Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan presiden Donald Trump yang memindahkan kedutaan mereka dari Tel-Aviv ke Yerusallem sekaligus mengakui kedaulatan Israel terhadap kota tersebut memicu ketegangan dan instabilitas politik internasional. Kebijakan dan pengakuan tersebut ditentang oleh komunitas internasional yang menganggapnya sebagai penghianatan terhadap kesepakatan dunia menyangkut status Yerusallem sebagai corpus separatum dan dengan demikian dituding menghianati upaya perundingan damai yang seharusnya melibatkan kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina (two state solution). Tanpa terkecuali Uni-Eropa selaku sekutu mereka juga mengecam tindakan pengakuan tersebut dan menghimbau komunitas dunia untuk tetap berpegang pada solusi dua negara. Namun tindakan Uni-Eropa itu sendiri selaku suatu organisasi supranasional nampaknya memiliki kesulitan tersendiri yang diakibatkan oleh terdapatnya beberapa negara anggota yang justru ingin mengikuti langkah Amerika untuk mengakui dan memindahkan kedutaan mereka menuju Yerusallem. Hal ini kemudian berdampak pada upaya Uni-Eropa untuk bangkit menjadi suatu kekuatan besar (great power) dalam panggung internasional terkhususnya dalam kapasitas mereka memainkan peran mereka menjaga tatanan dan ketertiban dunia internasional (Timur-tengah) sesuai dengan konsep great power management English school.

 

Kata Kunci: Pengakuan; Amerika; Uni-Eropa; Negara Anggota; Power; Tatanan & Ketertiban Dunia; English School

---

United States policy under the leadership of President Donald Trump who moved their embassy from Tel-Aviv to Yerusallem while recognizing Israel's sovereignty over the city triggered tensions and instability in international politics. The policy and recognition were opposed by the international community who considered it a betrayal of the world agreement regarding Yerusallem's status as a corpus separattum and thus accused of betraying the efforts of peace negotiations that should involve both parties namely Israel and Palestine (two state solution). Without exception, the European Union as their ally also condemned the act of recognition and called on the world community to stick to the two-state solution. But the EU action itself as a supranational organization seems to have its own difficulties caused by the presence of several member countries who want to follow America's steps to recognize and move their embassy to Yerusallem. This then had an impact on the efforts of the European Union to rise to become a great power on the international stage especially in their capacity to play their role in maintaining the international order and order (Middle-East) in accordance with the great power management concept of English school.

 

Keywords: Recognition; America; European Union; Member State; Power; World Order; English School

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis imigran yang melanda Eropa berdampak pada negara anggota, salah satunya Denmark. Denmark memberlakukan kebijakan dalam Asylum Packet 2016 untuk menghentikan Denmark sebagai negara yang menarik bagi para pencari suaka. Kebijakan Asylum Packet 2016 banyak menuai kontrovesi dengan adanya peraturan ldquo;Jewellery Law rdquo;. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengendalian sosial dalam masyarakat Denmark. Keadilan dalam proses pembuatan dipertanyakan karena kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan diskiriminasi. Terdapat campur tangan politik sayap kanan dalam pembuatan kebijakan dan penyebaran stigma negatif imigran. Adapun pada perspektif multikulturalisme, hal ini menjadi penghambat proses integrasi, apabila pada prakteknya masyarakat dominan di Denmark tidak dapat mengakomodir fasilitas dan kebutuhan minoritas. Kymlicka menetapkan lima karakteristik dan jika kondisi fasilitas ini terpenuhi, maka multikulturalisme dapat dijadikan pilihan dengan risiko yang rendah dan hasil multikulturalisme dapat digunakan untuk mengakomodasi keragaman. Kebijakan ini juga telah menentang ketentuan directive Uni Eropa. Pada sisi lain, kebijakan Asylum Packet 2016 menunjukan bahwa hukum Uni Eropa memiliki kelemahan dan kelonggaran hukum di dalamnya.

