Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan program intensifikasi di bidang pertaniansejalan dengan peningkatan permintaan produk pertanianberdampak pada tingginya pemakaian pupuk dan pestisida,khususnya pada tanaman hortikultura. Tanaman sayuranyang merupakan salah satu tanaman hortikultura penting,umumnya memerlukan pemeliharaan intensif, dan adanyatuntutan konsumen terhadap kualitas produk sehinggapenggunaan pupuk dan pestisida pun sangat intensif.Dengan kata lain, konsumen sayuran umumnya menginginkanproduk yang kualitasnya baik dan bebas dari seranganatau bekas serangan hama dan penyakit.PRT merupakan suatu konsep yang berusaha untuk mendorongdan memadukan beberapa faktor pengendalian untukmenekan populasi hama serta memperkecil kerusakantanaman dan hasil tanaman. Pada prinsipnya konsep PHTberbeda dengan konsep pengendalian hama pada sistemKonvensional yang sangat tergantung pada penggunaan pestisida. Walaupun demikian, PHT bukanlah suatu konsep yang anti penggunaan pestisida (Reddy dalam Sastrosiswojo, 1994:5). Pada sistem PHT, pestisida yang digunakan adalah pestisida yang selektif dan aman, serta digunakan apabila benar-benar diperlukan dan sepanjang tidak mengganggu faktor pengendalian lainnya atau interaksinya (Untung dalam Sastrosiswojo, 1994:5).Penggunaan pestisida yang tidak selektif dapat mengakibatkanpenurunan populasi musuh alami hama serta seranggaberguna dan makhluk bukan sasaran (Oka, 1993:6).Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keragaman jenis(diversitas spesies) dalam ekosistem pertanian tersebutyang mempengaruhi kestabilan ekosistem dan berarti pulatelah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.Penurunan atau babkan punahnya musuh alami hama akibatpenggunaan pestisida yang tidak selektif, dapat menimbulkanketidakseimbangan antara populasi hama denganmusuh alaminya sehingga apabila keadaan lingkunganmendukung, dapat terjadi ledakan populasi hama (outbreak)yang disebut resurgensi hama.

Residu pestisida di lingkungan merupakan akibat penggunaan

pestisida yang ditujukan pada sasaran tertentu

seperti tanaman dan tanah. Selain itu, pestisida dapat

terbawa oleh gerakan air dan udara sehingga residu

pestisida dapat berada di berbagai unsur lingkungan di

permukaan bumi (Untung, 1993:229).

Kubis merupakan salah satu tanaman sayuran dataran

tinggi yang penting di Indonesia. Pemakaian pestisida

pada tanaman kubis sangat intensif, demikian pula

penggunaan lahan oleh petani. Hal ini menimbulkan

kekhawatiran adanya dampak negatif dari penggunaan

pestisida terhadap unsur-unsur lingkungan yang ada pada

ekosistem pertanian tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode percobaan

berpasangan (Paired Treatment comparison) antara penerapan

sistem PBT (P) dengan sistem Konvensional (K),

tanpa ulangan sebab luas lahan yang diamati yaitu 500 m2

untuk setiap perlakuan dianggap cukup memadai sebagai

suatu model ekosistem pertanaman kubis di lapangan.

Basil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem PHT

lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sistem

Konvensional. Hal ini terlihat dari keragaman jenis

(diversitas spesies} fauna di atas tanah pada ekosistem

kubis dengan penerapan sistem PHT yang berkisar antara

1,664 sampai 2,021 lebih besar dibandingkan dengan

sistem Konvensional yang berkisar antara 1,606 sampai2,000.

Dari penelitian ini juga terlihat adanya keseimbangan

populasi hama dan musuh alami yang lebih baik pada

penerapan sistem PBT dibandingkan dengan sistem Konvensional.

Hal ini antara lain terlihat dari tingginya

tingkat parasitasi larva P. Xylostella oleh D. semi-clausum dan

besar populasi imago parasitoid D. Semiclausum dan inareolata sp.

Selain itu, koloni cendawan antagonis patogen tanaman

Trichoderma spp. pada tanah dengan penerapan sistem PHT

jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan sistem

Konvensional.

Dari beberapa jenis insektisida yang digunakan dan

dianalisis kadar residunya, hanya insektisida Asefat

yang terdeteksi pada seluruh unsur lingkungan yang

diteliti.

Kadar residu insektisida Asefat pada tanah dan air

larian pada penerapan sistem PBT lebih rendah dibandingkan

dengan sistem Konvensional, tetapi tidak terdapat

perbedaan residu insektisida Asefat pada krop

kubis.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya

Bacillus tburingiensis Berliner pada tanah

labnya lebih besar pada penerapan sistem

populasi yang jumPHT akibat

penggunaan insektisida mikroba B. tburingiensis jika

dibandingkan dengan sistem Konvensional.

E. Daftar Kepustakaan 44 (1971 - 1995)

---

ABSTRACT

Agriculture production should be increased due to the

increasing of market demand. Beside quantity, the

quality products is important, especially for vegetable

crops. To meet this market demand, farmers usually use

fertilizers and pesticides intensively.

One of the important objectives of Integrated Pest

Management (IPM) implementation is to reduce the

amount of pesticide usage. In line with this objective,

the use of natural enemies and selective pesticides is

very important.

The impact of IPM implementation on cabbage against the

environmental aspects such as species diversity of

fauna, insecticide residues on soil and water, insecticide

residues on cabbage crop was studied.

The experiment used paired treatment comparison to

compare IPM system with Conventional system and conducted

at Lembang Experimental Garden of Lembang Horticultural

Institute from August 1994 to December 1994.

Some important results of this study are as follows:

1. Species diversity of fauna in the air (upper soil)

at IPM plot (1. 66-2.02) was higher than Conventional

plot (1.61 - 2.00).

2. The level of parasitism o f Plutella xylostella (L.)

larvae by Diadegma semi clausum Hellen was higher in

IPM system than in Conventional system.

3. The colonies of mycoparasite T.ricooderma spp.

in the soil was higher in IPM system compared with

4.Conventional system.

Insecticide residues

run off showed

(Acephate) in soil and

lower in IPM system

water

than

Conventional system. However, no difference of

insecticide residue on cabbage crop was found in

IPM system and Conventional system.

5. The colonies of Bacillus tburingiensis Berliner

in the soil was higher in IPM system compared with

Conventional system.

E. Number references : 44 (1971 - 1995)."

"ABSTRAKPeternakan sapi perah merupakan salah satu usaha peternakan dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Namun demikian peternakan sapi perah juga, merupakan salah satu kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu tata cara penyelenggaraannya harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, agar usaha tersebut tidak merugikan alam dan atau manusia itu sendiri.Berdasarkan sifat yang bertentangan tersebut, kiranya nenarik bila dilakukan penelitian-penelitian, antara lain mengenai pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan pada peternakan sapi perah. Masalah pokok yang diteliti adalah: Bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan pada peternakan sapi perah rakyat di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada peternakan rakyat yang mendapat bantuan ternak sapi perah dari Penerintah di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah.Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan pada peternakan sapi perah bantuan Pemerintah di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Adapun yang dimaksud hukum lingkungan adalah jenis hukum yang berorientasi kepada kepentingan lingkungan hidup dan yang memerintahkan manusia untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup secara serasi, selaras dan seimbang dengan sistim ekologi. Hukum lingkungan dapat diartikan juga sebagai perangkat norma yang mengatur tindakan orang dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.Digunakannya metode ini, karena penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan pada peternak sapi perah rakyat di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling) dengan intensitas 107 terhadap persebaran populasi, sehingga dari 765 peternak, didapat contoh sebanyak 77 peternak. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan wawancara yang disertai dengan observasi di lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sarana yang dimiliki peternak, kesadaran dan kemampuan peternak mempunyai hubungan dengan pelaksanaan ketentuan hukum lingkungan pada peternakan sapi perah. Artinya jika sarana yang dimiliki memadai, didukung adanya kesadaran dan kemampuan peternak, maka ketentuan hukum yang berlaku bagi usahanya akan dilaksanakan atau ditaati. Diketahui juga bahwa sanksi merupakan pengukuh atau pendukung bagi dilaksanakannya ketentuan hukum lingkungan pada peternakan sapi perah. Artinya sanksi baru diterapkan kepada peternak, jika sarana yang dimiliki memadai, mempunyai kesadaran dan kenampuan untuk melaksanakan ketentuan hukum itu, tetapi usaha peternakan yang diselenggarakan, tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Dari hasil penelitian diketahui perlunya penyuluhan hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya bagi peternak, juga perlunya pembentukan kelompok ternak atau desa ternak yang menempati lokasi khusus dengan jarak sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

---

ABSTRACT

Dairy farm is one of farming business aimed at improving income and welfare of dairy farmers. However, it has to be admitted that dairy farming is a kind of activity which is potential to generate environment pollution. Therefore, it has to be organized based on the valid regulators. So that it will not be harmful either to the natural environment or to the people them selves. The two opposing charateristics above, encouraged the writer to conduct the research to find out the environmental law implemented to dairy farming.

The main problems being investigated are: How are the environmental law implemented to dairy farming?

The research was conducted to investigate the people's dairy farm having grant of dairy cattle from the government in Banyumas regency, Central Java.

The objectives of research are to find out the environmental law implemented to dairy farming.

The method used in the research is descriptive, that is fact finding based on appropriate interpretation.

The reason for using this method is that the writer wanted to make a factual, accurate and systematic description about the environmental law implemented to dairy farming.

Sampling was done in a random way with intensity of 10 X. So that out of 765 dairy farmers 77 person are taken as sample. The data were collected based on review of literature, interview and field observation.

The result of research shows that facilities used to ability to carry out the law have correlation with environmental law implemented to dairy farming. 5o sanction is finally alternative to enforcement law.

The result tell us further, that information guiding of law in general and environmental law in particular should be given to dairy farmers, and setting up farmer group in certain areas. "

"

Penyebab utama timbulnya lahan kritis, terutama di hulu daerah aliran sungai, adalah manusia. Mereka pada umumnya melakukan usaha tani lahan kering (tegalan) tanpa disertai dengan upaya konservasi. Jumlah lahan kritis itu terus meningkat setiap tahun. Departemen Kehutanan telah menyelenggarakan program rehabilitasi lahan dan konservasi tanah untuk menanggulanginya. Namun program ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat, khususnya mereka yang mengelola atau menguasai lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai.

Dalam upaya menggalakkan dukungan dan partisipasi masyarakat itu, pemerintah telah mengadakan gerakan penghijauan, yang kemudian diperkuat dengan tenaga penyuluh kehutanan, dan didukung dengan pembuatan unit percontohan usaha tani pelestari sumber daya alam. Namun semuanya ini belum dapat membuat petani berswadaya dalam melaksanakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Maka kemudian diciptakan program kredit usaha tani konservasi (KUK), untuk mengatasi kekurangan modal di kalangan para petani lahan kering.

Penelitian ini berupaya meninjau pelaksanaan program KUK tersebut, dengan mengambil wilayah penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.

Berdasarkan hasil observasi di Kulonprogo dan survai tanggapan petani di Gunungkidul, dapat diketahui bahwa petani masih belum mungkin berswadaya dalam upaya konservasi tanah, mengingat akan perhatiannya yang masih harus difokuskan pada upaya penanggulangan kehidupan ekonominya yang miskin. Program KUK yang sangat birokratis, dan sangat berorientasi pada kepentingan perbankan semata, justru menambah beban petani yang sudah tidak ringan. Padahal kebutuhan mereka akan modal tidak teratasi dengan KUK. Karenanya, petani terpaksa harus mencari Cara "gali lubang tutup lubang" untuk bisa membayar kembali hutangnya. Berdasarkan basil penelitian ini, disarankan agar konservasi di hulu daerah aliran sungai, diberi subsidi oleh pemerintah.

Daftar Kepustakaan : 23 (1982 - 1992) .

---

ABSTRACT

All sorts of reasons bringing about the degradation of land, mainly in the up land of watershed area, is homosapiens. They cultivated the dry land without considering the conservation principle, hence, the amount of critical land is increasing every year. The Department of Forestry has organized a Land ' Rehabilitation and Soil Conservation Program to cope with it. The program, however, will not succeed if the people, particularly the farmers who own and manage the land in the upland watershed area, do not support and actively participating.

To encourage support and participation of the people, The Department of Forestry manages greening movement by employing forestry instructor to develop demonstration plots where farmers learn by doing the water and soil conservation practices. Despite of lacking capital, farmers do not have the capacity to carry out land rehabilitation and soil conservation. To help the peasant carrying out the pro-gram, special loan has been given by the bank.

This research is trying to study the effect of loan to the conservation program in the Special Province of Yogyakarta, particularly in Kulonprogo District and Gunungkidul District.

Observing the implementation of loan program in Kulonprogo, and performing survey on farmer's response to the loan in Gunungkidul, this research finds some facts that farmers are still far from self-supporting in carrying out the land conservation. They still have to struggle for overcoming their poverty. As a matter of fact, the bureaucracy of the loan is oriented only to the benefit of the bank itself, so that the lack of capital among the farmers can not be solved. That is why, farmers must look for any alternative in-come to pay their debt. It is suggested that subsidy should be granted by the government for soil conservation on the up land of the watershed area.

Number of References : 28 (1982 to 1992)."

"ABSTRAKPembangunan nasional yang berwawasan lingkungan hidup merupakan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Sumber daya alam merupakan wujud dari keserasian ekosistem dan keserasian unsur-unsur pembentuknya yang diperlukan sebagai modal dasar pembangunan nasional yang wajib dikelola secara bijaksana, sehingga penggunaan dan pemanfaatannya dapat berlangsung secara lestari, seimbang, selaras dan serasi. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi, sehingga sumber daya alam yang menjadi tempat bergantung keberlangsungan hidup manusia tidak akan habis dan punah. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masalah konservasi adalah dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1990. Salah satu konservasi daratan adalah konservasi hutan yang meliputi suaka alam, hutan wisata, hutan lindung dan Taman Nasional (Atmawidjaya, 1991:3).Taman Nasional Lore Lindu merupakan salah satu taman nasional yang terletak di Sulawesi Tengah, yang ditetapkan berdasarkan SK Mentan No. 429/kpts/org/7/1978 sebagai kawasan pelestarian alam eselon IV yang kemudian pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke-3 di Bali, 14 Oktober 1982 ditetapkan sebagai Taman Nasional dengan luas areal 229.000 ha, berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982.Kelestarian kawasan Taman Nasional Lore Lindu makin terancam oleh perambahan yang terus meningkat dan menurunnya sumber daya alam yang dikandung serta minimnya pengembangan sarana-sarana konservasi.Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi adalah pencurian rotan, penebangan kayu, perkebunan rakyat dalam kawasan terlarang, serta perburuan satwa langka.Dalam taman nasional ini terdapat empat desa yang telah ditetapkan sebagai enclave atau daerah kantong. Mereka hidup di wilayah ini sejak berabad-abad yang lalu, sebelum kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Penduduk diperkenankan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya dalam batas-batas tertentu yang disebut Zona Pemanfaatan Tradisional. Keberadaan penduduk yang saat ini berjumlah lebih kurang 2756 jiwa atau terdapat sejumlah 648 KK dengan luas zona pemanfaatan tradisional yang disediakan lebih kurang 10.000 ha. Luas keempat desa tersebut 279 km2 (27.900 ha), adanya pertambahan penduduk akan mengakibatkan kawasan ini peka terhadap pelanggaran sebab jumlah penduduk akan terus bertambah. Tetapi pada sisi lain dalam kebiasaan-kebiasaan hidup mereka sehari-hari terdapat nilai-nilai yang sangat mendukung program konservasi, yang merupakan cerminan kearifan orang-orang Lindu dalam berinteraksi dengan alam. Dengan kondisi alam dan sarana transportasi yang sangat minim membuat mereka terisolasi dari wilayah lainnya. Satu-satunya sarana transportasi untuk sampai ke wilayah ini adalah dengan berkuda. Adat istiadat mereka yang masih kuat berlaku, belum banyak terpengaruh dengan budaya lain. Kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan terutama yang berkaitan dengan alam hingga kini masih ditaati.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah undang-undang yang khusus mengatur masalah konservasi sumber daya alam.Pelaksanaan peraturan di bidang konservasi belum efektif berlaku dalam Taman Nasional Lore Lindu; prinsip dan nilai tradisional yang hidup di kalangan masyarakat Lore Lindu berpengaruh pada strategi pengelolaan taman nasional; keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu sebab potensial timbulnya berbagai pelanggaran terhadap kawasan taman nasional. Ketiga hal diatas merupakan hipotesis kerja yang mempedomani penulis dalam melakukan penelitian.Lokasi penelitian meliputi keempat desa yang berada dalam enclave Dataran Lindu, Kec. Kulawi, Kab. Donggala.Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan peraturan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem pada Taman Nasional Lore Lindu dan kebiasaan masyarakat yang masih berlaku yang erat kaitannya dengan konsep konservasi.Untuk mendapatkan data primer digunakan pengamatan, wawancara dan partisipasi terbatas. Pengamatan diarahkan pada apakah prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat pedesaan Dataran Lindu masa lalu masih ada pada saat ini dan apakah prinsip-prinsip tersebut dapat menunjang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem yang ada dalam taman nasional, sebagaimana dapat dilihat dalam tingkah laku serta keputusan mereka sehari-hari. Dalam wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada pedoman wawancara. Responden terdiri atas dua golongan yaitu masyarakat yang tinggal dalam enclave dan staf pengelola taman nasional. Dari kalangan masyarakat diambil 10% dari jumlah Kepala keluarga masing-masing desa dan anggota Lembaga Adat Dataran Lindu yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Staf pengelola taman nasional yang diwawancarai disesuaikan dengan tugas atau jabatannya, yang terdiri atas; Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang merangkap Pemimpin Proyek Taman Nasional, staf administrasi dan Jagawana/Polisi Hutan yang berada di lokasi taman nasional. Partisipasi terbatas dilakukan dengan tinggal beberapa lamanya di desa yang menjadi fokus penelitian.Tujuan penelitian ini adalah:Mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu; Menginventarisasi nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan program konservasi; Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 dalam upaya optimalisasi pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu.Analisis normatif dilakukan dengan mengklasifikasi peraturan-peraturan yang terkait atas dasar kronologi kemudian dianalisis dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang mencakup subyek hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban. Dengan demikian dapat dilihat apakah peraturanperaturan tentang konservasi sudah efektif berlaku pada Taman Nasional Lore Lindu.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah masyarakat Lindu telah mempraktekkan sebagian dari prinsip-prinsip konservasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan adanya nilai-nilai dalam kepercayaan masyarakat Lindu yang sudah lama dikenal dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang secara tidak langsung mendukung program konservasi. Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan kearifan orang Lindu dalam berhubungan dengan alam.

---

ABSTRACT

The national sustainable development is a development, which utilizes the natural resources in a responsible manner. Natural resources are the continuation of their constituents required as a fundamental capital for the national development, which should be operated on discretionally such that its utilization and its benefits could be continuously carried on and balanced. Therefore conservation is needed, so that the natural resources, which constitute the location on which human existence depends on, should not be used up.

One of the concerns of the Government on the issue of conservation is the law provision No.5, 1990. One of the land conservation is the forest conservation, which has conveyed of natural preservation, landscape forestry, reservatory forest and the national parks (Atmawidjaya 1991:3).

The National Park Of Lore Lindu is situated in Central Sulawesi, which was established through the Decree of the Minister of Agriculture No. 427/kpts/org/7/1978 as the zone of natural conservation classification IV which then in the third World Congress of National Parks in Bali on October 14th, 1982 was set up as a national park covering an area of 229,000 ha based on the Decree of the Minister of Agriculture No 736/Mentan/X/1982.

The Lore Lindu National Park has been increasingly threatened by the increasing deforestation and the decline of natural resources while the facilities used for conservation are absolutely limited.

In this national park there were found four villages were established as the enclaves or pocket zones. They have been living in the zones since centuries ago, prior to the establishment of these zones as a conservation area. The people have been allowed to take the advantages of the existing area surrounding properly the area called is the intensive use zone (traditional zone). The recent is population is 2758 people and/or 648 of heads of households with the traditional beneficiaries zone covering an area of 10.000 hectare of the Lindu enclave area (145.000 ha). It is potential to make this zone prone to violations due to the increasing number of the population. But on the other hand, in their customary daily living, there were found a set of values, which support the conservation program, and reflect the wisdom of local people in their interaction with the nature. The condition of nature and the minimum availability of transportation facilities, make them isolated from the other areas.

The Main transportation facility used in the intensive zone is horses. Their customary wisdom, which is strongly prevailing, is not influenced by other cultures. Indigenous knowledge that related to nature still exists.

The Act No. 5/1990 is the provision, which is, aimed at solving the problems of conservation of natural resources. The implementation of this provision has not yet been effective; there are principles and traditional values existing among the community. The limitations of facilities and planned facilities are the potential causes of the various problems relating with the zone of Lore Lindu National Park.

The three things in my hypothesis become the guideline in conducting this research.

The research location covers four villages from the enclave of Lindu, the district of Kulawi, Donggala. The type of this research is descriptive which tries to describe the implementation of provision concerning conservation of the living resources and use of the ecosystem in Lore Lindu National Park in relation with prevailing traditional customs of local community related to the concept of conservation.

To get the primary data, participant observation and limited interviews and are conducted.

The observation was conducted towards the existing values of the local community of Lindu Plateau of the past and the principles supporting the continuation of living resources and its ecosystem, as seen in their daily living. In the interviews, the questions did not have specific structure but were always focused on the interviews guidance. The respondents had consisted of two groups, i.e., the community members living in the enclave and the operational staff members of national park.

They are 10% of the population from each village and 7 members of the institute of traditional customs of Lindu Plateau. The operational staff members consist of The head of Sub Chamber of Natural Resources Conservation; administration Staff members and the Security Staff of Lore Lindu national park.

Limited participation is occasionally carried out in the villages during this research.

The objectives of the research are to find out:

a. The retarding and supporting factors in the effort of supporting the of Lore Lindu National Park management.

b. To what extent the implementation of Act No 5, 1990, is effectively implemented in the effort of optimally the management of the Lore Lindu National Park.

