Konsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) tak luput dari adanya risiko migrasi senyawa Bisfenol-A (BPA) dari kemasan polikarbonat yang digunakan, yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan signifikan seperti gangguan pada sistem kekebalan tubuh, proses reproduksi, dan saraf. Di Indonesia, masih terdapat kekosongan dalam regulasi mengenai risiko migrasi BPA pada AMDK, sehingga diperlukan peraturan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko tersebut. Menimbang hal tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan regulator di bidang pangan, berinisiatif untuk merumuskan kebijakan pelabelan BPA pada AMDK dengan melalui revisi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.31/2018 tentang Label Olahan Pangan. Dalam perumusannya, diperlukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dengan melibatkan berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi kebijakan yang dilakukan dalam kebijakan pelabelan BPA pada AMDK dengan menggunakan teori Advocacy Strategy Framework oleh Coffman & Beer (2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya empat dimensi dari Advocacy Strategy Framwork oleh Coffman & Beer (2015) yang perlu ditingkatkan dalam advokasi kebijakan pelabelan BPA pada AMDK yakni Dimensi Peningkatan Kapasitas Advokasi, Dimensi Peningkatan Kemauan atau Dukungan Publik, Dimensi Penguatan Koalisi, dan Dimensi Keberhasilan Mobilisasi Suara Publik. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti adalah untuk melakukan strategi peningkatan mobilisasi komunitas, peningkatan inklusivitas dalam proses perumusan kebijakan, penguatan koalisi, dan monitoring serta evaluasi berkala.

---

The consumption of bottled drinking water has the risk of Bisphenol-A (BPA) migration from the polycarbonate packaging used, which can pose significant health risks such as immune system disorders, reproductive issues, and neurological effects. In Indonesia, there is still a regulatory gap concerning the risk of BPA migration in bottled water, necessitating regulations to raise public awareness of these risks. Considering this, the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), as the regulator in food sector, has taken the initiative to draft a BPA labelling policy for bottled water by revising Regulation of Indonesian Food and Drug Authority No.31/2018 on Processed Food Labels. Effective policy implementation requires advocacy efforts involving various stakeholders. This study aims to analyze the policy advocacy for BPA labelling on bottled water using the Advocacy Strategy Framework by Coffman & Beer (2015). The research employs a post- positivist approach with data collection methods including in-depth interviews and literature studies. The findings indicate that at least four dimensions of the Advocacy Strategy Framework by Coffman & Beer (2015) need enhancement in BPA labelling advocacy on bottled water: Increased Advocacy Capacity, Increased Public Will or Support, Stronger Coalitions, and Successful Mobilization of Public Voices. The recommendations provided by the researcher include strategies for community mobilization enhancement, increased inclusivity in policy formulation processes, coalition strengthening, and regular monitoring and evaluation.