Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Maretta Trimirza
Abstrak :
Persetujuan Paris Agreement UNFCCC mengatur mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang harus dilakukan oleh setiap negara. International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan “initial strategy on reduction of GHG emissions from ships” untuk mengurangi emisi sektor pelayaran. Untuk mewujudkan komitmen target yang Indonesia yang dibuat sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk bisa memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun 2030. Maka permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana penerapan kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memenuhi target NDC Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dalam industri pelayaran sesuai dengan NDC Indonesia dan ketetapan oleh International Maritime Organization (IMO). Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal, yang data digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber informan dan jenis-jenis bahan hukum lainnya, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan komitmen NDC Indonesia dalam penurunan emisi, pemerintah telah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, strategi pelaksanaan yang jelas dan rencana aksi mitigasi. Pemerintah telah membuat aksi mitigasi untuk sektor pelayaran yaitu implementasi onshore power supply (OPS), penggunaan bahan bakar low sulfur dan bahan bakar non karbon. Maka dalam kesimpulan penelitian ini bahwa pemerintah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, dan strategi pelaksanaan yang jelas dan aksi mitigasi yang dibuat seperti OPS yang sudah berjalan dengan baik dan bahan bakar non karbon masih berjalan. Aksi mitigasi ini efektif dalam penurunan emisi karbon. ......The UNFCCC Paris Agreement regulates the nationally determined contribution (NDC) that each country must make. The International Maritime Organization (IMO) has issued an "initial strategy on reduction of greenhouse gas emissions from ships" to reduce emissions in the shipping sector. In order to realize Indonesia’s target commitments made in accordance with the Nationally Determined Contribution (NDC), the government has issued a range of regulations and policies to be able to meet the nationally determined contribution target of Indonesia by 2030. Then the question is how the implementation of government policies and regulations can meet the goals of NDC Indonesia in accordance with the provisions of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. And how the decarbonization policy in the shipping industry is in line with the NDC Indonesia and the provisions of the International Maritime Organization (IMO). This research is a type of doctrinal research; the data used is secondary data supported by interviews with informant sources and other types of legal materials. Data collection is carried out by conducting library studies. To realize NDC Indonesia’s commitment to emissions reduction, the government has issued a roadmap that outlines measures, program phases, activities, accountability, clear implementation strategies, and mitigation action plans. The government has taken mitigation measures for the shipping sector, including the implementation of onshore power supply (OPS), the use of low sulfur fuels, and non-carbon fuels. So in the conclusion of this study, the government issued a roadmap describing the steps, program phases, activities, accountabilities, and clear implementation strategies and mitigation actions made such as the OPS already running and non-carbon fuels still running. This mitigation action is effective in reducing the carbon emissions of the maritime transport sector.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joana Maleriluah
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi negara dalam menangani tindak pidana hacking internasional bedasarkan Convention on Cybercrime. Metode penentuan yurisdiksi tindak pidana hacking dalam Convention on Cybercrime memakai prinsip teritorialitas, nasionalitas, dan prinsip lainnya yang diakui oleh peraturan domestik negara anggotanya. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan, praktik negara-negara anggota Convention on Cybercrime pada utamanya memakai prinsip teritorialitas dan nasionalitas dalam menentukan yurisdiksi atas tindak pidana hacking. Dalam praktik di Indonesia, penentuan yurisdiksi terhadap tindak pidana hacking memakai prinsip teritorialitas dan nasionalitas yang dikaitkan dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana hacking tersebut. ......The focus of this study is about determining a state jurisdiction in international hacking offences according to Convention on Cybercrime. In determining the jurisdiction, Convention on Cybercrime recognizes territoriality principle, nationality principle and other principles recognized by the member states? domestic laws. From the analysis, it is seen that most member states? practices use the territoriality and nationality principle in determining the jurisdiction for hacking offences related to the damage caused to one state. The regulations and practices of jurisdiction to international hacking offences in Indonesia shows that Indonesia recognizes the same principles as the Convention on Cybercrime.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58745
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Haryo Yudanto
Abstrak :
Tesis ini adalah kajian hukum transnasional, khususnya kajian hukum ekonomi internasional mengenai isu krisis finansial global. Tesis ini berhipotesis bahwa isu krisis finansial adalah bagian dari isu hukum transnasional karena berdampak lintas batas negara, sehingga diperlukan kerjasama antarnegara atau kerjasama internasional untuk menangani krisis finansial yang terjadi di suatu negara. Keberadaan IMF dan G20 merupakan bentuk nyata dari kerjasama internasional tersebut dan mereka sangat memengaruhi pembentukan dan perkembangan tatanan ekonomi dunia (global economic order). Bantuan keuangan IMF untuk mengatasi krisis finansial, telah mengintervensi kedaulatan ekonomi di negara-negara berkembang. Sementara, G20 telah memperhitungkan kekuatan ekonomi negara-negara pasar berkembang (emerging markets), dalam pembahasan ini ditekankan pada negara-negara pasar berkembang Asia (Asian Emerging Market Economies). Posisi tawar dari negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia di dalam G20 memiliki pengaruh dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Di masa depan, keterlibatan negara-negara ekonomi pasar berkembang Asia dalam kerjasama regional dan G20 an sich akan menjadi penting dalam kaitannya dengan reformasi tata kelola ekonomi dunia (global economic governance), khususnya dalam rangka reformasi pembentukan keputusan dan pembuatan norma hukum ekonomi internasional, dan medefinisikan-ulang konsep kedaulatan ekonomi dalam rangka mencegah dan mengatasi fenomena krisis finansial demi kemaslahatan seluruh masyarakat internasional.
ABSTRACT
This thesis is a study of transnational law, particularly international economic law concerning the global financial crisis. This thesis hypothesizes that the financial crisis is a part of transnational legal issue for its cross-border impact, therefore a cooperation between countries or international cooperation is necessarily needed to deal with financial crisis in a country. The existence of the IMF and the G20 is an obvious manifestation of international cooperation, and they strongly influence the formation and the development of the global economic order. The IMF?s financial assistances have intervened in the economic sovereignty of developing countries. Meanwhile, the G20 has calculated the economic strength of the emerging market economies, emphasized herein, the Asian Emerging Market Economies (the Asian EMEs). The bargaining position of the Asian EMEs within the G20 has a significant influence in order to maintain the stability of the world economy. In the future, the involvement of the Asian EMEs for such regional cooperation and the G20 an sich will be important related to the attempt to reform the global economic governance, particularly to reform the decision-making and the norm-creating of international economic law, and to redefine the concept of economic sovereignty in order to prevent and to resolve the phenomenon of financial crisis for the convenience of the entire international community/society.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dzaka Ashriel Faris
Abstrak :
Kejahatan terorisme saat ini masih terjadi dan masih menarik perhatian untuk diteliti. Perdebatan mengenai substansi dan yurisdiksi hukum belum selesai dan menemukan titik temu, karena tidak semua sepihak setuju untuk memasukan kejahatan terorisme kedalam ranah hukum transnasional, pun sebaliknya tidak semua setuju kejahatan terorisme masuk kedalam ranah hukum internasional. Klaus von Lampe mengemukakan tiga alasan terjadinya kejahatan terorganisir yaitu evakuasi, korupsi dan konfrontasi. Penelitian ini menggunakan alasan yang dikemukakan oleh von Lampe sebagai pisau analisis untuk menemukan kesesuaian substansi dan yurisdiksi yang dapat membantu menegaskan ranah hukum bagi kejahatan terorisme. Penelitian ini bersifat normatif dengan metode studi pustaka, berfokus pada kejahatan terorisme dari kedua ranah hukum. Mencari keunikan dari perspektif masing-masing ranah hukum sehingga menjadi pembeda yang jelas. Data yang bersifat kualitatif akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriftif analisis, yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data studi kepustkaaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun analitis pada penelitian ini adalah usaha untuk menarik kaidah-kaidah hukum terkait kejahatan terorisme. ......Terrorism crimes are still happening and still attract attention for research. The debate about the substance and jurisdiction of law has not been completed