The data analysis is carried out qualitatively concerning the support of several theories

Explaining the correlation between the law and the principles of traditional beliefs (indigenous knowledge).

The conclusion of this research is that the Lindu community has practiced part of the conservation principles found in the jurisprudence. This matter has been attested by the existence of values in the belief of Lindu community, which have long been known and practised, in daily living and indirectly supporting the conservation program. These values have been the reflection of the wisdom of Lindu people in their inter-course with the nature.

The provision of the jurisprudence in the field of conservation has not yet been implemented optimally; several important things found in the provisions have not yet been carried out in the operation of Lore Lindu National Park. Facilities and planned facilities are very inadequate and becoming a retarding factor in operating and developing this national park. The supporting factor in operating and developing this national park is the existence of values of traditional customs of the local community, which supports the conservation program, and reflects their wisdom in their intercourse with the nature."

"Indonesia sebagai suatu lingkungan hidup meliputi luas kurang lebih 200 juta hektar berbentuk daratan dan 560 juta hektar berbentuk lautan. WiIayah ini memiliki sumber daya alam hayati yang beraneka ragam. Dengan potensi ini kita dituntut untuk selalu dapat melestarikan disamping memanfaatkannya secara bijaksana, karena ini adalah milik bangsa. Kita harus punya kesadaran bahwa tumpuan kesejahteraan umat manusia tergantung pada keberhasilannya, pada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.Ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi, sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa:"Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat" (Bab I pasal 4).Masyarakat yang dimaksud dalam usaha-usaha pelestarian ini ialah masyarakat peranggrekan, baik yang sudah bergabung dalam Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI), maupun yang belum bergabung.Di samping peran masyarakat dalam pelestarian anggrek, juga diteliti tentang sejauh mana fungsi organisasi PAI dalam menunjang usaha-usaha pelestarian.Hipotesis kerja dalam penelitian ini ialah : 1. Masyarakat berperanserta secara nyata dalam usaha pelestarian jenis anggrek.2. Besarnya peran masyarakat dalam pelestarian ini dipengaruhi oleh :a. keadaan sosial ekonomib. pendidikanc. kemampuan teknisd. lamanya masyarakat terlibat dalam kegiatan peranggrekan.3. Organisasi non formal ikut serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam pelestarian anggrek.Penelitian ini mempunyai tujuan :1. Tujuan UmumUntuk mengetahui apakah ada usaha-usaha dalam masyarakat Indonesia sehubungan dengan pelestarian sumberdaya alam, khususnya anggrek.2. Tujuan KhususUntuk mengetahui kelompok masyarakat yang besar peransertanya dalam usaha-usaha pelestarian species anggrek dan fungsi organisasi peranggrekan PAI dalam menunjang usaha-usaha pelestarian ini.Kegiatan yang dapat dianggap sebagai peranserta antara lain, adalah:1. Sumbangan finansial di luar kegiatan organisasi misalnya pengeluaran uang untuk mendapatkan anggrek langka, dan perawatannya. Juga melakukan kegiatan yang mengkampanyekan pelestarian anggrek, misalnya turut dalam kepanitiaan pameran anggrek ataupun forum-forum diskusi masalah peranggrekan.2. Merasa terlibat dengan masalah, peranggrekan, misalnya sering mendiskusikan masalah anggrek dengan lebih dari satu orang, ataupun membujuk seseorang untuk mengambil sikap positif terhadap pelestarian anggrek. Mencari petunjuk dari orang lain tentang anggrek langka, bahkan menulis surat, mengumpulkan literatur ataupun mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah peranggrekan.3. Peranserta yang lebih intensif ialah tertariknya seseorang untuk menanam jenis-jenis anggrek langka, mengusahakan bibit sendiri maupun melakukan silangan anggrek untuk mempertahankan suatu jenis tertentu, menangani perawatan langsung di kebun seperti menyiram, memberi pupuk ataupun membasmi hama dengan pestisida dan fungisida.Lokasi penelitian termasuk di dalam empat wilayah kota DKI Jakarta dan sekitarnya yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor dan Tangerang. Responden berjumiah 100 orang yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu Petani pengusaha, Hobiist dan Peminat Biasa. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan anggota ataupun pengurus Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI), wawancara dan observasi terhadap beberapa orang petani tradisional yang turun-temurun.Analisis data dilakukan secara kuantitatif, dan deskriptif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok hobiist mempunyai tingkat partisipasi yang paling besar, yaitu sebesar 25,5% serta termasuk responden yang pendidikannya tinggi serta memiliki lahan yang luas.Kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, semakin tinggi pendidikan serta kemampuan teknis, semakin lama masyarakat anggrek terlibat dalam kegiatan ini, maka semakin besar pula perannya dalam pelestarian anggrek; dalam hal ini organisasi Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya.

---

Indonesia as a life environment covers a territory of approximately 200 million hectares of land and 560 million hectares of seas. Indonesia's soil contains a great variety of biotic resources. The people of this country expected to be able to conserve as well as to benefit the resource wisely sustainable. The people ought to realize that the well being of mankind depend on the success of the conservation environments.

The national policy have been asserted in the law number 5 of the year 1990, on conversation, of the natural resources and ecosystem that: "Conservation of life natural resources and their ecosystems is the responsibility of the Government and the community as well".( chapter 1 article 4 ).

The community meant in the efforts for conservation are those who are engaged in orchid cultivations, both those who have already been members of PAI (Indonesian Orchid Association) and those who have not.

Besides the role played by the community in the reservation of orchids, there has also been a study on to what extent the PAI organization has made efforts to boost conservation.

The hypothesis of the study covers :

1. The communities participate openly in the efforts to conserve orchid variety.

2. The role of community in the effort of orchid conservation is influenced by :

a. economic social conditions

b. education

c. technical capability

d. duration of people involved in the orchid activities.

3. Non formal organizations join in the efforts to boost the role of the communities in conservation of orchids.

The study aims :

1. General purpose

To find out whether there are efforts in Indonesian communities to conserve natural resources especially in orchid conservation.

2. Special purpose

To find out the groups in the community which have enormous roles in their endeavors for the preservation of orchids, species of orchids and the function of the PAI orchid organization to promote these conservation efforts.

All the 15 kinds of activities included in the participation scale components are among others.

- Financial contribution from outside the organizational activities, e.g. spending money to obtain rare species of orchids and to cultivate rare - species of orchids. Included in the activities is the campaign for the conservation of orchids e.g. participating in the activities conducted by the committee of orchid exhibition or in discussion forums on orchid matters.

- Concerned feelings in orchid matters, e.g. frequent discussions on orchid matters with more than one person, or showing efforts to persuade people to take positive attitude toward conservation of orchids.

- More intensive activities aim at attracting people to grow rare orchid species, seeking seeds of orchids to maintain certain species, or handling direct care in their gardens such as watering, fertilizing as well as spraying with pesticide and fungicide.

The location for study covers four areas in the Jakarta Administration and its environments, namely West Jakarta, Central Jakarta, East Jakarta, South Jakarta, the country of Bogor and that of Tangerang. The number of respondents is one hundred, which is divided into 3 groups, namely farmers, entrepreneurs and hobbyist and ordinary, interested people.

The collection of prime data is conducted by way of interviews, filling in questionnaires, intensive interviews with members or executives of the Indonesia Orchid Association (PAI), interviews and observations on a number of hereditary, traditional farmers.

