Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Criticism on electoral zone in the general election system of Indonesia."

"Salah satu dampak pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 adalah peningkatan angka kemiskinan. Strategi pembatasan sosial diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dengan KSBB Pangan sebagai prioritas utama dan paling banyak melibatkan sektor privat sebagai donatur. KSBB Pangan menjadi wujud governansi kolaboratif. Penelitian ini mengaitkan governansi kolaboratif menggunakan perspektif tiga lipatan sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas governansi kolaboratif pada KSBB Pangan dari variabel nilai publik, situasi yang membutuhkan kebijakan, serta gaya kebijakan dan kultur administratif. Dari aspek nilai publik, dialog yang terjadi tidak membutuhkan waktu yang alama dengan stakeholder fokus pada peran masing-masing. Pada aspek situasi yang membutuhkan kebijakan terdapat kesepakatan pada fakta yakni kondisi dampak COVID-19. Kolaborasi menjadi nilai yang dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Gaya kebijakan pada KSBB Pangan adalah antisipasi dengan kultur administratif gotong royong. Governansi kolaboratif pada KSBB Pangan mengalami kendala pada keberlanjutan.

---

One of the impacts of social restrictions due to the COVID-19 pandemic is an increase in poverty rates. The social restriction strategy through Large-Scale Social Restriction (PSBB) is anticipated by the DKI Jakarta Provincial Government with the Large-Scale Social Collaboration (KSBB) program, with Food KSBB as the top priority and most involving the private sector as donors. Food KSBB is seen as a form of collaborative governance. This research links the collaborative governance that it uses a threefold perspective as the main theory. This study uses a qualitative approach to discuss collaborative governance in the Food KSBB from the perspective of public value variables, situations that require policies, as well as policy styles and administrative culture. From the perspective of public values, the dialogue does not require time with stakeholders focusing on their roles. In the aspect of the situation that requires policy, there is agreement on the fact of the impact of COVID-19. Collaboration becomes a value that is understood by all parties involved. The policy style in KSBB Food is anticipation with the administrative culture of mutual cooperation. The collaborative governance at Food KSBB experienced constraints on sustainability."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles."

"Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dimulai dari tata kelola dan manajemen yang baik. Aplikasi E-RKAM merupakan salah satu terobosan yang dapat membantu Kementerian Agama untuk merencanakan kebutuhan madrasah secara lebih efisien. Melalui aplikasi ini madrasah dapat terbantu dalam hal mengelola administrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. E-RKAM dapat mewujudkan good governance dengan mengintegrasikan berbagai hal yakni dari sisi pengawasan, kontrol serta akuntabilitas lembaga. Sistem E-RKAM juga sebagai cerminan dari salah satu transformasi digital di madrasah. Dengan pendekatan implementasi kebijakan dari George Edward III memungkinkan rekomendasi kebijakan dapat diambil oleh para pemangku kepentingan terutama Kementerian Agama Pusat dalam hal pembenahan tata kelola kelembagaan yang transparan, efektif dan efisien dan dapat berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Sehingga kedepan alokasi anggaran dana BOS tidak lagi didasarkan pada jumlah siswa, namun pada kinerja masing-masing madrasah dan seberapa baik program kegiatan tersebut dirancang. Pendekatan UTAUT untuk melihat penerapan teknologi dalam hal ini aplikasi E-RKAM terkait dengan kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya bagi madrasah.

---

Realizing quality education starts from good governance management. The E-RKAM application is one of the breakthroughs that can help the Central Ministry of Religious Affairs to plan the needs of madrasas more efficiently. Through this application, madrasas can be assisted in terms of managing administration starting from the planning, budgeting, and reporting processes. E-RKAM can realize good governance by integrating various things, namely from the supervision, control and accountability of institutions. The E-RKAM system is also a reflection of one of the digital transformations in madrasas. With the policy implementation approach from Edward III, policy recommendations can be taken by stakeholders, especially the Central Ministry of Religious Affairs, in terms of improving institutional governance that is transparent, effective and efficient and can have a direct impact on the quality of learning. So that in the future the BOS budget allocation is no longer based on the number of students, but on the performance of each madrasah and how well the activity program is designed. UTAUT's approach to see the application of technology, in this case the E-RKAM application, is related to its ease of use and usefulness for madrasas."

"Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari institusi militer diharapkan bertransformasi menjadi sebuah war college. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, peran manajemen sumber daya manusia sangat krusial, terutama kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik yang perlu didukung oleh kompetensi para perencananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi SDM perencanaan sumber daya manusia stratejik, menganalisis kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik, dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data utama penelitian ini bersumber dari survey yang dilakukan terhadap 83 personil yang bertugas di Direktorat Umum yang didukung dengan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perencanaan sumber daya manusia stratejik di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia masih perlu ditingkatkan karena didominsasi oleh kompetensi dengan kategori sedang (51,8%) dan rendah (28,9%) sehingga kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik juga menunjukkan kategori yang didominasi oleh kinerja kategori sedang (39,8%) dan rendah (36,1%), dan hubungan kedua variabel tersebut akhirnya memberikan kesimpulan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dengan nilai pengaruh 73,9%.

---

Armed Forces Staff and Command School as part of the military institution is expected to transform into a war college. In order to support this transformation, the role of human resource management is very crucial, especially the performance of strategic human resource planning which needs to be supported by the competence of the planners. This research aims to analyze HR competency in strategic human resource planning, analyze strategic human resource planning performance, and analyze the influence of competency on strategic human resource planning performance at the Armed Forces Staff and Command School. This study uses a quantitative approach. The main data for this research comes from a survey conducted on 83 personnel serving in the General Directorate that is supported by in-depth interview data and literature study. The results of the research show that strategic human resource planning competency at the Armed Forces Staff and Command School still needs to be improved because it is dominated by competencies in the medium (51.8%) and low (28.9%) categories so that strategic human resource planning performance also shows a category dominated by medium (39.8%) and low (36.1%) performance categories, and the relationship between these two variables finally gives the conclusion that competence has an influence on the performance of strategic human resource planning at the Armed Forces Staff and Command School with an influence value of 73.9%."

"Masalah sosial yang tidak pernah selesai di Kabupaten Lombok Tengah menjadikan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menjadi semakin tinggi setiap tahunnya, sehingga penertiban PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) ini semakin tidak maksimal. Terkait itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atau menilai kinerja Dinsos Kab. Loteng dalam rangka pengembangan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab. Evaluasi kinerja Dinsos Loteng diawali dengan analisis kinerja organisasi sektor publik dengan indikator input, output dan outcomes kemudian dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari organisasi Dinsos Loteng dengan model 7S McKinsey framework, faktor-faktor tersebut berupa analisis struktur, strategi, sistem, gaya kepemimpinan, keahlian dan keterampilan, sumber daya manusia, dan nilai bersama. Pendekatan penelitian ini menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa kinerja Dinsos Kabupaten Lombok Tengah ini masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam faktor strategi, sistem, dan SDM (Sumber Daya Manusia), karena minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) menjadikan perencanaan strategi dan sistem dilakukan seadanya tanpa ada inovasi ataupun perbaikan dari organisasi, sehingga efisiensi dalam bekerja menjadi sangat kurang dan akhirnya berdampak pada pelayanan yang tidak efektif. 

---

The never-ending social problems in Central Lombok Regency mean that the number of PMKS (Persons with Social Welfare Problems) is getting higher every year, so that controlling PMKS (Persons with Social Welfare Problems) is increasingly less than optimal. Related to this, this research aims to evaluate or assess the performance of the District Social Service. Attic in the context of organizational development to increase the effectiveness and efficiency of the organization in carrying out its responsibilities. Evaluation of the performance of the Attic Social Service begins with an analysis of the performance of public sector organizations with indicators of input, output and outcomes, then continues with the factors that influence the performance of the Attic Social Service organization using the 7S McKinsey framework model, these factors are in the form of analysis of structure, strategy, system, style leadership, expertise and skills, human resources, and shared values. This research approach uses post-positivist data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This research shows that the performance of the Central Lombok Regency Social Service still needs to be optimized, especially in strategy, system and HR (Human Resources) factors, because the lack of HR (Human Resources) means that strategic and system planning is carried out as is without any innovation or improvement. organization, so that efficiency in work becomes very less and ultimately results in ineffective service."

"Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta mengalami perubahan. Secara empirik terbitnya undang-undang tersebut mengubah penatalaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengalami perubahan dari semula licensed-based approach menjadi risk-based approach dan secara yuridis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta diproyeksikan mejadi kota pusat perekonomian nasional berskala regional dan kota global dan oleh karenanya diperlukan pengaturan baru terkait organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi eksisting organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas terbitnya dua undang-undang tersebut dan menyusun usulan perubahan organisasi yang tepat. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan model perubahan organisasi terencana yang dikemukakan oleh Gareth E. Jones pada dimensi kapasitas sumber daya manusia, dimensi kapasitas sumber daya fungsional, dimensi kapasitas teknologi, dan dimensi kapasitas organisasi. Hasil dari penelitian ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang mengalami proses penyesuaian tata laksana dalam dari licensed-based approach menjadi risk-based approach. Dengan terjadinya perubahan tersebut, berdasarkan hasil temuan penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan pada dimensi sumber daya manusia, sumber daya fungsional, kapasitas teknologi, dan kapasitas organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki pengaturan-pengaturan yang jelas mengenai pengembangan sumber daya manusia, sistem kerja, proses bisnis pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dan desain struktur organisasi. Hanya saja masih kurang terlihat dari segi implementasi pengaturan-pengaturan tersebut terutama aspek pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan dalam sistem kerja, pengintegrasian sistem informasi, dan metode pembentukan desain organisasi. Dengan demikian diperlukan perubahan-perubahan dalam hal-hal tersebut untuk mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjawab tantangan Undang-Undang menjadi pusat perekonomian nasional berskala regional dan kota global.

---

The issuance of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation has resulted changes the implementation of the duties and organizational functions of the Jakarta Investment and Integrated One-Stop Services Agency. Empirically, the issuance of this law changed the implementation of the duties and functions of the Jakarta Investment and Integrated One-Stop Services Agency which had to undergo changes from licensed-based approach to risk-based approach. Furthermore, in a juridical manner with the issuance of Law Number 2 of the Year 2024 concerning the Special Regional Province of Jakarta, Jakarta is projected to become the centre of the national economy on a regional scale and a global city and therefore new arrangements are needed regarding the organization of the Jakarta One-Stop Investment and Integrated Services. This research aiming to identify organizational conditions of the One Stop Investment and Integrated Services Service when these two laws were issued and to prepare appropriate organizational change proposals. The research method of this scientific work is a qualitative approach using the planned organizational change model proposed by Gareth E. Jones in the dimensions of human resource capacity, functional resource capacity, technological capacity, and organizational capacity. The results of this research show that the Investment and Integrated One-Stop Services Agency is currently undergoing a process of adjusting its management from a licensed-based approach to a risk-based approach. With these changes, based on research findings from the One-Stop Investment and Integrated Services Agency, changes need to be made in the dimensions of human resources, functional resources, technological capacity, and organizational capacity. Investment and Integrated One-Stop Services Agency has clear regulations regarding human resource development, work systems, public service business processes, use of information technology, and organizational structure design. However, it is still less visible in terms of the implementation of these arrangements, especially aspects of human resource development, improvements in work systems, integration of information systems, and methods for forming organizational designs. Thus, changes are needed in these matters to support the Investment and Integrated One-Stop Services Agency to answer the challenges of the Act and become the center of the national economy on a regional scale and a global city."

