Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara berdasar e-procurement pada Lapan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, peraturan pemerintah dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara di Lapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan berdasar e-procurement belum seluruhnya berjalan baik sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk memenuhi lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

---

This research is a descriptive qualitative research that aimed to describe the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement of State-Owned Assets at Lapan. The research methodologies used are literature study by reading and studying books, literature, journals, thesis, government regulation and internet articles related to the topic and field research by conducting interviews with the interviewees that related to the activity of requirenments planning and procurement of State-Owned Assets at Lapan. The results showed that the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement has not entirely run well so necessary to do some improvements to meet five elements of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

"

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor rasional yaitu sumber daya, akses informasi, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian yang meliputi pengendalian keuangan dan pengendalian kineja. Sampel penelitian adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja/Instansi Kementerian Keuangan di DKI Jakarta. Pengujian dilakukan dengan Analisis Faktor Konfirmatori dan Analisis Jalur dengan menggunakan software AMOS. Hasil analisis menunjukkan variable sumber daya, orientasi tujuan dan pengukuran kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap efektivitas implementasi penganggaran berbasis kinerja, demikian pula penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja.

---

ABSTRACTThe objectives of this research to examine the influence of the rational factors of resources, access to information, goal orientation and performance measurement toward the effectiveness of implementation of Performance-Based Budgeting (PBB) and its influence on the effectiveness of controls covering financial control and performance control. The research sample is Authorized Budget and Committing Officer at Unit/Agency Ministry of Finance in Jakarta. Testing conducted by Confirmatory Factor Analysis and Path Analysis using AMOS software. The analysis showed variables resources, orientation of goals and performance measurement are significantly positive effect on the effectiveness of the implementation of performance-based budgeting, as well as performance-based budgeting has positive and significant impact on the effectiveness of financial control and performance control effectiveness."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan.

---

Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers.

This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties.

Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."

"ABSTRAKProgram yang dianggap penting oleh pemerintah terkadang tidak mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran atau program tersebut sebenarnya kurang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga perlu didesain ulang atau porsi anggarannya digeser untuk program lain yang lebih bermanfaat. Penelitian ini menggunakan Program Assessment Rating Tool untuk mengevaluasi Program 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir dengan menilai tujuan program, bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya, serta manajemen dan pencapaiannya sehingga dapat diketahui hubungan antara sumber daya yang dialokasikan dengan hasil pelaksanaan program. Skor PART sebesar 36% menunjukkan bahwa program tidak efektif.

---

ABSTRACTSometimes a program that is considered as important by the government is unable to achieve its performance targets. It could be caused by the lack of budget allocation or the program is actually less useful for the community that needs to be redesigned or its budget portion should be shifted to other important programs. This research used Program Assessment Rating Tool to evaluate the 12 Coastal Tourism Destination Program by assessed it goals, how it was designed and implemented, management and the results that have been achieved, to see the relationship between resource allocations to the program outcomes. 36% PART score means the program was ineffective."

"ABSTRAKTesis ini membahas sistem pengukuran kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan konsep Human Resources Scorecard. KPK dibentuk dengan tujuan agar Indonesia bebas dari korupsi bukan hanya pada sistem birokrasi tetapi dimulai dari cara berpikir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapainya, strategi disertai indikator kinerja yang jelas perlu dirancang bagi unit-unit di dalam KPK RI. SDM menjadi penting karena untuk pencapaian amanahnya KPK memerlukan SDM yang berintegritas bukan hanya dari sisi karakter jiwa tetapi integritas dalam berkerja mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Biro SDM merupakan biro yang bertanggungjawab mengelola SDM di KPK. Biro SDM KPK belum menggunakan HR Scorecard dalam menentukan efektivitas dan efisiensi SDM KPK. Tujuan tesis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan memberi rekomendasi alternatif perbaikan sistem pengelolaan SDM KPK yang diperlukan berdasarkan visi, misi serta strategi KPK. Dari hasil analisis data sekunder berupa Sistem Pengukuran Kinerja KPK RI dan Biro SDM yang berbasis Balanced Scorecard didapatkan hasil berupa strategi dan KPI Biro SDM serta keselarasannya dengan konsep HR Scorecard.