The analysis of data is conducted quantitatively, namely through interpretations of figures obtained from the field which have been arranged into tables, and quantitative analysis of data, namely the real pictures of situation found in the field which are obtained through observations or studies and are descriptively analyzed.

For this particular purpose, cross tables used to analyze the level of the respondents' participation, by measuring the level of participation from the points of the respondents' group, education, the size or the gardens and the monthly spending of the respondents. From the results of the studies it is known that the hobbyist group has the highest level of participation, that in, as high as 25,5%, including respondents with high level of education and those having large gardens.

The final conclusion that can be drawn is that the higher the socio - economic condition, the higher the level of education as well as technical capability, and the longer the orchid community is involved in this field, the greater the participation in the efforts to conserve orchids; therefore, the organization Indonesian Orchid Association (PAI) in greatly hoped to step up its roles."

"ABSTRAKPembinaan ekosistem hutan dilakukan antara lain melalui kegiatan pembangunan hutan tanaman di wilayah-wilayah kritis dan lahan kosong. Dengan membangun hutan tanaman pada lahan-lahan kritis diharapkan akan memberi dampak positip, baik terhadap makhluk hidup yang ada di dalam hutan maupun masyarakat di sekitarnya.Pembangunan hutan tanaman dilakukan antara lain dengan cara tanam banjarharian dan cara tanam tumpangsari dengan penanaman jenis-jenis pohon yang cepat tumbuh. Kegiatan pembangunan hutan tanaman cukup penting dibicarakan karena menyangkut banyak aspek, baik aspek ekologi, maupun aspek sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembentukan vegetasi hutan tanaman melalui penerapan cara tanam banjarharian dan cara tanam tumpangsari. Penelitian memakai rancangan percobaan faktorial. Perlakuan adalah semua kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa faktor, yakni jenis akasia dalam cara tanam banjarharian, jenis akasia dalam cara tanam tumpangsari, jenis albisia dalam cara tanam banjarharian dan jenis albisia dalam cara tanam tumpangsari. Analisis data melalui analisis keragaman, analisis uji jarak berganda Duncan, analisis tabel kontingensi disertai analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan vegetasi hutan dalam cara tanam tumpangsari tumbuh lebih cepat daripada dalam cara tanam banjarharian. Jenis akasia tumbuh lebih cepat dibanding albisia. Penutupan tajuk tanaman dalam cara tanam tumpangsari lebih luas daripada dalam cara tanam banjarharian. Kerapatan tegakan menunjukkan kecenderungan menyusutnya jumlah batang perhektar pertahun sekitar 116 batang baik dalam cara tanam banjarharian maupun dalam cara tanam tumpangsari. Keanekaragaman jenis tumbuhan bawah dan permudaan menunjukkan dalam cara tanam banjarharian jenis tanaman lebih beraneka dibanding dalam cara tanam tumpangsari. Kerapatan tumbuhan bawah dan permudaan menunjukkan tidak terdapat kerapatan individu yang menyolok antar kedua cara tanam. Jenis-jenis yang tumbuh dalam hal ini menunjukkan jenis-jenis yang mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat. Jenis albisia terlihat tumbuh tertekan di lingkungan setempat dibanding jenis akasia. Untuk menghindari hutan rnonokultur melalui hanya menanami akasia yang sudah terlihat tumbuh baik, perlu mencari substitusi jenis albisia untuk pencampuran jenis dalam tegakan hutan. Jenis puspa yang gampang tumbuh di lingkungan setempat perlu dipertimbangkan dalam hal ini. Pemupukan yang dilakukan harus diupayakan secara baik terutama saat-saat awal penanaman di lapangan.Tumbuhan bawah dan permudaan yang didominasi oleh jenis-jenis pionir pada dasarnya meriipakan elemen penunjang terhadap fungsi hutan. Oleh karenanya tumbuhan bawah dan permudaan ini tidak perlu dibabat habis karena keberadaannya menyangkut peran fungsi hutan. Tumpangsari sangat berperan terhadap keberhasilan tanaman hutan, di samping itu akan pula memberi manfaat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dampak kegiatan tumpangsari terhadap masyarakat sekitar sementara ini belum terlihat nyata, karena pemanfaatan tenaga kerja masih mengambil dari daerah di luar kawasan hutan. Pemanfaatan produk kayu di wilayah ini boleh disebut belum optimal karena masih hanya memperuntukkan hasil kayu sebagai bahan baku pulp saja. Pengembangan pemanfaatan produk kayu perlu dievaluasi, karena hendaknya pembangunan hutan mencakup peran ekologis maupun ekonomis.

---

ABSTRACT

Forest ecosystems development has been done other through the plantation forest establishment in arid area and land bare. It is hope the plantation forest establishment gives positive impacts to the living organisms in the forest and the surroundings community.

Plantation forest establishment has been done by the daily wage system (banjarharian system) and the taungya system (tumpangsari system) with fast growing species. This activity is necessary to be considered dealing with many aspects, ecological aspects or social economical aspects.

This research aims to see vegetation growing of plantation forest through implementing daily wage system and taungya system. This research used factorial experimental design. The treatment was possibility of level combination from amount factor, acacia in daily wage system; acacia in taungya system; albisia in daily wage system and albisia in taungya system. Data analyzed by variance analysis, Duncan multiple range tests, contingency table completed by descriptive analysis.

The result of the research indicated that the vegetation growing of plantation forest in taungya system was more rapidly than in daily wage system. The acacia grew faster than albisia. Forest canopy grew wider in taungya system than in daily wage system. Stand density decreased about 116 stems per year in both systems.

The diversity ground flora (ground cover and regeneration plants) indicated that in daily wage system was more diverse than in taungya system. The density of ground flora indicated that in both system didn't show difference density. The species of ground flora that grown, indicated that they were the species of adaptable to the environment.

The albizia growing was less suitable with the site condition compared with the acacia. It's needed more concern by the management to reevaluate this option of species. By supporting the combination species, to avoid monoculture forest it's necessary to consider puspa species that the species with the suitable ones. Fertilizing which done to avoid the loosing of nutrient should keep on undertaking.

The ground flora was dominated by pioneer species, basically as the supporting element to forest function. Therefore the ground flora shouldn't clear-cut because their existence has big role in forest function.

Taungya system has positive impact to succeed plant growing, beside that the system will give advantages to people surrounding the plantation forest. This condition has not been obviously shown because the manpower for this activity was recruited from other area.

The utilization of main products of plantation forest in this area was not considered optimal since they were still for pulp and popper row material only. Therefore the development in utilizing the wood, products is need to be considered as well as efficiency, because the forest. Establishment should including ecological aspects and economical aspects."

