak sama dengan hak milik atas kebendaan lainnya secara umum, karena untuk kepemilikan objek Cagar Budaya dibatasi oleh UU Cagar Budaya, khususnya terkait pengalihannya yang membutuhkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang melekat unsur-unsur nilai Cagar Budaya melalui tindakan hukum jual beli memerlukan sistem administrasi yang khusus dan melibatkan peran penting dari beberapa profesi yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan tertentu yaitu Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Direktorat Jenderal Dinas Kebudayaan. Notaris berperan dalam menyusun akta otentik yang sah secara hukum dalam bentuk PPJB, sementera PPAT berperan membuat AJB setelah memeriksa kesesuaian sertifikat kepada BPN dalam memastikan bahwa tidak ada sengketa atau blokir terkait objek yang terkandung nilai-nilai Cagar Budaya tersebut. Selanjutnya, BPN sebelum menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah serta bangunan perlu memverifikasi tanah dan bangunan yang berstatus Cagar Budaya melalui sistem Registrasi Nasional yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membawahi Direktorat Jenderal Dinas Kebudayaan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik baru terkait keterangan status dari objek tersebut. Melalui kolaborasi dari pihak yang saling berkaitan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih dari itu diperlukannya perhatian khusus yang dibalut dalam bentuk Peraturan Menteri yang mengatur seccara terperinci mengenai sistem Register Nasional yang terintegrasi dengan sistem verifikasi yang dilakukan oleh BPN dalam pengecekkan status hak atas tanah dan bangunan.

---

Property rights as in Article 20 paragraph (1) of the UUPA basically have the same meaning as those regulated in Article 1 paragraph 7 of the Cultural Heritage Law, namely the strongest and fullest rights. Apart from that, Article 6 of the UUPA explains that all rights to land have a social function as do property rights to Cultural Heritage. However, ownership of Cultural Heritage is not the same as ownership rights over other objects in general, because ownership of Cultural Heritage objects is limited by the Cultural Heritage Law, especially regarding transfers which require permission from the Minister, governor, or regent/mayor according to their level. The transfer of rights to land and buildings which contain elements of Cultural Heritage value through legal acts of sale and purchase requires a special administrative system and involves the important role of several professions who collaborate with certain government agencies, namely Notaries, Land Deed Officials (PPAT), National Land Agency (BPN), and Directorate General of Cultural Services. Notary plays a role in compiling authentic deed which legally valid in the form of PPJB, while PPAT plays a role in making AJB after checking the suitability of the certificate with BPN to ensure that there are no disputes or blocks related to objects containing Cultural Heritage values. Furthermore, before issuing certificates of ownership of land and buildings, BPN needs to verify that land and buildings have Cultural Heritage status through the National Registration system owned by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology which oversees the Directorate General of Cultural Services to provide legal certainty to new owners related to the status information of the object. Through the collaboration of these interrelated parties, it is hoped that it can run orderly, safely and in accordance with applicable laws and regulations. Moreover, special attention is needed which is covered in the form of a Ministerial Regulation which regulates in detail the National Register system which is integrated with the verification system carried out by BPN in checking the status of rights to land and buildings."

"Tesis ini meneliti mengenai pemalsuan akta kuasa menjual yang dilakukan oleh notaris dan karyawan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat akta autentik. Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta bentuk dan susunannya telah ditentukan undang undang dan mempunyai pembuktian yang sempurna. Tetapi di masa kini banyak sekali ditemukan notaris yang dalam pembuatan akta autentik tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada atau dengan kata lain membuat akta autentik palsu. Rumusan Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) dan pertanggung jawaban pidana karyawan notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual palsu pada kasus Putusan Nomor (1209 K/Pid/2022) Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dan tipologi penelitiannya adalah deskriptif analitis. hasil penelitiannya adalah Mengenai keabsahan akta kuasa menjual palsu yang terjadi pada kasus putusan Nomor 1209/K/Pid/2022 tersebut bila merujuk pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta kuasa menjual tersebut dinyatakan cacat hukum yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif yang menyebabkan perjanjian tersebut batal yang mengakibatkan kesepakatan secara tertulis tidak mengikat secara hukum saat permohonan pihak dikabulkan oleh Putusan Hakim di Persidangan dan untuk karyawan notaris dalam kasus tersebut tidak berhak dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana membuat akta kuasa menjual palsu disuruh oleh notaris dengan kata lain melakukan tindak pidana atas perintah jabatan dan tidak berhak dimintai pertanggung jawab pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum pidana

---

This thesis examines the forgery of power of attorney deeds of sale committed by notaries and notary employees. A notary is a public official who is authorized by the Ministry of Law and Human Rights to make authentic deeds. An authentic deed is a deed made by an authorized public official and its form and structure have been determined by law and have perfect proof. However, nowadays there are many notaries who in making authentic deeds do not comply with existing legal rules or in other words make fake authentic deeds. The formulation of the problem raised in this research is regarding the validity of a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022) and the criminal liability of notary employees in making a fake power of attorney to sell in the case of Decision Number (1209 K/Pid/2022). ) This research uses a doctrinal method and the research typology is analytical descriptive. The results of the research are: Regarding the validity of the fake power of attorney deed that occurred in the case of decision Number 1209/K/Pid/2022, when referring to Article 1320 of the Civil Code, the power of attorney deed to sell was declared null and void because it did not meet the subjective requirements that led to the agreement. This can be canceled which results in the written agreement not being legally binding when the party's request is granted by the Judge's Decision at the Trial and the notary employee in that case is not entitled to be subject to criminal sanctions for committing a crime in making a power of attorney deed. selling counterfeit goods ordered by a notary, in other words, committing a criminal act on orders from the office and not having the right to be held criminally responsible as stated in article 51 paragraph 1 of the Criminal Code "