"Penyederhanaan birokrasi pada instansi pemerintah dilakukan dengan pemangkasan struktur organisasi menjadi dua level, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Tindak Lanjut penyederhanaan birokrasi dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan memperhatikan karakteristik DKI Jakarta dan memperhatikan arahan pimpinan untuk memastikan jalannya pelayanan publik tetap berjalan dengan optimal. Sampai dengan Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan terus memproses penyusunan kebijakan turunan penyesuaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivis dan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif untuk mendalami implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dikemukakan menggunakan teori Merilee S. Grindle (1980). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan sekretariat daerah belum sepenuhnya sesuai dengan model kebijakan yang diamanatkan pemerintah pusat dengan adanya pembentukan unit kerja non struktural yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi di Sekretariat Daerah belum dapat memberikan dampak yang positif terhadap percepatan pengambilan keputusan. Sementara dalam implementasinya banyak hambatan-hambatan seperti kesenjangan TPP antara Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural, masih menjalankan pola organisasi yang kaku dan tidak fleksibel, terbatasnya Jabatan fungsional yang sesuai tugas dan fungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyederhanaan birokrasi seperti adanya pengaruh kepentingan pimpinan untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat dan karakteristik organisasi Setda DKI Jakarta yang berbeda dengan Perangkat Daerah lain. Perubahan yang terjadi dengan adanya penyederhanaan birokrasi masih bersifat administratif dan legalistik dan belum berdampak pada percepatan pengambilan keputusan dan percepatan pelayanan publik.

---

Simplification of bureaucracy in government agencies was carried out by cutting the organizational structure into two levels, equalizing positions and adjusting work systems. The follow-up to the bureaucratic simplification carried out at the DKI Jakarta Provincial Secretariat was carried out by paying attention to the characteristics of DKI Jakarta and paying attention to the leadership's directions to ensure that public services continued to run optimally. Until 2023, the DKI Jakarta Provincial Government is still following up on the bureaucratic simplification policy by continuing to process the preparation of derivative policies to adjust the work system to simplify the bureaucracy. This research uses a post-positivist paradigm and the research was carried out using qualitative methods to explore the implementation of bureaucratic simplification policies, the factors that influence the implementation of bureaucratic simplification policies and obstacles in implementing bureaucratic simplification policies at the DKI Jakarta Provincial Secretariat which were put forward using Merilee S's theory. Grindle (1980). The research results show that the implementation of the bureaucratic simplification policy within the regional secretariat is not fully in accordance with the policy model mandated by the central government with the establishment of non-structural work units as stipulated in Governor Regulation Number 57 of 2022 concerning Organization and Work Procedures of Regional Apparatus. The research results show that the bureaucratic simplification policy at the Regional Secretariat has not been able to have a positive impact on accelerating decision making. Meanwhile, in its implementation there are many obstacles such as the TPP gap between Functional Positions and Structural Positions, still implementing a rigid and inflexible organizational pattern, limited functional positions that suit their duties and functions. Factors that influence bureaucratic simplification policies include the influence of leadership interests in ensuring that public services are not hampered and the organizational characteristics of the DKI Jakarta Regional Secretariat which are different from other regional apparatus. The changes that occur with the simplification of the bureaucracy are still administrative and legalistic in nature and have not had an impact on accelerating decision making and accelerating public services."

"Konsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) tak luput dari adanya risiko migrasi senyawa Bisfenol-A (BPA) dari kemasan polikarbonat yang digunakan, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan signifikan seperti gangguan pada sistem kekebalan tubuh, proses reproduksi, dan saraf. Di Indonesia, masih terdapat kekosongan dalam regulasi mengenai risiko migrasi BPA pada AMDK, sehingga diperlukan peraturan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko tersebut. Menimbang hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan regulator di bidang pangan, berinisiatif untuk merumuskan kebijakan pelabelan BPA pada AMDK dengan melalui revisi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.31/2018 tentang Label Olahan Pangan. Dalam perumusannya, diperlukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dengan melibatkan berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi kebijakan yang dilakukan dalam kebijakan pelabelan BPA pada AMDK dengan menggunakan teori Advocacy Strategy Framework oleh Coffman & Beer (2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya empat dimensi dari Advocacy Strategy Framwork oleh Coffman & Beer (2015) yang perlu ditingkatkan dalam advokasi kebijakan pelabelan BPA pada AMDK yakni Dimensi Peningkatan Kapasitas Advokasi, Dimensi Peningkatan Kemauan atau Dukungan Publik, Dimensi Penguatan Koalisi, dan Dimensi Keberhasilan Mobilisasi Suara Publik. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah untuk melakukan strategi peningkatan mobilisasi komunitas, peningkatan inklusivitas dalam proses perumusan kebijakan, penguatan koalisi, dan monitoring serta evaluasi berkala.

