Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perpajakan yang jelas dan terstruktur penting dalam sistem ekonomi negara. Namun, aturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring dengan arah kebijakan ekonomi. Salah satu alasan perubahan aturan perpajakan adalah tingginya kompleksitas dan kerumitan peraturan yang ada. Sistem perpajakan yang rumit dapat memicu ketidakpatuhan dan praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dagang untuk memahami dan siap menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dagang khususnya PT. H dalam menghadapi harmonisasi peraturan perpajakan yaitu perubahan KUP, lapisan tarif dan ketentuan dalam PPh 21 dan kenaikan tarif PPN, serta untuk mengetahui bagaimana PT. H menerapkan prinsip-prinsip tax control framework dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip TCF oleh OECD dimana indikatornya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas proses pelaksanaan pajak. Hasil evaluasi menunjukkan PT. H telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pemantauan peraturan, bermitra dengan konsultan pajak, dan menjalankan proses pengendalian yang ketat untuk memastikan akurasi pelaporan pajak. Pembagian tugas yang terfokus, dokumentasi yang rinci, serta pemantauan dan audit internal berkala menjadi bagian dari pendekatan PT. H. PT. H telah menunjukan bagaimana mereka mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menjalankan perubahan peraturan perpajakan tersebut.

---

Clear and structured tax regulations are important in a country's economic system. However, tax rules can change along with the direction of economic policy. One of the reasons for changes in tax regulations is the high complexity and complexity of existing regulations. A complicated tax system can trigger non-compliance and tax avoidance practices that are detrimental to the country. Therefore, it is important for trading companies to understand and be ready to face the harmonization of tax regulations. This research aims to evaluate the readiness of trading companies, especially PT. H in facing the harmonization of tax regulations, namely changes to the KUP, tariff layers and provisions in PPh 21 and increases in VAT rates, as well as to find out how PT. H applies tax control framework principles in implementing changes to tax regulations. This research uses the TCF principles by the OECD where the indicators are determining tax strategy, determining control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the tax implementation process. The evaluation results show that PT. H has taken strategic steps such as monitoring regulations, partnering with tax consultants, and implementing strict control processes to ensure the accuracy of tax reporting. Focused division of tasks, detailed documentation, and regular internal monitoring and audits are part of PT's approach. H. PT. H has shown how they adopted TCF principles in carrying out changes to tax regulations."

"Tax ratio Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan dan penerimaan pajak yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 perihal perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan menggunakan kriteria evaluasi (OECD, 2021) yang terdiri dari relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan, serta mengevaluasi faktor-faktor dari pelaku kegiatan pengawasan pajak, yaitu berupa dukungan manajemen puncak, Account Representative, dan wajib pajak yang mempengaruhi kegiatan pengawasan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 10 responden sebagai data primer dan telaah dokumen, peraturan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian sebagai data sekunder, kemudian melakukan triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data atau informasi yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan SE-05 telah terlaksana dengan baik dengan tercapainya target penerimaan pajak, tercapainya indikator penilaian kantor, dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pengawasan perpajakan, terbukti bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Secara ringkas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak serta mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan.

---

Indonesia's tax ratio is still relatively low when compared to several countries in the ASEAN region. Therefore, the Directorate General of Taxes needs to create policies to improve sustainable taxpayer compliance and optimal tax revenue. This study aims to evaluate the performance of taxpayer compliance supervision activities to improve tax compliance and optimize tax revenue based on Director General of Taxes Circular Letter No. SE-05/PJ/2022 concerning planning, implementation, follow-up, monitoring and evaluation at the Jakarta Grogol Petamburan Small Tax Office using evaluation criteria (OECD, 2021) consisting of relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability, as well as evaluating factors from tax supervision actors, namely with the support of top management, Account Representatives, and taxpayers that influence tax supervision activities. The method used in this study is a descriptive-qualitative. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with 10 respondents as primary data and reviewing documents, regulations, and previous research relevant to the research theme as secondary data, then triangulating the data to check the validity of the data or information obtained. The results of this study indicate that the SE-05 supervision activities have been implemented well with the achievement of tax revenue targets, the achievement of office assessment indicators, and helping to improve taxpayer compliance. In the factors that influence tax supervision activities, it is proven that these three factors influence taxpayer compliance supervision activities. In short, this study is expected to contribute to efforts to improve tax compliance and tax revenues and identify what factors can affect the success or failure of tax compliance supervision activities."

"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

---

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."

