Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peredaran  dan penyalahgunaan narkoba telah terjadi hingga ke pelosok desa. Ada 14,99% dari 83.931 desa/kelurahan di Indonesia bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) telah ditetapkan sebagai program nasional sebagai salah satu strategi untuk menanggulanginya. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dampak dari implementasi program Desa Bersinar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat ketahanan masyarakat, membandingkannya antara sesama Desa Bersinar dan antara Desa Bersinar dengan yang bukan Desa Bersinar, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan program Desa Bersinar guna meningkatkan ketahanan masyarakat. Menggunakan metode penelitian mixed-methodantara kuantitatif dan kualitatif dengan mengambil sampel pada dua Desa Bersinar dan dua desa tetangganya di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja desa bersinar dapat dijelaskan oleh 5 dimensi utama dengan kekuatan penjelas 80,502%, dan ketahanan masyarakat dapat dijelaskan oleh 5 dimensi dengan kekuatan sebesar 78,415%. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program desa bersinar tidak selalu meningkatkan tingkat partisipasi dan tingkat ketahanan masyarakat. Hanya Desa Bersinar berkinerja tinggi yang tinggi memiliki tingkat partisipasi dan ketahanan masyarakat yang tinggi. ......Drug abuse and illicit trade has occurred to remote villages. There are 14.99% of the 83,931 villages in Indonesia with drug problems. The Drug-Free Village Program (Desa Bersinar) has been established as a national program as to tackle it. This study aims to examine the impact of the implementation of the Bersinar Village program on community participation and community resilience, to compare it between fellow Bersinar Villages and between Bersinar Villages and non-Bersinar Villages, as well as formulate strategies to optimize the Desa Bersinar program to increase community resilience. Using mixed-method research by taking samples in two Bersinar Villages and two neighboring non-Bersinar villages in Bolaang Mongondow Regency. The results showed that the performance of the Bersinar village can be explained by 5 dimensions with an explanatory abilitity of 80.502%, and community resilience can be explained by 5 dimensions with 78.415%. The research findings also show that the implementation of the Bersinar Village program does not always increase the level of community participation and resilience. Only high performing Bersinar Villages have high levels of community participation and resilience. 

Abstrak :
Beberapa aksi teror di Indonesia dilakukan oleh mantan Napiter yang sebelumnya sudah pernah mengikuti program deradikalisasi. Hal ini menunjukan bahwa setelah keluar dari Lapas para mantan Napiter terpengaruh untuk kembali ke dalam kelompoknya. Guna mencegah hal tersebut maka diperlukan keterlibatan instansi lain dalam program deradikalisasi mantan Napiter di masyarakat. Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) merupakan salah satu intitusi di wilayah yang memiliki potensi untuk terlibat dalam program deradikalisasi di masyarakat. Untuk menjawab peran keterlibatan Satkowil tersebut maka dilaksanakan studi kasus di Kodim 0103/Aut yang telah melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan Napiter melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan oleh Kodim 0103/Aut. Hasil penelitian didapatkan pernyataan dari para mantan Napiter bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kodim 0103/Aut sangat membantu program deradikalisasi. Dengan berdasarkan penelitian studi kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat terhadap mantan Napiter dapat dikembangkan oleh Satkowil guna mendukung efektifitas program deradikalisasi. ......Several acts of terror in Indonesia were carried out by ex-terrorism convicts who had previously participated in the deradicalization program. It shows that after being released from the prisoners, ex-terrorism convicts are influenced to return to their group. In order to prevent this, it is necessary to involve other agencies in the deradicalization of ex-terrorism convicts in the community. The Regional Command Unit is one of the institutions in the region that potentially to be involved in deradicalization programs in the community. To answer the role of the Regional Command Unit involvement, a case study was carried out on Military District Command 0103/North Aceh which had carried out deradicalization of ex- terrorism convicts through community empowerment. The study was conducted using descriptive qualitative methods to describe community empowerment activities that have been carried out by Military District Command 0103/North Aceh. The results, there was statements from ex-terrorism convicts that community empowerment carried out by Military District Command 0103/North Aceh was very helpful for the deradicalization program. Based on that case study research, it can be said that a community empowerment program for ex-terrorism convicts can be developed by the Regional Command Unit to support the effectiveness of the deradicalization program.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjeasakan bagaimana penerapan program pencegahan terorisme yang melibatkan perempuan dimana program ini dilaksanakan oleh BNPT dan FKPT DKI Jakarta. Adapun peran perempuan menjadi agen perubahan dalam pencegahan terorisme ini dapat bebrbentuk sosialisasi kembali ke dalam kelompok yang ada dilingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penellitian ini berasal dari hasil observasi secara langsung pada kegiatan “Perempuan TOP ( Teladan, Optimis dan Produktif) Viralkan Perdamaian melalui FKPT DKI Jakarta”, dan melakukan wawancara kepada peserta yang hadir, narasumber atau pemateri, Kabid Perempuan FKPT DKI Jakarta dan juga BNPT sebagai penanggung jawab kegiatan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya hasil bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan terorisme, perempuan dapat menjadi agen perubahan dengan cara berperan aktif dalam komunitasnya, pentingnya pemilihan narasumber untuk membuat para perempuan tidak merasa digurui oleh pemateri, dan ditemukannya tantangan yang dihadapi pemerintah dalam program pencegahan terorisme melalui perempuan. ......This study aims to explain how the implementation of the terrorism prevention program involving women is carried out by the BNPT and FKPT DKI Jakarta. The role of women as agents of change in preventing terrorism can take the form of socialization back into groups in their surroundings. This study uses a qualitative approach. The data collected in this research came from the results of direct observation of the "Perempuan TOP (Teladan, Optimisis and Produktif) Viral Peace through FKPT DKI Jakarta" activities, and conducted interviews with participants who were present, resource persons or presenters, Kabid Women's FKPT DKI Jakarta and also BNPT as the person in charge of the activity. The results of this study are the findings that women have a very important role in preventing terrorism, women can become agents of change by playing an active role in their communities, the importance of choosing sources to make women not feel patronized by presenters, and the challenges faced by the government in terrorism prevention program through women.