and found common ground, because not all parties agree to include terrorism crimes in the realm of transnational law, conversely not all agree that terrorism crimes are included in the legal realm. international law. Klaus von Lampe put forward three reasons for the occurrence of organized crime, namely theft, corruption and confrontation. This study uses the reasons put forward by von Lampe as an analytical tool to find suitability of substance and jurisdiction that can help create a legal domain for terrorism crimes. This research is normative with the method of literature study, with a focus on criminal acts of terrorism from the two legal domains. Look for the uniqueness from the point of view of each legal domain so that it becomes a clear difference. Qualitative data will produce research that is descriptive analysis in nature, which serves to describe or provide an overview of the object under study through a review of library data, namely literature related to research problems. The analysis in this study is an attempt to draw legal principles related to terrorism crimes
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizky Julyansyah
Abstrak :
Penelitian ini membahas bagaimana peran FFM (Fact Finding Mission) UNHRC dalam upaya menerapkan Responsibility to Protect. Badan investigasi tersebut dibentuk oleh PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat fakta – fakta yang terjadi terkait dengan krisis kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah berlangsung lama terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Upaya Dewan Hak Asasi Manusia merupakan upaya pencegahan langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Live-Case Study, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masing berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Hasil dari penelitian adalah adanya bentuk pelanggaran hukum dalam lingkup hukum intenasional yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, sehingga perlu diambil tindakan untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh badan investigasi yang dibentuk PBB dengan metode yang tepat untuk memperbaiki krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya. ......This Research explains the role of the UNHRC’s FFM (Fact Finding Mission) in the effort to implement the Responsibility to Protect.The investigative body was formed by the United Nations through the Human Rights Council to look at the facts related to the long running humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethnicities in Rakhine State.This research uses a normative legal research method with approach used is Live-Case Study, which is a case study approach to legal events that ae ongoing or have not been completed or have not ended. Theresult of the research is that there are forms of legal violations within the scope of international law committed by the Myanmar government against the Rohingya ethnicity, so that action needs to be taken to prosecute the violations of the law that have occurred and further investigations need to be carried out by an investigative agency established by the United Nations with the right method to solve the humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethinicity.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herbyan Dewanu
Abstrak :
Putusan MK memberikan dampak terhadap pembubaran BP Migas, karena setiap pasal dan frasa yang berkaitan dengan Badan Pelaksana pada UU Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Tesis ini membahas mengenai tata kelola peraturan perundang-undangan tentang kegiatan hulu migas Indonesia, serta latar belakang dan dampak atas Putusan MK tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum yang terkait dengan Putusan MK dan keberadaan BP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK berdampak pada kontrak kerja sama migas dan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Putusan tersebut menyebabkan negara berposisi sebagai pihak yang berkontrak dalam setiap KKS. Selain itu, Putusan tersebut menghilangkan jaminan kepastian hokum migas, serta menghambat kegiatan operasional kontraktor. ......The Constitutional Court Decision gives impact to the dissolution of BP Migas, due to every articles and phrases related to the Implementing Agency on Oil and Gas Law, was declared contrary to the 1945 Constitution or unconstitutional. The thesis discuss about laws and regulations related to upstream activities of oil and gas in Indonesia, and background and impact of the Constitutional Court Decision. The study was conducted with the normative juridicial method, a method that emphasizes research using secondary data in the areas of law related to the Constitutional Court Decision and the existence of BP Migas. The study showed that the Constitutional Court Decision have impact to the cooperation contract of oil and gas and upstream activities of oil and gas in Indonesia. The decision cause the state become the contracting party in every cooperation contract of oil and gas. Moreover, the Decision has eliminated the rule of law guarantee in oil and gas, and has hampered to the operations of contractor.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T40852
