Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah. BKN telah menerapkan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi pada seluruh Instansi Pemerintah dengan harapan membuat BKN memiliki database PNS yang akurat dan muktahir serta dapat mengurangi perbedaan data kepegawaian antara Instansi Pemerintah dengan BKN, namun setiap Instansi Pemerintah memiliki sistem informasi kepegawaian yang arsitektur sistemnya berbeda dengan SAPK. Adanya pengelolaan data kepegawaian yang masih parsial menyebabkan standarisasi dan integrasi data pegawai ASN menjadi sulit terwujud dan membuat pemanfaatan data pegawai ASN menjadi terbatas. Berkenaan dengan hal tersebut maka dibutuhkan keseragaman format dan metode akses data kepegawaian sehingga data ASN antar Instansi Pemerintah menjadi standar dan terintegrasi serta proses pertukaran dan penggunaan data antar instansi menjadi lebih mudah, walaupun masing-masing instansi memiliki struktur platform, teknologi, dan produk database yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan kamus data. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan sebuah model kamus data kepegawaian khususnya PNS yang dapat mendukung pelaksanaan manajemen ASN. Kamus data ini dibangun berdasarkan data flow diagram, dimana pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap aturan-aturan kepegawaian dan dokumen-dokumen internal organisasi yang terkait dengan proses kepegawaian dan sistem informasi ASN maupun wawancara. Penelitian ini menghasilkan kamus data kepegawaian ASN yang terdiri dari 176 struktur data kepegawaian dan 832 elemen data kepegawaian.

---

ABSTRACT Based on Law No. 5 of 2014 about Nation Government Officers (ASN), National Civil Service Agency (BKN) has the authority to develop and implement the ASN management nationally, where one of its functions is to manage and store the ASN information that has been updated by Government Agencies. BKN has implemented a national civil service information system (SAPK), which is integrated in all Government Agencies in hopes of making accurate PNS database and reducing the differences of personnel data between Government Agencies with BKN. In addition to that system, some of Government Agency has developed their own personnel information system. That system is different from the SAPK system architecture. The presence of partial personnel data management cause the ASN data integration and standardization becomes difficult and the use of ASN data is limited. It is necessary to uniform the format and the access method of personnel data so that the ASN data between Government Agencies become standardized and integrated as well as the exchange and use of data between institutions become easier, although each agency has a different structural platform, technology, and database. This can be done through the development of the data dictionary. This study aims to define a model of government officer?s data dictionary in particular that can support the implementation of the ASN management. The data dictionary is built based on the data flow diagram, in which the data collection is done with the study documentation of government officer?s regulations and internal documents related to organizational processes and ASN information systems as well as interviews. This research resulted ASN data dictionary consisting of 176 data structures and 832 data elements.

Abstrak :
ABSTRAK
Sehubungan dengan transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan, penataan organisasi dilakukan di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perubahan struktur organisasi unit kerja TIK dilakukan dari struktur organisasi lama yaitu Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) menjadi Direktorat Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai (DTIKC) yang lebih berfokus dalam pengelolaan TIK pada DJBC. Perubahan ini mengakibatkan perlunya perancangan terhadap syarat kompetensi jabatan dalam DTIKC. Syarat kompetensi jabatan yang disusun terdiri dari syarat kompetensi manajerial dan teknis TIK. Di tahap awal dilakukan studi literatur pada Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan dan Kompetensi Teknis yang akan diacu. Syarat kompetensi manajerial disusun berdasarkan Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan. Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan, Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dilakukan untuk memilih kerangka kompetensi teknis yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan syarat kompetensi teknis TIK. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang TIK adalah kompetensi yang lebih sesuai untuk menjadi acuan dibandingkan dengan Skill Framework for Information Age (SFIA) dan Internal Caseworker Guidance for IT Occupation karena memiliki nilai perhitungan AHP tertinggi. Penelitian menggunakan metode Hermeneutika dalam menganalisis data teks hasil wawancara yang diperoleh. Pada tahap akhir penelitian dilakukan expert judgement oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pengelola TIK pada DJBC. Penelitian ini menghasilkan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru pada DJBC. Melalui hasil analisis diperoleh 35 syarat kompetensi manajerial dan 12 syarat kompetensi teknis TIK yang membentuk syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk struktur organisasi baru DJBC. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam penyusunan syarat kompetensi jabatan unit kerja TIK untuk kebutuhan organisasi baru DJBC.

