Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat minangkabau tidak lagi menjadi suatu entitas independen, demikian juga halnya Karapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif tertinggi di nagari. Namun, terlepas dari semua pengurangan peran yang dialami KAN, ada satu peran yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yakni peran untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Skripsi ini membahas mengenai peranan KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi di nagari Sintuak , kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan kacamata pluralisme hukum. Dari pembahasan skripsi ini dapat dilihat bahwa KAN merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa alternatif yang dapat dipilih masyarakat nagari untuk menyelesaikan sengketa tanah pusako tinggi. Masyarakat nagari akan memilih apakah KAN merupakan forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan da kondisi mereka hal mana yang dikenal dengan istilah forum shopping. Karapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa berperan sebagai mediator sosial (social network mediator) yang mengusahakan perdamaian antara keduabelah pihak tapi terkadang juga dapat berperan layaknya arbitor yang memutus sengketa para pihak dan kedudukan hukum objek sengketa menurut hukum adat yang ada. Walau bagaimanapun, nagari saat ini tidak lagi menjadi "negara mini" yang mempunyai otonomi penuh,ia menjadi suatu lapangan sosial semi otonom (Semi Autonomous Social Field) yang dapat membuat aturan sendiri tapi sangat rentan dengan pengaruh luar. Begitu pula halnya dengan Karapatan Adat Nagari yang dapat membuat keputusan atas sengketa tanah pusako tinggi yang terjadi di masyarakat, namun keputusan tersebut tidak mengikat dan sangat rentan untuk tidak ditaati jika salah satu pihak membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri. ......Since joining with the Republic of Indonesia, the indigenous people of Minangkabau is not a full independent entity anymore, and so is Karapatan Adat Nagari (KAN). Karapatan Adat Nagari is no longer holding the executive,legislative and judicative power at once. Despite all the reduction of role which KAN has been experienced, there is one role which has not changed until now. It is the role to resolute land (pusako tinggi) dispute among nagari society. This undergraduate thesis analyzes the role of KAN in land (pusako tinggi)dispute resolution in Nagari Sintuak, Sintoga District Padang Pariaman Region. This undergraduate thesis uses juridical-empirical research method with the perspective of legal pluralism. Based on the analysis, KAN is one of alternative forum for dispute resolution of pusako tinggi which can be chosen by society in nagari. The society will choose whether KAN is the right forum suitable with their needs and condition, which activity known as forum shopping. Karapatan Adat Nagari in land dispute resolution takes role as social network mediator who aims for the peaceful agreement between parties. However, sometimes KAN also can take role as an arbiter who decide the verdict for parties and decide the status of object of dispute according to adat law. Nagari today is no longer a" mini country" which has full autonomy; it has become a semi-autonomous s social field which is able to generate its own regulation but very vulnerable to external influence. The same thing for Karapatan Adat Nagari, which can make the decision for land (pusako tinggi) dispute resolution but the decision is not legally binding and very vulnerable of the negligence if one of the parties decides to take the case to the court.

Abstrak :
Skripsi ini meninjau secara sosio-legal fenomena akun alter pada situs jejaring sosial Twitter di Indonesia. Dengan adanya situs jejaring sosial seperti Twitter, suatu hukum diperlukan untuk mengakomodasi dan mengatur guna menghindari timbulnya persoalan-persoalan dalam proses berkembangnya sosialisasi dalam situs tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan dengan pengamatan partisipatoris dan wawancara 9 narasumber menunjukkan bahwa adanya praktek pornografi dan prostitusi pada situs Twitter yang dilakukan oleh akun-akun alter. Akun alter dibuat oleh alter-people (person). Pemilik akun alter ini merupakan subjek hukum yang wajib patuh pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi, meskipun pembuktiannya sukar. Sehingga Tweet yang mereka unggah di Twitter merupakan informasi yang harus mereka pertanggung jawabkan secara hukum. ......This thesis observes the socio-legal of the phenomena about alter account made by Indonesian people in a social media called Twitter. A law is needed in order to control and avoid misuse Twitter as a place to interact between people in cyberspace. In order to observe the actual interaction inside the alter land, a participatory observation and interviews of 9 sources were held. The finding of this observation shows that people behind alter accounts in Twitter are indeed legal subjects who need to oblige the Law (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Pornografi). Therefore, the tweet uploaded by alter accounts in Twitter is accountable and can be justified legally.

Abstrak :
Kemenangan neoliberalisme sebagai ideologi yang diterima secara universal telah mengubah paradigma negara-negara dalam pengelolaan hak publik dan juga mengubah perilaku ekonomi manusia. Melalui aktor-aktornya, neoliberalisme juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memprivatisasi universitas publiknya dan memperlakukan peserta didik sebatas konsumen dalam ruang pasar. Saat ini, universitas publik turut terjerat dalam relasi sosial neoliberal. Universitas yang terpengaruh neoliberalisme disebabkan dorongan untuk memprivatisasi institusinya dan minimnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengaruhnya turut mengubah model pengelolaan universitas publik yang berbasis kompetisi pasar, menginisiasi korporatisasi dan komersialisasi. Skripsi ini membahas fenomena tersebut terhadap empat universitas publik dan Universitas Indonesia secara spesifik dalam hal implementasi korporatisasi, otonomi dan dampaknya terhadap aksesibilitas.

Korporatisasi Universitas Indonesia berdampak signifikan terhadap komersialisasi peserta didik, meningkatkan biaya pendidikannya secara gradual dan mereduksi aksesibiltas bagi masyarakat miskin untuk memasuki universitas publik. Penulis juga mengangkat argumennya berdasarkan tren yang mengemuka: privatisasi sektor pendidikan, peningkatan korporatisasi dan otonomi pengelolaan universitas dan peningkatan biaya pendidikan sebagai indikasi dari komersialisasi.

---

Neoliberalism has changed the world’s paradigm on how governments should manage public rights and also affecting people’s economic behavior. Neoliberalism through its actors also push Indonesian government to privatize its public university and treat its student only as finite market consumers. In the current context, public universities are both enmeshed in, and reproduce neoliberal social relations. The neoliberal university is affected by privatization and underfunding from the government. Public universities have also internalized the competitive model of the market; initiating corporatization and commercialization. The study covered four Indonesia’s public university and specifically examines Universitas Indonesia in terms of its implementation of corporatization, autonomy and its effect on accessibility.

Corporatization of Universitas Indonesia had significant effect on the commercialization of students, increasing their tuition fee gradually and reduces the accessibility of the poor in Indonesia to enter public university. The author weaves the arguments together to point to several prominent trends: higher education sectors privatization, increased corporatization and autonomy of university governance and mounting student’s tuition fee as indication of commercialization.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran di Indonesia mengingat kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan yang tertinggi kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan. Objek penelitian ini mencakup korban kekerasan dalam pacaran dan juga putusan pengadilan nomor 1451/PID.B/2014/PNBDG yang merupakan kasus kekerasan dalam pacaran mahasiswa universitas ternama di Bandung. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran belum memiliki payung hukum yang cukup untuk melindungi korban kekerasan yang bentuk kekerasannya bersifat khas. Perundang-undangan Indonesia hanya mampu melindungi kekerasan fisik yang terjadi pada korban kekerasan dalam pacaran padahal kekerasan fisik hanyalah salah satu dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa mereka.

---

ABSTRAK
The objective of this research is to analyze legal protection for dating violence victims in Indonesia since it is the second highest number after domestic violence with women as a victim. The objects of this research are the victim of dating violence and verdict No 1451/PID.B/2014/PNBDG which involves a couple of students in a popular campus in Bandung. Primary data were obtained from interview and secondary data from books, previous researches, and related regulations. From this research it can be concluded that dating violence victims has not getting a proper protection based on Indonesia?s law. Indonesia?s regulation only covers the physical violence whereas there are other type of violence that experienced in the victim.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana hukum berpengaruh dalam pembangunan nasional melalui fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun keluarga berkualitas. Dalam kebijakan Keluarga Berencana, rekayasa sosial dikonstruksikan melalui pergeseran antara hak berkeluarga dan menghasilkan keturunan kepada kepentingan pembangunan nasional. Namun UU No. 52 Tahun 2009 membatasi paradigma kebijakan Keluarga Berencana terbatas pada upaya pengendalian kuantitas penduduk. Pada pelaksanaannya, kebijakan Keluarga Berencana tidak lagi menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah akibat pengaruh desentralisasi. Ketika dilakukan observasi pada wilayah masyarakat Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa perubahan sosial tentang pemaknanaan keluarga dan keturunan yang terjadi di masyarakat lebih digerakkan oleh kesadaran individu dan bukan karena pengaruh penyelenggaraan kebijakan Keluarga Berencana saat ini. Akibatnya timbul potensi meningkatnya angka kelahiran. Sementara ditemukan bahwa bonus demografi masih terbatas persepsi karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak disertai perbaikan kualitas penduduk. Maka saran dari penelitian ini adalah perlunya revitalisasi Kebijakan Keluarga Berencana, perlunya dibentuk strategi kependudukan serta juga Kementerian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Demografi. Juga perlu perbaikan koordinasi sektoral dan pemanfaatan teknologi infomasi untuk menaikan efektivitas rekayasa sosial Kebijakan Keluarga Berencana.

