Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai proses audit yang dilakukan oleh KAP TWRR pada PT AAUI, yang merupakan perusahaan asuransi kerugian dan manajer aset terkemuka. Fokus dari pembahasan adalah unuk mengevaluasi proses audit yang dilakukan KAP TWRR terhadap kliennya, PT AAUI, terutama pada akun estimated claim liabilities. Dalam proses audit diketahui bahwa PT AAUI masih membukukan cadangan atas beberapa klaim yang berumur tua dan sudah melewati masa polisnya, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, auditor dapat menerima alasan pencadangan tersebut sehingga tidak melakukan penyesuaian atas akun ini. Sehingga, KAP TWR tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada PT AAUI untuk laporan keuangan tahun 2018. ......This report explains about the audit process of PT AAUI which conducted by KAP TWRR. PT AAUI is a general insurance company and a former asset management firm. The focus of this report is to evaluate the audit process conducted by KAP TWRR to its client, PT AAUI, especially on its estimated claim liabilities. The finding shows that several old claims that has been expired are still incuded on PT AAUI balances. However, after further investigation and doing inquiry with management, auditor can accept the reason for keeping these number on its bookkeeping and decided not to proposed any audit adjustment for this account. In the end, KAP TWRR gave unqualified opinion to PT AAUI 2018 financial statement.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan Integrated Reporting secara sukarela terhadap informasi asimetri dan efek ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.  Sebanyak 103 perusahaan di Asia dan Eropa pada tahun 2017 menjadi sampel dalam penelitian ini.  Metode analisis konten dengan dasar kerangka IIRC digunakan untuk menilai kualitas dari penerapan Integrated Reporting di perusahaan dan Ordinary Least Square digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan antara Integrated Reporting secara sukarela dengan informasi asimetri. Efek ukuran perusahaan sebagai variable moderasi juga tidak ditemukan. Hal ini juga didukung oleh analisis tambahan yang mendukung hasil analisis utama. Berdasarkan hasil pengujian tambahan diketahui bahwa penerapan Integrated Reporting secara sukarela tidak berpengaruh terhadap informasi asimetri, serta tidak ada hasil yang signifikan untuk ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

---

ABSTRACT

---

This study examined the existence of a negative relationship between voluntary integrated reporting and information asymmetry and the size effect as the moderator of this relationship. Using a final sample of 103 firms in Europe and Asia in the period of 2017, the Ordinary Least Square is then performed to analyze the data. The results show that there is an insignificant relationship between the integrated reporting quality and information asymmetry which is captured by the spread. In addition, the insignificant effect of size to moderate this relationship is also found. Additional testing is performed to ensure the primary results. The findings also suggested the same results that in a nutshell, voluntary integrated reporting is not negatively associated with the information asymmetry and insignificant size effect as a moderator variable is also obtained. 