---

ABSTRACT
In order of institutional transformation of Ministry of Finance, organizational restructuring carried out in the Central Office of the Directorate General of Customs and Excise (DGCE). IT organization change structure performed from the old organization structure namely the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI) into the Directorate of Customs and Excise Information Technology (DCEIT) which is more focused in the management of ICT on DGCE. These changes result in the necessary design to competency requirement for the job in DCEIT. Competency requirement which will be prepared consisting of managerial competency requirements and technical competency requirements. In the early stages, study of the literature performed on the Ministry of Finance Competency Dictionary and Technical Competency Framework that will be referenced. Managerial competency requirements compiled based on the Ministry of Finance Competency Dictionary. Based on discussion with stakeholder, Analytic Hierarchy Process (AHP) method is performed to choose ICT technical competency framework that will be used as reference in the preparation of the technical competency requirements. The ICT Indonesia National Competency Framework Standard National Competence Indonesia is more suitable to be used compared with Skill Framework for the Information Age (FIA) and the Internal Caseworker Guidance for IT Occupation because of its highest eigen value through the AHP calculation. The research was conducted using qualitative research method and using the Hermeneutics method to analyze the interview data obtained. In the final stages of the research, Expert Judgement conducted by the Human Resource Development Officer and ICT Manager Officer in DGCE. The analysis obtained 35 managerial competency requirement and 12 technical competency requirement forming job competency requirement. The results of this research are expected to help in the preparation of job competency requirement needs of DCEIT.

Abstrak :
ABSTRAK
Selama ini organisasi mengalami banyak masalah dalam proses pengembangan perangkat lunak. Hal ini tercermin dengan adanya fakta dari laporan performa internal dan audit dari induk organisasi. Hasil audit dapat dijadikan momentum perbaikan untuk peningkatan kapabilitas pengembangan perangkat lunak pada organisasi. Meningkatnya kapabilitas organisasi dalam hal tersebut akan membantu menyelesaikan berbagai masalah terkait. Hasil audit yang lebih baik dapat meningkatkan postur organisasi dari sudut pandang induk organisasi.

Dalam penelitian ini dilakukan penilaian terhadap kerangka kerja yang diadopsi organisasi. Dari hasil penilaian dapat diketahui rekomendasi agar organisasi mendapatkan manfaat dari kerangka kerja yang dipilih. Penelitian juga membuat pemetaan peran dalam Scrum dengan penanggung jawab kebutuhan dokumen audit yang telah ditentukan induk organisasi. Panduan yang dibuat diharapkan memudahkan organisasi dalam memenuhi standard induk organisasi, sesuai dengan kebutuhan, dan menerapkan praktek agile.

---

ABSTRACT
All this time the organization experienced many problems in the software development process. This is reflected by the fact of internal performance reporting and audit of the parent organization. The audit results can be used as a momentum of improvement for increasing the capability of the software development organization. Increased organizational capability in doing so will help solve related problems. Better audit results will be able to improve the posture of the organization from the perspective of the parent organization.

In this research conducted an assessment of the software development framework adopted by the organization. From the assessment results can be known recommendation for the organization to improve benefit from the chosen framework. The study also makes mapping roles in Scrum with the person in charge of the audit document predetermined by parent organization. The result exptected to facilitate the organization in meeting the standards of the parent organization, according to the needs, and applying agile practice.

Abstrak :
ABSTRAK
Setiap pengguna menginginkan aplikasi web yang berkualitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan perusahaan dan tim pengembang perangkat lunak, pada PT XYZ belum memiliki acuan baku evaluasi kualitas dari aplikasi web yang dimiliki. Oleh karena itu, PT XYZ juga belum dapat menilai tingkat capaian kualitas sebuah aplikasi web. Berdasarkan fakta tersebut terjadi gap antara ekspektasi pimpinan untuk memenuhi keinginan pengguna yang menginginkan produk aplikasi web berkualitas dengan belum adanya acuan baku dan kegiatan evaluasi aplikasi web pada PT XYZ. Evaluasi kualitas aplikasi web dilakukan untuk menilai tingkat capaian kualitas sebuah aplikasi web.