"Pemerintah Indonesia membutuhkan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara, menjalankan kegiatan pemerintahan, dan melanjutkan pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan negara didominasi penerimaan perpajakan (76,96%-78,99%) yang dikumpulkan oleh DJBC dan DJP serta PNBP yang dikelola oleh DJA (20,96%-21,06%). Di sisi lain, pencapaian target penerimaan negara ini terus meningkat tiap tahunnya dan dihadapkan dengan tantangan tax avoidance yang masih berlangsung. Oleh karenanya, sinergi antara DJBC, DJP dan DJA menjadi penting. Salah satu jenis sinergi ketiga otoritas dalam mengoptimalkan penerimaan negara adalah Program Joint Analysis. Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi Program Joint Analysis secara umum berdasarkan Evaluation Criteria OECD (2021) yaitu Relevansi, Koherensi, Efektivitas, Efisiensi, Dampak dan Keberlanjutan. Sebelum melakukan evaluasi, penulis akan menganalisis implementasi Program Joint Analysis berdasarkan KMK Nomor 210/KMK.01/2021 s.t.d.t.d. KMK Nomor 570/KMK.01/2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis Dokumen dilakukan atas dokumen berupa peraturan, Laporan Kegiatan, Hasil Rapat, Kontrak Kinerja dan dokumen terkait lainnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari DJBC, DJP, DJA dan ekspertis. Triangulasi dilakukan untuk mengkonfirmasi antara tinjauan literatur, analisis dokumen, serta wawancara yang dilakukan. Hasil studi menyimpulkan bahwa Joint Analysis. Pada bagian Evaluasi Program, tidak ada Kriteria yg seluruh indikatornya terpenuhi sehingga terdapat ruang untuk perbaikan. Namun, kriteria yang menemui banyak kendala adalah Koherensi, Efisiensi dan Dampak. Beberapa indikator yang kurang/tidak terpenuhi yaitu kurangnya pertimbangan atas kelayakan sumber daya pada ketiga UE1 saat desain Joint Analysis dibuat; kurangnya keselarasan unit pusat dan vertikal serta banyaknya perbedaan proses bisnis pada DJBC, DJP dan DJA; adanya pemilihan obyek analisis yang kurang tepat; kurangnya efisiensi atas ketepatan waktu dalam melakukan tindak lanjut hasil analisis; adanya dampak negatif dari Program Joint Analysis serta ketidakpastian atas peningkatan tambahan penerimaan dari Joint Analysis. Selain itu, ditemukan kendala mengenai kapasitas organisasi dan SDM yang terbatas di DJA serta belum adanya mandat, anggaran dan keterbatasan SDM di Unit Vertikal. Temuan-temuan ini menjelaskan kompleksitas Program Joint Analysis dan menekankan perlunya strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

---

The Indonesian government needs state revenue to finance routine state expenditures, run government activities, and continue development. In the last five years, state revenue has been dominated by tax revenue (76.96% - 78.99%) collected by DGCE and DGT and PNBP managed by DGB (20.96% - 21.06%). On the other hand, the achievement of this state revenue target continues to increase every year and is faced with ongoing tax avoidance challenges. Therefore, the synergy between DGCE, DGT, and DGB is imperative. One type of synergy between the three authorities in optimizing state revenue is the Joint Analysis Program. This study aims to evaluate the Joint Analysis Program in general based on the OECD Evaluation Criteria (2021), namely Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact and Sustainability. Before conducting the evaluation, the author will analyze the implementation of the Joint Analysis Program based on KMK Number 210/KMK.01/2021 to KMK Number 570/KMK.01/2023. This research uses a qualitative method with a case study approach. Document analysis was conducted on regulations, Activity Reports, Meeting Results, Performance Contracts, and other related documents. Interviews were conducted with key personnel from DGCE, DGT, DGB, and experts. Triangulation was undertaken to confirm between the document analysis, literature review and the interviews. The study concluded that there were obstacles in Data Exchange Activity and Joint Analysis Implementation. In the Program Evaluation section, no criteria for which all indicators are met are listed, so there is room for improvement. However, the criteria that encountered many problems were Coherence, Efficiency, and Impact. Some indicators that are not met are the lack of consideration on the feasibility of resources in the three Echelon One Unit when the Joint Analysis design is made, the lack of alignment of central and vertical units, and the many differences in business processes in DGCE, DGT and DGB; the selection of inappropriate analysis objects; the lack of efficiency on the timeliness of following up the analysis results; the negative impact or risk of the Joint Analysis Program and the uncertainty over the additional increase in revenue from Joint Analysis. In addition, there are constraints regarding limited organizational capacity and human resources at the DGB and the absence of mandates, budgets, and limited human resources in Vertical Units. These findings shed light on the complexity of the Joint Analysis Program and highlight the need for a tailored strategy to overcome the obstacles."