---

ABSTRACTThis thesis explores the performance measurement system of Human Resource (HR) at CEC with the Human Resources Scorecard concept. KPK was formed with the goal of keeping Indonesia free from corruption not only at the beginning of a bureaucratic system but starting from the mindset in all Indonesian. To achieve this goal, KPK needs clear strategy and performance indicators to be designed in their each unit. Focused in HR is important because in achieving its goal, KPK requires human resources with high integrity not only in their soul but also in their creativity attitude in working for preventing and combating corruption in Indonesia. Human Resources Bureau KPK is responsible for managing human resources in the Commission. In determining the effectiveness and efficiency, Human Resources Bureau has not using the HR Scorecard yet. The purpose of this thesis is to evaluate and make proper alternative recommendations for human resources management system improvement based on the Commission's vision, mission and strategy. The result from the analysis of secondary data from the Commission and the Human Resources Bureau Performance Measurement System which based on Balanced Scorecard is obtained in the form of HR KPI and its alignment with the concept of HR Scorecard."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengendalian yang ada sudah dapat mengatasi ancaman yang timbul pada proses pembayaran gaji pegawai Universitas A dan bagaimana peran setiap lini pertahanan dalam Model Three Lines Of Defense di Universitas A dalam menerapkan pengendalian internal berdasarkan COSO Framework. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan COSO Framework sebagai pedoman dalam menerapkan pengendalian internal dan menggunakan Model Three Lines Of Defense sebagai acuan dalam menganalisis peran setiap lini pertahanan yang terlibat dalam pengendalian internal. Analisis pengendalian internal pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelemahan dalam setiap peran lini pertahanan dan pengendalian atas ancaman dalam proses pembayaran gaji pegawai Universitas A, serta memberikan saran untuk memperbaiki kelemahan dalam pengendalian dan peran lini pertahanan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi langsung terhadap bagian-bagian yang akan diteliti, pemeriksaan alur proses bisnis dan dokumen yang digunakan dalam proses serta studi kepustakaan. Proses wawancara dan pemberian kuesioner dilakukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas bagian yang diteliti seperti Direktorat Keuangan, SPI dan SMR.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze whether existing controls have been able to overcome the threats that arise in the process of paying employes salaries of University A and how the role of each lines of defense in the Three Lines of Defense Model at University A, in applying internal controls based on the COSO Framework. The method in this research is using COSO Framework as a guide in applying internal control and using Three Lines Of Defense Model as reference in analyzing the role of each lines of defense that involved in internal control. Internal control analysis in this study was conducted to analyze weaknesses in each lines of defense and control role over threats in the payment process of employes salaries University A, and to provide suggestions for improving weaknesses in control and defense roles. In this study, the data obtained through direct observation of every unit business that will be examined, examination of the business process flow and documents used and also studies literature. The process of interviewing and questionnaires to the people who responsible for the part of the research such as the Directorate of Finance, SPI and SMR."

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Utama Lapan. Gambaran umum mengenai pelaksanaan SPIP diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang mengacu kepada dengan mengacu kepada parameter-parameter Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berdasarkan penilaian 109 responden adalah 2.81 atau 70,15% dari kriteria yang diinginkan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP telah memadai namun belum sempurna sehingga masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari temuan BPK yang menyatakan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan SPI. Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Lapan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lapan adalah Baik, maka dapat dikatakan SPI di Lapan mendorong tercapainya tujuan memberikan layanan yang baik.

---

This research is a descriptive qualitative research, that aimed to describe the implementation of Government Internal Control System in the Main Secretariat of Lapan . An overview of the implementation of the Government Internal Control System obtained by distribusing questionnaires that refer to the reference to the Internal Control parameters on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

Based on the results of processing of questionnaires, we concluded that in general the implementation of Government Internal Control System by perceptions of 109 respondents is 2.81 or 70.15 % of the desired criteria. This figure shows that the implementation of the Government Internal Control System has been adequate and still require strengthening in the implementation. This is reflected in the findings of the Badan Pemeriksa Keuangan which states there are still weaknesses in the implementation of Internal Control System. Satisfaction with the service based survey conducted by the Public Service Board of Lapan is “Good”, it can be said that Internal Control System is support the achievement of the goal of providing a good service."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, independensi, danmotivasi aparat inspektorat dalam audit operasional terhadap kualitas audit aparatpada Inspektorat Kota Tangerang. Permasalahan umum dalam penelitian iniadalah adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagaiauditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal, Badan PemeriksaKeuangan (BPK). Populasi penelitian ini adalah aparat Inspektorat Daerah KotaTangerang yang turut melakukan pemeriksaan regular. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa independensi dan motivasi berpengaruh positif dansignifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kompetensi tidakmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisiendeterminasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi,dan motivasi memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit)sebesar 27,7%, sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh fakor lain di luarmodel.

---

ABSTRACTThis research aim to examine the influence of competence, independence, andmotivation of audit quality regional inspectorate officers. Common problems inthis research is the existence of audit findings that are not detected by officials ofthe inspectorate as an internal auditor, but found by the external auditors, BadanPemeriksa Keuangan (BPK). The population of this research is the TangerangCity Regional Inspectorate officers who participate in regular inspection. Theresults showed that the independence and motivation have a positive andsignificant impact on audit quality, while the competence of the variables do nothave a significant impact on audit quality. Value of the coefficient ofdetermination indicates that together the competence, independence, andmotivation contribute to the dependent variable (quality audit) of 27.7%, while theremaining 72.3% are influenced by other outside factor model."