Evaluasi ini berfokus pada empat karakteristik yaitu usability, functionality, reliability, dan efficiency. Metode evaluasi kualitas aplikasi web ini menggunakan Web Quality Evaluation Method (WebQEM) karena bersifat obyektif. Hasil akhir dari analisis ini adalah rekomendasi strategi evaluasi kualitas produk perangkat lunak yang berguna untuk melakukan evaluasi kualitas dari aplikasi web serta dapat menjamin kualitas aplikasi web pada PT XYZ. Rekomendasi strategi yang berfokus pada empat karakteristik tersebut sudah dijalankan. Evaluasi pertama dilakukan pada empat karakteristik dan diberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan pada semua karakteristik untuk meningkatkan kualitas aplikasi web. Iterasi evaluasi dilakukan kembali pada empat karakteristik tersebut. Hasil yang diperoleh berdasarkan iterasi evaluasi yang dilakukan bahwa aplikasi web tersebut memperoleh peningkatan kualitas pada tiga karakteristik yaitu usability, functionality, dan efficiency.

---

ABSTRACT
Every user expects the qualified web application. Based on the observation results and interview with the company leader and software developer team of PT XYZ, the firm does not have the standardized reference of evaluation of the web application used. Therefore, the firm can not assess the quality of the web application. This condition leads to the discrepancy between the expectations of the board of directors to meet the expectations of users to get the qualified web applications due to unavailability of standardized reference to evaluate the web. The evaluation is considered essentials to assess the level of quality of the web application.

The evaluation is mainly focused on four characteristics. They are usability, functionality, reliability and efficiency. The evaluation method of web application uses the Web Quality Evaluation Method (WebQEM) for the objectivity nature of the method. The final results of the analysis are in the form of strategic recommendations of software quality evaluation which are useful to evaluate the quality of the web application, and also to assure the quality of the web application of PT XYZ. The strategic recommendations of these four characteristics have been implemented. The first evaluation had been done to these four characteristics and resulted on recommendations to make adjustment and improvements in all characteristics to enhance the quality of web application. The frequent evaluation was conducted as well. It found that the web application has developed the quality in three characteristics, they are usability, functionality and efficiency.

Abstrak :
Evaluasi tingkat kematangan terhadap proses pengembangan perangkat lunak menggunakan Scrum Maturity Model di UrRemote telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan karena permasalahan yang dihadapi UrRemote, yaitu target dan waktu pengerjaan task dalam suatu sprint tidak sesuai dengan rencana. Permasalahan ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi jadwal pengerjaan proyek secara keseluruhan. Data dikumpulkan melalui pelaksanaan Focus Group Discussion, studi dokumen, dan observasi. Data kemudian dianalisis menggunakan perhitungan KPA Rating untuk mendapatkan tingkat kematangan. Hasil analisis tingkat kematangan didiskusikan dengan project manager untuk menentukan tingkat kematangan yang ingin dicapai. Sasaran perbaikan diidentifikasi dari praktikpraktik SMM yang belum dicapai organisasi. Usulan perbaikan dihasilkan dari pemetaan sasaran perbaikan dengan best practices Scrum dan kemudian divalidasi agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi sudah mencapai tingkat kematangan 2 dengan target pencapaian tingkat kematangan 3. Sasaran perbaikan ditentukan dari praktik-praktik yang belum tercapai pada SMM tingkat 2 dan 3. Usulan perbaikan yg dihasilkan dari pemetaan sasaran perbaikan adalah 10 usulan perbaikan. Hasil validasi menunjukkan bahwa semua usulan perbaikan sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan oleh organisasi.

---

The evaluation of the maturity level of the software development process using Scrum Maturity Model SMM in UrRemote has been implemented. This evaluation was conducted because UrRemote experienced problems which are the target and the time spent on task in a sprint was not run as planned. This problem affect the overall project schedule. Data were collected with Focus Group Discussion, study documents, and observation. Data were analyzed by using the KPA Rating calculation. The results of the analysis to be discussed with the project manager to determine the maturity level needed to be achieved. Targets for improvement are identified from the SMM practices that have not been reached. Proposed improvements resulting from the mapping targets for improvement with Scrum best practices and validated to fit the needs of the organization. The result showed that the organization has reached maturity level 2 which is the target to be achieved is the maturity level 3. Improvement targets determined by practices that have not reached the level of SMM 2 and 3. The result of proposals improvement from mapping targets improvement are 10 proposals. Validation result showed that all of the proposed improvements as needed and can be implemented by the organization.