"Ketentuan GAAR untuk mengatasi penghindaran pajak telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun, hingga saat ini belum ada aturan pelaksanaan yang diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan GAAR yang berlaku di Indonesia serta memberikan rekomendasi penerapan konsep pengaturan pelaksanaan GAAR berdasarkan best practice internasional. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan thematic analysis, penelitian ini melakukan studi literatur dan wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, akademisi, dan praktisi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan GAAR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang berpedoman pada prinsip substance over form telah memenuhi ketiga kondisi di mana GAAR dapat diaplikasikan, tetapi klausul manfaat pajak adalah tujuan utama transaksi perlu lebih ditekankan dalam aturan pelaksanaannya. Prinsip ini diimplementasikan secara luas dengan pendekatan kasus per kasus dalam pengujian tujuan transaksi Wajib Pajak yang sesungguhnya. Penggunaan prinsip substance over form sebagai GAAR mempunyai tantangan tersendiri bagi DJP dalam hal regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, pengaturan GAAR dapat mempertimbangkan penerapan konsep dalam kriteria Arnold (2017). Aspek batasan kewenangan dan prosedur pelaksanaan harus mempertimbangkan pendekatan GAAR sebagai provision of last resort. Terkait cakupan kegiatan penghindaran pajak, GAAR hanya diterapkan pada unacceptable tax avoidance dengan memberikan kriteria objektif untuk membedakannya dengan transaksi komersial bona fide. Tahapan pengujian formil dan materiil harus diatur secara sistematis untuk membuktikan bahwa tujuan utama transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat pajak. Mekanisme penjaminan kualitas dapat dilakukan melalui panduan yang jelas serta pembentukan Panel GAAR. Perlindungan hak Wajib Pajak didapatkan dengan adanya hak pengajuan banding serta beban pembuktian GAAR yang seimbang.

---

GAAR provisions to overcome tax avoidance have been ratified through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and Government Regulations Number 55 of 2022. But there is no implementatioan regulation yet. This research aims to analyze the GAAR arrangements that apply in Indonesia and provide recommendations for implementing GAAR based on international best practice. Using qualitative descriptive analysis with thematic analysis approach, this research conducted literature studies and in-depth interviews with policy makers, policy implementers, academics, and tax practitioners. The research results show that the GAAR provisions in Government Regulation Number 55 of 2022 which are guided by the principle of substance over form have fulfilled the three conditions where GAAR can be applied, but clause that the tax benefit is the main purpose of the transaction needs to be emphasized more in the implementing regulations. This principle is implemented widely with a case-by-case approach to examine the real Taxpayer’s transaction objectives. The use of substance over form principles as GAAR has its own challenges for DGT in terms of regulations, infrastructures, and human resources. Overall, GAAR regulations can consider the concepts in the Arnold (2017) criteria. Aspects of authority limits and implementation procedures must consider the GAAR approach as a provision of last resort. Regarding the scope of tax avoidance activities, GAAR is only applied to unacceptable tax avoidance by providing objective criteria to distinguish it from bona fide commercial transactions. Formal and material testing stages must be arranged systematically to prove that the main purpose of the transaction is to obtain tax benefits. Quality assurance mechanisms can be implemented through clear guidelines and the establishment of a GAAR Panel. Taxpayer rights are protected by having the right to appeal and a balanced GAAR burden of proof."

"

Tindakan penagihan pajak merupakan alat untuk memaksa Wajib Pajak membayar utang pajaknya, namun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan tindakan penagihan pajak seperti penyitaan harta dan pelelangan dalam perkara pailit karena hal tersebut tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tindakan penagihan pajak berdasarkan successful tax debt management guna meminimalkan tidak tertagihnya utang pajak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dilakukan pada Subdirektorat Penagihan, Kantor Pelayanan Pajak A, Kantor Pelayanan Pajak B, dan Kantor Pelayanan Pajak C. Pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penagihan Wajib Pajak Pailit disusun secara terkoordinasi dan melibatkan beberapa fungsi administrasi yang berkaitan dengan penagihan pajak. Penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit tidak memerlukan pendekatan persuasif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum melakukan tindakan penagihan dengan upaya paksa telah terstandardisasi. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan seperangkat alat penegakan hukum yang terdiri dari sita, cegah, dan sandera dengan tujuan agar Wajib Pajak Pailit melunasi utang pajaknya. Penilaian terhadap apakah utang Wajib Pajak Pailit tidak ekonomis untuk ditagih dilakukan berdasarkan pedoman yang mencakup berbagai faktor. Kendala penagihan pajak terhadap Wajib Pajak Pailit adalah sulit untuk menjual aset Wajib Pajak Pailit.

