Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi TPA. Penelitian ini dalam rangka memberikan masukan untuk menanggulangi dampak sosial yang dirasakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut terutama pada masyarakat Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul dan Sumur Batu, yang wilayahnya terkena dampak sosial paling intensif dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang. Pembangunan TPA Bantargebang adalah merupakan salah satu bentuk kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan untuk menangani masalah persampahan yang dialami masyarakat di Kota Jakarta dan Kota Bekasi.Operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang telah menimbulkan dampak pada perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana masyarakat disekitar lokasi TPA Sampah tersebut bereaksi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Terutama pada perubahan lingkungan sosial yang terjadi di sekitar lokasi TPA Sampah tersebut sebagai dampak sosial dari operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang.Keberadaan TPA Sampah Bantargebang tersebut telah membawa banyak perubahan terhadap prikehidupan masyarakat dan keluarga pada masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Pola mobilitas masyarakat dan terjadinya interaksi antara masyarakat setempat masyarakat-masyarakat pendatang yang pada umunya berprofesi sebagai pemulung mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan tata cara hidup yang dianut masyarakat. Hal ini menunjukkan telah terjadi suatu hubungan timbal balik yang dinamis antara operasionalisasi TPA Sampah di satu sisi dengan perubahan pada kondisi sosial masyarakat di sisi lain dan upaya masyarakat setempat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriftif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan. Lingkup informan mencakup unsur pengelola, pemerintah, masyarakat sekitar (non pemulung), dan masyarakat pemulung.Dari analisis hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan dampak sosial operasionalisasi TPA Sampah Bantargebang terhadap kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab sosial pengelola dan pemerintah daerah. Perubahan yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah berjalan ke arah perbaikan terutama pada sarana dan prasarana pendudkung bagi masyarakat di sekitar lokasi TPA tersebut. Walaupun dalam pelaksanannya masih mengalami beberapa kendala-kendala baik itu kendala dari dalam (faktor manusia) yang berasal dari perilaku para pemulung dan perilaku para petugas pengelolaan TPA Sampah Bantargebang dan kondisi dari luar (faktor lingkungan) yang berasal dari karakteristik fisik wilayah, teknologi dan pemerintah daerah."

"Penelitian untuk penulisan tesis ini bertitik tolak dari banyaknya suara minor masyarakat terhadap keberadaan organisasi isteri khususnya yang ada di institusi Pemerintah dan TNI. Stereotype negatif tentang organisasi isteri prajurit TNI-AD Persit Kartika Chandra Kirana tentunya sangat merugikan citra organisasi dimana organisasi ini sebenarnya punya kegiatan- kegiatan yang positif. Salah satunya adalah peran organisasi dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperhatikan kesejahteraan anggota dan meningkatkan kualitas SDM anggota.Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu SDM anggota dengan merencanakan dan melaksanakan program-program yang bermanfaat. Asumsinya bahwa dengan semakin meningkatnya mutu SDM anggota maka diharapkan anggota sebagai isteri dan ibu bisa mengelola rumah tangganya dengan baik sehingga menghasilkan SDM yang berkuaiitas. Permasalahan yang dihadapi organisasi adalah SDM yang heterogen dikaitkan dengan jenjang pangkat suami, masalah leadership dan stereotype negatif terhadap organisasi.Sebagai seorang anggota organisasi penulis ingin mengungkapkan fakta melalui penelitian ilmiah dan tentunya dengan keterbatan sebagai peneliti, tetap akan menjaga obyektifitas hasil penelitian. Dengan landasan tatar belakang tersebut penelitian ini mempunyai tujuan menggambarkan bagaimana persepsi anggota terhadap peran organisasi dalam meningkatikan mutu SDM anggotanya.Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kodam VII 1 Wirabuana karena dianggap populasi anggota Persit Kartika Chandra Kirana PD VII 1 Wirabuana bisa mewakili populasi Persit Kartika Chandra Kirana di Indonesia. Sampel penelitian sebanyak 250 dengan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, wawancara dan data sekunder.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan sifat penelitiannya evaluatif dengan unit analisisnya anggota organisasi.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi yang maksimal dapat meningkatkan kualitas SDM. Sedang masalah intern organisasi yang berhubungan dengan kepemimpinan fungsional pendapat positif justru diperoleh dari anggota yang sudah pernah bertugas diluar Persit Kartika Chandra Kirana. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk organisasi karena masalah SDM dan upaya peningkatannya perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan karena organisasi akan selalu berkembang dan anggota juga bertambah. Organisasi juga harus bisa melihat perkembangan zaman dan mampu mengupgrade dirinya."

"Penelitian ini berjudul "Studi tentang Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kurukunan Umat Beragam?. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan demokrasi dan partisipasi, implementasi Ham dan anti kekerasan, semangat kebersamaan dan kesetaraan di MUI. Metode yang dipergunakan adalah kualitatif dengan mengandalkan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data.Setelah melakukan penelitian, secara factual, MUI telah melaksanakan demokrasi dan partisipasi yang dilembagakan dalam setiap pengambilan keputusan. Keputusan jangka pendek diambil melalui Rapat Pengurus Paripurna, Rapat Pleno Dewan Pimpinan, Rapat Pimpinan Harian Sedangkan instrumen pengambilan keputusan jangka panjang terwadahi dalam Musyawarah Nasional yang diadakan lima tahun sekali, dan Rapat Kerja Nasional yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun.HAM dan anti kekerasan yang dikembangkan MUI adalah rumusan yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Dalam konteks beragama, HAM dimaknai sebagai hak kebebasan yang dimiliki setiap manusia. Karena kebebasannya itu, manusia dituntut pertanggungjawabannya atas segala tindakannya. Berdasarkan landasan kebebasan tersebut, MUI secara kelembagaan menolak semua kekerasan yang bernuansa agama. Penolakan tersebut dibarengi upaya untuk ikut meredakan konflik dengan ikut aktif terlibat dalam dialog-dialog keagamaan, bersama dengan Majelis-Majelis agama lainnya.Semangat kebersamaan yang dianut MUI juga mengabil dasar dari ajaran agama Islam, meliputi persaudaraan sesama umat Islam (ukhwah lslamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhwah wathaniyah) dan persaudaran antar atau sesama manusia (ukhwah basyariah). Untuk membangun semangat kebersamaan harus melalui saling percaya antar lembaga keagaman. Konsep MUI tentang saling percaya ini dirumuskan dalam bahasa agama yaitu masing-masing lembaga keagamaan harus memiliki rasa keikhlasan untuk saling menghargai dan tidak saling mengganggu. Semangat kebersamaan dijunjung oleh MUI melalui cara-cara formal dan informal. Secara formal, semangat kebersamaan diwadahi melalui Komisi Kerukunan Antar Umat beragama yang salah satu programnya adalah meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama lain. Secara informal, dilakukan dengan melihat perkembangan dan tuntutan masyarakat. Ketika masalah Ambon mencuat, MUI aktif melakukan upaya penyelesaian konflik melalui diskusi dan pertemuan-pertemuan. Sementara konsep kesetaraan yang dianut adalah konsep yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Oleh karena itu, menurut pandangan MUI, kesetaraan tidak bisa diartikan semua sama. Dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa saksi terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan. Ini tidak bisa dirubah. Ada batasan-batasan yang sifatnya kodrati dan sunnatullah. Jadi, kesetaraan merupakan keseimbangan sesuai dengan bakat alamiah yang ada.Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa MUI telah menjalankan demokrasi dengan baik, menjunjung nilai-nilai HAM, dan kesetaraan. Harus diakui masih ada konsep-konsep yang sifatnya local dengan mendasarkan pada ajaran agama (Islam) yang barangkali bisa menimbulkan perbedaan persepsi bila dilihat dari kacamata demokrasi, Ham dan Kesetaraan universal. Tapi ini adalah kekhasan MUI yang sekaligus menjadi titik lemahnya.Dalam hal peran MUI untuk mewujudkan kerukunan umat beragama, MUI sebagai organisasi yang memiliki tugas memberi nasehat, tidak bisa berkiprah langsung pada tataran masyarakat (praktis). MUI bisa berperaan dalam tataran moral, misalnya memberi fatwa, himbauan, ajakan, memberi rekomendasi dan saran terhadap organisasi keagamaan sejenis, lembaga-lembaga pemerintah dan DPR. Bila peran ini dijalankan oleh MUI secarra maksimal, terutama berkenaan dengan masalah-masalah kerukunan umat beragama, tentu MUI telah memerankan dirinya dengan baik."

"Dalam sepuluh tahun terakhir ini, salah satu gejala sosial yang menarik untuk dicermati adalah mengenai pengaruh perspektif gender terhadap ajaran Islam dan gerakan organisasi perempuan Islam. Pengaruh tersebut dapat diamati dengan maraknya diskusi, pendidikan dan pelatihan serta penerbitan buku yang mensosialisasikan gagasan keadilan gender ke dalam berbagai komunitas Islam.Berdasarkan pada fenomena sosial di atas, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan: faktor-faktor apa yang melatarbelakangi diadopsinya analisis gender ke dalam organisasi perempuan Islam dan dalam bentuk apa pengaruh tersebut terhadap gerakan organisasi?Penelitian menunjukkan bahwa analisis gender dan pengaruhnya terhadap gerakan organisasi perempuan Islam dengan organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama sebagai kasus dilatarbelakangi oleh adanya pertarungan wacana dan kebijakan terhadap pendekatan Woman In Development (WID) dari mereka yang menggunakan pendekatan Gender and Development (GAD). Pendekatan terakhir ini menjadi titik pandang bagi sejumlah individu dan organisasi-organisasi LSM perempuan untuk melakukan counter culture dalam menggugat dan menantang nilai-nilai yang dibakukan oleh masyarakat dan negara. Bentuk penggugatan tersebut antara lain dengan membentuk organisasi yang memunculkan perspektif tanding mengenai ideologi gender dan melakukan proses penyadaran terhadap komunitas perempuan pada tingkat akar rumput. Oranisasi-organisasi ini melahirkan arah dan gerakan baru bagi perempuan Indonesia yang sering disebut gerakan yang berwawasan gender.Gerakan yang sama dilakukan oleh kelompok perempuan Muslim yang dikategorikan sebagai kelompok "Muslim Transformatif'?. Dengan analisis gender, mereka membedah teks-teks keagamaan Islam, terutama al-Quran, Hadis dan berbagai literatur hukum Islam serta menafsirkan ulang (reinterpretasi) sejumlah tema-tema keagamaan seperti tema kepemimpinan perempuan, hak waris bagi perempuan, nilai kesaksian perempuan, hak-hak reproduksi perempuan, hak menentukan pasangan hidup bagi perempuan, poligami, sunat bagi perempuan (mutilasi), aborsi, dan lain-lain.Sejumlah literatur agama yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah ditinjau kembali dan aksi kongkret pun telah dilakukan, seperti upaya amandemen terhadap undang-undang negara yang memiliki bias gender, terutama yang didasarkan pada perspektif hukum Islam, seperti UU Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu telah berdiri pusat-pusat penanganan perempuan korban kekerasan yang berbasis pada lembaga-lembaga keagamaan, seperti yang dibentuk oleh Puan Amal Hayati di beberapa pesantren, seperti Pesantren Nurul Islam, Jember, Pesantren Al-Ishlahiah, Malang, Pesantren Aqidah Usmaniah, Madura, dan lain-lain.Pengaruh yang paling terlihat dari analisis gender terhadap gerakan perempuan Islam adalah pada organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, hampir semua program organisasi ini berbasis pada analisis gender. Program yang telah dilakukannya antara lain membentuk crisis center untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER). Hal yang jauh lebih penting dari pengaruh tersebut adalah membuka perspektif baru yang bergerak pada tiga tataran utama, yaitu: (1) dari eksklusif ke inklusif; (2) dari kejumudan ke pencerahan dan pemberdayaan; dan (3) dari kekangan ke pembebasan dan demokrasi."

