Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengharapkan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial merupakan sesuatu yang muskil. Sejak lama ada anggapan dalam masyarakat bahwa perusahaan adalah institusi yang semata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pendapat ini diwakili oleh Milton Friedman yang mengatakan bahwa tangguung jawab sosial perusahaan adalah mencari keuntungan. Akan tetapi ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan mereka yang kehidupannya secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh perusahaan. Teori ini disebut teori stakeholder. Teori ini sejalan dengan pendapat Vetica bahwa perusahaan merupakan bagian dari budaya masyarakat dan tidak sekedar bagian dari ekonomi pasar.Masyarakat Amerika menempatkan institusi perusahaan pada tempat yang khusus. Pada satu sisi perusahaan adalah simbol kekuatan ekonomi tapi disisi lain perusahaan juga dapat dilihat sebagai simbol kekuatan yang arogan yang tidak memperhatikan masyarakat sekelilingnya. Kedua kekuatan inilah yang terus-menerus saling berebut pengaruh.Perusahaan tidak lagi dapat berbuat seenaknya karena besarnya tuntutan masyarakat lebih memperhatikan masyarakat sekitarnya. Dalam masyarakat muncul lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang turut menjadi kelompok penekan terhadap perusahaan-perusahaan. Perusahaan pun mencoba mempertahankan kepentingannya dengan menggunakan pengaruh mereka di dalam maupun diluar pemerintahan.Ketika perusahaan Amerika beroperasi di negara lain seperti Indonesia maka pertarungan serupa juga terjadi pada mereka. Dalam kasus PT. Freeport Indonesia kita dapat melihat bagaimana perusahaan ini mendefinisikan tanggung jawab sosial mereka disetiap kurun waktu. Ketika pertama kali beroperasi praksis tanggung jawab sosial mereka masih sangat terbatas tetapi pada era 1990-an praksis tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia menjadi lebih beragam. Hal ini tidak terlepas pada tarik-menarik wacana tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang di Amerika dan juga di Indonesia. Tentu keterlibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat memegang peran penting dalam ini."

"ABSTRAKKebijakan Amerika Serikat menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi menempati posisi penting dalam kebijakan politik luar negeri pemerintahan Presiders Bill Clinton. Kebijakan pemerintahan Clinton terhadap Haiti pada tahun 1993-1994 adalah contoh kasus yang nyata dan terang-terangan dalam upaya Amerika mempromosikan demokrasi. Pemerintahan Clinton memandang bahwa rejim militer Haiti yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah hasil pemilihan demokratis merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pemerintahan Clinton merasa perlu melakukan upaya pemulihan dan promosi demokrasi di negara Kawasan Karibia tersebut. Misi Amerika di Haiti tersebut tidak semata-mata menyangkut promosi demokrasi, tapi juga dikaitkan dengan upaya Amerika memperluas pasar bebas (free market). Karena bagi pemerintahan Clinton, kebijakan demokrasi harus dikaitkan Pula secara terpadu dengan upaya memperluas pasar bebas. Pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya terkait dengan kepentingan nasional Amerika Serikat dan juga merupakan bagian dari strategi Amerika untuk menciptakan perdamaian di dunia yang didasarkan atas terciptanya pemerintahan demokratis di mana-mana."

