Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Mengelola hutan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Kelompok Tani Selaras Alam menjaga kelestarian hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan agroforestri kopi. Namun lokasi kegiatan agroforestri kopi belum diketahui peruntukan lahannya secara legal dan adanya perbedaan tingkat partisipasi dalam kegiatan agroforestri kopi. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui kesesuain lahan, evaluasi kegiatan agroforestri, analisa tingkat partisipasi dan menentukan strategi pelestarian hutan. Hasil dari riset ini kegiatan agroforestri di APL, tanaman kopi dan pendamping berkontribusi untuk aspek ekologi akan tetapi belum dalam aspek ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dan didapatkan strategi berkelanjutan untuk pelestarian hutan. kesimpulan dari riset ini kegiatan agroforestri kopi tidak menyalahi aturan pemerintah, adanya manfaat kegiatan agroforestri untuk aspek ekologi namun belum memberikan kontribusi optimal untuk aspek ekonomi, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, dan dirumuskan strategi berkelanjutan dalam pelestarian hutan melalui kegiatan agroforestri kopi.

---

ABSTRACT
Managing forests is not only the responsibility of the government but also the people. Selaras Alam Farmers Group preserves forest conservation by involving community participation through coffee agroforestry. However, the location of coffee agroforestry has not been known for legally allocated land and there is a difference level of participation through coffee agroforestry. The purpose of this research is to know the suitability of the land, the evaluation of agroforestry, the analysis of the participation level and determine the strategy of forest conservation. The results of this research are agroforestry in APL, coffee crops and shade plants contribute to ecological aspects but not yet in economic aspects, high levels of community participation and sustainable strategies for forest conservation. The conclusions of this research are coffee agroforestry in accordance with government regulations, the existence of agroforestry benefits for ecological aspects but not yet provide optimal contribution to economic aspect, high level of community participation, and formulated a sustainable strategy in forest conservation through coffee agroforestry.

Abstrak :
ABSTRAK
Karakteristik produksi industri kertas berbeda dengan industri lainnya, sehingga risiko K3 yang dihadapi juga akan berbeda. Risiko K3 yang berbeda, maka acuan penilaian risikonya juga akan berbeda setiap jenis industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko K3 selama proses produksi kertas dan pengendalian yang telah dilakukan industri kertas, kemudian penelitian ini akan merumuskan tool untuk penilaian tingkat risiko K3 dan model pengendalian risiko K3 yang sesuai dengan karakteristik produksi industri kertas. Metode yang digunakan adalah Job Safety Analysis JSA dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kertas memiliki 3 tahapan utama proses produksi, yaitu penyediaan bubur kertas, pembentukan lembaran kertas, dan penyempurnaan produk. Setiap tahap memiliki risiko secara berurutan sebanyak 15 risiko, 13 risiko, dan 16 risiko. Setiap risiko memiliki tingkat kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Perpaduan antara kemungkinan terjadinya risiko per periode dan keparahan konsekuensi menghasilkan besarnya skor risiko. Risiko yang mendapat skor 1-7 termasuk kategori rendah, risiko dengan skor 8-16 termasuk kategori sedang, dan risiko dengan skor 17-25 termasuk kategori tinggi. Penilaian risiko yang tepat membutuhkan matriks dengan kriteria risiko yang sesuai dengan karakteristik risiko di industri kertas. Pemahaman karakteristik produksi pada suatu industri diperlukan agar pengendalian risiko yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan industri tersebut, sehingga risiko dapat diminimalkan, produktivitas semakin meningkat, dan keberlanjutan industri kertas tetap terjaga.

---

ABSTRACT
Paper industry production characteristic is different from other industries, that the OSH risks faced are different as well. Different OSH risks, therefore evaluation standard of the risks and how to control will also be different on every kind of industry. This study aims to know OSH risk during production process and evaluate OSH risk control which has been applied by the company, then determine the tools of OSH risk assessment and determine model of OSH risk control which is suitable for paper industry. The method used is Job Safety Analysis and content analysis. The result of the research shows that paper industry has 3 main phases pulp preparation phase, paper making phase, and finishing product phase. There are 15 kinds of risk on pulp preparation phase , 13 kinds of risk on paper making phase, and 16 kinds of risk on finishing product phase. Each risk has a different level of probability and severity. The combinations of probability and the severity of incident results in risk score. Score 1 7 for Low category, score 8 16 for Middle category, and score 17 25 for High category. Appropriate risk assessment requires a matrix with risk criteria that match the risk characteristics in the paper industry. Understanding the characteristic of production on industry is very important, that the risk control set is suitable for the needs of that industry, so that risks can be reduced, productivity increases, and the sustainability of the paper industry is maintained.