Abstrak :
Terorisme merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat (counter reaction) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan baik nasional maupun regional. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme melalui pendekatan lunak salah satunya dengan Program Deradikalisasi. Koordinator Deradikalisasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang didukung oleh beberapa Kementerian dan Lembaga lain. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan antara pengaturan terkait deradikalisasi yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan Deradikalisasi di lapangan. Secara faktual, pelaksanaan deradikalisasi untuk para pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan pada status tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana hingga mantan narapidana tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Densus 88 AT secara intensif. Idealnya, jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh Kejaksaan, terpidana oleh Pengadilan, Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan dan mantan narapidana dilakukan oleh BNPT. Selain itu, guna deteksi dini perkembangan jaringan teror didalam maupun diluar Lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dipandang penting bahwa personil Densus harus melekat dalam setiap tahapan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh densus 88 AT sesuai antara regulasi dan implementasinya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekosongan (gap) antara regulasi dan implementasi Program Deradikalisasi di lapangan dipandang dari sudut pandang normatif, karena Densus 88 AT melakukan pekerjaan melebihi dari yang diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun hal tersebut dianggap baik karena merupakan kebutuhan yang harus dilakukan dalam penanganan terorisme di Indonesia dan mencegah aksi terorisme dimasa depan. ......Terrorism is a very serious problem in Indonesia. If not handled and with a quick reaction counter reaction it can become a big threat to stability and security both nationally and regionally. The Indonesian government's policy in tackling terrorism is through a soft approach, one of which is the Deradicalization Program. The Deradicalization Coordinator according to Law Number 5 of 2018 is the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) which is supported by several Ministries and other Institutions. This study found a gap between the regulations related to deradicalization regulated in the Act and its regulations and the implementation of deradicalization in the field. Factually, the implementation of deradicalization for perpetrators of criminal acts of terrorism from the stages of the status of suspects, defendants, convicts, convicts to ex-convicts of criminal acts of terrorism has so far been carried out intensively by Densus 88 AT. Ideally, if the status of deradicalization suspect is carried out by Densus 88 AT, the status of defendant is by the Prosecutor's Office, convicted by the Court, Convicts by the Correctional Institution and ex-convicts is carried out by BNPT. In addition, for early detection of the development of terror networks inside and outside prisons. Thus, it is deemed important that Densus personnel must be attached to each stage to provide appropriate recommendations. This study uses a qualitative approach with the selection of informants by purposive sampling. The results of this study explain that the Deradicalization Program carried out by Densus 88 AT is in accordance with the regulation and its implementation. This was done because there was a gap between regulation and the implementation of the Deradicalization Program in the field from a normative point of view, because Densus 88 AT did more work than was mandated by Law Number 5 of 2018, but this was considered good because it was a necessity. that must be done in dealing with terrorism in Indonesia and preventing future acts of terrorism

Abstrak :
Kompleksitas dalam strategi kontra terorisme tentu saja memerlukan pelibatan berbagai pihak salah satunya adalah organisasi non pemerintah. Yayasan Lingkar Perdamaian menjadi salah satu organisasi non pemerintah yang bergerak dalam isu kontra terorisme sebagai pendekatan bottom up. Yayasan ini menarik karena didirikan oleh para mantan narapidana terorisme dan kombatan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hasil dari strategi disengagement yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pendekatan naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode berbasis dokumen primer yang meliputi wawancara mendalam maupun dokumen sekunder berbasis internet dan studi literatur. Kerangka penelitian ini menggunakan teori manajemen dan strategi manajemen untuk melihat strategi dan menganalisis SWOT Yayasan Lingkar Perdamaian. Penelitian ini juga menggunakan teori deradikalisasi dan disengagement untuk melihat hasil dari strategi disengagement Yayasan Lingkar Perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah Yayasan Lingkar Perdamaian sebagai salah satu contoh agent of change telah melakukan beberapa kegiatan untuk mantan narapidana terorisme di Lamongan dengan strategi pendekatan kekeluargaan dan berbagai macam metode seperti perekonomian, keluarga, dan diskusi. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar para mantan narapidana terorisme diharapkan tidak kembali menjadi residivis dan menggunakan kekerasan. Inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sangat bagus. Namun, jika dilihat dari analisisis strategi SWOT yayasan ini masih memiliki beberapa kekurangan dan hambatan yang harus menjadi perhatian agar tujuan dapat lebih maksimal tercapai. Sesuai dengan teori deradikalisasi dan disengagement, strategi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian sudah cukup bagus dalam hal pemutusan mata rantai radikalisme para mantan narapidana terorisme. Penulis melihat potensi yang begitu besar atas perlibatan organisasi non pemerintah dalam kontra terorisme khususnya Yayasan Lingkar Perdamaian. Potensi tersebut harus didampingi oleh Pemerintah agar sejalan dengan kebijakan kontra terorisme nasional. ......The complexity of the counter terrorism strategy needs to involve various parties, for example is non-governmental organizations. The Lingkar Perdamaian Foundation is one of the non-governmental organizations engaged in counter terrorism issues as a bottom up approach. This foundation has different approach because it was founded by former terrorism convicts and combatants. This thesis aims to describe and analyze the results of the disengagement strategy carried out by the Lingkar Perdamaian Foundation in Lamongan. This thesis uses a qualitative method that emphasizes a narrative approach. The data collection technique based on primary document which include in-depth interviews and secondary documents based on internet or literature studies. This thesis framework uses management theory and management strategy to view strategies and analyze SWOT of Lingkar Perdamaian Foumdation. This research also uses deradicalization and disengagement theory to see the results of the disengagement strategy of Lingkar Perdamaian Foundation. The result of this thesis is that the Lingkar Perdamain Foundation as an example of an agent of change has carried out several activities for former terrorism convicts in Lamongan with a familial approach strategy and various methods such as economy, family, and discussion. The activities carried out are aimed at preventing former terrorism convicts from becoming recidivists and using violence. The initiative carried out by the Perdamaian Circle Foundation is very good. However, if seen from the analysis of the SWOT strategy this foundation still has several weaknes and obstacles that must be considered so that the goals can be maximally achieved. In accordance with the deradicalization and disengagement theory, the strategy adopted by the Lingkar Perdamaian Foundation is quite good in terms of breaking the radicalism chain of former terrorism convicts. The author sees enormous potential for the involvement of non-governmental organizations in counter terrorism, especially the Lingkar Perdamaian Foundation. This potential must be accompanied by the Government so that it is in line with the national counter terrorism policy.

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik antara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di wilayah hukum Polres Jombang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik secara berkelanjutan, dinamika kolaborasi internal antar satuan di Polres Jombang, serta partisipasi stakeholder dalam penanganan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara PSHT dan IKSPI disebabkan melalui tiga tahap yaitu tahap kotradiksi yang dipicu oleh doktrin seduluran, tahap sikap yang berkaitan dengan identitas sosial dan tahap perilaku berupa kekerasan dan dendam yang berkelanjutan. Kolaborasi internal di Polres Jombang melibatkan koordinasi antar satuan seperti Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas dan Reskrim, dengan Bagops sebagai koordinator utama. Partisipasi stakeholder mencakup berbagai upaya seperti pembentukan forum komunikasi, operasi gabungan, dan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun telah ada upaya kolaboratif, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan evaluasi program penanganan konflik. Tantangan tersebut meliputi mekanisme evaluasi yang terstruktur dan kurangnya komunikasi antara satuan Polres. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan dengan cara distribusi tugas dan rencana aksi yang jelas untuk memastikan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penanganan konflik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemolisian kolaboratif, termasuk peningkatan partisipasi instansi terkait dalam perencanaan dan implementasi program, serta penguatan strategi penanganan akar masalah konflik secara holistik. ......This research examines collaborative policing in handling conflicts between the Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) and Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) in the jurisdiction of Polres Jombang. Using a qualitative approach and case study method, this research aims to analyse the causes of ongoing conflict, the dynamics of internal collaboration between units in Jombang District Police, and stakeholder participation in conflict handling. The results showed that the conflict between PSHT and IKSPI was caused through three stages, namely the cotradiction stage triggered by the seduluran doctrine, the attitude stage related to social identity and the behavioural stage in the form of violence and ongoing grudges. Internal collaboration at Polres Jombang involves coordination between units such as Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas and Reskrim, with Bagops as the main coordinator. Stakeholder participation includes various efforts such as the establishment of communication forums, joint operations, and community empowerment programmes. Despite collaborative efforts, challenges remain in the implementation and evaluation of conflict management programmes. These challenges include a structured evaluation mechanism and a lack of communication between Polres units. In addition, inter-agency coordination still needs to be improved by way of a clear distribution of tasks and action plans to ensure a more integrated approach to conflict management. This research provides recommendations to improve the effectiveness of collaborative policing, including increased participation of relevant agencies in programme planning and implementation, as well as strengthening strategies to address the root causes of conflict holistically