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidabutar, Melisa
Abstrak :
ABSTRAK Negara Australia merupakan salah satu negara tujuan para pencari suaka di dunia. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi pencari suaka ketika meninggalkan negaranya contoh negaranya dalam keadaan perang, dan lain-lain, kebanyakan diantara mereka tidak memiliki dokumen sehingga harus menempuh jalur laut secara ilegal demi mencapai negara Australia. Pada Juli 2013, dengan terpilihnya Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri Australia, kebijakan baru penanganan pencari suaka diterapkan melalui kerja sama bilateral dengan Papua Nugini yang disebut dengan Regional Resettlement Arrangement 2013. Yang pada dasarnya bahwa semua orang yang menuju Australia secara ilegal termasuk pencari suaka akan dikirim dan diproses klaim suakanya di Papua Nugini. Disamping sebagai bentuk penolakan terhadap pencari suaka, kebijakan ini juga dianggap tidak mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pencari suaka di Papua Nugini mengingat negara tersebut bukanlah negara yang memiliki kapasitas yang memadai dan pengalaman yang cukup untuk menangani pencari suaka. Sehingga permasalahan hukum timbul dan diteliti dalam tesis ini yaitu apakah kebijakan ini sesuai dengan hukum internasional dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap negara-negara di Asia Tenggara sebagai jalur lintas dan juga dihubungkan dengan tanggung jawab kolektif penanganan pencari suaka oleh negara tujuan suaka, negara lintas suaka, dan negara asal pencari suaka. Adapun metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode induktif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah konvensi internasional, dan berbagai instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan imigrasi Australia dalam pengiriman pencari suaka ke Papua Nugini bertentangan dengan prinsip non-refoulment dan memberikan dampak buruk bagi negara-negara Asia Tenggara. Akan tetapi dikaitkan dengan konsep tanggung jawab dan kedaulatan negara, Australia sebagai entitas negara memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkan segala kebijakan internalnya. Sehingga sebagai saran hasil analisis, penulis memberikan alternatif yaitu untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan menyarankan penanganan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait yaitu Australia sebagai negara tujuan suaka, negara asal pencari suaka, negara transit, serta UNHCR dan IOM sebagai inter-governmental organizations.
ABSTRACT Australia is one of the asylum seekers?s destinations in the world. Due to the difficulties faced by the asylum seekers prior they fled their country of origin for instance the country is at war, etc, most of them do not have the proper documents to travel legally but ilegally by sea. In July 2013, as Kevin Rudd has been elected as Australian Prime Minister, the new policy in the processing of asylum seekers also has recently implemented by the Government of Australia and the Government of Papua New Guinea which then called as Regional Resettlement Arrangement 2013. The policy itself basically says that the persons including asylum seekers travel irregularly by sea to Australia are entitled to be transferred and assessed in Papua New Guinea. In addition to a refusal action of the access to asylum seekers, the policy also does not consider the human rights aspect of asylum seekers in Papua New Guinea as the host country, which in the other side; Papua New Guinea is not a quite stable with sufficient capacity and adequate experiences country to meet the needs of asylum seekers. Here, the writer raises the following legal questions; whether this Australian Immigration policy is accordance with the international law and how it impacts the South East countries as the countries of transit and if it is linked to the collective responsibility by the country of asylum, country of transit, and country of origin of the asylum seekers. The selected methodology of writing the thesis is inductive methodology with the appropriate legal approach. The approach is done by conducting the research of a number international convention, and some other relevant legal instruments. The result of the analysis comes up with the answers that Australian Immigration policy in transferring asylum seekers to Papua New Guinea is breach of the non-refoulment principle and it truly impacts the South East Country region in the negative effects. However, linked to the state responsibility and sovereignity, Australia as an independent entity has its own competence and capacity to freely determine its national policy. Therefore, as an advise of the research outcome, the writer gives the alternative way which is to immediately evaluate the policy and proposes the collective responsibility concept by all the parties such Australia as the country asylum, country of origin, country of transit, UNHCR, and IOM as the relevant inter-governmental organizations.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42557