Abstrak :
PT. X adalah salah satu perusahaan HTI yang mendapatkan ijin seluas 296.262 ha.Merujuk pada tabel normal KLHK untuk spesies Eucalyptus pellita adalah sebesar 121 m3, sedangkan di lokasi penelitian potensi Eucalyptus pellita sebesar 100 m3. Perbandingan perbedaan pada tabel normal adalah pada jarak tanam yaitu pada jarak tanam tabel normal sebesar 3 m x 2 m sedangkan pada jarak tanam penelitian yaitu 3 m x 2,5 m, volume per pohon pada penelitian adalah sebesar 0,078 m3 sedangkan tabel normal 0,083 m3, maka dapat dikatakan bahwa potensi tegakan di Distrik Rasau Kuning belum optimal dan dapat dikembangkan. Penelitian ini bertujuan: menganalisis potensi tegakan di lokasi penelitian, menganalisis kondisi silvikultur, jarak tanam, pendidikan dan pelatihan di lokasi penelitian, menganalisis kondisi silvikultur, pendapatan pekerja borongan, pengelolaan tmpat tumbuh di lokasi penelitian, menganalisis peran silvikultur, pendapatan pekerja tidak tetap, pengelolaan tempat tumbuh dengan potensi tegakan, mengidentifikasi model potensi hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Analisis faktor menggunakan menggunakan Analitical Hierarchy Process (AHP) sebagai metode dalam model potensi tegakan. Hasil penelitian menunjukkan potensi tegakan mencapai volume sebesar 100 m3/ha. Kondisi sarana dan prasarana produksi nilai rerata (0,92), jarak tanam nilai rerata (0,76), pendidikan dan pelatihan nilai rerata (0,90). Kondisi silvikultur nilai rerata (0,983), pendapatan pekerja tidak tetap nilai rerata (0,81), pengelolaan tempat tumbuh jika dibandingkan dengan penelitian yang tumbuh di Perawang termasuk dalam kategori baik. Analisis AHP peran silvikultur, pendapatan pekerja borongan, pendidikan dan pelatihan terhadap potensi tegakan adalah silvikulur dengan nilai (0,523). Analisis AHP pada potensi tegakan Eucalyptus pellita hutan tanaman industri yang berkelanjutan dengan hasil alternatif prioritas adalah sarana dan prasarana produksi (0,408) pada pengelolaan hutan tanaman industri. Kata kunci: Hutan Tanaman Industri, Potensi Tegakan, Keberlanjutan. ......PT. X is one of the HTI companies that obtained a permit covering 296,262 ha. Refer to the normal table of volume for Eucalyptus pellita from the Ministry of Environment and Forestry is 121 m3 / ha, but in the location of research, the volume of Eucalyptus pellita in 2018 is 100 m3/ha. This study aims to: analyze potential in the research location, analyze silvicultural conditions, ratio of plant, education and training at the research location, analyze silvicultural conditions, income of precarious workers, manage growth in research locations, analyze the role of silviculture, income of temporary workers, management of growing places with stand potential, identifying sustainable industrial plantation management models. Factor analysis uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) as a method in the industrial plantation management model. The results showed that the stand potential reached a volume of 100 m3/ha. The condition of facilities and infrastructure produced an average value (0,92), planting distance average value (0,76), education and training average value (0,90). The silvicultural condition of the average value (0,983), the income of bulk workers is the average value (0,81), the management of the growing place when compared to the research that grows in Perawang is included in the good category. AHP analysis is the role of silviculture, the income of precarious workers, education and training on stand potential is silviculur with a value (0,523). AHP analysis on sustainable industrial plantation management with priority alternative results is production facilities and infrastructure (0,408) in industrial plantation management. This research proves that silvicultural criteria and alternative production facilities and infrastructure have a major role in the sustainable industrial plantation management model. Keyword: Industrial Plantation Forests, Potential Stands, Sustainability.

Abstrak :
Bank di Indonesia telah menginisiasi kebijakan pembiayaan berkelanjutan sejak tahun 2016 yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Salah satu fokus utama dari penerapan kebijakan itu pada Bank di Indonesia adalah pada industri kelapa sawit. Kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia membuat Bank harus lebih memperhatikan risiko lingkungan dalam kegiatan pembiayaan. Penerbitan Laporan Keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tiap tahun juga menjadi kewajiban baru bagi Bank di Indonesia di bawah kebijakan ini. Fokus riset ini adalah untuk menganalisa kebijakan pembiayaan berkelanjutan pada industri kelapa sawit di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan skema pembiayaan berkelanjutan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran dalam pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa skema terkait keberlanjutan dapat diterapkan sebagai skema pembiayaan berkelanjutan bagi Industri kelapa sawit di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah target keberlanjutan yang harus diterapkan pada skema terkait keberlanjutan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. ......Banks in Indonesia have initiated sustainable financing policies since 2016 which were initiated by the Financial Services Authority in Indonesia. One of the main focuses of implementing this policy at Banks in Indonesia is the palm oil industry. Sustainable finance policies in Indonesia require Banks to pay more attention to environmental risks in financing activities. The annual issuance of a Sustainability Report and Action Plan for Sustainable Finance is also a new obligation for Banks in Indonesia under this policy. The focus of this research is to analyze sustainable financing policies in the palm oil industry in Indonesia. The aim of this research is to produce a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. This study uses a qualitative approach with mixed methods in data collection. The results of this study indicate that the sustainable linked loan can be applied as a sustainable financing scheme for the palm oil industry in Indonesia. The conclusion of this research is that sustainability targets must be applied to sustainabile linked loan covering economic, social, and environmental aspects.