"Penyatuan bagian Utara dan Selatan Vietnam dimulai sejak divisi tank dan tentara Republik Sosialis Vietnam menjebol dan mendobrak serta memasuki istana kepresidenan di Saigon pada 10 April 1975. Semboyan-semboyan dan simbol-simbol yang dicanangkan Pemimpinnya, Paman Ho Chi Minh, yang telah memberikan semangat juang rakyatnya ("Xhong Co Gi Qur Hon Zac Lap Tu Do" - " tiada yang lebih berharga dan terbilang nilainya daripada kemerdekaan suatu negara dan bangsa yang babas dari penjajahan"), "Nothing is more precious than independence and ;freedom" (Brown, 1989: 108) pada akhirnya telah membuahkan keberhasilan perjuangan dan penyatuan kedua bagian negaranya menjadi kenyataan. Perang yang telah menelan begitu banyak korban di kedua belah pihak, baik materi maupun nyawa, telah berakhir. Tidak kurang dari 58.000 tentara Amerika tewas dan jutaan tentara dan rakyat Vietnam menjadi korban dalam peperangan yang paling dahsyat dan mengerikan di masa Perang Dingin karena digunakan persenjataan modern (bom Napalm). Diperkirakan 4 juta penduduk Vietnam, Kamboja dan Laos yang terbunuh dalam perioda 1965 sampai 1975. Dibagian Selatan saja terdapat hampir 1 juta yatim-piatu. (Matthew Jardine: 1995, 40).Monumen Iwo Jima di Arlington, Virginia menggambarkan keperkasaan tentara Amerika dalam Perang Dunia ke-II. Kepahlawanannya yang sering di gambarkan melalui aktor "The Duke "- John Wayne serta pernyataan bersejarah Jendral McArthur: "l shall return" di perang Pacific menjadi mitos bangsa Amerika.Namun kebanggaan itu memudar dengan kehadiran Vietnam War Memorial yang terletak diantara Washington Monument dan Lincoln Memorial. Monumen pertama melambangkan keberanian dan kepahlawanan, sebaliknya yang kedua mencerminkan suatu kekalahan. Ini merupakan paradoks dalam sejarah misi demokrasi AS di Dunia Internasional dimana yang pertama merupakan "Achievement" dan yang kedua "Failure" Rakyat Amerika dan turis dapat membaca 58,000 nama-nama tentara yang gugur, yang ditulis di prasasti dinding granit Monumen Peringatan Perang Vietnam tersebut, (Olson & Robert, 1990: 264). Monumen sejarah itu mengundang pertanyaan dari rakyat Amerika apa penyebab Perang Vietnam tersebut dan mengapa serta bagaimana Amerika dapat terlibat melawan kelompok Komunis di Asia Tenggara daratan. Dengan selesainya Perang tersebut dan dilanjutkan dengan perjanjian perdamaian masih terganjal dilubuk hati rakyat Amerika akan pertanyaan, Apa yang sebenarnya mereka cari dari perang tersebut?, dan mengapa Amerika terlibat? Apakah Veteran perang akan diterima di masyarakat setelah bertahun-tahun perang di Vietnam?. Dan yang menjadi pertanyaan utama, mengapa Amerika kalah perang untuk pertama kalinya selama ini?, Siapa yang harus bertanggung jawab?. Pengalaman perang Vietnam itu menimbulkan keprihatinan yang mendalam di masyarakat Amerika. Frederick Z. Brown (1989:10) menyatakan dengan tepat keadaan itu " mutual hostility for an even longer period.... it is difficult to know what ""normal really means".Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam proses normalisasi itu, Amerika tidak menempatkan dirinya sebagai negara kuat yang mampu melaksanakan keadidayaannya terhadap Vietnam. Dalam proses normalisasi tersebut Amerika menempatkan dirinya sebagai pihak yang kompromis. Mengapa ?"

"Tesis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika Scrikat yang ingin dicapai melalui doktrin Clinton atau humanitarian inzerventionism di Kosovo. Pokok pemmalahan yang di bahaa dalam tesis ini adalah terdapamya dua kepentingan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerimahan Presiden Bill Clinton, yaitu upaya pengembangan dcmokrasi kc scluruh dunia dan upaya menjaga keamanan nasionalnya. Adanya dua kcpentingan tersebut Amerika Serikan menghadapi dilcma dalam upayanya mewujudkan peranan kepemimpinan dunianya. Agenda politik luar negeri Amerika Serikat paska -Perang Dingin mendorongnya untuk Letap pro aktif di dunia intcmasional. Namun rakyat Amerika Serikat sendiri mendambakan suasana normal sebagai bangsa yang tidak terbebani oleh keterlibatannya yang terlampau eksesif di dunia.Sebagui kerangka pemikiran tesis ini menggunakan pendekatan politik yang menggabungkan realisme dan idealisme (realistic-idealism). Kcrangka pemikiran ini diambil karena sumber dan prinsip dari politik luar negeri Amerika Serikat merupakan gabungan dari kcpcntingan nasional yang merupakan dasar dari pendckatan rcalis dcngan nilai-nilai moral yang merupakan dasar dari pendckatan idealis. Karena kajian wilayah Amerika merupakan kajian amar hidang, maka selain menggunakan pendckatan politik khususnya hubungan inlcmasional, penulisan tesis ini juga akan melibatkan bcbcrupu bidang scperti budaya dan sejarah. Peranan budaya dan sejai-ah mclihal pada peranan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa sebagai bagian dari kebuclayaannya yang turut mempengaruhi penenluan kebijakan politik luar ncgerinya.Penelitian tesis ini merupakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada bahan-bahan tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, dokumen, karya ilmiah, tcrmasuk data dan informasi penting melalui internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kcbijakan Amerika Scrikal mcnyebarluaskan dcmokrasi mendapat posisi penting dalam pelaksanaan politik luar negeri ppmerintahan Presiden Bill Clinton. Pemerintahan Clinton mclihat teijadinya pembunuhan massal dan bcrbagai pclanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintahan Slobodan Milosevic dan etnis Serbia lainnya lerhadap ernis Albania Kosovo merupakan pengingkaran terhadap aspirasi liberal bangsa Amerika yang sangat menghormati kehidupan dcmokrasi. Oleh karena ilu, perncrintahsm Clinton mcrasa pcrlu mclakuican upaya pemulihan demokrasi di KOSOVO melalui kcbijakan humanitarian intervention. Implementasi dari kebijakan demokrasi dalam politik luar negeri pemerintahan Presiden Bill Clinton dalam kasus konflik Kosovo murupakan conloh upaya Amerika Serikat mcmpromosikan demokrasi. Misi Amerika di Kosovo tidak terlopas dari kepentingan kekuasaan untuk menguasai kawasan slratcgis demi terciptanya perdamaian, dan kepentingan ekonomi."