"ABSTRAKPenetapan Zona Industri Gresik di Kabupaten Gresik selain memberi manfaat juga menimbulkan risiko terhadap lingkungan. Berbagai aktivitas di Zona Industri Gresik (ZIG) telah terbukti menghasilkan lepasan antara lain berupa gas polutan S02, yang berfluktuasi konsentrasinya dari melebihi nilai ambang batas (1989-1990) menjadi di bawah nilai ambang batas (1991--1992). Polutan S02 merupakan faktor risiko karena dapat memungkinkan terjadinya akibat yang tidak diinginkan terhadap lingkungan hidup.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah paparan konsentrasi S02 ambien telah menimbulkan akibat terhadap tanaman jambu air yang tersebar di pekarangan dalam wilayah Kabupaten Gresik, dan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara konsentrasi S02 ambien dengan tingkat kerusakan daun jambu air di ZIG.Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian lapangan dengan pendekatan epidemiologi dengan Rancangan Kasus ? Kontrol. Dalam penelitian ini ditetapkan dua kawasan pengambilan sampel, yaitu ZIG dan Daerah Tak Terpapar (DTT). ZIG mencakup wilayah Kecamatan Gresift, Kebomas, dan Manyar, sedangkan DTT mencakup wilayah Kecamatan Duduk Sampean dan Cerme. Masing-masing lokasi, ZIG dan DTT, diwakili oleh 47 titik pengambilan sample. Jumlah dan letak titik pengambilan sampel daun di ZIG sama dengan jumlah dan letak titik pengambilan sampel udara yang telah ditetapkan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Pos Surabaya dalam pemantauan kualitas udara. Jumlah titik pengambilan sampel di DTT disamakan dengan jumlah titik pengambilan sampel di ZIG dan diletakkan secara sistematik, yaitu pada jarak yang sama sepanjang jalan desa. Pada masing-masing titik dilakukan pengambilan sampel daun pada tanggal 3 Desember 1992. Sampel-sampel daun tersebut diidentifikasi adanya kerusakan secara makroskopis baik kerusakan akut (pemucatan tepi atau antar tulang daun) maupun kerusakan kronis (klorosis). Kerusakan daun merusakan tolok ukur kerusakan tanaman jambu air.Hasil identifikasi menunjukkan adanya 9 kerusakan tanaman jambu air yang mewakili 9 titik pengambilan sampel, terdiri atas 5 kerusakan kronis dan 4 kerusakan akut di ZIG dan satu kerusakan akut di OTT. Hasil analisis data dengan Odds Ratio (OR) menunjukkan bahwa tanaman-tanaman jambu air yang tersebar diZIG mempunyai risiko terkena efek merusak paparan konsentrasi SO2 ambien 10,90 kali lebih besar dibandingkan tanaman-tanaman jambu air yang tersebar di OTT. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat kerusakan kronis daun tanaman jambu air yang tersebar di ZIG mempunyai korelasi positif rendah (36,64%) dengan konsentrasi S02 ambien kumulatif, sedangkan tingkat kerusakan akut daun jambu air berkorelasi cukup tinggi (43,02%) dengan konsentrasi S02 ambien, Konsentrasi SO2 ambien kumulatif hanya menentukan 13,43% variasi tingkat kerusakan kronis daun jambu air, sedangkan konsentrasi SO2 ambien menentukan 18,50% variasi tingkat kerusakan akut daun jambu air.Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa tanaman jambu air (SyzygiumAqeum) mempunyai, potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman bioindikator kualitas udara khususnya SO2 untuk daerah tropis.

---

ABSTRACT

Gresik Industrial Zone (GIZ) development have created the environmental benefits and risks. Environmental risks could be resulted from air pollution especially from SO2.

The research objectives are to identify consequence of ambient SO2 concentration on the leaf injury of trees especially watery rose apples, and to identify the correlation between ambient S02 concentration and the index of the leaf injury on watery rose apples. These plants are native and dispersed widely in the area of Kabupaten Gresik. To achieve those objectives, we conduct the field study through epidemiological approach in GIZ and unexposed area. Each area are represented by 47 sampling points. Leaf samples are taken on December 3, 1992. These leaf samples are identified for the acute injury (marginal or interveinal bleaching) and chronic injury (chlorosis). In addition it also is measured the index of leaf injury.

The result show that in GIZ is found 9 leaves injury and one leaf injury in unexposed area witch represent each sampling points. Risk analysis with Odds Ratio or Estimated Relative Risk showed that watery rose apples witch dispersed widely in GIZ have the chance 10.90 times more to experience the leaf injury than those unexposed area.

The Pearson's Correlation Coefficient (rxy) is 0,3664 and 0,4302 each for the chronic and acute leaf injury. Determination Coefficient (d) is 0,1343 and 0,1850 each for the chronic and acute leaf injury. These does mean that there is a low positive correlation between cumulative ambient S02 concentration and chronic leaf injury of watery rose apples. These does mean also that there is a moderately positive correlation between ambient S02 concentration and acute leaf injury of watery rose apples. Cumulative ambient SO2 concentration determine only 12,43% of the variation of chronic leaf injury of watery rose apples in GIZ. Ambient S02 concentration determine only 18,50% of the variation of acute leaf injury of watery rose apples in GIZ .

From these result can be concluded that ambient S02 concentration have result a harmful effect on sensitive trees especially watery rose apples in GlZ. This plant species have a potential chance as S02 pollution bioindicator in tropical region."