---

ABSTRACT
This research explains the influence of law in national development through its function as a tool of social engineering. Family Planning Policy aims to build family qualities. In the Family Planning Policy, social engineering is constructed through a shift between the rights of married and have children, to the national development interests. But, the Law Number 52 Year 2009 limits the paradigm of Family Planning Policy to population control policy. In the implementation, the Family Planning Policy is no longer a priority for central and local governments, because the impact of decentralization. When observing the society in Ciamis District, been found that the social changes in people?s views about family and having children is driven by individual awareness and not influenced by the current implementation of Family Planning Policy. This raised the potential for increased birth rates. While is discovered that the demographic bonus is still in the societies perception, because there is a challenge in society which increasing population quantities is not followed by the improvement of population qualities. Then, this research suggesting to revitalizing the family planning policy, established a Population Strategy, and also established the Ministry of Population, Family Planning, and Demography. Also need to be improved is the sectoral coordination, and utilization of information technology, to increase the effectiveness of social engineering in Family Policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai hak kebebasan beragama dan berkepercayaan pada masyarakat penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Melalui UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama negara telah melakukan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan, karena hanya enam agama saja yang diakui oleh negara. Pada saat melakukan observasi di Cigugur, Jawa Barat, ditemukan dampak negatif atas pengaturan tersebut yang dialami oleh para penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan. Mereka kesulitan mengakses hak-hak sipilnya, seperti hak untuk memeluk agama dan melaksanakannya, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas pelayanan publik akta perkawinan, akta anak serta identitas hukum berupa KTP , dan hak atas bantuan hukum. Akibatnya timbul konflik vertikal antara penghayat kepercayaan dengan pemerintah serta konflik horizontal antara sesama masyarakat. Penelitian ini juga melihat langkah penyelesaian sengketa yang dipilih oleh penghayat keperacayaan untuk menyelesaian konflik/sengketa yang dialaminya. Maka saran dari penelitian ini adalah, negara tidak perlu membedakan antara pemeluk agama resmi dan penghayat kepercayaan. Hal ini sebagai bentuk kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak warga negaranya. Tanpa pembedaan maka penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan dapat mengakses hak-hak sipilnya.

---

ABSTRACT This research aims to discuss the right to freedom in religion and belief in Sunda Wiwitan community. According to UU No.1 of 1965 about Prevention of Misuse and or Blasphemy, the country has undertaken a discrimination towards the instiller of faith, due to the fact that only six religions are recognized by the country. In the process of observing in Cigugur, West Java, it was founded several negative impacts toward that regulation which is experienced by Sunda Wiwitan community. They face some difficulties in accessing their civil rights as the freedom of religion, education, employment, public service marriage certificate, birth certificate and legal identity in the form of KTP , and the right to legal aids. As a result, several vertical conflicts between the instiller of faith and government and horizontal conflicts between the instiller of faith and the other communities arise. The study also observed the solutions taken by the instiller of faith to solve the conflicts dispute. Accordingly, the suggestion of this study is the country should distinguish between the official religion and the instiller of faith. It is a form of country rsquo s obligation to respect, fulfill and protect the rights of its community. Without any discrimination, the instiller of faith in Sunda Wiwitan will be able to access their civil rights.