"Tesis ini berusaha menjelaskan tentang tradisi pemikiran hubungan internasional (HI) modern (teori modern di HI) dan alternatif pascakolonialisme. Tradisi pemikiran HI modern ini berisi tentang struktur pemikiran Barat yang dirajut oleh jaringan footnote ilmuwan, filsuf, praktisi HI dari tradisi pemikiran idealisme, realisme, saintismeistrukturalismeirasionalisme dan beberapa tradisi kritis yang mereformulasi atau merekonstruksi tradisi HI modern agar lebih sempurna lagi. Sedangkan alternatif pascakolonialisme adalah studi baru yang berusaha dicangkokkan ke dalam HI sebagai pilihan inspiratif akar tradisi pemikiran Hubungan Internasional Indonesianis.Pernyataan tesis ini berbunyi: Tradisi pemikiran HI modern merupakan bentuk kolonialisasi (baca: penguasaan) wacana Barat terhadap ontologi realitas epistemologilmetodologi dan aksiologi non-Barat, sehingga studi hubungan internasional perlu merepresentasikan small narrative (narasi keciil}: wacana indigenous people atau komunitas lokai untuk merayakan keberagaman wacana di dunia internasional. Atas dasar ini, maka rangkaian argumentasinya sebagai berikut: pet-lama, wacana tradisi pemikiran HI modern hanya sebuah will to power/knowledge: bentuk kuasa/pengetahuan wilayah spasial Barat dalam menguasai realitas politik internasional atau politik dunia. Kedua, jika dilacak genealogi dan formasi diskursifnya, klaim-klaim melanarrative seperti universalisme, kebenaran tunggal, kemutlakan tradisi pemikiran rasionalisme dan metodologilepistemologi yang integral-tunggal merupakan partikularisme tradisi pemikiran Barat. Sifat partikularisme ini bisa dilacak melalui konsistensi tradisi pemikiran mereka dalam menegakkan tradisi pagan Yunani Kuno, khususnya tradisi pemikiran Hellenisme. Keliga, jika memang tradisi pemikiran HI modern itu partikular, maka klaim-klaim metanarrative pun secara logis menjadi smalinarrative, sehingga wacana metanarrative lainnya dalam bentuk wacana komunitas lokal bisa disuarakan dan direpresentasikan.Dalam konteks di atas, altematif studi pascakolonialisme bisa mencairkan kebuntuan ini dengan memperlihatkan fenomena terbungkam dan terkuburnya tradisi pemikiran tertentu: wacana saminisme adalah salah satu dari sekian banyak formasi diskursif unik yang semakin tertindas, terpinggirkan, termarginalisasikan, bahkan sampai terbungkam dan terkubur, sehingga tests ini berusaha menyuarakan dan merepresentasikan suara-suara bungkam itu. Representasi ini bisa menjadi titik tolak tradisi pemikiran HI Indonesia untuk berkembang menuju ke akar tradisinya sendiri sebagai titik tolaknya. Tesis ditulis dengan berkomitmen penuh terhadap egalitarianisme dan keberagaman wacana, keadilan sosial bagi umat manusia (human race), kemanusiaan yang beradab, dan kepercayaan atas wacana tradisi pemikiran (filosofis) yang bersuara alas nama eksistensi dan representasi diri sebagai wahana wacana dan nilai-nilai indigenous world atau local community world. Hal ini adalah keharusan bagi kesadaran seluruh bagian dari keutuhan manusia di dunia yang bertumpu pada diri manusianya sendiri untuk bertanggung jawab melindung dan mengangkat derajat dan harga diri mentalitas, budaya, pengetahuan, perbedaan ekologis dan biologis bangsa setiap bangsa, khususnya bangsa kita (Indonesia) yang beragam-Bhinneka Tunggal Ika, sebagai bagian dari kontingensi tatanan dunia internasional untuk keberlangsungan hidup kita dan anak cucu kita."