"ABSTRACTKepadatan penduduk yang melampaui daya dukung lingkungan di kota, menyebabkan sejumlah masalah sosial, ekonomi, lingkungan, dan prasarana. Jumlah penduduk yang padat memberikan tekanan pada sumber-sumber yang terbatas di kota seperti tanah, kesempatan kerja, tersedianya potensi air bersih, sarana dan prasarana, serta ruang terbuka hijau. Akibatnya, ruang yang seharusnya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau (RTH) dibangun guna memenuhi tuntutan pembangunan lain. RTH secara tidak langsung semakin menyempit yang dapat berakibat kualitas lingkungan menurun.Berkurangnya RTH di wilayah perkotaan DKI dikatagorikan sudah cukup besar, yaitu 726,01 ha per tahun. Dengan semakin berkurangnya RTH akan menurunkan kualitas udara, dan ini akan menyebabkan penyakit yang disebabkan karena udara kotor. Penyakit yang diteliti adalah yang disebabkan oleh kondisi udara kotor di lingkungan permukiman padat, yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). ISPA adalah penyebab nomor satu kesakitan pada bayi dan balita, dan menempati urutan teratas dalam statistik kesehatan. Kondisi udara kotor berkaitan Brat dengan kondisi tidak adanya atau kurangnya RTH.Jumlah penderita ISPA di Kelurahan Duripulo termasuk yang tertinggi dibandingkan penyakit-penyakit yang ada, yaitu 28,35% (Laporan Tahunan Puskesmas Duripulo 1992). Kepadatan penduduk di Kelurahan Duripulo sebesar 522 jiwa/ha. Sedangkan ruang terbuka yang tersedia 0,15 m2/ jiwa, ini jauh lebih kecil dari standard kebutuhan RTH untuk lingkungan permukiman padat, yaitu 1,80 m2/jiwa.Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh RTH terhadap kesehatan manusia di lingkungan permukiman padat, dengan tujuan khusus 1) meneliti pengaruh penggunaan RTH; 2) meneliti pengaruh jumlah dan jenis tanaman di dalam RTH; 3) meneliti pengaruh luas RTH; 4) meneliti pengaruh jarak RTH.Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Duripulo Kecamatan Gambir Wilayah Jakarta Pusat, selama 3 bulan dari oktober 1991 sampai Januari 1992. Kelurahan Duripulo memiliki jumlah penduduk 36.436 jiwa dengan luas area 70,70 ha, kepadatan penduduk 522 jiwa/ha, dan RTH yang tersedia 0,5 ha.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan penentuan contoh secara merata. Jumlah responden sebanyak 100 KK diambil secara proporsional dari 4 RW. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya untuk melihat adanya hubungan antara luas dan keadaan RTH dengan jumlah balita penderita ISPA, digunakan analisis korelasi.Hasil analisis statistik menunjukkan :1. Penggunaan RTH berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Uji korelasi antara penggunaan RTH dengan jumlah balita penderita ISPA menunjukkan adanya korelasi negatif yang nyata yaitu - 0,6573, berarti semakin banyak penggunaan RTH semakin kecil jumlah balita penderita ISPA. Hal ini dapat terlihat pada daerah kurang padat dengan penggunaan RTH besar yaitu 80% (RT 01, RW 10), jumlah balita penderita ISPA-nya kecil yaitu 33,33%.Demikian pula pada daerah sangat padat dengan penggunaan RTH besar yaitu 60% (RT 02, RW 09), jumlah balita penderita ISPA-nya kecil yaitu 37,50%. Sedangkan pada daerah kurang padat dengan penggunaan RTH kecil yaitu 20% (RT 06, RW 11), jumlah balita penderita ISPA-nya besar yaitu 75%.2. Jumlah dan jenis tanaman di dalam RTH berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Dari uji korelasi antara jumlah dan jenis tanaman di dalam RTH dengan jumlah balita penderita ISPA menunjukkan adanya korelasi positif yang nyata yaitu + 0,7619, berarti semakin besar jumlah dan jenis tanaman di dalam RTH, semakin kecil jumlah balita penderita ISPA. Ini terbukti dari pengamatan di lapangan yaitu RT 08 RW 10 dengan derajat ketetapan tanaman sangat balk (4), jumlah balita penderita ISPA-nya rendah yaitu 37,50%. Sedangkan di RT 07 RW 05 dengan derajat ketetapan tanaman sedang (2), jumlah balita penderita ISPA-nya tinggi yaitu 71,43%.3. Luas RTH berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Uji korelasi antara luas RTH dengan jumlah balita penderita ISPA menunjukkan adanya korelasi negatif yang nyata yaitu - 0,7903, berarti semakin luas RTH, semakin kecil jumlah balita penderita ISPA. Hal ini dapat terlihat dari wilayah dengan RTH yang luas dengan jumlah balita penderita ISPA-nya kecil, yaitu RT 08 RW 10 dengan luas RTH 297,81 m2 jumlah balita penderita ISPA-nya kecil yaitu 37,50%. Sedangkan di RT 01 RW 10 dengan luas RTH 374,72 m2, jumlah balita penderita ISPA-nya kecil yaitu 33,33%. Dan di RT 02 RW 09 dengan luas RTH 947,14 m2, jumlah balita penderita ISPA-nya kecil yaitu 37,50%. Adapun di RT 06 RW 11 dengan luas RTH kecil yaitu 144,49 m2, jumlah balita penderita ISPA-nya besar yaitu 75%.4. Jarak RTH berpengaruh terhadap jumlah balita penderita ISPA. Uji korelasi antara jarak RTH dengan jumlah balita penderita ISPA menunjukkan adanya korelasi positif yang nyata yaitu + 0,5234, berarti semakin dekat jarak RTH semakin kecil jumlah balita penderita ISPA, dan semakin jauh jarak RTH semakin besar jumlah balita penderita ISPA.Hal ini dapat terlihat di daerah sangat padat dengan jarak RTH jauh (RT 06 RW 09), jumlah balita penderita ISPA-nya besar yaitu 66,67%. Sedangkan di daerah kurang padat dengan jarak RTH dekat (RT 05 RW 10), jumlah balita penderita ISPA-nya kecil yaitu 33,330. Demikian pula untuk daerah kurang padat dengan jarak RTH dekat (RT 06 RW 10) jumlah balita penderita ISPA nya kecil yaitu 33,33%.

---

ABSTRACT

Over population which exceeds beyond the carrying capacity in urban areas causes a number of problems in social economic, environment, and infra structure. Total number of the over population gives an emphasis on the limited city resources such as the land, job opportunity, fresh water supply, infra structure, and green open space. As the result, the area which should be used as a green open space have been converted to other utilizations. The green open space indirectly becomes narrow can result from the declining quality of environment.

The declining of green open space in the cities of Jakarta is classified to be large enough, that is 726.01 ha/year. By declining of the green open space will de-crease the quality of air, and this will easily cause the disease. The disease which is being observed is caused by condition of filthy air in densely populated settlement, namely the Acute Respiratory Infection (ARI). ARI was the first cause of illnesses on babies and children (under five years old). It occupies as the hundredth level in health statistic.

Total number of people who ARI suffer at Kampung Duripulo was considered higher, if compared with other illnesses, that is 28.35%. The population density at Kampung Duripulo was 522 persons/ha. While the green open space area which was provided is0.15 m2/person, this was less than the standard need for densely populated settlement, that is 1.80 m2/person.

This research is meant to prove that there is an effect of the green open space for human health in densely populated settlement with special purpose, 1) to research the effect of green open space utilization on the total number of children ARI suffer, 2) to research the effect of total number and variety of plants in the green open space on the total number of children ARI suffer, 3) to research the effect of green open space width on the total number of children ARI suffer, 4) to research the effect of green open space distance on the total number of children ARI suffer.

This research was done at Kampung Duripulo Gambir District Central of Jakarta, for three months from October 1991 until January 1992. The total number of population is 36,436 persons and width area 70.7 ha, the population density was 522 persons/ha, and the green open space which was provided was 0.54 ha.

This research is a descriptive analysis by determination of the examples evenly. Total number of respondents as many as 100 chiefs of families were taken proportionally from 4 RW at Kampung Duripulo. The datas were collected by using questionnaire, interview, and direct observation in the area. Then to see whether there was a relation between the width and condition of the green open space on children ARI suffer, by using correlative analysis.

The result of the statistic analysis showed :

1. The green open space utilization effected to the human health. Correlative test between the utilization of green open space and total number of children ARI suffer, showed a real negative correlation there was - 0,6573. Which meant that the more of green open space utilization, the total number of children ARI suffer becomes less.

This could be seen in the area which was less populated by using the green open space largely, namely 80% (RT 01 RW 10), the number of children ARI suffer was small, namely 33.33%. It also happened, in the densely populated area by using the green open space largely, namely 60% (RT 02 RW 09), the number of children ARI suffer was small, namely 37.50%. In the other area which was less populated by using the green open space smallish, namely 20% (RT 06 RW 11), the number of children ARI suffer was large, namely 75%.

2. The total number and variety of plants in the green open space effected to the human health. Correlative test between total number of vegetation in the green open space and the number of children ARI suffer, showed a real positive correlation there was + 0,7619. Which meant that the more of total number and variety of plants in the green open space largely, the total number of children ARI suffer becomes less. It was proved by the observation in the area, namely RT 08 RW 10 with a very good level of plant determination (4), the total number of children ARI suffer was low, namely 37.50%.

Whereas RT 07 RW 04 with a medium level of the plant determination (2), the total number of children ARI suffer was high, namely 71.43%.xvi

3. The width of green open space effected to the human health. Correlative test between the width of green open space and the number of children ARI suffer, showed a real negative correlation there was - 0,7903. Which meant that the more width of green open space, the total number of children ARI suffer becomes less. This could be seen in the RT 08 RW 10 with the width of green open space 297.81 in, the total number of children ARI suffer was small, namely 33.33%. And RT 02 RW 09 with the width of green open space 947.14 m2, total number of children ARI suffer was small, namely 37.50%.

Whereas RT 06 RW 11 with the width of green open space 144.49 m2, total number of children ARI suffer was high, namely 75%.

4. The distance of green open space effected to the human health. Correlative test between the distance of green open space and the total number of children ARI suffer, showed a real positive correlation there was + 0,5234. Which meant that the nearer of green open space, the total number of children ARI suffer becomes less. This could be seen in the densely populated area (RT 06 RW 09) with a distant of green open space, the total number of children ARI suffer was high, namely 66.67%. Whereas the less populated area with a near of green open space (RT 05 RW 10), the total number of children ARI suffer was small, namely 33.33%. It also happened in the less populated area with a near of green open space (RT 06 RW 10), total number of children ARI suffer was small, namely 33.33%."