"Penelitian ini berangkat dari suatu tesis bahwa seksualitas merupakan hasil konstruksi sosial dan konteks globalisasi membawa dampak perubahan tehadap rekonstruksi seksualitas individuindividu saat ini melalui strategi pembentukan wacana yang mengarahkan hasrat individu terhadap seksualitas tertentu. Berangkat dari tesis ini maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah apa kaitan konteks globalisasi dan implikasinya di Indonesia dengan pewacanaan seksualitas global termasuk fenomena poligami award dan bagaimana teori dan perspektif feminis serta pengaruhnya dalam respon feminis di Indonesia terhadap pewacanaan tersebut.Adapun signifkansi dari penelitian ini adalah bagaimana menggambarkan proses perubahan sosial yang sedang berlangsung sebagai dampak globalisasi di tataran mikro dengan mendeskripsikan keterkaitan proses globalisasi tersebut dengan wacana-wacana seksualitas yang muncul. Tujuannya untuk mengungkapkan dan sekaligus mengkritisi norma-norma yang muncul dari wacana-wacana tersebut terrnasuk respon-respon aktifis perempuan di dalamnya, dengan menggunakan perspektif feminis, khususnya feminis radikal. Penelitian ini juga sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat advokasi yang dilakukan oleh para aktifis perempuan Indonesia terhadap berbagai bentuk reproduksi institusi-institusi heteroseksualitas-patriarki yang muncul sebagai dampak globalisasi saat ini.Penelitian ini menggunakan metode analisis isi feminis (feminist content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Yakni suatu metode yang secara tipikal, meneliti dokumen-dokumen kultural dengan menggunakan teori-teori feminis, dalam rangka mengangkat kultur patriarkal dibalik nomma-norma sosial, yang diidentifikasi tanpa menggunakan metode-metode interaktif yang bisa mempengaruhi norma-norma yang sedang diteliti tersebut (Shulamith Reinhart, 'Feminist Methods in Social Research). Dengan metode ini, wacana-wacana seksualitas yang muncul dalam berbagai artikel dan benta di majalah dan koran-koran lokal (Jakarta dan Yogyakarta) serta melalui intemet, diteliti dan dikaji.Dengan menggunakan kerangka teori-teori utama dari Giddens untuk isu globalisasi, dan relasi struktur dengan agen dalam teori strukturasi, Foucoult untuk analisis wacana, serta perspektif feminis radikal untuk isu seksualitas, penelitian ini telah memperlihatkan munculnya kontestasi wacana-wacana seksualitas yang mencemiinkan proses globalisasi kultural yang tengai berlangsung saat ini. Yakni, pertama, wacana liberasi seksual (`seksualitas plastis') berikut pilihan-pilihan politik kehidupan yang diusung oleh kaum kosmopoiitan dengan nilai-nilai toleransi kosmopolitnya dan lebih mengutamakan semangat demokratisasi keintiman ketimbang bentukbentuk lama yang ditekankan oleh tradisi. Kedua, wacana-wacana poligami yang disebarkan oleh kelompok fundamentalisme Islam serta wacana-wacana moralitas konvensional lainnya di seputar poligami yang menentang kebebasan seksual yang mulai mengancam nilai-nilai tradisi yang menjadi rujukan selama ini, Ketiga, wacana-wacana pembebasan perempuan yang dilancarkan oleh kelompok aktifis perempuan dalam rangka merespon kedua wacana sebelumnya. Ketiga wacana ini pada dasamya memperiihatkan berbagai bentuk respon dan lokal terhadap global yang bisa bersifat adaptif, selektif dan resisten.Kontestasi wacana-wacana seksualitas tersebut pada dasamya merupakan strategi kekuasaan yang dijalankan oleh aktor-aktor sosial untuk mengedepankan apa yang mereka yakini sebagai kebenaran (will to the truth) dengan menyeleksi pengetahuan tertentu untuk dijadikan wacana benar dan yang lainnya sebagai wacana pengetahuan tidak benar (diskualifikasi). Melalui wacana stimulatif yang membentuk hasrat individu terhadap rezim kebenaran tertentu (poligami) kontrol kekuasaan dijalankan atas individu-individu tersebut yang pada akhimya mendisiplinkan tubuh dan hasrat mereka terhadapnya.Respon aktor-aktor lokal terhadap wacana seksualitas global pada dasamya memperiihatkan adanya relasi struktur dan agen dalam proses restrukturasi seksualitas saat ini. Wain itu menegaskan tesis bahwa seksualitas merupakan hasil konstruksi sosial, yang di dalamnya individu-individu aktif membangun, apakah dengan mentransformasi atau pun mereproduksi struktur, dan dengan cara-cara tertentu mereka merumuskan seksualitasnya. Globalisasi tidak saja menjadi konteks tetapi juga memberi implikasi pada proses stnakturasi tersebut melalui strategi wacana-wacana stimulatif, yang melaluinya rezim pengetahuan tertentu bekerja menjalankan kekuasaannya (membentuk hasrat dan mendisiplinkan tubuh individu, dalam hal ini terutama tubuh perempuan).Bagi para feminis radikal, seperti Beauvoir, Mackinnon dan Millet, akar penindasan perempuan berasal dari kontrol laki-laki terhadap seksualitas perempuan, karenanya seksualitas merupakan isu polifis bagi feminis. Pengaruh teed feminis radikal dalam peta pemikiran dan gerakan perempuan di Indonesia terfihat dalam penggunaan konsep patriarki, namun dalam merespon wacana-wacana seksualitas, feminis di Indonesia cendrung dipengaruhi oleh feminis sosialis dan libertarian sehingga fidak cukup menyasarkan kritik di wilayah seksualitas, khususnya terhadap gagasan determinisme biologislesensialisme dan institusi heteropatriarkal yang eksis dibalik pewacanaan yang muncul.Pada akhimya, poligami merupakan suatu bentuk penegakan hasrat atas heteroseksualitas terhadap perempuan sehingga mendiskualifikasi wacana-wacana lain mengenai pilihan-pilihan hidup perempuan di luar institusi tersebut. Sementara liberasi seksual memberi ruang lebih besar bagi perempuan dalam mengekspresikan hak-hak seksualnya, namun bukan berarti perempuan menjadi terbebas sepenuhnya dari institusi heteroseksualitas dan gagasan determinisme biologis yang melandasinya, yang terus direproduksi dengan cara-cara Baru, yakni dengan strategi pewacanaan hasrat pleasure terhadap erotisasi subordinasi perempuan dimana perempuan didorong untuk pro aktif mengejamya sebagai cermin dari pembebasan perempuan. Sehingga perlu terus menerus mengkritisi cara-cara dimana hasrat-hasrat manusia telah dibangun dalam suatu tatanan heteroseksualitas-patriarkal, yang di era globalisasi ini direproduksi secara massif dan intensif oleh kapitalis media, yang beroperasi melalui politik ekonomi libido."