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Primadona Dutika Bangsa
Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kerjasama pengoperasian sistem peluncuran udara, disebut juga Air Launch System, yang telah menjadi suatu aktivitas yang signifikan dalam era komersialisasi ruang angkasa saat ini. Air Launch System adalah system peluncuran bergerak dari udara atau pesawat udara. Adanya keinginan pihak Rusia dan Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan Biak sebagai Intermediate Based pengoperasian Air Launch System yang memerlukan persiapan dan antisipasi dari aspek hukum. Pengoperasian sistem peluncuran udara (Air Launch System) dalam Hukum Internasional masih membutuhkan prosedur dan undang-undang tambahan yang pasti. Selain itu, adanya tanggung jawab negara yang akan terus melekat terhadap Launching State dan Registry State apabila peluncuran tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lain. ...... Air launch system operation becomes a significant activity in the era of outer space commercialization nowadays. Air launch system is a mobile launch system from the air or from the aircraft. Initially, this system was developed from an armed aircraft system. The willingness of Russia to cooperate with The Republic of Indonesia by using Biak as an intermediate based on Air Launch System operation that will require preparation and anticipation of the legal aspects has not been regulated in the International Law. The Air Launch System operation in the International Law requires a certain procedure and additional law concerning the Air Launch System operation. Moreover, the state responsibility will always be borne by the launching state and state of registry in the event of damage towards another state due to such operation.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41650
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harkin S. Manta
Abstrak :
ABSTRAK Kerjasama ekonomi antar negara yang melibatkan perdagangan dan investasi didalamnya akan semakin meningkat. Salah satu pemicu meningkatnya pengaturan perdagangan dan investasi dalam satu perjanjian internasional adalah munculnya NAFTA pada tahun 1993. Ketentuan NAFTA menimbulkan konsekuensi hukum kepada Host State yakni untuk melaksanakan prinsip non-diskriminasi. Dalam Kasus penerapan pajak produk HFCS, Meksiko melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan NAFTA terkait ketentuan National Treatment dan Fair and Equitable Treatment (FET). Berdasarkan tindakan tersebut maka muncul sengketa di bidang perdagangan dan investasi dalam kasus yang sama. Kasus ini akan menjadi suatu pembelajaran yang menarik dalam melakukan kerjasama antar negara di bidang ekonomi.
ABSTRACT Economic Partnership between countries that involved to trade and investment will be increase more. One of the trigger of many agreement that carried trade and investment in it was appears of NAFTA on January 1st 1994. The content of NAFTA caused legal obligation to the Party especially Host State to applied the nondiscrimination principle. In the application of HFCS tax, Mexico did inconsistent action to the NAFTA which are to National Treatment obligation and Fair and Equitable Treatment (FET) obligation. Based on Mexico?s action, that arise conflict both in trade and investment. This case would be interesting lesson in doing economic partnership between countries.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44843
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulisyanti
Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai liberisasi jasa konstruksi dan bagaimana meningkatkan kesiapan badan usaha konstruksi Indonesia menghadapi era perdagangan bebas di ASEAN dalam pelaksanaan ASEAN Economic Community Hasil penelitian menyarankan agar Indonesia sebagai pangsa terbesar jasa konstruksi di kawasan ASEAN dapat memanfaatkan peluang usaha konstruksi bagi badan usaha konstruksi Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensinya agar dapat menguasai pasar konstruksi dalam negeri dan ASEAN
ABSTRACT Main purpose of this research is to study constructions services liberalisation and how to increase construction business entities readiness to deal with ASEAN free trade in the implementation of ASEAN Economic Community The analysis suggested that Indonesia as the biggest market for construction services in ASEAN region should take advantage of this market potentials and develop its construction business entities to increase the competency in order to dominate construction market in Indonesia and ASEAN.
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44829
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>