"Skripsi ini mencari hubungan antara tingkat penerapan bantuan pendidikan Decentralizing Basic Education (DBE) sebagai bentuk kekuasaan produktif Amerika Serikat (AS) dengan tingkat pemahaman budaya demokrasi yang terdiri dari dimensi habitus, ketiadaan etos lama, dan prinsip deliberatif pada siswa-siswi sekolah dasar kelas 5 di Kota Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif untuk membuktikan ketidakmampuan program yang dilandasi oleh Teori Modernisasi dalam mendukung demokratisasi melalui pendidikan.Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan tidak terdapat karena keberadaan etos lama yang masih mengakar dalam implementasi bantuan dari pemerintahan Bush yang neokonservatif, alih-alih penampakan bentuk kuasa dalam sebuah struktur ideasional yang tercermin dalam bantuan pendidikan ini.

---

This undergraduate thesis seeks relation between the level of US Education Aid DBE implementation as a manifest of US Productive Power with the level of student understanding of democratic culture consisted of habits, the erosion of old ethos, and principle of deliberative in 5th grade elementary school students in Bogor City. This research is quantitative with explanative design to prove program? inability founded of Modernization Theory in supporting democratization through education.

The results find that no relation exists due to persistency of old ethos in the implementation of Neoconservative-Bush Administration Aid, instead of the manifestation of power form in an ideational structure reflected from this education aid."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara sistem internasional dan proses konstruksi identitas individu dalam kasus Homegrown Terrorism di Amerika Serikat pada tahun 2001 ? 2009. Bergerak dari latar belakang tragedi 11 September 2001 yang memulai kebijakan war on terror di Amerika Serikat, fenomena homegrown terrorism dimana warganegara Amerika teradikalisasi dan melakukan aksi teror menyerang negaranya menjadi sebuah anomali dan menarik untuk diteliti. Penulis menganalisis 26 studi kasus homegrown terrorists di Amerika Serikat untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh dari sistem internasional dalam self-narrating process pada saat individu tersebut mengkonstruksi identitasnya menjadi radikal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tragedi 11 September 2001 telah menciptakan konteks baru bagi individu dalam menkonstruksikan identitasnya, dimana sistem internasional yang direpresentasikan oleh; kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang represif terhadap kaum Muslim, kesuksesan strategi propaganda Al-Qaeda untuk mempersuasi kaum Muslim di Amerika menjadi radikal dan transformasi karakter media mendorong individu untuk mengadopsi identitas Islam radikal.

---

This research explores the relationship between international system and the process of individual identity construction in the case of Homegrown Terrorism in the United States of America (2001 ? 2009). The 11th September 2001 tragedy has become a landmark on the initiation of the war on terror by the government of the United States of America. However the case of homegrown terrorism, where American born citizens became radicalized and attacked their own country, stood as an anomali when the government expected the citizens to be in line with the country?s policy. The author analyzed 26 study cases of homegrown terrorists and identify through their direct speech act on whether or not the international system influence their decisions to be self-radicalized. The research presents that the 11 September 2001 tragedy has posed a new context for Moslems in America in constructing their identity, where the perceptions of the international system, as represented by the American represive policy towards Moslems, Al-Qaeda?s propaganda and media transformation, results in the selfradicalization process."