"Kemerosotan lingkungan hidup Etnik Amungme dan Kamoro dalam tiga dimensi lingkungan hidup manusia, yaitu kemerosotan Lingkungan AIam/Fisik, Kemerosotan Lingkungan Budaya, dan Kemerorosotan Lingkungan Sosial, mengindikasikan adanya distorsi pembangunan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.Kemerosotan lingkungan alam/fisik suku Amungme dan Kamoro, berupa : Pertama, terlenyapkannya puncak-puncak gunung (ErtsAerg, dan Grasberg), perubahan bentangan alam, adanya terowongan di dalam beberapa puncak gunung. Kedua, terjadinya longsoran, pecahnya danau Wanagong dan tercemarnya air danau Wanagong oleh air asam tambang, serta tercemamya air permukaan maupun air tanah. Ketiga, tercemarnya air sungai Wanagong, Otomona, Ajkwa, Minajerwi dan kali Kopi oleh tailing penambangan bijih dari pabrik pengolahan dan dibuang Iangsung ke sungai-sungai tersebut. Dan Keempat, penyempitan lahan sebagai ruang hidup serta penyangga kehidupan warga suku Amungme dan Kamara masa kini, maupun generasi mereka masa depan.Kemerosotan lingkungan budaya etnik Amungme dan Kamoro, terwujud dalam tiga hal, Pertama, goncangan Kosmologi suku Amungme dan Kamoro, Kedua, Kekaburan Penghayatan diri Amungme dan Kamorowe dengan Lingkungan Hidup, dan Ketiga, Kearifan Lokal (Local Wisdom) : Modal Pembangunan Altematif yang Terkacau-balaukan. Kawasan puncak-puncak gunung (ninggok), dijadikan kawasan proteksi dengan menjadikannya sebagai daerah keramat. Kawasan yang ramah untuk ditinggali dan dihuni serta kaya dengan sumber daya alam untuk kehidupan mereka (Menomarin) dijadikan kawasan ekonomi. Kawasan dataran rendah (Onisa), dimana mereka tidak terbiasa hidup dan menemukan banyak kesulitan dijadikan daerah penyangga antara kehidupan mereka dengan pihak luar. Local wisdom ini sangat sesuai dengan konsep pengelolaan lingkungan hidup modem yang kits pelajari saat ini, namun telah dikacaubalaukan, berkenaan dengan kehadiran PT. FIC. Penggambaran struktur, lingkungan dan tatanan sosial suku Amungme maupun Kamoro sebelum kehadiran PT. FIC dan setelah kehadirannya, memperlihatkan suatu fenomena perubahan sosial, yakni perubahan pada struktur sosial maupun fungsinya yang menata pola-pola interaksi antar individu dalam lingkungan sosial keluarga, individu dengan sesama anggota dan, dan individu dengan sesama anggota phratry, maupun individu dengan sesama anggota moiety. Perubahan dimaksud adalah perubahan yang tidak terarah, alias perubahan sosial dan budaya yang kacau-balau dan membawa petaka berkepanjangan dalam kehidupan mereka. Berhubung hasil-hasil penelitian dan diagnosis teoribsnya mengukuhkan asumsi yang mendasari penelitian ini, yakni "adanya distorsi pembangunan dan kemerosotan lingkungan hidup Etnik Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika-Papua", maka saran-saran yang dikemukakan penulis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tidak menyimpang adalah sebagai berikut :1. Transformasi Paradigma PembangunanMenyadari kelemahan paradigma Growth Centre , yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas nilai manusia dan lingkungan, maka transformasi paradigma Growth Centre ke People Centre Development tidak dapat ditawar lagi.Transformasi paradigma pembangunan clan sberpugit pertumbuhan ke berpusat manusia menaruh perhatian penting pada model pembangunan yang mensinkronisasikan pembangunan yang memfokuskan perhatian kepada peningkatan kualitas hidup manusia, keberlanjutan ekologi, dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam pembangunan yang