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan penerapan konsep pajak penghasilan final (PPh final) atas transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto berdasarkan teori hard-to-tax (HTT). Menurut Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups memiliki banyak transaksi sehingga membuat penghasilan dari sektor tersebut menjadi lebih kompleks untuk diawasi, sehingga persyaratan kepatuhan wajib pajak yang lebih rendah dan peran pihak ketiga sangat penting dalam menangani hard-to-tax groups. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), pedagang aset kripto, serta kuesioner terbuka yang diberikan kepada sampel pelanggan aset kripto. Data tersebut dianalisis menggunakan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi perdagangan aset kripto di pasar fisik aset kripto tergolong dalam sektor HTT sehingga Pajak Penghasilan (PPh) final dianggap sebagai alternatif pemajakan yang tepat dibandingkan pengenaan pajak berbasis capital gain. Berdasarkan prinsip dasar perpajakan, hampir seluruh aspek terpenuhi, kecuali prinsip horizontal dan vertical equity. Untuk tindak lanjut, diperlukan tarif yang setara atau lebih rendah dibandingkan dengan PPh final yang dikenakan atas transaksi penjualan saham di bursa efek, kesiapan penyelenggara pasar fisik aset kripto untuk melakukan withholding tax, bursa berjangka yang mengawasi pasar fisik aset kripto, serta payung hukum setingkat Peraturan Pemerintah untuk menerapkan PPh Final tersebut. ......This study proposes implementing the concept of final income tax on crypto-asset trading transactions in the crypto assets physical market based on hard-to-tax (HTT) theory. According to Das-Gupta (1994), hard-to-tax groups have a large number of transactions that make income from the sector more complex to monitor, so that lower taxpayer compliance requirements and the role of third parties are essential in dealing with hard-to-tax groups. The data in this study were collected through interviews with respondents from the Directorate General of Taxes (DGT), the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA), crypto-asset traders, and an open questionnaire was given to a sample of crypto-asset customers. The data were analyzed using thematic analysis. The study results indicate that crypto asset trading transactions in the physical market of crypto assets belong to the HTT sector, so the Final Income Tax is considered an appropriate alternative to taxation. Based on the fundamental principles of taxation, almost all aspects are met, except for horizontal and vertical equity principles. An equivalent or lower tax rate to the final income tax on the stock exchange, the readiness of crypto assets physical market operators to carry out withholding taxes, futures exchanges that oversee the physical market for crypto assets, and a legal standing at the level of a Government Regulation is required to implement the Final Income Tax.

Abstrak :
Tax amnesty berupa penghapusan denda PBB adalah sebuah kebijakan yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Selain untuk memperkuat basis data wajib pajak, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PBB-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga APBD lebih sustainable. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tax amnesty berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian ini menggunakan 104 kelurahan di kota Tangerang dengan periode pengamatan tahun 2015–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan denda PBB-P2 berhubungan positif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masalalu, dan berhubungan negatif dengan kepatuhan pajak untuk melunasi pajak masa kini. Hasil penelitian juga menunjukkan bawa penghapusan denda PBB-P2 tidak memiliki hubungan dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak lalu dan memiliki hubungan negatif dengan realisasi penerimaan PBB dari masa pajak kini ...... Tax amnesty in the form of the exemption of PBB fines is a policy that is expected to encourage taxpayers to pay taxes. In addition to strengthening the taxpayer database, the policy is expected to increase regional income, especially from the PBB-Rural and Urban (PBB-P2) sector so that the APBD is more sustainable. The purpose of this study is to provide empirical evidence of tax amnesty in the form of the exemption of land and building tax fines rural and urban (PBB-P2) which has a relationship with tax compliance and land and building tax (PBB) revenue. This study used 104 urban villages in the City of Tangerang with an observation period of 2015–2018. The results showed that the exemption of PBB-P2 fines was positively related to tax compliance to pay past taxes, and negatively related to tax compliance to pay current taxes. The results also show that the exemption of PBB-P2 fines has no relationship with the realization of PBB revenue from the past tax period and has a negative relationship with the realization of PBB revenue from the current tax period.

Abstrak :
ABSTRACT
Sengketa pajak penghasilan badan PT. ABC tahun 2014 yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian pada tahap banding merupakan hasil dari pemeriksaan DJP yang mengakibatkan perbedaan atas jumlah pajak yang lebih bayar yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut tidak diterima oleh PT. ABC yang kemudian melayangkan keberatan yang akhirnya juga ditolak seluruhnya oleh DJP lalu merasa tidak puas PT. ABC mengajukan banding ke pengadilan pajak yang hingga saat ini masih berlangsung. Sengketa yang terjadi disebabkan oleh koreksi atas harga pokok penghasilan yang dilakukan oleh keduanya memiliki cara yang berbeda terkait perhitungan harga pokok tersebut dimana PT.ABC menggunakan metode full costing sebagai dasar perhitungan, sedangkan DJP menggunakan metode cost plus sebagai dasar perhitungan harga wajar dari harga pokok penjualan milik PT.ABC yang sesuai dengan peraturan PER 32/PJ/2011.  Atas kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak agar lebih memperhatikan kewajiban pajak yang harus dipenuhinya. The 2014 PT. ABC corporate tax dispute which is still in the process of being resolved at the appeal stage is the result of the DJPs inspection which results in a difference in the amount of overpayment tax which then the results of the inspection are not received by PT. ABC, and finally the DJP was completely rejected, and felt dissatisfied with PT. ABC filing an appeal to the tax court which is still ongoing. Disputes that occur due to correction of cost of income made by both parties have different ways related to the calculation of the cost of good sold where PT. ABC used the full costing method as the basis for calculation, while DJP used the cost plus method as a basis for calculating the fair price of the cost of good sold owned by PT.ABC in accordance with regulations PER 32/PJ/ 2011. This case is expected to be a lesson for taxpayers to pay more attention to tax obligations that must be fulfilled.

