Pertumbuhan industri properti, khususnya apartemen, mengalami peningkatan pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat urban terhadap hunian yang praktis dan strategis. Dalam praktiknya, developer atau pengembang memiliki peran sentral dalam memasarkan dan menjual unit apartemen kepada konsumen. Namun, tidak jarang ditemukan praktik pemasaran yang menyesatkan, seperti penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan pencantuman klausul-klausul perjanjian yang bersifat palsu atau menipu. Hal ini menimbulkan kerugian bagi konsumen serta memunculkan konflik hukum yang kompleks. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum pengembang atas klausul palsu dalam perjanjian jual beli apartemen berdasarkan KUH Perdata, merujuk pada Putusan Kasasi Nomor 128/PDT/2022/PT.BTN. Penelitian ini juga mengkaji peran serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terkait putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kebenaran informasi pemasaran dan dapat dikenakan sanksi atas klausul palsu. Sementara itu, peran PPAT sangat krusial dalam menjamin keabsahan dan kebenaran materiil akta, sehingga turut bertanggung jawab dalam melindungi konsumen. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian pengembang dalam penyusunan kontrak dan peran aktif PPAT untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

---

The growth of the property industry, particularly in the apartment sector, has experienced a rapid increase in response to the urban population’s demand for practical and strategically located housing. In practice, developers play a central role in marketing and selling apartment units to consumers. However, misleading marketing practices are not uncommon, such as the provision of inaccurate information and the inclusion of deceptive or fraudulent clauses in sales agreements. These practices often result in consumer losses and lead to complex legal disputes. This study analyzes the legal responsibility of developers for fraudulent clauses in apartment sale and purchase agreements based on the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), with reference to Supreme Court Decision Number 128/PDT/2022/PT.BTN. The research also examines the role and legal responsibility of the Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah, or PPAT) in drafting the sale and purchase deed in relation to the aforementioned court decision. The research method employed is normative legal research with a case study approach. The findings indicate that developers bear legal responsibility to ensure the accuracy of marketing information and may be subject to sanctions for the inclusion of fraudulent clauses. Meanwhile, the role of the PPAT is crucial in guaranteeing the validity and material accuracy of the deed, thereby sharing responsibility in protecting consumers. This study recommends that developers exercise greater caution in contract drafting and that PPAT take an active role in ensuring legal certainty and consumer protection.