terfokus pada manusia, didalamnya juga terkandung unsur partisipasi rakyat, lntegrasi sosial, otonomi personal serta komunitas, demokratisasi dan Ham, pemberdayaan dan multikultur.2.Transformasi Arti "Pembangunan" Redefrnisi Pembangunan,Menyadari adanya pendangkalan makna "pembangunan" yang sesungguhnya (meaningful!) sebagaimana yang berkembang dalam paradigma pertumbuhan ekonomi, maka definisi pembangunan yang lebih berorientasi kerakyatan, mengartikan pembangunan sebagai proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber-sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dalam kualitas hidup yang sesual dengan aspirasi mereka, periu dianut dan diterapkan.Berarti, perlu transformasi konsep pembangunan yang semata-mata memaknai "pembangunan" sebagai pertumbuhan ekonomi, atau lndustrialisasi, termasuk modernisasi bahkan westernisasi, menjadi suatu proses perubahan yang lebih berorientasi pada peningkatan Kapasitas perorangan dan institusional, atau yang lebih dikenal dengan konsep "people centre development?. Kapasitas perorangan yang dimaksud disini ialah kapasitas/kemampuan manusia, sedangkan institusional bukan organisasi atau lembaga, tetapi adanya pranata-pranata, nilai-nilai dan norma-norma budaya yang tahan lama dan menata sikap, perilaku dan hubungan-hubungan sosial dalam suatu masyarakat atau komunitas.3. Transformasi Indikator Keberhasilan PembangunanUpaya terfokus pada pembangunan manusia memunculkan paradigma baru pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI). Munculnya index pembangunan manusia ini bukan berarti mengesampingkan peran indikator makro ekonomi seperti GNP/PDRB, tetapi justru sebagai upaya menterjemahkan peningkatan GNP/PDRB tersebut kedalam pembangunan manusia.Pergeseran kebljaksanaan pembangunan provinsi Papua yang menempatkan pembangunan manusia Papua sebagai prioritas utama, sebagaimana tertera didalam tisi pembangunan provinsi Papua : "Mewujudkan Orang Papua Menjadi Tuhan di Negerinya , sangat membutuhkan alat ukur baru. HDI atau Index Pembangunan Manusia (IPM) merupakan jawaban untuk keperluan itu dengan konsep pembangunan manusianya. Apalagi telah muncul reaksi penolakan terhadap indikator keberhaslian pembangunan yang semata-mata didasarkan pada GNP/PDRB suatu wilayah karena indikator dimaksud sesungguhnya belum menggambarkan keadaan kualitas manusia yang telah dicapai melalui suatu proses pembangunan.HDI/IPM mencakup tiga dimensi pembangunan manusia yang dianggap memiliki nilai strategis. Ketiga dimensi itu adalah (1) longevity/usia hidup, (2) knowledge (pengetahuan), dan (3) decent living (standard hidup layak). Tidak cukup disini, HDI/IPM terns menerus mengalami pergeseran seiring dengan tuntutan keadaan masyarakat yang disponsori oleh IJNDP, yaitu dengan adanya penambahan tiga dlmensi baru menurut model UNDP dalam Humman Development Report, 1993 (Britha Mikkelsen 2001), yakni (4) Human Freedom Index (Index Kebebasan Manusia) yang diukur dengan Political Freedom Index (Index kebebasan Politik) termasuk Kepekaan Gender, (5) Dimensi Nilai-Nilai Budaya, dan (6) Dimensi Kesinambungan Lingkungan.Jelas bagi kita bahwa usaha terus-menerus untuk memperbaiki HDI agar iebih jelas menggambarkan situasi kehidupan yang nyata, yakni dipertimbangkannya kebebasan politik, faktorfaktor budaya dan kepekaan terhadap lingkungan merupakan upaya terfokus yang lebih peka dalam menggambarkan situasi pembangunan manusia yang lebih obyektif dan relevan dengan visi maupun prioritas program pembangunan di provinsi Papua."