Abstrak :
Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat memberikan kontribusi yang positif dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri nasional. Sertifikasi SVLK hutan rakyat terus didorong oleh pemerintah agar tidak menjadi celah pada sistem legalitas kayu yang telah dibangun secara multi-pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya sertifikasi SVLK hutan rakyat; menganalisis kemampuan dan kemauan membayar petani hutan rakyat; menganalisis pengaruh hutan rakyat serta manfaat SVLK terhadap pendapatan dan matapencaharian petani; menganalisis manfaat sertifikasi SVLK terhadap volume panen kayu; dan memperoleh konsep sertifikasi SVLK bagi hutan rakyat yang berkelanjutan dengan pendekatan kemampuan membayar petani. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode gabungan. Pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara dilakukan kepada petani hutan, perwakilan pemerintah dan pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar dan keinginan membayar pada kedua KTH rendah terhadap biaya sertifikasi SVLK sehingga disimpulkan kelompok petani hutan belum mampu membayar biaya tambahan sertifikasi SVLK dalam pengusahaan hutan. Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan membayar terhadap sertifikasi SVLK oleh petani mempengaruhi keberlanjutan penerapan sertifikasi SVLK sehingga diperlukan dukungan dari pasar dan peran mitra. ......Logs production from private forests has made a positive contribution to meeting the demand for raw material supplies for the national industry. The government continues to encourage private forest to SVLK certification so that it does not become a gap in the timber legality system that has been developed in a multi-stakeholder manner. This study aims to analyze the costs of community forest SVLK certification; analyzing the ability and willingness to pay of forest farmers; analyze the effect of SVLK certification on farmers’ income and livelihood; analyze the effect of SVLK certification on timber harvest volume; and obtaining the concept of SVLK certification for sustainable private forests using approach of farmers' ability to pay. The research was conducted using a quantitative approach and a combined method. Data were collected through questionnaires and interviews with forest farmers, government representatives and private sector. Result showed that ability to pay and willingness to pay of SVLK certification in both KTH were low, so it was concluded that private forest farmer groups not been able to pay SVLK certification as an additional cost of log business. The conclusion of this study is that the ability to pay for SVLK certification by farmers affects the sustainability of the application of SVLK certification so that support from the market and role of partners is needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia melalui pendekatan pasar. Tolok ukur keberhasilan SVLK bergantung dari sejauh mana SVLK mampu menciptakan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Permasalahannya adalah sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK guna mewujudkan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan SVLK dalam perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan kinerja industri kayu. Metode analisis yang digunakan pada tujuan satu adalah metode analisis normatif deskriptif dengan narasumber yang berasal dari 4 kelompok pemangku kepentingan, sedangkan untuk tujuan dua sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang berasal dari industri kertas, industri kayu panel, industri kayu pertukangan, dan industri mebel. Hasil penelitian, SVLK saat ini cukup berhasil mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, namun belum bermanfaat dalam peningkatan kinerja industri kayu sehingga disimpulkan kebijakan SVLK belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, telah dirancang strategi kebijakan SVLK yang mengharmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.

---

ABSTRACT
The Timber Legality Verification System SVLK is an instrument established by the Government of Indonesia as an effort to build legitimacy on Indonesia 39 s forest governance policy through a market or economic approach. The performance benchmark of SVLK depends on the extent to which SVLK is able to create sustainable forest governance. However, since the introduction of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the success of SVLK 39 s policy in creating sustainable forest governance. This study aims to assess the effectiveness of SVLK policy in improving forestry governance, and to explore the benefits of SVLK in enhancing the wood industry performance. The analytical method used in the first objective is descriptive normative analysis with 13 resource persons from 4 stakeholder groups. For the second objective, purposive sampling was used to determine the respondents who came from paper, wood panel, woodworking, and furniture industries. The result of the study found that SVLK policy is quite successful to support the improvement of forestry governance, but not yet beneficial to the improvement of timber industry performance. Based on the results, the SVLK policy strategies that harmonize economic, social, and environmental aspects have been developed to achieve sustainability.Keywords SVLK, sustainable, forestry governance, wood industry