Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh keberadaan NAFTA terhadap penanaman modal asing antara Indonesia dan Kanada dengan mengaitkannya dengan penanaman modal asing di negara-negara ASEAN. Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dari sisi ekonomi negara-negara ASEAN secara positif dipengaruhi oleh NAFTA dari sisi penanaman modal asing karena terjadi peningkatan arus penanaman modal asing ke negara-negara ASEAN. Demikian pula halnya dengan penanaman modal asing yang terjadi antara Indonesia dan Kanada, di mana Indonesia mendapatkan keuntungan dengan menjalin kerja sama bilateral dengan Kanada. Namun, secara hukum dampak NAFTA terhadap negara-negara ASEAN tidak signifikan.

---

The concern of this thesis is the impact of NAFTA on foreign direct investment between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in association with foreign direct investment in ASEAN countries post-NAFTA. The outcome of this research indicates that ASEAN countries are afftected positively in term of economics based on the increase of FDI flows into these countries. That result is also applied for FDI between the Republic of Indonesia and the Government of Canada, in which both countries benefit from NAFTA?s Inception for further bilateral cooperation. Although there is an impact from economic sector, there is no significant impact post-NAFTA in ASEAN countries legally."

"Dalam praktik dapat terjadi presentasi dokumen persyaratan Letter of Credit tidak sesuai dengan persyaratan (discrepant). Sangat penting bagi bank untuk mengambil langkah tepat dalam memutuskan apakah menerima atau menolak dokumen persyaratan Letter of Credit yang meyimpang tersebut. Penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank sebelum memutuskan apakah menolak atau menerima dokumen persyaratan Letter of Credit menyimpang sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank (prudential principle) berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No. 600 (UCP 600). Dalam penelitian ini, Penulis melihat dari dua sudut pandang bank, yaitu dari sudut pandang nominated bank dan issuing bank. Penelitian ini bertujuan agar bank, baik nominated bank maupun issuing bank dapat meminimalisasi risiko dalam melakukan pembayaran dokumen Letter of Credit yang menyimpang, seperti risiko hukum berupa gugatan pengadilan atau risiko tiada penggantian pembayaran (non-reimbursement) dari pihak terkait. Nominated bank dapat meminta otorisasi pembayaran dari issuing bank dalam hal terjadi penyimpangan dokumen. Sementara itu, issuing bank dapat meminta persetujuan penyimpangan dokumen (waiver) dari applicant dalam hal dokumen persyaratan yang dipresentasikan tidak sesuai.

---

In practice, Letter of Credit presentation documents do not comply with the requirements established in the Letter of Credit. It is quite important for banks to take a proper action in determining whether to receive or to refuse those discrepant documents. This research discusses correct measures a bank could perform before deciding to take up or refuse the discrepant Letter of Credit documents. Those measures must conforms Uniform Customs and Practice for Documentary Credit ICC Publication No.600 (UCP 600) provided that Letter of Credit states conform UCP 600. This research analyses from two different points of view, nominated bank and issuing bank. Nominated bank and issuing bank must undertake prudential action in honouring discrepant Letter of Credit documents in order to prevent or at least minimize legal risk such as lawsuit or non-reimbursement risk from related parties. Nominated bank could request a payment authorization from issuing bank. Issuing bank can request a waiver from applicant on discrepant documents to pay the beneficiary."

"Dalam menghadapi tantangan berupa kebutuhan akan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan dan pemerataan pembangunan, diperlukan suatu strategi yang dapat memaksimalkan arus penanaman modal ke Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tujuan dan syarat-syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia; keistimewaan-keistimewaan yang diberikan serta upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membentuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah dan menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan dan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dibentuk sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan penanaman modal dan daya saing Indonesia di mata dunia internasional. Guna mencapai tujuan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal yakni pemenuhan persyaratan pembentukan lokasi serta pemberian fasilitas dan kemudahan dalam bentuk insentif dalam Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Kandidat lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009 sehingga layak untuk menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