"Gerakan sosial yang terjadi di Negara Berkembang, termasuk Indonesia sangat berkaitan dengan masalah pembangunan dan konstruksi proyek-proyek Negara maju di dunia Internasiona. Gerakan perempuan selama Orde baru terkooptasi oleh politik gender, dan dikotakkan pada ideology ibuisme. Namun setelah orde bare tumbang dan seiring dengan berkembangnya wacana tentang penguatan masyarakat sipil, kini perempuan di lapis paling bawah sekalipun berani menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada para pengambil kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan perlu dicermati, apakah munculnya gerakan perempuan akar rumput yang berkembang di berbagai daerah merupakan bagian dari penguatan rnasyarakat sipil sebagai kekuatan rakyat ataukah bagian dari rating social yang telah dirancang Negara dan kekuatan besar Internasional yang maskulin. Kajian terhadap gerakan perempuan ini dilihat dari bagaimana perjuangan ideology dan cultural dalam menggocang system dan struktur yang tidak adil buat perernpuan. Secara umum penelitian ini mengkaji gerakan perempuan yang muncul di akar rumput. Secara kusus mengkaji peran aktor gerakan perempuan dalam menarasikan identitas dirinya dalam kehidupan sebagai manusia berjenis kelamin perempuan. Dan bagaimana perubahan social yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pemikiran, internalisasi nilai dan mengubah kehidupan serta menggerakkannya untuk mempengaruhi perempuan lain dan anggota masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang adil buat perempuan. Dalam wacana gerakan social, gerakan perempuan dikategorikan sebagai Gerakan Sosial Baru. Gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang ditandai oleh sebuah kritik dan transformasi citra perempuan dalam masyarakat dan oleh lahirnya nilai-nilai etis baru. Menurut de Beaucoir dalam perjalanan sejarah panjang umat manusia, perempuan dicitrakan sebagai sosok yang lain, menjadi the second sex. Dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan ini telah diterima sebagai ideology yang hegemonis. Oleh karena itu pendidikan, kultur dan kesadaran perempuan sebagai bagian Bari masyarakat sipil model Gramsci menjadi sangat panting dalam memperjuangkan identitas dan hakhak azasi mereka. Dengan kesadaran kritis ini pula gerakan perempuan terhindar dari pengaruh dominasi Negara dan ekonomi pasar yang bisa dilihat dari berbagai indicator yang muncul dalam berbagai interkasi dan hubungan yang dijalin para aktor gerakan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan informan utama para actor gerakan perempuan yang dipercaya masyarakat untuk mengampu lembaga public dan mempunyi pengaruh besar terhadap gerakan. Pengambilan data dilakukan dengan indepth interview kepada informan utama dan stakeholders gerakan perempuan sebagai triangialasi data, pengamatan langsung dan kajian dokumen serta pustaka berkaitan dengan gerakan perempuan. di Kabupaten Klaten. Hasil temuan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, eksplanatif dan interpretatif. Dan penelitan tergambarkan bahwa kesadaran perempuan untuk menarasikan identitas dirinya yang otonom tidak datang secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang dialog pribadi tentang pengalaman hidup dalam budaya patriarkhi yang membekas dan akumulatif Upaya menarasikan identitas perempuan dalam proses perubahan sosial dipengaruhi wacana besar gerakan perempuan di Indonesia dan gerakan social yang digerakkan oleh beberapa LSM dan beberapa organisasi rakyat yang ada di Kabupaten Klaten, Jaringan dan Aliansi beberapa organisasi dan gerakan perempuan mampu menyuarakan dengan lebih lantang dan kuat. Sedangkan aliansi gerakan sosial lintas kelas, gender, ras dan golongan seperti gerakan petard, gerakan moral keagamaan dan sebagainya meningkatkan posisi tawar dihadapan pengambil kebijakan. Aliansi antar elemen gerakan social mempertajam analisis kritis berkait denga posisi dan perspektif perempuan sebagai masyarakat sipil dalam sistem dan struktur kehidupan masyarakat, Negara dan ekonomi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang merubah tata kehidupan yang memberikan ruang buat perempuan dan laki-laki. Penelitian ini mampu membangun pengetahuan perempuan yang selama ini diabaikan tentang apa yang dialami, dirasakan dan dilakukan. Semoga penelitian ini membarikan inspirasi bagi tumbuhnya gagasan batu bagi para aktivis gerakan perempuan. Dan akhirnya semoga penalitian ini bisa menjadi bagian bagi gerakan perempuan dalam membangun peradaban yang adil buat perempuan dan laki-laki.