---

ABSTRACT
Immigrant crisis that hit the European impact on the Member States, including Denmark. Denmark enacted a policy in Asylum Packet 2016 to stop Denmark as an attractive country for asylum seekers. The policy of Asylum Packet 2016 reaps a lot of controversy with the rule of ldquo Jewellery Law rdquo . This policy is concerned with the attempts of social control in Danish society. Justice in thr process of making make it questionable because this policy violates human rights and discrimination. There is a right wing political interference in policy making and the spread of negative stigma of immigrants. As for the perspektive of multiculturalism, it is becoming a barrier to the process of integration, if in practice the dominant society in Denmark can not accommodate the facilities and the needs of minorities. Kymlicka set five characteristics and if the conditions of this facility are met, then multiculturalism can be a low risk choice and multicultural result can be used to accommodate diversity. This policy has also opposed provisions of the EU directive. On the other hand, Asylum Packet 2016 policy indicate that EU law has weaknesses and legal looseness in it.

Abstrak :
Fenomena Mail Order Brides (MOB) atau pengantin pesanan merupakan sebuah fenonomena sosial yang marak di Eropa. Bentuk dan mekanismenya berubah, seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi. Tesis ini merupakan penelitian tentang bagaimana Uni Eropa dan Republik Federasi Rusia memiliki perspektif yang berbeda tentang fenomena ini. Rusia hingga saat ini menjadi negara pengirim pengantin pesanan terbanyak di dunia, meskipun negara tersebut telah meratifikasi Protokol PBB tahun 2000 untuk mencegah, menanggulangi trafiking terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak (CTOC). Hal ini menunjukan bahwa Rusia tidak melihat MOB sebagai suatu praktek human trafficking. Terbukti dengan meratifikasi CTOC jumlah perempuan yang terlibat dalam MOB di Rusia tidak menurun. Sementara itu, dalam perspektif Uni Eropa fenomena ini merupakan salah satu bentuk human trafficking. Uni Eropa bahkan mencanangkan berbagai berbagai program untuk mencegah terjadinya MOB. Penelitian ini mengeksplorasi lebih dari 200 situs web yang memuat konten serta informasi terkait jasa penyedia calon pengantin perempuan ......The phenomenon of Mail Order Brides (MOB) is a social fenonomena that happening in Europe. The shape and the mechanism changes, along with development of the era and technology. This thesis is a study of how the European Union and the Republic of the Russian Federation has a different perspective on this phenomenon. Russia recently become the highest mail order brides sending country in the world, although although Russia has ratified the United Nations Protocol to Prevent 2000, Eradicate Trafficking in Persons, especially women and children (CtoC). This shows that the Russians do not see MOB as a practice of human trafficking. It Proven with a ratification of CTOC by Russia, the number of women involved in the MOB in Russia has not decreased. Meanwhile, in the perspective of the European Union this phenomenon is a form of human trafficking. EU even launched various programs to prevent MOB. This study explores more than 200 web sites that contain content and related information about MOB services

Abstrak :
Penyalahgunaan posisi dominan oleh Microsoft dilakukan dengan cara mengikatkan (tying) Windows Media Players ke dalam operating system. Sehingga sistem operasi yang dimiliki pesaing usaha Microsoft hanya dapat dioperasikan dengan sistem operasi yang dimiliki Microsoft. Akibatnya konsumen tidak bebas memilih dan pesaing usaha tidak dapat bersaing karena produk yang diproduksinya tidak dapat dipergunakan bila tidak menggunakan sistem operasi Windows, sehingga sangat merugikan bagi pesaing usaha (kompetitor) Microsoft. Posisi Microsoft sebagai pemimpin pasar dalam bidang teknologi informasi tetap tidak berubah setelah adanya keputusan pengadilan tapi memberi dampak persaingan yang sehat pada dunia usaha di Uni Eropa. ......Microsoft has abused its dominant position by tying Windows Media Players into Windows operating system so operating system which is owned by Microsoft's competitor only can operate with Microsoft's system. Due to this behaviour, a consumer has no choices and the competitor can not compete. The product of the competitor can not operate if it does not use Windows operating system so the competitor of Microsoft was very disadvantaged. Microsoft's position as a market leader in information technology stiil fixed due to the Commission Decision and giving fair impact in European Union's market.