Tulisan ini menganalisis bagaimana kesesuaian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara wajib terhadap prinsip-prinsip Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan menggunakan data-data sekunder sebagai data utamanya. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 adalah peraturan yang mewajibkan mainan yang beredar di Indonesia baik mainan produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri untuk mematuhi SNI Mainan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan pemberlakuan SNI Mainan secara wajib yang disusun berdasarkan kepentingan Indonesia untuk melindungi konsumen bayi dan anak, serta disusun berdasarkan kedaulatan Indonesia. Namun dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, Indonesia sebagai negara anggota WTO mendapatkan kritik dan saran melalui forum STC dari negara anggota WTO lainnya yang meminta Indonesia merevisi berbagai ketentuan di dalam aturan tersebut. Berdasarkan forum-forum STC yang telah dilalui Indonesia menyangkut kebijakan ini, Indonesia telah memberikan beberapa kelonggaran yang didasarkan permintaan anggota WTO lainnya dalam forum STC tersebut. Indonesia juga tetap mempertahan kebijakan yang dinilai dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan ini. Saat ini Peraturan menteri Pemerintah terkait pemberlakuan SNI mainan secara wajib ini telah melalui beberapa kali perubahan dan tetap berlaku sampai saat ini.

---

This article analyzes how the Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 conforms to the mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Toys with the principles of the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This article was prepared using doctrinal research methods, using secondary data as the main data. Minister of Industry Regulation Number 24/M-IND/PER/4/2013 is a regulation that requires toys circulating in Indonesia, both domestically produced and foreign produced, to comply with SNI Toys. The Indonesian government has issued laws and regulations relating to the mandatory implementation of SNI for toys, prepared based on Indonesia's interests to protect infant and child consumers and prepared based on Indonesian sovereignty. However, in implementing these Legislative Regulations, Indonesia as a WTO member country received criticism and suggestions through the STC forum from other WTO member countries who asked Indonesia to revise various provisions in the regulations. Based on the STC forums that Indonesia has gone through regarding this policy, Indonesia has provided several concessions based on requests from other WTO members in the STC forum. Indonesia also continues to maintain policies that are deemed necessary to realize the objectives of this policy. Currently, the Government Ministerial Regulation regarding the mandatory implementation of SNI for toys has undergone several changes and remains in effect to this day.