---

In the face of challenges such as the need for capital to enhance economic growth, performance and distribution of development, we need a strategy that can maximize the investment flow into Indonesia. Issues to be discussed in this thesis are the objects and criteria of the establishment of Special Economic Zones in Indonesia; privileges granted and the efforts the Government of South Sumatra Province and Banyuasin District Government in establishing Special Economic Zones in Tanjung Api-Api.The methodology of this thesis based on legal normative approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research.The conclusion of this thesis is the Special Economic Zones in Indonesia formed as an strategy to increase capital investment growth and competitiveness of Indonesia in the eyes of the international community. To achieve the goal, all requirements and criteria must be fulfilled and facilities in the form of incentives must be granted. The candidate of Special Economic Zones Tanjung Api-Api in South Sumatra has met the requirements stipulated in Law No. 39 Year 2009 and it is worth to be one of the Special Economic Zones in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan studi kasus pemberian Kredit Usaha Rakyat melalui Perjanjian Kredit antara PT A dan Bank Z. Pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturanperaturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada studi dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat perlu diterapkan melalui pendekatan personal kepada debitur.

---

The focus of this study is the implementation of prudential banking principles on Kredit Usaha Rakyat distribution based on case study Kredit Usaha Rakyat distribution through credit agreement between PT A and Bank Z. This study includes prudential principles on dstributing credit and its implementation to the effective rules. This research use normative law approach method which means it use laws and regulations, court verdict, and customs as a reference. This research is based on document study related to this research object. The result of this research suggest that prudential banking principles must be applied on Kredit Usaha Rakyat distribution through personal approach to debitor."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada rumusan Pasal 93 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur mengenai pengalihan Izin Usaha Pertambangan. Terdapat kontradiksi antara ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengalihan Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan akan tetapi pada ayat (2) dinyatakan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Selain itu dalam Pasal 93 ayat (3) disebutkan bahwa pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham harus memberitahu pemberi izin. Konteks memberitahu dianggap bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa rumusan pasal ini perlu diperjelas melalui peraturan pelaksananya.

---

This thesis discusses about the issue on the Article 93 Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal that is regulated about transfer of Mining Business Permit. There are a contradiction between paragraph (1) and paragraph (2) on this article. Article 93 paragraph (1) explain that transfer of mining business permit are not allowed but on paragraph (2) stated that transfer of ownership and/or shares on the stock exchange can be made only after perform a certain stage exploration activities. Furthermore, Article 93 paragraph (3) mentioned that the transfer of ownership and shares on the stock exchange should notify the issuer of Mining Business Permit. The context of ?notify‟ is contravene with the state administration principle. This research is qualitative with description design. This research result suggested that this article needs to be clarified through the implementing regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang diatur dalam Basel Capital Accord II yang menjadi rujukan Bank Indonesia dalam penerapan kebijakan terkait dengan Manajemen Risiko, yaitu mengenai persyaratan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Penelitian ini bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dan bank-bank di Indonesia dapat terus bekerjasama dalam menerapkan Basel Capital Accord II ataupun pedoman yang kelak dikeluarkan oleh Komite Basel. Proses tersebut tentunya didahului dengan adanya proses kajian yang lebih menyeluruh dan berhasil merepresentasikan seluruh bank sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perekonomian Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas bank-bank di Indonesia sesuai dengan standar internasional.

---

This paper discusses the provisions of the Basel Capital Accord II as the reference for Bank Indonesia on implementing the Risk Management about the minimum capital requirements of a bank. This study is juridical normative.

The study suggest that Bank Indonesia and banks in Indonesia shall continue to cooperate on implementing the Basel Capital Accord II and the other guidelines will be issued later by Basel Committee. The implementation process must be preceded by a comprehensive review in order to accommodate the banks? and Indonesian economics need, besides improving the quality of banks in Indonesia in accordance with international standards."

"Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar nasional QRIS mengacu pada PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun implementasi lebih lanjut diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021 dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala mengingat terus berkembangnya teknologi informasi dalam perekonomian. Selain itu, penyedia jasa pembayaran diharapkan dapat mengupayakan penyelenggaraan QRIS bagi merchant untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran digital.

