Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Fandy William Songgo

Pembangunan hukum dan implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik = The development of law and implementation of arrangement of law related to the development in Poso regency based on the principle of public policy

" Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan besar dalam melaksanakan pembangunan di daerahmya. Kewenangan melaksanakan pembangunan daerah haruslah selaras dengan pembangunan hukum di daerah. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah merupakan sarana untuk memayungi pembangunan di daerah tetap harmonis dan tertib. Tesis ini berupaya menganalisa bagaimana arah pembangunan hukum di Kabupaten Poso berdasarkan asas kebijakan publik selain itu, tesis ini juga menganalisa bagaimana implementasi pengaturan hukum dalam pembangunan di Kabupaten ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43049

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

A. Nuraisyah

Tunjangan kinerja berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 30/Permen-Kp 2013 bagi pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan ditinjau dari asas akuntabilitas = Performance awarding supporting based on regulation of marine and fishery number 30 permen kp 2013 for employees ministry of marine affairs and fisheries in terms of accountability principle

" [ABSTRAK
Reformasi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kita kenal dengan istilah reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan pemahaman terhadap peraturan dan manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi. Tunjangan kinerja merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi kerja Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Tesis ini berupaya untuk mengetahui kesesuaian PERMEN KP Nomor 30/PERMEN-KP/2013 dalam hal penilaian dan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43110

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dicky Adharya

Pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah APIP terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Supervision of the government internal auditor APIP against the abuse of authority in accordance with law number 30 year 2014 on government administration

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pengawasan organisasi APIP berada pada sisi complain/kepatuhan saja yang bersifat mencari kesalahan, yaitu melalui audit tujuan tertentu dengan metode Investigasi. Dalam perkembangan praktik pengawasan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49854

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Netty Karolin

Persekutuan Komanditer dalam Kegiatan Usaha setelah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko = Limited Partnership in Business Activities after Risk Based Approach

" Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dianggap tidak lagi relevan dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini juga merupakan dasar diubahnya OSS menjadi Online Single Submission Risk Based Approach atau yang biasa kita kenal dengan OSS Berbasis Risiko. Hadirnya layanan ini menjadi salah satu cara yang digunakan untuk semakin mempermudah pengajuan perizinan untuk berusaha di ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Marina Kurniawati

Sanksi Administrasi Pegawai Negeri Sipil yang Terlibat Kasus Pidana Narkotika = Administrative Penalty for Civil Servant that Involved in Drug Related Crime Cases

" Pegawai yang melakukan tindak pidana dan penyelewengan dapat di berhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi masalah adalah banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan merasa dirinya masih layak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, padahal sudah terbukti menjadi pelaku tindak pidana dan mendapatkan hukuman berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara belum menjelaskan secara rinci mengenai sanksi admnistrasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana narkotika.Kejahatan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dimas Agung Prasetiyo

Pengawasan Kewenangan Penjabat Gubernur dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta = Supervision of the Authority of the Acting Governor in the Management of the State Civil Apparatus in Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

" Kedudukan Penjabat Gubernur pada prinsipnya merupakan pejabat sementara yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur selaku kepala daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pada saat kondisi kekosongan tersebut, Penjabat Gubernur memiliki kedudukan yang setara dengan Gubernur definitif selaku kepala daerah. Meskipun ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aulia Abdurrahman

Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Tidak Berwujud Berupa Aset Kripto Non-Fungible Token (NFT) Di Indonesia = Analysis of The Imposition of Value Added Tax on Intangible Goods in the Form of Non-fungible Token (NFT) Crypto Assets in Indonesia

" Kepopuleran aset kripto beberapa waktu lalu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mulai melakukan investasi pada barang yang tidak berwujud, khususnya terkait dengan NFT. Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun pengaturan di Indonesia yang membahas secara khusus mengenai pengertian dan pengaturan mengenai pajak pertambahan nilai dari aset kripto NFT ini. Oleh karena itu, dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka penelitian ini akan menganalis mengenai bagaimana penarikan pajak pertambahan nilai atas barang tidak ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Maria Farida Indrati

Teori perundang-undangan : materi ajar (Buku A)

Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000

340 MAR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Amalia Septiana

Peralihan aset eks perusahaan kereta api Belanda menjadi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/Pdt/2017) = Transfer of assets of former Dutch railway company to assets of PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Case study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesian Number 1626.K/Pdt/2017).

" Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fathan Ali Mubiina

Hubungan kewenangan pusat dan daerah pada kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) = The Relationship between the central and regional authorities on the New Student Acceptance Zoning Policy (PPDB) / Fathan Ali Mubiina

" ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap hubungan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam penetapan kebijakan dan pengelolaan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagaimana diketahui, menjadi suatu keniscayaan atas urusan pemerintahan konkuren yang telah diberikan kepada pemerintahan daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daaerah pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mengedepankan kondisi dan karakteristik daerah otonom dalam penyelenggaraan pendidikan, Pusat dan Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara ... "

2020

T55026

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian