Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menggambarkan institusi penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia, menguraikan faktor-faktor yang menghambat kinerja institusi litbang, dan mengusulkan disain transformasi pada institusi litbang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma pragmatisme dengan disain penelitian metode campuran yang merupakan gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan lnstitusi litbang di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat maju sejak keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2002, berbagai faktor menjadi penghambat kinerja institusi litbang, dan strategi transformasi institusi litbang dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari mengubah nilai hingga melakukan diseminasi informasi litbang. Ada tiga alternatif disain transformasi yang diusulkan yaitu memperkuat tugas pokok, fungsi, dan wewenang Kemenristek melalui perbaikan kelembagaan, menggabungkan Kemenristek dengan Kementerian pendidikan (khususnya pendidikan tinggi), dan menjadikan LIPI sebagai manajer nasional untuk penelitian yang bersifat independen. ...... Focus of this research is to describe research and development (RnD) institution in Indonesia, explain the factors that resist the performance of the RnD institution, and propose the transformational strategies and design. Pragmatism paradigm with mixed method disain (between quantitatve and qualitative) used in this research. The results are this institution has developed advances since Law Number 18/2002, many factors can be resistance to RnD institution performance, and the strategy of transformation can be applied -from value change to disseminate RnD?s information. There are three alternative transformation designs proposed are institutional improvement of Minsitry of Research and Technology (MRT), combining the MRT with ministries of higher education, and transform the Indonesian Institute of Science to independent institution with the task as national manager of research.

Abstrak :
Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skema KPBU dan ketertarikan badan usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola pada tiga level kebijakan yakni level kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biaya transaksi, serta memperkaya enrichment teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah soft system methodology-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biaya transaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun tata kelola kolaboratif pada tiga level kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola kolaboratif

---

Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure provision. However, in the reality, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to participate in the provision of infrastructure in Indonesia is still low. Thus, this research aim to reconstruct the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction cost analysis in KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in this research is soft system methodology-based action research, to answer four research questions. The results conclude that the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal-principal problem, renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords: Public-Private Partnership, Soft System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance.

Abstrak :
Sebagai suatu organisasi pelayanan publik Samsat Polda Metro Jaya (Kepolisian, Pemerintah Daerah, Jasa Raharja) dalam penyelenggaraan pelayanannya masih dijumpai adanya hubungan kerja yang bersifat asimetris antar instansi sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya permasalahan dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informative dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat yaitu. Disertasi ini berkontribusi dalam memahami kondisi power resource asymmetries dalam pelayanan Samsat Polda Metro Jaya serta membangun model tata kelola kolaborasi yang tepat agar efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan Samsat Samsat Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism, serta pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola kolaborasi pada pelayanan Samsat Polda Metro Jaya adalah menempatkan organisasi Samsat sebagai suatu lembaga yang mandiri dan professional serta sebagai satu kesatuan antar komponen penyusunnya, sehingga diharapkan Samsat bisa menjadi lembaga yang bersifat simetris di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan dominansi instansi khususnya dalam kelembagaan Samsat. ......As a public service institution, Samsat Polda Metro Jaya in implementation of the services still found an asymmetrical work relationship among agencies (Police, Local Government, Jasa Raharja) as one of the trigger problems in the quality of public services In order to improve services that are integrated and coordinated quickly, accurately, transparently, accountably, and informatively, the coordination and collaboration of all related stakeholders. This dissertation contributes to understanding the condition of power resources asymmetric in Samsat Polda Metro Jaya services, and to design the right collaborative governance model to be effective in improving the service quality of Samsat Samsat Polda Metro Jaya This research use qualitative methods with post positivism approach, and data collection using in-depth interview. The research results showed that the model of collaboration management on Samsat Polda Metro Jaya services is by placing the Samsat organization as an independent and professional institution and as a unity among components, expected Samsat become a symmetrical institution in the future will not cause the dominance of institutions especially in Samsat institutional.

Abstrak :
Tata Kelola Kolaborasi merupakan sebuah proses Kerjasama pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan secara Bersama. Secara umum, Tata Kelola Kolaborasi selalu melibatkan seluruh Pemangku kepentingan mulai dari kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif menjadi dimensi utama dalam menjawab permasalahan. Tujuan untuk menganalisis faktor dan proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi dalam Ekowisata Pesisir di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Penelitian ini mengunakan kualitatif pada Post Positivist dan konstruktivisme dengan teknik analisis data mengunakan teknik triangulasi, dengan instrument NVivo seperti Coding, Kategorisasi serta Linking dalam menganalisasis Proses dan factor yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi Ekowisata Pesisir Mangrove di Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau.  Hasil temuan menunjukan factor dan Proses yang mempengaruhi Tata Kelola Kolaborasi pada tingkat formal belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan strategi kebijakan yang dibuat masih belum maksimal. Ditemukan bahwa aturan dan regulasi belum berjalan dengan baik, ego sektoral pemangku kepentingan, hak dan kewenangan tumpang tindih, serta minim program yang dihasilkan dalam Tata Kelola Kolaborasi itu sendiri. Penyebab utamanya segala fasilitas pendukung dalam Tata Kelola Kolaborasi ekowisata pesisir di Pulau Bintan tidak menjadi prioritas utama. Alternatif dari temuan peneliti mengembangkan Desain Tata Kelola Kolaborasi dengan memperkuat instrument pada dua pendekatan yaitu Pendekatan VUCA serta Pendekatan Penta-Helix dalam Tata Kelola Kolaborasi dalam ekowisata Mangrove pesisir Pulau Bintan. Pengembangan Desain ini berdasarkan, karakteristik, ruang lingkup, situasi dan kondisi atas objek serta lokus yang diteliti dengan menggunakan pendekatan Tata Kelola Kolaborasi yang telah dikonstruksi oleh Ansell & Gash. ......Collaborative Governance is a collaboration of stakeholders to achieve common goals. In general, Collaborative Governance always involves all Stakeholders starting from the initial conditions, the collaboration process, institutional design and facilitative leadership are the main dimensions in answering problems. The purpose of this research is to analyze the factors and processes that affect Collaborative Governance in Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Islands Province. This study uses qualitative Post-Positive and constructivism with data analysis techniques using triangulation techniques, with NVivo instruments such as Coding, Categorization and Linking in analyzing the Process and Factors influencing the Collaborative Governance of Mangrove Coastal Ecotourism on Bintan Island, Riau Archipelago Province. The findings show that the factors and processes that affect Collaborative Governance at the formal level have not been implemented properly, this is because the policy strategy made is still not optimal. It was found that the rules and regulations had not been running well, the sectoral egos of stakeholders, overlapping rights and authorities, and the lack of programs produced in Collaborative Governance itself. The main reason is that all supporting facilities in the Collaborative Governance of coastal ecotourism on Bintan Island are not a top priority. The alternative of the research findings is to develop a Collaborative Governance Design by strengthening the instrument in two approaches, namely the VUCA Approach and the Penta-Helix Approach in Collaborative Governance in Bintan Island coastal Mangrove ecotourism. The development of this design is based on the characteristics, scope, situation and condition of the object and locus under study using the Collaborative Governance approach that has been constructed by Ansell & Gash.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan disektor Akuntan Publik UU No 5 tahun 2011 tertanggal 3 Mei, terkait aspek perumusan undang undang dan perumusan masalah yang ada. Dari sisi proses berarti pengkajian setelah dirumuskan untuk pertimbangan reformasi. Masalah dalam penelitian ini dilihat dari perspektif prinsip good governance. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendasarkan sampel keterwakilan (purposive sampling), yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi yang terkait, diskusi terfokus dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan undang undang akuntan publik merupakan kebijakan yang timpang, karena sisi utamanya yaitu tentang pelaporan keuangan belum diatur dalam undang undang. Dari sisi waktu dan biaya penyusunan undang undang tidak efisien karena hasilnya tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tanpa memperhatikan masalah yang melanggar prinsip Good governance yang selama ini terjadi di profesi AP. Adanya kelemahan dalam undang undang seperti : Terlalu banyak juklak yang harus dikeluarkan; adanya multi tafsir dan kontradiksi antar pasal; ada pengaturan yang tidak perlu antara lain : larangan dan juga pengecualian yang tidak sesuai dan penggunaan istilah klien yang tidak tepat, merupakan kelemahan dari undang undang tersebut. Yang sangat disayangkan kebijakan dalam undang undang selain telah disebutkan diatas juga tidak menjawab kebutuhan profesi agar ada badan konsil yang menangani secara independen kebutuhan profesi yaitu dalam: penyusunan standar (standard setting); praktek AP palsu; hubungan dengan stake holder dan regulator, dalam upaya pengembangan penggunaan profesi. Pengaturan yang tidak efektif dan masih berlanjut dalam UU baru secara implicit menyatakan bahwa masalah tersebut tidak diperhatikan dalam perumusan undang undang. Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi : Pengaturan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, untuk profesi AP diperlukan adanya badan Konsil AP, yang tidak membebani APBN. Badan tersebut bertugas dalam pengembangan usaha antara lain : beraktifitas pengembangan usaha menyadarkan transparansi pihak pembuat laporan keuangan, standar setting, bekerjasama dengan Badan Pengawas. Ketidakseimbangan dalam pengaturan yaitu, belum ada undang undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi . Sebaiknya PPAJP dibubarkan, dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi berfungsi menangani masalah intern suatu Kementerian. Pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, dengan memperhatikan prinsip Good Governance. Model dalam upaya perumusan undang undang masih menggunakan model Elite, yang intinya masih penguasa yang merumuskan.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the policies in the sector of Certified Public Accountants Law No. 5 of 2011 dated May 3, related to aspects of the formulation of laws and of the problem. Of the process, the review was performed after formulated for the reform consideration. The problem in this study was viewed from the perspective of good governance principles. The study was conducted with qualitative methods, interviews were based on sample representativeness (purposive sampling), in which the representation of the substance of the data and related information, the discussion focused and secondary data. The results showed that laws setting a public accountant is a lame policy, because the primary is on financial reporting has not been regulated in the Act. In terms of preparation time and cost inefficient laws because the results were not many changes from previous regulations, and without regard to the problems that violate the principles of good governance that has been happening in the profession. Weaknesses in laws such as: too many of the guidelines to be issued, the existence of multiple interpretations and contradictions between chapters, there is a setting that does not need to include i.e.: prohibitions and exceptions that are not appropriate and the use of an inappropriate term client. There are other policies than mentioned above also does not address the needs of the profession, they are agencies that deal with the council as an independent profession which is needed in: the preparation of standards; (standard setting); the practice of fake AP; relationships with stakeholders, and regulators in an effort to the development of professional use. Ineffective arrangements are still continuing in the new law implicitly states that the problem was not considered in the formulation of laws. It recommends further research: setting should be adjusted to the situation in Indonesia, it is necessary for the profession AP the Council bodies, which do not burden the state budget. The agency is in charge of business development, among others, to make understand the transparency of the makers of financial statements, standard setting, in cooperation with the Board of Supervisors. Imbalance in the regulation, no laws on the preparation of financial statements, must be addressed immediately. PPAJP should be dissolved, in the sense of his position are not under the General Secretariat of the structure of organizations dealing with the internal functioning of a ministry. Implementation arrangements in Government Regulation or Regulation of Minister of Finance shall lead to further release and give credence to the AP, by observing the principles of Good Governance. Model formulation of laws in an effort to still use the Elite models, which in essence is still the ruler who formulated.

Abstrak :
ABSTRAK
Energi merupakan aspek penting dan variabel tetap yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembangunan. Dibutuhkan ketersediaan energi yang beragam dan terjangkau dalam jangka panjang dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pembangunan tanpa menimbulkan eksternalitas negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potret dan kebijakan energi untuk membangun skenario dan strategi kebijakan energi Indonesia dalam rangka mempersiapkan fondasi pembangunan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian deksriptif yang terdiri dari tiga tahapan. Tahap pertama adalah scenario planning Ringland, dilanjutkan scenario building Avin dan Dembner dan diakhiri dengan tahapan perancangan kebijakan energi jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelangkaan energi di Indonesia saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh buruknya sistem tata kelola energi. Temuan atas berbagai inkonstitusionalitas kebijakan, serta fragmentasi kebijakan yang sangat menonjolkan ego sektoral sangat mendominasi pola pengelolaan energi Indonesia. Di sisi lain, kebijakan energi Indonesia belum berlandaskan pada integrasi dengan sektor-sektor lain di luar energi seperti sektor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan teknologi. Akhirnya, empat skenario dibangun berdasarkan driving force yang membentuk kebijakan energi di Indonesia, yaitu demografi (pertumbuhan dan persebaran penduduk), cara pandang, lifestyle, politik lingkungan, good governance, otonomi daerah, fragmentasi politik, pertumbuhan ekonomi, efisiensi energi, harga energi dan investasi. Illusional scenario merupakan skenario yang paling mungkin terjadi dimana pertumbuhan ekonomi meningkat namun tidak terjadi peningkatan dalam faktor sosial politik Indonesia. Jika kondisi ini terus berlanjut, ancaman terhadap Pembangunan Indonesia semakin meningkat. Maka Peneliti merekomendasikan suatu model energy driven policy yang menempatkan energi sebagai leading sector dalam pembuatan kebijakan diantara sektor-sektor lainnya.

---

ABSTRACT
Energy is an important aspect and fixed variable and its existence cannot be separated in development activities. Availability of diverse, affordable energy in the long run, and can be used for various construction purposes without causing a negative externality, is required. This study aims to analyze the portrait and energy policy scenarios and strategies to build Indonesia's energy policy in order to prepare the foundation for development in Indonesia. The method of this research uses the paradigm of constructivism and descriptive study which is consists of three stages. The first stage is Ringland scenario planning, followed by Avin and Dembner scenario building, and ends with designing a long-term energy policy. The results showed that the scarcity of energy in Indonesia is largely influenced by the poor energy management systems. Unconstitutionality of various policies as well as the policy fragmentation that really accentuate the sectoral ego, dominates the design of energy management of Indonesia. On the other hand, Indonesia's energy policy has not been based on integration with other sectors outside the energy sector as the economic, social, political, environmental, and technology. Finally, the four scenario built upon the driving force that shape energy policy in Indonesia, namely demographics (growth and population distribution), paradigm, lifestyle, environmental politics, good governance, decentralization, political fragmentation, economic growth, energy efficiency, energy prices and investment. Illutional scenario is the scenario most likely to occur when economic growth increases, meanwhile there was no increase in the Indonesian political and social factors. If this condition continues, the threat to Indonesia's development will increase. So that, the researchers recommend a model driven energy policy that puts energy as a leading sector in policy-making among other sectors.

Abstrak :
Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan iptek nasional di Indonesia mengalami banyak permasalahan selama beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah litbang iptek yang belum menjadi prioritas penganggaran oleh para pembuat kebijakan, karena masih dikalahkan oleh sektor lainnya. Sementara dihadapan kita persaingan global sudah tidak terelakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa alokasi anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia sangat rendah serta menganalisis strategi kebijakan anggaran penelitian dan pengembangan iptek Indonesia jangka panjang dengan menggunakan scenario planning. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode mixed method (metode campuran) yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Ada 3 tahapan dalam penelitian ini: tahap pertama untuk memotret anggaran litbang nasional, tahap kedua dalam rangka membangun skenario dan tahap ketiga untuk membangun grand strategy dan roadmap peningkatan anggaran litbang iptek nasional. Identifikasi trends, constraints dan issues terkait politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST), yang menggambarkan bahwa pada tahun 2035 mendatang Indonesia mengalami situasi kondusif dan mampu menciptakan kesejahteraan, baru sebatas harapan untuk menciptkan kesejahteraan, adanya pertumbuhan ekonomi belum menjadi buah manis pembangunan dan kita masuk pada situasi krisis, terpuruk karena faktor politik, sosial, ekonomi dan teknologi yang terus menurun. Driving forces yang paling berpengaruh didapati faktor politik dan ekonomilah yang paling berpengaruh. Kondisi dukungan dari politik berupa regulasi untuk memprioritaskan belanja litbang iptek yang kuat serta dukungan ekonomi yang juga kuat diberi nama skenario Garuda Bertelur Menetas. Garuda adalah negara, Bertelur menghasilkan inovasi dan Menetas adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik anggaran nasional, dana penelitian dan pengembangan walaupun sudah masuk program prioritas menjadi pilihan kebijakan oleh pemerintah, namun terkait dengan alokasi anggaran inovasi teknologi masih dikalahkan peruntukan anggarannya oleh program skala prioritas pembangunan utama lainnya. Masih terjadi perbedaan besarnya anggaran pada sebelas program prioritas dalam RPJMN 2010-2014 dengan alokasi anggarannya dikarenakan fiscal space anggaran nasional yang terbatas, namun harus dibagi dengan banyak kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, bayar hutang luar negeri dan untuk membiayai program-program subsidi. Perguruan Tinggi, Badan Penelitian Provinsi, Industri, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara masih belum maksimal dalam membelanjakan anggarannya untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam mendukung pertumbuhan industri yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Selain itu, belum adanya grand strategy dan roadmap yang dibuat oleh pemerintah, perguruan tinggi, badan penelitian provinsi, industri/swasta dan masyarakat terkait anggaran penelitian dan pengembangan iptek di Indonesia. Keadaan di Indonesia ini bertolak belakang dengan dinamika globalisasi yang terus menuntut perkembangan terhadap penelitian dan pengembangan iptek. Implikasi teoritis dari penelitian ini berhubungan dengan kontribusinya bagi perkembangan teori-teori kebijakan anggaran iptek Indonesia dan grand strategy dalam rangka meningkatkan anggaran litbang iptek nasional. ......In Indonesia, the implementation of research and development for the country's science and technology sector has been experiencing many problems in recent years. One of the main factors that influence this situation is the fact that science and technology's research and development is not yet a top priority of our policymakers in terms of spending, which saw this sector fall short behind other sectors while the increasing global competition is inevitable. The purpose of this research paper was to explore the reason behind the low budget allocation for the science and technology's research and development in Indonesia. In addition, this paper would analyze the policy strategy of the science and technology's research and development program in Indonesia in the long term by exercising scenario planning scheme. The post-positivist research paradigm was used in this paper as well as mixed research method, in which both quantitative and qualitative research methods were combined. This paper is divided into three parts. The first part illustrates the national research and development spending, the second part develops the scenario, and the third part constructs both grand strategy and road map in the enhancement of the national research and development budget. The identification of the trends, constraints, and issues related with politics, economy, social, and technology these days confirms that the goal to bring both conducive atmosphere and welfare to this country by 2035 is still a wishful thinking. While Indonesia, the Southeast Asia's biggest economy, has experienced economic growth in the past few years, it is yet to achieve satisfactory results in terms of development. Instead, Indonesia is currently facing imminent crisis with its political, economic, social and technological factors continue to decline. Out of these four elements, the most influential driving forces in Indonesia are political and economic factors. In terms of political factor, the support may be in the form of regulations that prioritize substantial research and development in science and technology. While in terms of economic factor, the firm support was named Garuda Bertelur Menetas or literally means Garuda Spawns and Hatch. Garuda, the golden mythical bird that is also the main part of Indonesia's coat of arms, represents the nation, while ?spawns? means ?generate innovation? and 'hatch' means ?the increasing economic growth.? The results of this paper shows that, in terms of the politics of budget, the research and development fund is already included in the government's top priority. However, the budget allocation for technological innovation in this country is still lower than other main development programs. In fact, there is still a huge gap between the budget for the government's eleven priority programs in the Indonesia?s National Mid-Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014 and its allocation. This is due to the fact that while the fiscal space of the national budget is limited, is still have to be divided to other Ministries/Institutions, Provincial Administrations, foreign debts, and subsidies. Public universities, provincial research agencies, industries, private parties, and State-Owned Enterprises (SOEs) have yet to maximize their budget expenditure to finance research and development activities in order to support industrial growth that is an engine for job creation and economic growth. Furthermore, the government, public universities, provincial research agencies, industries/private firms, and society have yet to create both grand strategy and road map in relation to research and development in science and technology spending in Indonesia. This domestic situation is the complete opposite with the dynamics of globalization, which demands growth to the research and development in science and technology. The theoretical implications of this research are related to its contribution to the development of the science and technology's budget policy in Indonesia as well as the grand strategy to increase the national budget for the research and development in science and technology.

Abstrak :
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan strategis tersebut mengalami banyak tantangan dan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak efektif dan untuk merumuskan konstruksi kedudukan, peran dan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa Timur dengan melakukan serangkaian wawancara mendalam dan diskusi aktif dengan berbagai narasumber mulai dari gubernur, bupati/walikota, instansi vertikal, ahli dan praktisi pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh 6 (enam) determinant factor, yaitu lemahnya dukungan instrumen kebijakan, ketiadaan institusi kelembagaan, ketiadaan personil aparatur, ketidakjelasan anggaran, kepemimpinan, dan political will pemerintah. Hasil penelitian merumuskan dua desain sistem pemerintahan daerah. Pertama, provinsi wilayah administrasi dan daerah otonom - kabupaten/kota daerah otonom. Kedua, provinsi daerah wilayah administrasi dan daerah otonom ? kabupaten/kota wilayah administrasi dan daerah otonom. Kedua desain tersebut meletakkan dekonsentrasi dan desentralisasi pada provinsi dan mendudukkan gubernur baik sebagai wakil pemerintah pusat mapun selaku kepala daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya institusi kelembagaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai intermediate government dalam bentuk deputi dekonsentrasi. ......Governor as the Central Government representative has a very important position on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The strategic position have faced lots of challenges and problems. This study aims to analyze why the position of the governor as the central government representative is ineffective and to formulate the construction of the governor?s position, role and function as the Central Government representative on the local government system in the Unitary State of the Republic of Indonesia for the future. This study applied qualitative paradigm with descriptive data analysis techniques. The data were collected in the Central Kalimantan Province and East Java Province by conducting a series of in-depth interviews and active discussions with various sources ranging from the governors, regents/mayors, vertical institutions, experts and practitioners of local government. The results show that the governor's position as the central government representative is ineffective. The ineffectiveness determinant factors are the lack of support in policy instruments, institutions, personnel officers, budget uncertainty, leadership, and political will of the governments. This study formulates two designs for the local administration system. First, the provinces are both an administrative area and an autonomous region, then the regencies/municipalities arean autonomous region. Second, both the provinces and regencies/municipalities are an administrative area and an autonomous region. Both designs set deconcentration and decentralization at the provinceas well asgovernor as the Central Government representative and as the head area. This study indicate the needof governor's institution as the central government representative which in this study is formulated as an intermediate government in the deconcentration deputy format.