Abstrak :
ABSTRAK
Manajer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan. Meski begitu, kebanyakan penelitian terdahulu tidak mempertimbangkan pengaruh manajer terhadap perusahaan. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode DEA untuk meilihat apakah manajer dengan kemampuan yang kebih tinggi mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Menggunakan data panel dengan sampel berupa 172 perusahaan public di Indonesia selama lima tahun, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kemampuan manajerial pada suatu perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini konsisten setelah melakukan analisis sensitivitas menggunakan peringkat desil skor kemampuan manajerial dan lagged skor kemampuan manajerial untuk mengganti pengukuran kemampuan manajerial menggunakan metode DEA sebagai variabel independen.

---

ABSTRACT
Manager is one of the factor that affects firms strategy and performance. However, most prior studies do not consider these managers effects for the firms. Hence, this paper use DEA method to see whether the higher ability managers affect corporate tax avoidance. Using panel data with samples of 172 public firms in Indonesia for five years period, this study finds that that the higher the managerial ability, the lower the tax avoidance practices occur in the firm. This result is robust in several sensitivity tests, that is managerial ability score decile rank and lagged managerial ability score to replace managerial ability using DEA method as the independent variable.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan unutk menguji adanya cost stickiness dalam industri perbankan dan pengaruh fenomena stickiness pada kompensasi eksekutif bank tbk di Indonesia. Fenomena stickiness merupakan fenomena asimetris biaya dimana terjadi perubahan yang tidak proporsional antara besarnya penurunan biaya saat pendapatan menurun. Fenomena stickiness ini juga diperkuat dengan adanya insentif eksekutif dalam membangun empire building. Insentif tersebut berupa kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dalam upayanya mempertahankan ukuran perusahaan meskipun pendapatan bank mengalami penurunan. Dengan begitu, eksekutif bank diduga mendapatkan double benefit yang didapat dari kompensasi yang diterima dari upaya empire building dan benefit atas kedudukan eksekutif bank pada saat pendapatan menurun. Pengujian dilakukan pada 35 perusahaan bank tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2013-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan bank tbk di Indonesia terindikasi adanya fenomena cost stickiness dan fenomena ini menimbulkan adanya double benefit yang diberikan kepada eksekutif bank tbk di Indonesia.

---

ABSTRACT
This study was conducted with the aim to examine the existence of cost stickiness in the banking industry and the influence of stickiness phenomenon on the compensation of public banks executives in Indonesia. The phenomenon of stickiness is an asymmetric phenomenon of cost where there is a disproportionate change between the magnitude of the decreasing cost when income decreases. The phenomenon of stickiness is also reinforced by the executive incentives in building empire building. The incentive is in the form of compensation given to the executive in an attempt to maintain the size of the company even though the income of the bank has decreased. That way, bank executives allegedly get a double benefit derived from the compensation received from empire building efforts and benefits over the bank 39s executive position at a time when earnings decreased. This research were conducted on 35 public bank listed on Indonesia Stock Exchange BEI in 2013 2016. The results of this study indicate that overall public bank in Indonesia indicated the phenomenon of cost stickiness and this phenomenon raises the existence of double benefit given to public banks executives in Indonesia.