Abstrak :
PT Pertamina Persero adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi yang menjalankan bisnisnya dari hulu hingga hilir. Pada tahun 2015, Pertamina menuntut dirinya untuk melakukan efisiensi di segala lini. Sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap layanan teknologi informasi TI di Pertamina, Corporate Shared Service CSS mengambil langkah efisiensi dengan menyediakan infrastruktur video conference vicon sebagai alternatif rapat yang membutuhkan biaya perjalanan dinas. Permasalahan yang terjadi menurut VP IT Operation adalah penyediaan layanan vicon masih perlu ditingkatkan. Dari analisis akar permasalahan, dapat diambil pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana rancangan kebijakan dan prosedur pada penyediaan layanan vicon agar dapat meningkatkan layanan vicon Pertamina? Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kebijakan dan prosedur penyediaan layanan vicon. Penyusunan kebijakan dan prosedur dilakukan dengan Soft System Methodology SSM two strands model. Tahapan penelitian dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pada SSM. Kebijakan dan prosedur juga disusun berdasarkan ITIL- Service Strategy dan hasil wawancara dengan tim vicon serta tim Manajemen IT Operation. Kebijakan dan prosedur yang disusun dapat mendukung beberapa klausul pada ISO/IEC 20000. Dari tahap penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut, dihasilkan dokumen Pedoman sebagai dokumen kebijakan, dokumen Tata Kerja Organisasi TKO dan Tata Kerja Penggunaan Alat TKPA sebagai dokumen prosedurnya. Selain ketiga dokumen tersebut, dihasilkan juga strategi implementasi dan manajemen perubahan yang mendukung pelaksanaan ketiga dokumen tersebut. Dokumen-dokumen ini berisi aturan serta panduan kepada tim vicon dan juga pelanggan terkait penyediaan layanan vicon, sehingga meningkatkan layanan vicon Pertamina.

---

PT Pertamina Persero is a company engaged in the field of energy that runs its business from upstream to downstream. In 2015, Pertamina demands itself to make efficiency on all fronts. As a responsible function of Information Technology IT services in Pertamina, Corporate Shared Service CSS takes efficiency by providing video conference vicon infrastructure as an alternative to meetings that require official travel expenses. Problems that occur according to VP IT Operation is, the provision of vicon service still need to be improved. From root cause analysis, the research question is, how is the design of policy and procedure on vicon service provision in order to improve Pertamina vicon service. This study aims to develop policies and procedures the provision of vicon services. The design of policies and procedures is done with Soft System Methodology SSM two strands model. The stages of the study were conducted in accordance with the stages of the SSM. Policies and procedures are also developed on the basis of the ITIL Service Strategy and interviews with the vicon team and the IT Operation Management team. The policies and procedures prepared may support some clauses in ISO IEC 20000. From the preparation stage of such policies and procedures, Pedoman areproduced as a policy document, Tata Kerja Organisasi TKO and Tata Kerja Penggunaan Alat TKPA as the procedure documents. In addition to these three documents, also generated implementation and change management strategies that support the implementation of the three documents. These documents contain rules and guidelines to vicon teams as well as customers related to the provision of vicon services, thereby enhancing Pertamina vicon services.

Abstrak :
Balai Kalibrasi merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang memberikan pelayanan jasa kalibrasi ulang peralatan ukur industri. Dalam melaksanakan pelayanan publik, Balai Kalibrasi mempunyai sasaran mutu ketepatan waktu penyelesaian kalibrasi sesuai dengan standar layanan yang diharapkan pencapaiannya memenuhi 70 . Dari hasil pemantauan sasaran mutu Desember 2016 sampai dengan Agustus 2017 diperoleh bahwa sasaran mutu tersebut tidak tercapai yaitu rata-rata sebesar 48.33. Salah satu penyebabnya adalah proses bisnis yang belum terotomasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem informasi yang dapat memotong waktu pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghasilkan solusi perbaikan terhadap permasalahan secara holistik dan memberikan rekomendasi kebutuhan fungsional sistem informasi yang dapat dikembangkan untuk memperlancar proses bisnis di Balai Kalibrasi. Tahapan penelitian ini menggunakan 3 dari 4 tahap pada Soft System Methodology SSM dan UML Unified Modeling Language untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem informasi yang dihasilkan. Penelitian ini menghasilkan empat belas aktivitas pada model konseptual, tiga puluh enam kebutuhan fungsional sistem informasi dan tiga puluh enam use case pada use case diagram. ...... Calibration Center is a technical unit under the Directorate of Standardization and Quality Control that provides calibration services of industrial measuring equipments. In carrying out public services, Calibration Center have quality objective, timeliness of completion of calibration in accordance with services standard, with the expectation of 70 acomplishments. The results of quality objective monitoring on December 2016 until August 2017 showed that the quality objective did not achieved, with average 48.33 achivement. One of the reasons is the business process not automated yet. So that, the Calibration Center need information system that can help cutting down the service time. The aims of this study is to provide a conceptual model that can be used as a guide to produce a solution toward holistically issue and provide a recomendations regarding to the information system functional requirements that could be developed to speed up the business processes of Calibration Center. This study using 3 steps out of 4 on Soft System Methodology SSM and Unified Modeling Language UML to represent the functional requirements. The study resulted fourteen activities on conceptual model, thirty six functional requirements of information system, and thirty six use case on the diagram.