---

Tax collection action is a tool to force taxpayers to pay their tax debts, but the Directorate General of Taxes can not execute tax collection action such as seizure of assets and auctions in a bankrupt case because Bankruptcy Law prohibits it. This study aims to evaluate tax collection actions based on successful tax debt management to minimise uncollectible tax debts. This study uses the case study method conducted at the SubDirectorate of Collection, A Tax Office, B Tax Office, and C Tax Office. Data collection through interviews. The results of this study show that the Tax Collection strategy for Bankrupt Taxpayer is developed in a coordinated and involves several administration functions related to tax collection. In the context of tax debt collection within bankruptcy proceedings, the necessity of persuasive communication with bankrupt taxpayers is deemed nonessential. Standardized procedures are in place within the Directorate General of Taxes prior to resorting to law enforcement measures for debt collection from bankrupt taxpayers. These measures encompass a spectrum of enforcement tactics, including asset confiscation, imposition of travel restrictions (exit bans), and, in extreme circumstances, detainment. The Directorate General of Taxes assesses various criteria to determine the viability of collecting debts from bankrupt taxpayers. The obstacle to collecting tax from bankrupt taxpayers is that it is difficult to sell the bankrupt taxpayers' assets.

"

"Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Peraturan ini berlaku kepada setiap perusahaan yang memberikan fasilitas berupa natura kepada para karyawan. Selain itu, peraturan ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk memahami dan menerapkan peraturan pajak natura dalam perhitungan PPh Pasal 21 dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja PT. GXX dalam menerapkan kebijakan pajak natura yang ada dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, terhadap sistem perpajakan Perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja Perusahaan dievaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Tax Control Framework (TCF) yang tertuang dalam OECD. Indikator evaluasinya adalah penetapan strategi pajak, penetapan pengendalian, pembagian tugas, proses pelaksanaan pajak terdokumentasi, dan pemantauan atas seluruh proses pelaksanaan pajak dan operasional Perusahaan. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT GXX mampu melakukan penetapan strategi pajak seperti pemahaman mendalam tentang peraturan dan identifikasi area yang terdampak dari adanya penerapan pajak natura. Dengan bantuan yang cukup signifikan dari konsultan pajaknya, Perusahaan cukup mampu untuk menentukan proses pengendalian yang diperlukan dan mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan pajaknya. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang terfokus dan pemantauan dan pemeriksaan internal secara berkala dapat dijadikan keberhasilan dalam menerapkan peraturan pajak baru dengan prinsip dari TCF. Meskipun dihadapi dengan beberapa tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, PT GXX telah menunjukkan kemauan mereka dalam mengadopsi prinsip-prinsip TCF dalam menerapkan peraturan perpajakan baru. Dengan prinsip dan kemauan yang kuat dalam manajemen perpajakan, dinilai berhasil menghadapi kendala tersebut melalui sikap proaktif dan kerjasama yang baik dengan konsultan pajak.

---

The government issued Minister of Finance Regulation Number 66 of 2023 (PMK-66/2023) as an implementing regulation of Government Regulation Number 55 of 2022 which regulates Income Tax treatment of income or compensation in connection with work or services received in kind. This regulation applies to every company that provides facilities in kind to employees. In addition, this regulation will have a significant impact on the financial statements and tax obligations of companies that cover PPh Article 21 of their employees. Therefore, it is important for a company to understand and apply in-kind tax regulations in calculating PPh Article 21 correctly. This research aims to evaluate the performance of PT. GXX in implementing the in-kind tax policy contained in PMK Number 66 of 2023, towards the Company's taxation system. In this research, company performance is evaluated using the Tax Control Framework (TCF) principles contained in the OECD. The evaluation indicators are the determination of tax strategy, determination of control, division of tasks, documented tax implementation process, and monitoring of the entire tax implementation process and Company operations. This research is a single case study using a qualitative descriptive approach based on case studies. The evaluation results show that PT GXX is able to determine tax strategies such as in-depth understanding of regulations and identifying areas affected by the implementation of in-kind taxes. With significant assistance from their tax consultants, the Company is capable of determining the necessary control processes and documenting the entire tax implementation process. Focused division of duties and responsibilities and regular monitoring and internal audits can be a success in implementing new tax regulations with the principles of TCF. Although faced with several challenges such as a lack of socialization and training provided by the government, PT GXX has shown their willingness to adopt TCF principles in implementing new tax regulations. With strong principles and will in tax management, it is considered successful in dealing with these obstacles through a proactive attitude and good collaboration with tax consultants."