---

The social movement which happened in developed countries includes Indonesia mostly connected with development questions and projects construction of advanced countries and international world. During new order period, women movement was co-optated by gender politic and was framed by paternalistic ideology. But after New Order came to end and along with the development of discourse on civil society strengthening, so the women of grass root even have braveness voicing their aspiration and demand toward decision makers. It is emerge the questions and proper to criticize, what the emerging women movement of grass root, which develops at various regions, is part of civil society strengthening as people power or part of social setting that was designed by advanced countries and international world which so masculine. The research on the women movement was viewed from how cultural and ideology straggle to stroke the injustice system and structure which burdened to women. Generally, this research was meant to study women movement that emerges at grass root. Particularly, this research was meant to study the role of women movement actors in their effect to narrate their self-identity at life as human who has female sexual. The research also criticizes how social change occurred in society could influence paradigms and values internalization, also how it change human life and move the other women and community to build the social justice order to women.

At the social movement discourse, women movement was categorized in New Social Movement. The women movement is culture movement that characterized by critic and image transformation of women at the society. It was also characterized by the emerge of new ethic values. According de Beaucoir, at history of human life, the women imaged as other figure, as second sex, while the man power toward women was viewed as taken for granted and became hegemonic ideology. Therefore, education, culture and women consciousness as part of civil society movement which introduced by Gramsci Becae is the most significant, especially to struggling women identity and their human rights. Through this critic consciousness, the women movement also moved out from state and free -market domination. It was viewed from various indicators that emerge in the interaction and connection among women movement actors. This research is qualitative research which involved women movement actors as main information source. They are the figure who believed by community to handle and to manage the public institution and have huge influence toward movement. Data was taken by deep-interview to main information sources and stakeholders women movement as data triangulation, direct observation and document and bibliography studies which related with women movement at Klaten Regency. The output of research process then was analyzed by descriptive, explanative and interpretative methods. Result of the research reflected that independent women consciousness narrating their self-identity not just happens in sudden, but pass through long process. It was about personal dialogue about life experience in patriarchy culture which be artifact and accumulative. The effort to narrate women-identity at social change process was influenced by big discourse of women movement in Indonesia and the social movement which was moved by several NGOs, people organizations and at latent Regency. Network and alliance of several organizations and women movement have capacity to voice strongly and soundly their aspiration and demands. In addition, the alliance of social movement that trans class, gender, race and groups (framer, movement, moral movement of religion, etc.) can emerge bargaining-position before decision-maker. The alliance among the element of social movements can shape critic analysis which was connected with women position and perspective as civil society at system and structure of state and free-market. It was indicating if women movement is a culture movement that changes life order to open the public space for women and men. The research can build women knowledge which was ignored for a long time. It is knowledge about what was felt, was done and was happened. We hope that this research can give inspiration in growing up new ideas among women movement activists. Finally, hopefully this research can be part of women movement to build justice civilization for women and men."

"Penelitian tentang peran policy maker dalam pengarusutamaan jender, dilatarbelakangi oleh faktor yuridis, fakta, dan sosiologis tentang hal yang terkait dengan peran policy maker.Tujuan penelitian: Pertama, mengetahui seberapa jauh tingkat sensitivitas jender para policy maker dalam membuat kebijakan. Kedua, mengetahui pola yang digunakan para policy maker dalam Upaya peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam kebijakan yang sensitif jender. Ketiga, dapat mengungkap dan menganalisis berbagai faktor penghambat dan pendukung para policy maker dalam Upaya pengarusutamaan jender. Keempat, dopat menjadi solusi dalam upaya-upaya ke arah mempertebal tingkat kepekaan/sensitivitas jender para policy maker ke dalam setiap kebijakan yang dibuat.Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. dengan subjek penelitian para aparatur Pemerintah Propinsi DKl Jakarta yang dikategorikan sebagai policy maker. Pengumpulan data berorientasi pada penemuan dan Iogika induktif dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analysis interactive model.Hasil penelitian tentang peran policy maker dalam pengarus utamaan tender, ditemukan: Pertama, pada tingkat sensitivitas policy maker sudah terdapat adanya pemahaman baru tentang peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kegiatan/program kerja yang disusun oleh policy maker sudah sensitive jender. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat policy maker berasal dari faktor internal dan eksternal. Keempat, Upaya/hasil kongkrit yang diwujudkan oleh policy maker berupa Keputusan Gubernur, seperti: Pembentukan Pusat Perlindungan dan Layanan Terpadu bagi Perempuan, dan lainnya.Kesimpulan secara umum, policy maker sudah responsive jender, hal ini ditandai dengan adanya upaya intensif pemerintah melalui pengarusutamaan jender yang ditujukan agar semua kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan akses, kesempatan, kontrol dan manfaal yang dirasakan oleh perempuan dalam pembangunan. Akhirnya dapai disimpulkan satu titik akhir, bahwa peran policy maker dalam pengarusutamaan jender di Propinsi DKI Jakarta, sudah berperan sangai signifikan, artinya ditemukan indikasi bahwa mereka tidak hanya sebatas perencanaan dan operasi program, melainkan sudah sampai tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan yang ditetapkan.Rekomendasi, diharapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya, Pertama: mampu mempertahanakan budaya pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam suatu sistem, kedua: mengoptimalkan pelatihan kreativitas dalam pembuatan kebijakan, Ketiga: mengoptimalkan keikutsertaan policy maker dalam pelatihan dan penelitian di bidang pengarusutamaan jender, dan Keempat: mengoptimalkan pengkoordinasian, kelima: terus menerus memotivasi policy maker dalam membuat kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis jender saja, melainkan juga lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis jender yang merupakan kebutuhan dan kemampuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-Iaki seperti perubahan dalam pembagian akses, peran, kontrol, dan manfaat terhadap pembangunan."