Abstrak :
Karya akhir ini membahas perancangan Prosedur Operasional Standar POS dalam melakukan penentuan alokasi memory pada aplikasi registrasi paket di salah satu operator seluler di Indonesia. Karya akhir ini dikerjakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana menentukan alokasi memory aplikasi dengan motivasi untuk menyelesaikan permasalahan penurunan success rate aplikasi registrasi paket. Menurunnya success rate aplikasi registrasi paket berdampak pada menghilangnya potensi pendapatan organisasi sebesar 16 miliar rupiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis studi kasus dimana objek penelitian merupakan perusahaan operator seluler di Indonesia. Penelitian ini menggunakan modifikasi dari Soft System Methodology SSM. Perancangan POS dalam menentukan alokasi memory pada aplikasi merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah penurunan success rate layanan registrasi paket. Hasil dari penelitian selain menghasilkan POS dalam melakukan penentuan alokasi memory juga memberikan saran kepada organisasi, contohnya dalam memastikan prosedur dapat berjalan dengan benar maka organisasi perlu memastikan komunikasi antar unit dapat berjalan dengan baik kemudian perlu melakukan pelatihan kepada engineer agar dapat menjalankan prosedur dengan benar. ......This final project examine the design of standard operating procedure SOP of application memory allocation setting in package registration service in one of cellular operator in Indonesia. This research is executed with motivation to explore the way of application memory setting. The background of this research is to solved success rate decrease in package registration service. There are billions of company's revenue which lost caused by this issue. This research is qualitative research with case study analysis where use cellular operator as the object of research. It use modification of Soft System Methodology SSM. The produced SOP is one of possible solution to resolved success rate decrease issue of package registration service. The result of this research besides to produce the SOP also give recommendation to company to be good in run the SOP. Some example are company has to makesure communication among the team is established well and also held training to engineer so that fluent to run the SOP.

Abstrak :
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten. ......Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Program Sistem LAPKER merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah Ditjen DIKTI dalam melakukan analisis capaian perkembangan sebuah program dilihat dari sisi keuangan maupun fisik. Namun dalam perkembangannya, aplikasi ini memiliki permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan banyaknya keluhan dari pengguna.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas layanan dari Sistem LAPKER berdasarkan pada analisis kepuasan pengguna aplikasi. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode SERVQUAL dan matriks Important Performance Analysis. Metode SERVQUAL memiliki kemampuan diagnosa dan konsep yang sesuai dengan dimensi sistem informasi, sedangkan matriks IPA digunakan untuk mengetahui posisi atribut dan melakukan identifikasi terhadap perbaikan yang akan dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 126 pengguna aplikasi yang merupakan operator PTN/Kopertis/DIKTI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan kualitas layanan dari sisi tampilan dan fungsionalitas sistem, serta perbaikan layanan yang diberikan DIKTI selaku pembina.

---

ABSTRACT
Progress Reporting System Implementation Program LAPKER System is an information system that is used to facilitate the Directorate General of Higher Education in analyzing the achievements of the development of a program in terms of financial and physical. But in its development, this application has the problems that led to many complaints from users.This study was conducted to determine the quality of service of System LAPKER based on user satisfaction analysis applications. The model used in this research is using SERVQUAL method and matrix Important Performance Analysis. SERVQUAL method has a diagnostic capability and a concept that corresponds to the dimensions of the information system, whereas the IPA matrix is used to determine the position of the attributes and the identification of improvements that will be done. Data collected by spreading questionnaire to 126 users of the application.These results indicate that need for improvement of quality of service in terms of appearance and functionality of the system, as well as the improvement of services provided by the Directorate General of Higher Education as a coach.