"Mayoritas sengketa yang bersifat pembuktian di pengadilan pajak berasal dari sengketa pajak hasil penggunaan teknik pemeriksaan berupa analisis angka-angka, pengujian keterkaitan, dan ekualisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa pajak hasil penggunaan teknik pemeriksaan analisis angka-angka, pengujian keterkaitan, dan ekualisasi dan memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak. Penulis menggunakan analisis konten putusan pengadilan pajak dan analisis tematik hasil wawancara. Penyebab-penyebab sengketa diidentifikasi dengan dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu kewenangan, materi, fiskus, wajib pajak, dan metode. Dengan bantuan Root Cause Analysis dan Fishbone Diagram ditemukan penyebab utama terjadinya sengketa pajak ini yaitu ketentuan yang mengatur mengenai pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan yang ada saat ini kurang jelas dan masalah pembuktian. Upaya untuk meminimalisasi sengketa dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan terkait metode dan teknik pemeriksaan dan menerbitkan ketentuan ataupun panduan yang jelas terkait pembuktian.

---

The majority of disputes related to evidence in tax courts come from tax disputes arising from the use of examination techniques such as numerical analysis, correlation testing, and equalization. This study aims to analyze the primary causes of tax disputes resulting from the use of numerical analysis, correlation testing, and equalization techniques, and to provide recommendations to minimize tax disputes. The researchers utilized content analysis of tax court rulings and thematic analysis of interview results. The causes of disputes were identified and grouped into five categories: authority, substance, tax officials, taxpayers, and methods. Using Root Cause Analysis and a Fishbone Diagram, the main causes of these tax disputes were found to be unclear regulations governing the guidelines for the use of current methods and examination techniques, as well as issues related to evidence. Efforts to minimize disputes can be undertaken by improving regulations related to examination methods and techniques and issuing clear regulations or guidelines on evidence."

"Penghindaran pajak secara umum legal di beberapa negara, tergantung bagaimana perusahaan memanfaatkan celah kebijakan perpajakan, namun praktik tersebut masih tidak bisa dikatakan etis, karena praktik tersebut dapat membuat kerugian negara. Praktik ini terjadi dikarenakan salah satunya adalah adanya konflik keagenan, dan konflik tersebut salah satu penyebabnya adalah perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi seperti yang perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Etika bisnis jika di komitmen dan dilakukan dengan baik oleh perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas dan menciptakan kepemimpinan yang beretika yang akan membawa perusahaan dalam pengambilan keputusan yang beretika dalam proses bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dimiliki oleh keluarga, dan pengaruh dari komitmen pada etika bisnis terhadap praktik penghindaran pajak, dengan melakukan uji empiris pada 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 - 2019. Hasil menemukan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga tidak melakukan penghindaran pajak, peran dari komitmen etika bisnis dapat menurunkan penghindaran pajak di perusahaan, dan interaksi pada komitmen etika bisnis pada perusahaan keluarga tidak memiliki hubungan pada penghindaran pajak.

---

Tax avoidance is generally legal in some countries, depending on how companies take advantage of tax policy loopholes, but the practice still cannot be said to be ethical, because the practice can create losses to the state. This practice occurs because one of them is the existence of agency conflicts, and one of the causes of these conflicts is companies that have a concentrated ownership structure such as family-owned companies. Business ethics if committed and carried out properly by the company will be able to improve quality and create ethical leadership that will lead the company in making ethical decisions in its business processes. This study aims to examine Indonesian familyowned companies, and the effect of commitment to business ethics on tax avoidance practices. By conducting empirical tests on 110 companies listed on the Indonesia Stock Exchange on 2016 – 2019 periods. The results found that family-owned companies not engage in tax avoidance, the role of business ethics commitment can reduce tax avoidance in the company, and the interaction on business ethics commitment in family companies has no relationship on tax avoidance."