"Berdasarkan inventarisasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani akhir tahun 2000, diketahui bahwa 350 ribu hektar hutan di Sawa rusak. Hutan yang rusak di Jawa Tengah tercatat 100 ribu hektar, termasuk Kabupaten Wonosobo. Kerusakan terluas terjadi di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonosobo. BKPH Wonosobo adalah salah satu bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Perhutani Unit I Jawa Tengah. Kerusakan hutan yang terjadi di BKPH Wonosobo tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi namun terjadi pula di kawasan hutan lindung. Penduduk membuka kawasan hutan lindung tersebut untuk pertanian.Penjelasan Pasal 50 ayat (3) hunaf b Undang-undang No. 41 Tahun .1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, disebut merambah. Merambah kawasan hutan merupakan salah satu larangan bagi setiap orang. Data dari BKPH Wonosobo memperlihatkan bahwa luas kawasan hutan lindung yang dirambah untuk pertanian sampai dengan Pebruari 2004 adalah seluas 1.948,10 hektar atau 50,59% dari total luas baku seluas 3.850,90 hektar. Distribusinya meliputi Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Dieng, Sigedang, dan Anggrung Gondok. RPH yang mengalami perambahan terluas adalah Dieng. Pertanyaan penelitian: (1) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya perambahan di kawasan hutan lindung? (2) Dampak ekologi apa yang ditimbulkan dari perambahan di kawasan hutan lindung? (3) Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya perambahan di kawasan hutan lindung?Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis: (1) Faktorfaktor yang melatarbelakangi terjadinya perambahan di kawasan hutan lindung, (2) Dampak ekologi yang ditimbulkan dan perambahan di kawasan hutan lindung, dan (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya perambahan di kawasan hutan lindung. Hipotesis penelitian : (1) Perambahan hutan lindung dilatarbelakangi oleli faktor-faktor: (a) Masyarakat tidak mengetahui keberadaan kawasan hutan lindung, (b) Masyarakat tidak mengetahui adanya aturan-aturan yang berlaku dalam kawasan hutan lindung, (c) Masyarakat mengetahui keberadaan dan aturan-aturan yang berlaku dalam kawasan hutan lindung, tetapi terdesak oleh kebutuhan ekonomi. (2) Dampak ekologi perambahan di kawasan hutan lindung adalah terjadinya banjir, berkurangnya air tanah, erosi, dan longsor. (3) Apabila upaya penanggulangan dan pencegahan perambahan dilakukan melalui penegakan hukum yang konsekuen, terjalinnya kerjasama yang sinergis dan simuttan antara pihak terkait, dan adanya partisipasi masyarakat, maka perambahan dapat ditanggulangi dan dicegah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif Penelitian dilakukan di RPH Dieng yang terletak di Dataran Tinggi Dieng, meliputi petak 8, 10, 11, dan 12. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dan dokumenter.Hasil analisis memperlihatkan sebesar 98% responden mengetahui keberadaan kawasan hutan lindung. Responden sebesar 98% menyatakan bahwa merambah hutan lindung adalah perbuatan yang dilarang. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung diselenggarakan melalui pemberian izin, disetujui oleh responden sebesar 88%. Responden sebesar 98,3% menyatakan bahwa merambah hutan lindung bermanfaat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sebesar 70% responden menyatakan longsor dan erosi sebagai dampak yang dirasakan. Dampak lain yang dirasakan responden adalah banjir (23,4%) , dan berkurangnya air tanah (3,3%). Upaya penanggulangan dan pencegahan yang telah dilakukan adalah reboisasi, penyuluhan dan penegakan hukum.Kesimpulan penelitian adalah:1. Faktor-kaktor yang melatarbelakangi terjadinya perambahan hutan lindung adalah: a) Masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, b) Masyarakat belum memiliki kesadaran hukum, c) Adanya keinginan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.2. Dampak ekologi yang ditimbulkan Bari perambahan di kawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya air tanah.3. Upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya perambahan di kawasan hutan lindung adalah mengembalikan kawasan hutan lindung yang telah menjadi lahan pertanian ke fungsi semuia, melalui penegakan hukum yang konsekuen, kerjasama yang sinergis dan simultan antara Perhutani, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat.

---

Based on inventory conducted by Perum Perhutani at the end of 2000, it has known that 350, 000 hectares of forest in Java were destructed. Whereas destructed forest area in Central Java was 100,000 hectares, included in Wonosobo District. The most extensive destruction occurred in the area of BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Wonosobo, KPH Kedu Utara, Perhutani Unit I, Central Java. Forest destruction that occurred at BKPH Wonosobo not only in the area of production forests, but also in protection forest areas. The local people open the protection forest area for farming. According to the explanations of Law No. 41 in 1999 on Forestry, Chapter 50, Article (3), Section (b), utilizing forest area without legal permit of the Authorized Government is defined as encroaching. Encroaching of forest area is restricted for anyone. Data obtained from BKPH Wonosobo showed that encroachment on protection forest up to February 2004 was 1,948 hectares or 50.59% of total protection forest area, is 3,850.90 hectares. The distribution comprises Resort of RPH (Resort Pemangku Hutan) Dieng, Sigedang, and Anggrung Gondok. The largest encroached area is Dieng. The proposed questions in this research are (1), which factors that causing to encroach in protection forest area? (2) What is the ecological impact of protection forest area encroachment? (3) .How is the effort in overcoming and preventing the encroachment at protection forest area?

The objectives of this research= are to identify and analyze: (1) the factors that causing to encroach in the protection forest area, (2) the ecological impact of protection forest area encroachment, and (3) the effort in overcoming and preventing that causing to encroach in protection forest area. The hypothesis of this research are: (1) The factors of encroachment are: (a) The local people didn't know the existence of protection forest area, (b) They didn't know the regulations on protection forest area, (c) They knew it, however there is economical condition, (2) Encroachment caused to flood, lack of ground water, erosion, and landslide. (3) If the effort in overcoming and preventing of encroach conducted through consequent low enforcement, tied in synergic cooperation between related parties, and there is community participation, so the encroaching of protection forest area can be overcome and prevented. The method applied in this research was descriptive method. The research was conducted in RPH Dieng, which located at Dieng plateau, comprising of block 8, 10, 11, and 12. It used in-dept interview and documentary collects primary and secondary data.

The result of the analysis showed that 98% respondents know the existence of the protection forest area. 98% respondents said that to encroach the protection forest is forbidden. 88% respondents agreed that exploitation on protection forest should carry out with permission. 98,3% respondents said that encroaching the protection forest is good for better income. 70% respondents said that landslide is one of the impacts, while another 23,4% respondents said that the impact is flood in the rainy season and 3,3% respondents said there is lack of ground water in dry season. Reforestation, law enforcement and socialization are the efforts conducted in overcoming and preventing the encroachment.

The conclusions of the research are:

1. The factors that causing the encroachment are: a) the local community doesn't have proper awareness to keep environment preservation, b) the local community doesn't have less awareness on law, c) the local community wants to have more income.

2. The impact on ecology which is caused by the encroachment on the protection forest area was landslide, erosion, flood, and lack of ground water.

3. The efforts to prevent encroachment on the protection forest area is by re-function the protection forest through consequent low enforcement, simultaneous and synergic cooperation among Perhutani, Local Government, and the local community."