Abstrak :
Penelitian ini meneliti bagaimana permasalahan yang dihadapi para perawat lansia Indonesia yang beragama Islam ketika bekerja di Prefektur Kochi. Fenomena peningkatan lansia di Jepang dan dampaknya terhadap kebutuhan tenaga kerja, dengan fokus khusus pada prefektur Kochi. Tantangan perbedaan budaya yang dihadapi perawat lansia asing dirasakan. Tidak hanya perawat lansia asing saja, tantangan akan perbedaan budaya dirasakan oleh perawat lansia Muslim. Salah satunya adalah stereotip buruk tentang Islam di mata dunia juga mempengaruhi masyarakat Jepang terhadap Islam. Karena stereotip tersebut yang sering kali menyebabkan penolakan terhadap nilai-nilai kepercayaan dan budaya baru yang dibawa oleh para pekerja migran Muslim. Kendala dalam menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari, seperti sholat, serta masalah yang terkait dengan penggunaan hijab, menjadi tantangan utama bagi pekerja perawat lansia Muslim. Para perawat lansia Muslim dituntut tidak hanya dalam pekerjaan namun juga beradaptasi di lingkungan baru yang minoritas beragama Islam. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan proses pengumpulan data memanfaatkan wawancara, studi literatur dan observasi sebagai metode utama. ......This research examines the problems faced by Indonesian Muslim elderly nurses when working in Kochi Prefecture. The phenomenon of increasing elderly in Japan and its impact on workforce needs, with a special focus on Kochi Prefecture. The challenges of cultural differences faced by foreign elderly nurses are felt. Not only foreign elderly nurses, the challenges of cultural differences are felt by Muslim elderly nurses. One of them is the negative stereotype of Islam in the eyes of the world also affects Japanese society towards Islam. Because these stereotypes often cause rejection of the values of new beliefs and cultures brought by Muslim migrant workers. Obstacles in carrying out daily religious activities, such as praying, as well as problems related to the use of the hijab, are the main challenges for Muslim elderly nurse workers. Muslim elderly nurses are required not only in their work but also to adapt to a new environment where the Muslim minority is. This study uses a descriptive qualitative research method with a data collection process utilizing interviews, literature studies and observations as the main methods.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ancaman pada Mako Brimob Kelapa Dua Depok dari serangan terorisme di masa Pilkada 2024. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis serangan terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, pola sistem pengamanan yang telah diterapkan oleh Mako Brimob Kelapa Dua Depok dalam menghadapi ancaman terorisme dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mitigasi, teori manajemen strategis, konsep pengamanan dan konsep terorisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, yang dilaksanakan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Serangan terorisme di Indonesia seringkali memiliki motif ideologis atau separatisme, menuntut respons hati-hati dari pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan operasi penegakan hukum. Di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, strategi pengamanan meliputi evaluasi ancaman mendalam, penguatan teknologi keamanan, dan kerjasama internasional untuk intelijen. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi respons krisis tetap menjadi fokus untuk ditingkatkan guna menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan beragam. ......This research is motivated by the threat to Mako Brimob Kelapa Dua Depok from terrorism attacks during the 2024 regional elections. To anticipate this issue, the study aims to analyze terrorism attacks at Mako Brimob Kelapa Dua Depok, the security system patterns implemented there in response to terrorism threats, and the influencing factors. The theoretical framework includes mitigation theory, strategic management theory, security concepts, and terrorism concepts. This qualitative research employs a case study method conducted at Mako Brimob Kelapa Dua Depok. The findings indicate that terrorism attacks in Indonesia often have ideological or separatist motives, demanding a cautious response from the government to enhance security and law enforcement operations. At Mako Brimob Kelapa Dua Depok, security strategies include thorough threat assessments, enhancing security technologies, and international intelligence cooperation. However, challenges such as resource limitations and crisis response coordination remain focal points for improvement to address the increasingly complex and diverse terrorism threats.