---

The consumption of bottled drinking water has the risk of Bisphenol-A (BPA) migration from the polycarbonate packaging used, which can pose significant health risks such as immune system disorders, reproductive issues, and neurological effects. In Indonesia, there is still a regulatory gap concerning the risk of BPA migration in bottled water, necessitating regulations to raise public awareness of these risks. Considering this, the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), as the regulator in food sector, has taken the initiative to draft a BPA labelling policy for bottled water by revising Regulation of Indonesian Food and Drug Authority No.31/2018 on Processed Food Labels. Effective policy implementation requires advocacy efforts involving various stakeholders. This study aims to analyze the policy advocacy for BPA labelling on bottled water using the Advocacy Strategy Framework by Coffman & Beer (2015). The research employs a post- positivist approach with data collection methods including in-depth interviews and literature studies. The findings indicate that at least four dimensions of the Advocacy Strategy Framework by Coffman & Beer (2015) need enhancement in BPA labelling advocacy on bottled water: Increased Advocacy Capacity, Increased Public Will or Support, Stronger Coalitions, and Successful Mobilization of Public Voices. The recommendations provided by the researcher include strategies for community mobilization enhancement, increased inclusivity in policy formulation processes, coalition strengthening, and regular monitoring and evaluation."

"Kebijakan integrasi transportasi merupakan inovasi pemerintah dalam meningkatkan penggunaan transportasi publik di Jakarta. Salah satu bentuk integrasi transportasi adalah program penataan kawasan stasiun yang melibatkan aktor di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah pusat tanpa mengesampingkan keterlibatan pihak swasta dan NGO. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep policy network pada program penataan kawasan Stasiun Manggarai dalam mewujudkan integrasi transportasi di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan kawasan Stasiun Manggarai melibatkan aktor kebijakan multi-level dan multi-aktor yang melakukan pertukaran sumber daya untuk saling memengaruhi agar terlibat dalam penataan kawasan Stasiun Manggarai. Meskipun terdapat perbedaan preferensi, namun adanya ruang diskusi mampu menyelesaikan perbedaan tersebut dan menemukan solusi setiap isu yang muncul. Adapun kekurangan dalam proses pertukaran sumber daya ini ternyata keterlibatan NGO belum dapat memengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat pemerintah. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dari kedua pihak yakni dari pemerintah yang membuka ruang diskusi secara intens maupun NGO yang dapat memanfaatkan media sosial dalam memengaruhi pemerintah.

---

The transportation integration policy is a government innovation in increasing the use of public transportation in Jakarta. A form of government effort in transport integration is a station area structuring program that involves actors at the regional government and central government levels without excluding the involvement of the private sector and NGOs. This research aims to review the policy network concept in the Manggarai Station area planning program in realizing transportation integration in DKI Jakarta. The research was conducted using a post-positivist approach with descriptive objectives through data collection techniques of in-depth interviews and literature studies. The research results show that the arrangement of the Manggarai Station area involves multi-level and multiactor policy actors who exchange resources to influence each other to be involved in the arrangement of the Manggarai Station area. Even though there are differences in preferences, the existence of a discussion space is able to resolve these differences and find solutions to any issues that arise. As for the shortcomings in this resource exchange process, it turns out that NGO involvement has not been able to influence policy decisions made by the government. Therefore, there needs to be awareness from both parties, in this case the government which opens space for intense discussion and NGOs which can utilize social media to influence the government."