"Dalam hal harta debitor pailit yang ditemukan saat proses pengurusan dan pemberesan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, Hakim Pengawas mengusulkan kepada Hakim Pemeriksa untuk melakukan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUK & PKPU. Namun, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1037.K/PDT.SUS/2010 yang mengajukan pencabutan pernyataan pailit adalah Kurator dengan hanya berdasarkan dugaan tidak ditemukan harta pailit. Permohonan pencabutan kepailitan oleh Kurator yang demikian tentu akan merugikan para kreditor untuk memperoleh pembayaran. Padahal, UUK & PKPU seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan kepada debitor, tetapi juga para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa informan sebagai data tambahan yang menunjang atau melengkapi data sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Kurator dapat mengajukan permohonan pencabutan pernyataan pailit dengan terlebih dahulu melakukan rapat panitia kreditor untuk memastikan bahwa debitor pailit sudah tidak memiliki harta lagi untuk membayar biaya kepailitan, dan Kurator juga harus memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut maka ada beberapa saran dari peneliti untuk melakukan pembaharuan terhadap UUK & PKPU, khususnya terkait prosedur dan tahapan pencabutan kepailitan.

---

In case that the debtors assets discovered during the management and settlement process of the bankruptcy assets are insufficient to cover the bankruptcy charge, the Supervisory Judge shall propose to the Panel of Judges to revoke bankruptcy decision as stipulated under Article 18 paragraph (1) of Law No. 37/2004. Having said that, however, on the Central Jakarta Commercial Court Verdict Number 74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST jo. the Supreme Court Verdict Number 1037.K/PDT.SUS/2010, instead of the Supervisory Judge, it is the Receiver who proposed to revoke the bankruptcy decision merely based on unreasonable assumptions stating the debtors assets were insufficient. Such revocation proposal may have harmed the creditors to receive immediate payment. Whereas, Law No. 37/2004 implicates that reasonable protection should not only be given for the interest of the debtor, but also the creditors.

This research is a juridical-normative using secondary data or library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Additionally, the researcher also conducted key informants interview to further support and complement the secondary data.

The research shows that the Receiver may propose to revoke the bankruptcy decision by covening the creditors meeting in advance to ensure that the debtor does not have sufficient assets, and the Receiver must have obtained an authorization from the Supervisory Judge prior to the revocation proposal. In connection therewith, some recommendations for possible amendments to the Law No. 32004 are provided, specifically on the procedure and phase of bankruptcy revocation."

"Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baikmelalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaiansetelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melaluiPKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi olehPengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecualikreditor separatis dan terhadap kreditor separatis tersebut diberikan kompensasisebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secaralangsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan sebagaimana diatur dalamPasal 286 UUK-PKPU. Selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapatdimohonkan pailit. Hal ini berdasarkan Pasal 260 UUK-PKPU. Dengan demikian,selama debitor beritikad baik melaksanakan isi perdamaian dalam putusanhomologasi seharusnya debitor dilindungi dari kepailitan kecuali debitor lalaidalam memenuhi isi perdamaian. Jika hal yang demikian terjadi, kreditor dapatmenuntut pembatalan perdamaian yang mengakibatkan debitor seketika dinyatakanpailit. Dalam praktik, terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang saling bertentangandan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap debitor yang sama yaituputusan homologasi dan putusan pernyataan pailit. Hal ini menjadi permasalahanyang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan putusan homologasidengan dikabulkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang sama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap kasus kepailitan PT Siak Raya Timber.

---

In a bankruptcy case, the debtor can propose a composition plan either by the suspension of payment or accord after the bankruptcy order granted. If the composition plan is submitted through suspension of payment, the plan will then be approved and be homologated by the Commercial Court. The homologation decision binds debtor and all creditors except the separatist creditors, in which compensation with the lowest value between the collateral value or the actual value

of the loan that is directly guaranteed by collateral rights as regulated in Article 286

Indonesian Bankruptcy Act will be given. Based on Article 260 Indonesian Bankruptcy Act, the debtor cannot be filed for bankruptcy during the suspension of payment. Therefore, as long as the debtor acting in good faith executing the accord based on the homologation decision, the debtor should be protected from bankruptcy. If the debtor fails to fulfill the accord based on the homologation decision, the creditor can demand a cancellation of the accord which causes the debtor to be declared bankrupt immediately. In practice, two court decisions contradict each other and lead to different legal consequences against the same debtor, namely the homologation decision and the bankruptcy order. This is an issue that will be examined in this study, which is the execution of the suspension of payment’s homologation decisions with the granting of a bankruptcy order against the same debtor. This study uses normative juridical methods on the bankruptcy case of PT Siak Raya Timber."