Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seribu hari pertama kehidupan merupakan momentum kritis yang akan menentukan kualitas generasi masa depan suatu bangsa. Hal ini karena perlunya gizi terbaik berupa asupan gizi selama kehamilan, serta ASI dan makanan yang tepat sesuai umur untuk perkembangan otak anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Analisis penelitian ini yaitu analisis prediksi dan analisis spasial. Sampel penelitian ini berjumlah 2.232 individu dan 25 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel suplementasi besi folat ibu, suplementasi vitamin A baduta usia 7-23 bulan, menyusui bayi usia 0-6 bulan dan pemberian MP-ASI baduta usia 7-23 bulan membentuk model prediksi. Variabel persalinan tidak dibantu tenaga kesehatan menjadi model global spasial, sedangkan variabel ibu hamil yang tidak suplementasi besi folat, baduta usia 7-23 bulan yang tidak mendapatkan MP-ASI, bayi usia 0-6 bulan yang tidak ASI Eksklusif dan bayi yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan membentuk model lokal spasial yang dapat memicu 58% kejadian stunting di 3 Provinsi Sulawesi. Variabel ibu hamil yang tidak mendapatkan suplementasi besi folat berhubungan secara statistik di 8 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga diperlukan intervensi tambahan berupa suplementasi besi folat ibu hamil selain intervensi persalinan dibantu tenaga kesehatan.

---

The first thousand days of life are critical moments that will determine the quality of the future generations of the nation. This is because of the need for the best nutrition including nutritional intake during pregnancy, as well as breast milk and foods that are age-appropriate for childrens brain development. This research uses quantitative with cross sectional study design. The analysis of this study is prediction analysis and spatial analysis. The study sample was an experiment of 2,232 individuals and 25 districts/cities in Central Sulawesi, Southeast Sulawesi and West Sulawesi. The results showed variable maternal folate supplementation, supplementation of vitamin A toddlers aged 7-23 months, breastfeeding infants aged 0-6 months and complementary food toddlers aged 7-23 months making predictive models. Variable of the labor does not involve health workers to be a global spatial model, while the variables of pregnant women who are not iron folate supplementation, those aged 7-23 months who do not get complementary food, infants aged 0-6 months who are not exclusive breastfeeding and infants who do not receive care health draws spatial local models that can be handled 58% of stunting occurrences in 3 Sulawesi Provinces. Variables of pregnant women who did not receive supplementation were related to statistics in 8 districts/cities of Central Sulawesi Province, so additional interventions including supplementation of pregnant women were needed in addition to labor interventions to assist health workers."

"Pertumbuhan industri properti, khususnya apartemen, mengalami peningkatan pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat urban terhadap hunian yang praktis dan strategis. Dalam praktiknya, developer atau pengembang memiliki peran sentral dalam memasarkan dan menjual unit apartemen kepada konsumen. Namun, tidak jarang ditemukan praktik pemasaran yang menyesatkan, seperti penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pencantuman klausul-klausul perjanjian yang bersifat palsu atau menipu. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen serta memunculkan konflik hukum yang kompleks. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum pengembang atas klausul palsu dalam perjanjian jual beli apartemen berdasarkan KUH Perdata, merujuk pada Putusan Kasasi Nomor 128/PDT/2022/PT.BTN. Penelitian ini juga mengkaji peran serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terkait putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kebenaran informasi pemasaran dan dapat dikenakan sanksi atas klausul palsu. Sementara itu, peran PPAT sangat krusial dalam menjamin keabsahan dan kebenaran materiil akta, sehingga turut bertanggung jawab dalam melindungi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian pengembang dalam penyusunan kontrak dan peran aktif PPAT untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

---

The growth of the property industry, particularly in the apartment sector, has experienced a rapid increase in response to the urban population’s demand for practical and strategically located housing. In practice, developers play a central role in marketing and selling apartment units to consumers. However, misleading marketing practices are not uncommon, such as the provision of inaccurate information and the inclusion of deceptive or fraudulent clauses in sales agreements. These practices often result in consumer losses and lead to complex legal disputes. This study analyzes the legal responsibility of developers for fraudulent clauses in apartment sale and purchase agreements based on the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), with reference to Supreme Court Decision Number 128/PDT/2022/PT.BTN. The research also examines the role and legal responsibility of the Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah, or PPAT) in drafting the sale and purchase deed in relation to the aforementioned court decision. The research method employed is normative legal research with a case study approach. The findings indicate that developers bear legal responsibility to ensure the accuracy of marketing information and may be subject to sanctions for the inclusion of fraudulent clauses. Meanwhile, the role of the PPAT is crucial in guaranteeing the validity and material accuracy of the deed, thereby sharing responsibility in protecting consumers. This study recommends that developers exercise greater caution in contract drafting and that PPAT take an active role in ensuring legal certainty and consumer protection."