---

Digitalization brings a significant influence on the economic sector in Indonesia. It is supported by the initiative of Bank Indonesia on payment system through the innovation of Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) as the national standard. Hence, this thesis aims to study the regulation regarding QRIS as the digital payment system and the legal protection for consumers in QRIS payment transaction. The writing of this thesis uses a juridical-normative research method with a qualitative approach in conducting the data analysis. The results of this study indicate that the regulation of the QRIS as the national standard refers to PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment System and PBI Number 22/11/PBI/2021 concerning the National Standard of the Payment System. Also, the further implementation is regulated by PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of Quick Response Code National Standard for Payment as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021 and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, the legal protection for consumers in QRIS payment transaction is implemented through the monitoring standards, internal risk mitigation, implementation of information security standards, and consumer protection. The recommendation that could be given to Bank Indonesia is to regularly evaluate the QRIS implementation policy due to the development of information technology in the economic sector. Also, payment system providers shall strive the implementation of QRIS in merchants to support Bank Indonesia’s vision on digital payment systems."

"Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

The enactment of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN RI Number 5 of 2017 for land certificate checking services at the National Land Agency Office is carried out with an electronic system that is integrated online. The results of checking the land certificate online are in the form of a digitally signed document using the BsrE electronic certificate and QR code. In contrast to the results of checking before going online, where the physical certificate is stamped and dated by the Land Agency Office, thus the formulation of the problem discussed is how the legality of the physical documents for land certificates received by PPAT and the role of PPAT in checking land certificates online. This study uses normative juridical literature and analyzes legal issues regarding everything related to the object of research from library materials and positive law. The results of the study show the juridical reason that PPAT is not authorized to examine and is not responsible for the material requirements for the validity of the physical documents for land certificates as long as the PPAT performs its duties in accordance with the code of ethics and applicable laws and regulations."

"Wajib magang merupakan persyaratan menjadi notaris. Permasalahan dapat terjadi ketika seorang Calon Notaris dalam mengerjakan tugasnya melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134K/PID/2020, dimana seorang Calon Notaris dalam menjalani tugasnya membantu Notaris untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang didasari oleh Berita Acara Rapat yang tanda tangannya palsu. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dan keberlakuan doktrin Vicaroius Liability terhadap tanggung jawab Calon Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian, ditemukan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap Akta yang dibuatnya. Dalam kasus ini Notaris turut bertanggung jawab atas kesalahan bawahannya, berdasarkan doktrin Vicarious Liability. Meskipun Calon Notaris memiliki kualitas dan kapasitas intelektual untuk mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum, seharusnya Calon Notaris dapat berlindung di bawah doktrin Vicarious Liability karena ketidak seimbangan posisi antara Calon Notaris dan Notaris, kurangnya perlindungan hukum dan tidak adanya upah dalam hubungan hukum antara Notaris dan Calon Notaris dalam magang. Notaris harus memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahannya sesuai dengan standar yang ditetapkan UUJN dan tidak melanggar hukum. Dalam kualitas dan kapasitas Calon Notaris sebagai pihak yang membantu Notaris, Calon Notaris seharusnya mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi masa depan dan karir Calon Notaris tersebut.

---

Internship is a compulsory requirement to become a notary. Problems can occur when a Notary Candidate in carrying out his duties makes mistakes that cause losses to third parties. This study raises the case that occurred in the Supreme Court's Cassation Decision Number 134K/PID/2020, where a Notary Candidate in carrying out his duties assists the Notary in issuing the Deed of Statement of Meeting Resolutions based on the Minutes of Meeting whose signature is fake. The problem in this study is related to the responsibilities of the Notary in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions, and the application of the Vicaroius Liability doctrine to the responsibilities of the Notary Candidate in making the Deed of Statement of Meeting Resolutions. This study was analyzed using a normative juridical research method. The results of the study, it was found that the Notary has full responsibility for the deed he made. In this case, the Notary is also responsible for the mistakes of his subordinates, based on the Vicarious Liability doctrine. Even though the Notary Candidate has the quality and intellectual capacity to know that his actions are against the law, the Notary Candidate should be able to take refuge under the Vicarious Liability doctrine due to the imbalance in the position between the Notary Candidate and the Notary, the lack of legal protection and the absence of wages in the legal relationship between the Notary and the Notary Candidate. The notary must ensure that the work carried out by his subordinates is in accordance with the standards set by UUJN and does not violate the law. In terms of the quality and capacity of the Notary Candidate as a party assisting the Notary, the Notary Candidate should receive legal protection to protect the future and career of the Notary Candidate."