"Sejak tahun 2001 Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan usaha memberdayakan masyarakat melalui bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dinamakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK). PPMK dilaksanakan dengan pendekatan tribina yaitu bina ekonomi, sosial dan fisik Iingkungan. Bina ekonomi adalah pinjaman dana bergulir untuk masyarakat yang telah memiliki usaha dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. PPMK memiliki desain perencanaan dengan asas keadilan, kejujuran, kemitraan, kesederhanaan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender dijelaskan sebagai semua laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan antara pelaksanaan bina ekonomi (tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir dan personil pelaksana), keluarga dan Iingkungan pemanfaat dengan proses pemberdayaan masyarakat kelurahan yang tertuang dalam PPMK dari perspektif gender. Tujuan penelitian secara terapan untuk memberikan rekomendasi perencanaan bina ekonomi dari perspektif gender bagi instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Teori yang dipergunakan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat, teori gender dan teori interaksionisme simbolik.Penelitian deskriptif dengan metode analisis kuantitatif ini mempergunakan korelasi Spearman dan uji beda Mann-Whitney dibantu SPSS versi 11.5. Unit analisa adalah individu pemanfaat pinjaman dana bergulir. Sumber data mempergunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner dan wawancara, data sekunder didapatkan dari analisa dokumen. Teknik pengambilan sampel mempergunakan convenience sampling dengan responden berjumlah 86 orang dan informan berjum lah enam orang.Untuk mendapatkan alat ukur yang reliable dan valid maka dilakukan uji coba kuesioner pertama yang dilaksanakan di Kelurahan Pondok Labu menghasilkan perubahan strategi penggunaan skala Likert menjadi skala Gutman. Pengujian reliabilitas pada kuesioner kedua mempergunakan konsistensi internal dengan teknik perhitungan mempergunakan koefisien reliabilitas Kuder-Richardson (KR-20) sedangkan validitas menggunakan korelasi Point-Biserial yang menunjukkan alat ukur sudah reliable dan valid.Analisa data kuantitatif menunjukkan bahwa pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan adalah tidak sama. Hasil analisa dilanjutkan dengan wawancara mendalam. Temuan lapangan yang menonjol berkaitan dengan perbedaan tersebut adalah preferensi pengelola bina ekonomi, yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki, temyata memberikan pengaruh yang cendrung merugikan jenis kelamin perempuan.Berdasarkan basil penelitian, ada beberapa rekomendasi yang penulis ajukan untuk memperbaiki pelaksanaan bina ekonomi yaitu pentingnya intervensi kebijakan untuk memperbaiki perbedaan pelaksanaan bina ekonomi antara pemanfaat laki-laki dan perempuan dalam bentuk paling dasar yaitu perubahan paradigma yang mengutamakan akuntabilitas dan sensitivitas gender sehingga mampu menjiwai setiap tahapan proses pemberdayaan. Pinjaman dana bergulir ini harus dilanjutkan namun perlu dilakukan perbaikan menyangkut prosedurltata cara penyaluran dana bergulir dengan memperhatikan akses, kontrol dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan agar dana dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat kelurahan baik laki-laki dan perempuan."

"Tesis ini mencoba mengangkat permasalahan hubungan yang terjalin antara sistem ekonomi kapitalisme yang berlandaskan mekanisme pasar dengan sistem politik demokrasi liberal. Masalah ini menarik dikaji tidak saja dikarenakan berlangsungnya perdebatan di kalangan ilmuwan sosial, namun juga berlangsungnya serangkaian kontradiksi di antara kedua sistem. Tesis ini merupakan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur dengan bentuk theoretical review, khususnya dari pendirian teoritisi neopluralisme dan post-strukturalisme dalam ilmu politik mengenai keterkaitan antara sistem pasar yang berlandaskan usaha pribadi dengan sistem politik demokrasi. Teori-teori tersebut mencoba melihat apakah kedua sistem ini bisa bekerja seiring sejalan, atau penuh dengan hal-hal yang bersifat menegasikan satu sama lainnya?Argumen yang terangkum dalam pendirian teori neo-pluralis dan post-strukturalis berusaha mengungkapkan bentuk-bentuk kekuasaan modal, upaya permanensi kekuasaan tersebut, serta kontrol dan privilege yang dimiliki oleh mereka. Penelaahan akan hal-hal tersebut berdampak secara langsung dan tidak langsung pada sistem politik demokrasi maupun nilai-nilai demokratis.Kajian teoritis dalam tesis ini menemukan beragam ketidaksesuaian antara sistem kapitalisme dengan sistem politik demokrasi. Sistem pasar, kebebasan milik pribadi dan kekuasaan pengendali modal dalam demokrasi tidak saja telah menanggalkan prakondisi-prakondisi yang dibutuhkan bagi berkembangnya kehidupan demokratis. Namun lebih dan itu, sistem pasar dan otoritas yang dimiliki pengendali modal telah menempatkan otoritas politik dalam demokrasi scnantiasa berada dalam kekangan struktural mereka.Implikasi teoritis dari kajian ini memperlihatkan lemahnya argumen kalangan teoritisi liberal dan neo liberal yang menyatakan bahwa sistem pasar adalah prakondisi bagi sistem politik demokrasi. Di sisi lain, teori neo-pluralisme dan post-strukturaiisme telah berhasil mencermati dan mengungkapkan serangkaian kontradiksi di dalam sistem politik demokrasi liberal berorientasi pasar.

---

This thesis try to show the relationship between capitalism which based on market mechanism and democratic political system. This problem is interesting not only because the dissent of social scientists, but also because of both systems contradiction. This qualitative research used theoretical review method, particularly from neo-pluralism and post-structuralism theories concerning the relationship between market system which based on private property and democratic political system. Those theories seek to reveal whether both systems are well-matched or oppose to each other.

Neo-pluralism and post-structuralism theories attempt to discover the forms of capital power, the effort of the permanency of capital power, and their controls and privileges. Capital power has direct and indirect consequences toward democratic political system and democratic values.

This theoretical review finds various incompatibilities between capitalism and democratic political system. Market system, private property system, and the capital controller power within democratic system not only reject the social pre-conditions required for the development of democracy. Moreover, market system and authority owned by capital controllers have placed political authority within democracy which is always in their structural constrain.

A theoretical implication from this study shows the lack of argument from liberal and neo-liberal theoreticians who declare that market system is precondition for democracy. Besides, neo-pluralism and post-structuralism theories expressed a range of contradictions within liberal democratic political system encompassing market orientation."